Pemerintah belum satu suara terkait pembatasan BBM subsidi. Menteri Koordinator Bidang Kemiritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembatasan akan diterapkan  bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Semenntara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut belum ada keputusan pemerintah terkait pembatasan tersebut. Berdasarkan catatan Investor Daily, pembatasan BBM  bersubsidi jenis Solar sebenarnya sudah diterapkan sejak 2020. Hal ini merujuk pada Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4/p3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran jenis BBM Tertentu. Dalam beleid ini disebutkan kendaraan pribadi roda 4 paling banyak membeli 60 liter per hari. Dalam beleid itu disebutkan kendaraan pribadi  roda empat paling banyak membeli 60 liter perhari. Kendaraan umum angkutan orang/barang roda empat paling banyak 80 liter per hari. Kendaraan umum angkutan orang/barang roda 6 paling banyak 200 liter per hari. Pembatasan BBM belum mencakup pembelian Pertalite. Kebijakan BBM dengan oktan 90 ini menunggu revisi Perpres 191/2014. (Yetede)

Bersiaplah, Anda yang kendaraannya menenggak bahan bakar bersubsidi. Pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang membuka rencana itu, lewat IG resmi Menko Marves. Alasan pembatasan adalah untuk mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta menghemat anggaran. Kenaikan harga minyak mentah dan kurs rupiah yang kian menjauhi dari patokan anggaran 2024 menjadi alasan. Harga minyak dunia masih dalam tren mendaki. Saat ini harga minyak WTI di kisaran US$ 82 per barel. Kurs rupiah di posisi Rp 16.235 per dolar AS (10/7), jauh dari dari asumsi rupiah di APBN 2024 di Rp 15.000 per dollar AS.  

Melihat outlook konsumsi BBM subsidi tahun ini diperkirakan 18,39 juta kilo litter (KL) terdiri dari minyak tanah 0,51 juta KL dan minyak solar 17,88 juta KL. Adapun realisasi BBM subsidi hingga Mei 2024 sebesar 7,16 juta KL. Realisasi mencakup minyak tanah sebanyak 0,21 juta KL dan minyak solar 6,95 juta KL. Fluktuasi harga minyak mentah dan rupiah serta naiknya konsumsi diperkirakan akan membuat anggaran subsidi energi mendaki. Di tengah potensi penurunan penerimaan perpajakan tahun ini, sementara belanja negara membengkak sehingga negara berpotensi defisit Rp 609,7 triliun di 2024 ini. Dihubungi KONTAN, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengakui tengah menyiapkan pelaksanaan subsidi BBM tepat sasaran. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman menambahkan, sejauh ini upaya pelaksanaan subsidi tepat sasaran berjalan untuk pembelian solar subsidi yakni 60 liter, 80 liter dan 200 liter per hari. Ekonom senior Faisal Basri menyebut bahwa Menko Marves Luhut memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengerek harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. "Ada kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM," ujar Faisal, (10/7). Apalagi, harga keekonomian Pertalite sudah jauh dari harga jual saat Rp 10.000 per hari.

Emiten grup Medco dan Salim, PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN) melalui anak usahanya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) memberikan kabar terbaru mengenai kelanjutan penyelesaian smelter. Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau menjelaskan smelter ini diperkirakan akan beroperasi di akhir Agustus atau di awal September tahun ini. Untuk fase awal hingga Desember, smelter ini masih belum akan mencapai kapasitas produksi penuhnya yang sebesar 900.000 ton per tahun(ton per annum/tpn). Dia menjelaskan smelter ini akan memiliki input produksi sebesar 900.000 tpa, dengan output berupa katoda sebesar 220.000 tpa dan 830.000 asam sulfat. Rachmat menjelaskan pembangunan kompleks smelter ini menghabiskan investasi senilai US$1,4 miliar. AMMN menerangkan demi memenuhi target produksi, perusahaan bakal mengimpor konsentrat dari negara yang memiliki produksi konsentrat melimpah. Sebab, produksi lokal diperkirakan belum dapat mencapai kapasitas maksimal smelter. Selain itu, Rachmat menuturkan adanya potensi impor ini bisa terjadi seandainya terdapat shutdown pada produksi konsentrat tembaga. Setelah beroperasi, konsentrat bakal bersumber dari tambang Batu Hijau dan proyek Elang. Produk dari pengolahan ini berupa katoda tembaga yang mencapai 222 ktpa dan asam sulfat mencapai 830 ktpa. Sementara itu, fasilitas PMR akan menghasilkan 18 tpa emas batangan, 55 tpa perak batangan dan 70 tpa selenium. Pada akhir Mei lalu, Rachmat menyampaikan proyek smelter tembaga tersebut telah memasuki tahap commisioning. Per kuartal I/2024, AMMN melaporkan telah menghabiskan belanja modal sebesar US$123 juta untuk smelter. Selain itu, belanja modal AMMN demi sustaining capex sebesar US$67 juta, PLT Gas dan Uap, fasilitas LNG, serta fasilitas transmisi dan distribusi sebesar US$59 juta, ekspansi pabrik konsentrator sebesar US$138 juta, dan infrastruktur pendukung sebesar US$32 juta.

Pemerintah memastikan kebijakan harga gas murah untuk tujuh jenis industri akan berlanjut tahun depan. Industri pemanfaat mengapresiasi keputusan itu. Sementara dari sektor minyak dan gas bumi menilai pemerintah mengintervensi terlalu dalam lewat kebijakan itu sehingga bisa berdampak negatif bagi hulu migas. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, perlu diperhatikan infrastruktur dan kepastian pasokan gas. Harga gas bumi tertentu (HGBT) menjadi amanat Perpres No 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Ada tujuh bidang industri yang mendapat insentif harga senilai 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU), yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Aturan turunan dari perpres tersebut, diantaranya Kepmen ESDM No 91 Tahun 2023 tentang Pengguna dan HGBT di Bidang Industri. Aturan harga dan volume dalam Kepmen ESDM itu berakhir pada 2024.

Pada Senin (8/7) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Presiden Jokowi memimpin rapat tertutup terkait penetapan kebijakan HGBT, dan diputuskan kebijakan HGBT bakal berlanjut pada sektor existing. ”Sekarang tujuh sektor, yang lain nanti dikaji,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selepas rapat. Wakil Menkeu Suahasil Nazara sebelumnya juga mengonfirmasi hal ini. ”Harga gas seperti yang sudah ada sekarang,” ujarnya. Keputusan kedua dari rapat tertutup, menurut Airlangga, adalah terkait izin dan penugasan yang akan diberikan kepada Pertamina untuk membangun infrastruktur gas. ”Terutama untuk regasifikasi LNG (gas alam cair) dan ketiga kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG, plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri,” katanya. (Yoga)

Industri pengguna gas bumi kini bisa berlega hati. Pemerintah akhirnya  memutuskan memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT),  yang seharusnya berakhir 2024 ini. Perpanjangan HGBT ini diputuskan dalam rapat terbatas atas harga gas untuk sektor tertentu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) lalu. Kepastian disebut setelah melalui  pembahasan panjang dan tarik ulur kepentingan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kini mengaku menyiapkan payung hukum baru sebagai dasar perpanjangan HGBT. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, payung hukum tersebut masih berbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) gas bumi untuk kebutuhan domestik, yang didalamnya mengatur HGBT. "Porsi DMO gas bumi akan dinaikkan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 60%," sebut Agus Gumiwang, Selasa, kemarin (9/7). Saat ini,  DMO gas bumi hanya sebesar 25%, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010. Agus beralasan, kewajiban pasok dalam negeri  yang lebih besar adalah sebagai upaya untuk menjaga keamanan pasokan gas untuk kebutuhan domestik. Jika merujuk penggunaan gas bumi, kebutuhan domestik lebih jumbo ketimbang ekspor.

Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan menyebut, kepastian berlanjutnya harga gas untuk industri tertentu sebagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha dan investor. Saat ini, tujuh sektor industri penerima HGBT, yaitu sektor pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet. Mereka menerima pasokan HGBT dengan harga US$ 6 per million british thermal unit (MMBTU). Dari tujuh sektor itu, total perusahaan penerima harga gas yang ditentukan pemerintah sepanjang  tahun 2023 berjumlah 321 perusahaan. Perinciannya, sebanyak 265 perusahaan  manufaktur dan 56 perusahaan kelistrikan. Ketua Umum Ikatan Perusahaan Gas Indonesia (IPGI), Eddy Asmanto mengingatkan, kebijakan  HGBT  sebelumnya dibuat untuk menolong industri yang terdampak pandemi Covid-19. Menurut Eddy, peninjauan kembali struktur pembentuk harga gas bumi perlu dilakukan lantaran HGBT telah menggerus pendapatan produsen gas, khususnya di sektor hilir. Sementara untuk sektor hulu, pendapatan yang tergerus adalah pendapatan negara, bukan pendapatan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal juga mengkritisi rencana penerapan DMO gas bumi sebesar 60%. Ia menyatakan, kebijakan itu membuat iklim investasi di sektor hulu migas menjadi tidak menarik.

Harga emas diperkirakan akan koreksi jangka pendek. Pasar menantikan kesaksian Presiden The Federal Reserve Jerome Powell dan data inflasi Amerika Serikat (AS). Berdasarkan data Bloomberg, emas spot berada di US$ 2.364,6 per ons troi pada Selasa (9/7), naik tipis 0,08% dari sehari sebelumnya. Dalam sepekan menguat sekitar 1,59% dan sebulan terakhir naik 2,49%. Analis Deu Calion Futures (DCFX) Andrew Fischer mengatakan, setelah kenaikan ini, harga emas kemungkinan akan turun dalam jangka pendek. Analisis candlestick memperkuat prediksinya dengan menunjukkan pola-pola yang mengisyaratkan tekanan jual dalam waktu dekat. Saat ini investor menunggu lebih banyak isyarat tentang suku bunga AS dari kesaksian Ketua Federal Reserve, Jerome Powell. Kemudian, data inflasi utama yang akan dirilis minggu ini. Analis Pasar Mata Uang, Lukman Leong mengatakan, saat ini Investor tengah melakukan aksi profit taking. Investor juga mengantisipasi pidato Powell serta data inflasi AS minggu ini. Dia menilai, jika pemangkasan suku bunga the Fed tetap dilakukan sebesar 25 basis poin di bulan September,maka harga emas akan kembali naik. Fischer memproyeksi, harga emas global akan berada di kisaran US$ 2.550-US$ 2.600 per ons troi pada akhir 2024.

Daya gebrak ekosistem pemanfaatan energi ramah lingkungan makin kencang. Tren transisi energi ini diproyeksikan bakal menggeser dominasi industri hulu minyak dan gas bumi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi situasi yang tidak mudah. Dimulai dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang mengganggu mobilitas kinerja sektor hulu, investasi hulu yang landai, hingga fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik yang belum kunjung usai. Langkah ini disusul oleh Shell Upstream Overseas Services (I) Limited yang meninggalkan Blok Masela dengan alasan ingin mengembangkan energi baru terbarukan atau EBT. Terbaru, Eni SpA, perusahaan migas asal Italia, yang menguasai IDD dan sejumlah lapangan di Cekungan Kutai, menyampaikan niatnya untuk banting setir menjalankan transisi energi. Eni yang berpusat di Italia diketahui berencana untuk mengumpulkan lebih dari 4 miliar euro atau setara dengan US$4,3 miliar dari divestasi sejumlah aset hulu migas di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Siprus. 

Berdasarkan data Bloomberg, penjualan tersebut bakal menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjual aset dengan total nilai 8 miliar euro hingga 3 tahun ke depan. Melalui strategi tersebut dapat dilihat bahwa Eni berupaya mendapatkan dana segar dari proses divestasi aset yang bersinggungan dengan hidrokarbon. Dana segar ini digunakan untuk membiayai program transisi energi. Tren perusahaan migas multinasional yang akhir-akhir ini melepas aset hulu migas yang dinilai tidak kompetitif perlu direspons pemerintah dengan tepat. Pemerintah perlu segera mencari investor pengganti agar proyek hulu migas yang ditinggalkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tersebut tetap berjalan optimal. Harian ini menilai peningkatan investasi di transisi energi tidak berarti investasi di hulu migas ditinggalkan, khususnya di Indonesia. Keunggulan cadangan gas yang begitu besar di Tanah Air menjadi daya tarik bagi perusahaan migas yang mulai mengalihkan perhatian pada transisi energi yang dinilai ramah lingkungan.

Rencana pemerintah untuk menerapkan wajib pasok domestik gas bumi sebesar 60% dari total produksi diyakini bakal memunculkan dampak yang beragam, meski realisasi porsi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri telah lebih besar dari ekspor. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan bahwa sebagian besar produksi gas bumi saat ini telah dialokasikan untuk konsumen dalam negeri. Bahkan, industri menjadi sektor yang paling banyak menerima komoditas tersebut. Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan bahwa serapan domestik untuk produksi gas nasional telah mencapai 3.745 juta kaki kubik per hari (MMScfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi per akhir tahun lalu.“Prioritas pemanfaatan gas bumi Indonesia adalah untuk domestik, ditunjukkan dengan realisasi gas untuk domestik pada 2023 sudah mencapai 68% dari keseluruhan porsi gas,” katanya saat dihubungi, Selasa (9/7). Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang sekitar 900.000 sambungan rumah (SR). 

Adapun, serapan gas bumi pada Januari—Mei 2023 mencapai 3.718 BBtud atau sekitar 68% dari total realisasi yang dimonetisasi. Kurnia menjelaskan bahwa lembaganya tengah sedang meningkatkan monetisasi lapangan gas untuk mengejar produksi sampai 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030. Terlebih, Jawa Timur sedang mengalami kelebihan pasokan gas dari sejumlah lapangan migas yang sudah berproduksi. Presiden Joko Widodo memang telah menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik. Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan bahwa rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui oleh Kepala Negara dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, awal pekan ini. Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah juga turut membuka opsi untuk mengimpor gas guna memenuhi keperluan industri manufaktur di dalam negeri. Nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dan harga impor. Secara terpisah, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN mengaku masih mengkaji keputusan pemerintah yang bakal menerapkan DMO gas bumi sebesar 60% untuk industri dalam negeri. Pj. Sekretaris Perusahaan PGAS Susiyani Nurwulandari mengatakan bahwa perseroan prinsipnya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bakal diambil terkait dengan DMO gas tersebut. Di sisi lain, sejumlah praktisi dan pemerhati gas meminta pemerintah untuk cermat dalam menerapkan aturan DMO gas sebesar 60% untuk industri dalam negeri. Alasannya, kebijakan DMO yang dibarengi dengan kebijakan HGBT bakal menjadi sentimen negatif untuk investasi hulu hingga midstream gas. Ekonom Energi sekaligus Founder ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto juga menyarankan pemerintah untuk melepas kebijakan HGBT jika ingin menerapkan aturan soal DMO gas pada KKKS. Dia mengkhawatirkan kebijakan itu justru bakal mengoreksi rencana investasi hulu migas dalam jangka panjang.

Pemerintah melalui Kemendag mengubah kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik atau DMO minyak goreng. Pemerintah juga menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat. DMO merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan eksportir CPO dan produk turunannya memenuhi kebutuhan minyak goreng rakyat beserta bahan bakunya di dalam negeri. Selama ini DMO minyak goreng rakyat itu berupa minyak goreng curah dan kemasan sederhana merek Minyakita. Direktur Bahan Pokok dan Barang Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan, ke depan, DMO minyak goreng hanya berupa Minyakita, tak ada lagi DMO minyak goreng curah. Hal itu juga mempertimbangkan masukan dari Kantor Staf Presiden (KSP). Beberapa waktu lalu KSP meminta agar Indonesia pelan-pelan mengurangi produksi dan konsumsi minyak goreng curah.

”HET minyak goreng rakyat juga telah disesuaikan. HET yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan yang kerap disebutkan Mendag belakangan ini,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (8/7). Mendag Zulkifli Hasan menyatakan, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita naik dari Rp 14.000 per liter menjadi Rp 15.700 per liter. Sebelumnya, HET itu diusulkan naik menjadi Rp 15.500 per liter. Namun, tim kajian harga mengusulkan HET minyak goreng tersebut Rp 16.000 per liter. Karena itu, pemerintah mengambil jalan tengah dengan menetapkan HET Minyakita Rp 15.700 per liter. Menurut Bambang, kedua kebijakan itu sudah dikaji dan dibahas dengan kementerian/lembaga dan asosiasi pelaku usaha terkait. Saat ini rancangan peraturannya sudah di- rumuskan dan tengah diharmonisasi di Kemenkumham dan akan segera diterbitkan. (Yoga)

Pemerintah memastikan bakal memberikan harga gas bumi tertentu kepada industri turunan dari tujuh sektor yang selama ini telah menikmatinya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif mengatakan, harga gas bumi tertentu atau HGBT bakal diperluas ke industri turunan dari pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet yang sedang mengalami pertumbuhan. “[Program HGBT] lanjut. Memang industrinya sedang ada yang sedang tumbuh, tetapi masih masuk ke dalam kelompok tujuh sektor yang menerima HGBT,” katanya, Senin (8/7). Sementara itu, Kementerian Perindustrian menilai insentif tersebut menjadi stimulus penting untuk mendorong investasi masuk ke Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa realisasi investasi sejak HGBT diberlakukan mengalami peningkatan. Kendati, terjadi pelemahan lantaran adanya kendala dari sisi hulu. Untuk diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) No. 121/2020 menyebut HGBT berlaku sebesar US$6 per MMBtu untuk tujuh subsektor industri. Dalam catatan Kementerian Perindustrian, HGBT telah memberikan dampak terhadap sektor industri berupa nilai tambah yang meningkat hingga tiga kali lipat dengan nilai mencapai Rp147,1 triliun per Maret 2024. Di sisi lain, realisasi pajak industri juga mengalami peningkatan dari 2020 setelah HGBT diberlakukan. Adapun, pada 2020 nilai setoran pajak industri sebesar Rp27,9 triliun naik menjadi Rp31,9 triliun pada 2021, nilai nya melonjak ke level Rp49,7 triliun pada 2022. Sementara itu, dari sisi realisasi investasi dari tujuh subsektor mengalami peningkatan dari Rp52,38 triliun pada 2020 menjadi Rp57,6 triliun pada 2021, kemudian pada 2022 senilai US$73,4 triliun.