Lingkungan Hidup
( 5820 )Indonesia Mengoperasikan Pabrik Kentang Goreng Beku Untuk Pertama Kalinya
PT Indo Agro Plus (IAP) tahun ini bersiap melakukan operasional produksi pabrik kentang goreng beku (frozen french fries) miliknya yang berlokasi di Desa Bongas Kulon, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. IAP merupakan holding company yang bakal mengoperasikan pabrik kentang goreng beku pertama dan satu-satunya di Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara, yang menggunakan bahan baku lokal. "Tidak cuma di Indonesia, IAP merupakan pionir dan satu-satunya pabrik kentang beku di Asia Tenggara yang menggunakan bahan baku dalam negeri. Mulai dari pembenihan, penanaman, sampai pengolahan kentang hasil panen menjadi kentang goreng beku semua kami lakukan di Indonesia," kata Direktur Utama IAP Abdul Kadir Assegaf. "Bayangkan, saat ini, gerai-gerai makanan waralaba yang menyajikan kentang goreng juga masih 100% impor. Mudah-mudahan, kedepan, ketergantungan impor ini bisa berkurang dengan produksinya pabrik kami," ujar Abdul lagi. (Yetede)
Jembrana Tingkatkan Peran Kelapa dan Kakao sebagai Motor Ekonomi
Potensi Kelapa Dalam Negeri
Memperkuat Ketahanan Energi Nasional
Persoalan mengawal ketahanan energi dan keterjangkauan harga komoditas selalu menjadi prioritas pemerintah di seluruh dunia. Krisis gas yang melanda Eropa akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina mengajarkan betapa pentingnya menjaga kedua hal tersebut, terutama di tengah transisi energi baru terbarukan (EBT) yang masih belum optimal.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia terus berupaya menjaga ketahanan energi melalui berbagai strategi, termasuk pengembangan energi fosil dan EBT. Meskipun lifting migas belum mencapai target, penerimaan negara dari sektor ini tetap signifikan, menunjukkan pentingnya industri hulu migas. Pemerintah juga terus berupaya menarik investasi untuk mempercepat akselerasi industri hulu migas nasional. Namun, dengan potensi cadangan energi yang besar, tantangan tetap ada dalam menjaga iklim investasi agar tetap kompetitif di tengah persaingan global.
Jajaki Beli Minyak Rusia Timbang Untung Rugi
Pemerintah Indonesia melalui perusahaan migas pelat merah, PT Pertamina dikabarkan akan membeli minyak mentah dari Rusia. Harga minyak Rusia yang lebih murah dibanding harga di pasar international jadi salah satu pertimbangan Indonesia untuk mengimpor dari Rusia. Lawatan presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Rusia, pada Rabu (31/7), disebut-sebut merupakan bagian dari rencana pemerintah Indonesia untuk bernegosiasi terkait pembelian minyak mentah. Hingga tadi malam, Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, belum merespons konfirmasi KONTAN, ihwal kabar tersebut. Dalam pernyataan resminya, Kamis (1/8), Prabowo menyatakan pembahasan utama kerja sama antara Indonesia dan Rusia antara lain meliputi ketahanan pangan, energi dan bidang pendidikan. "Penekanan utama saya, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, juga untuk pendidikan," ujar Prabowo dalam keterangan pers, kemarin. Dia tak menyebutkan spesifik pembahasan mengenai pembelian minyak mentah.
Sejumlah pihak menanggapi beragam kabar terkait rencana impor minyak Rusia. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan, pemerintah perlu hati-hati membeli minyak dari Rusia karena ada risiko Indonesia terkena sanksi, bahkan embargo dari Barat. Pengamat Energi Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai, selama ini isu utama dari rencana pembelian minyak Rusia adalah efeknya terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menjelaskan, tidak ada konsekuensi politik dari keputusan Indonesia membeli minyak dari Rusia. Terakhir kali Indonesia membeli minyak Sokol dan campuran Siberia Timur lebih dari 10 tahun lalu. Pada tahun 2022, Indonesia juga mempertimbangkan kembali mengimpor minyak dari Rusia, namun impor tersebut urung terlaksana.
Inflasi Beras dan Pendidikan
Pada Juli 2024, Indonesia mengalami deflasi 0,18 % secara bulanan. Namun, beras dan biaya pendidikan justru mengalami inflasi. BPS, Kamis (1/8) merilis, pada Juli 2024, Indonesia mengalami deflasi 0,18 % secara bulanan dan inflasi 2,13 % secara tahunan. Deflasi itu terjadi tiga bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Deflasi tersebut juga lebih dalam ketimbang deflasi Mei dan Juni 2024 di 0,03 % dan 0,08 %. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, deflasi pada Juli 2024 terutama disebabkan penurunan harga sejumlah komoditas pangan yang harganya mudah bergejolak seperti bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, serta daging dan telur ayam ras.
Harga komoditas-komoditas itu turun lantaran pasokannya mulai berlimpah di tengah permintaan yang tetap. Kondisi itu berbeda dengan beras yang justru terus mengalami inflasi sejak Juni 2024 setelah pada April dan Mei 2024 mengalami deflasi yang cukup dalam. ”Beras kembali mengalami inflasi lantaran harganya naik, sejalan dengan penurunan jumlah produksi beras setelah masa puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 berlalu,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta.
Selain beras, kelompok pendidikan juga mengalami inflasi 0,69 % pada Juli 2024. Andilnya terhadap deflasi umum pada bulan tersebut 0,04 %. Komponen yang mendorong inflasi adalah biaya SD, biaya SMP dan biaya SMA. Andil ketiga biaya sekolah tersebut terhadap inflasi masing-masing 0,01 %. ”Data historis menunjukkan, permulaan tahun ajaran baru selalu menjadi pendorong inflasi dan masih berpotensi memberikan andil inflasi pada dua bulan ke depan,” katanya. (Yoga)
Sumber Daya Batubara Turun
Sumber daya batubara permukaan Indonesia turun 35 % dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, sumber daya (resources) batubara permukaan Indonesia turun dari 151,4 miliar ton pada 2018 menjadi 97,3 miliar ton pada 2023. Sementara cadangan (reserves) batubara permukaan Indonesia turun dari 39,9 miliar ton pada 2018 menjadi 31,7 miliar ton pada 2023. Sumber daya batubara mencakup total batubara yang mengendap atau berada di perut bumi Indonesia. Sementara cadangan berarti bagian dari sumber daya batubara yang dapat ditambang secara ekonomis.
Penyelidik Bumi Ahli Madya Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Moehamad Awaludin dalam kolokium Hasil Kegiatan PSDMBP, yang digelar di Bandung, Jabar, secara hibrida, Kamis (1/8) mengatakan, memang terjadi penurunan sumber daya dan cadangan batubara. Namun, dari laporan terverifikasi dan terbaru, ada kembali kenaikan sumber daya dan cadangan batubara. Indonesia juga memiliki potensi batubara bawah permukaan dengan sumber daya 1,69 miliar ton. Di samping itu, ada potensi batubara metalurgi dengan sumber daya 2,67 miliar ton dan cadangan 0,45 miliar ton.
Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid menuturkan, saat ini, batubara masih digunakan sebagai sumber energi yang mudah dan murah. ”Yang tersedia juga jumlahnya masih cukup besar. Rasio cadangan batubara terhadap ketahanan energi memperlihatkan batubara permukaan Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhanenergi nasional hingga 41 tahun ke depan,” katanya. Batubara juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk mendukung berbagai jenis industri, seperti pertanian, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan. Batubara juga dapat dikonversi menjadi bahan bakar cair yang menyubstitusi bahan bakar fosil lainnya. (Yoga)
Amanah Tambang untuk Ormas Keagamaan
Cadangan Besar
Cekak (Anggaran) Pangan
Di era transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto, produksi dan anggaran pangan serba cekak. Produksi pangan, terutama beras, turun. Anggaran kementerian atau lembaga yang membidangi pangan juga dipangkas. Semua demi bergulirnya program Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis yang anggarannya telah disiapkan Rp 71 triliun pada 2025. Untuk sementara, anggaran tersebut masuk pos cadangan yang dikelola bendahara umum negara. Di sisi lain, masih dibutuhkan anggaran untuk merealisasikan lumbung pangan (food estate), termasuk mencetak sawah baru. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Bantuan Pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah juga butuh dana tidak sedikit.
Kementan memperkirakan produksi beras nasional kurang 4 juta ton dari target 32 juta ton. Banyak faktor yang menyebabkannya, yang paling dominan adalah perubahan iklim dan pola rutin masa paceklik beras. Mentan Andi Amran Sulaiman, Senin (29/7) sampai menyatakan bahwa Indonesia akan memasuki fase waspada darurat pangan, terutama pada Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2024. Ia ingin Indonesia bisa melewati kekeringan panjang yang berpotensi menurunkan produksi beras. Berbagai upaya dilakukan melalui pompanisasi dan menambah areal tanam padi. Jika beruntung, Kementan akan sedikit terbantu kemarau basah yang diperkirakan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Konsumsi beras nasional berpotensi meningkat seiring berjalannya program Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis. Bantuan beras dan beras SPHP tetap dibutuhkan tahun depan untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga. Jika tidak meningkatkan produksi beras dalam negeri, impor beras bakal kembali menjadi solusinya. Sayangnya, upaya peningkatan produksi beras itu berpotensi terganjal anggaran cekak. Pagu indikatif Kementan dan Bapanas tahun TA 2025 berkurang drastis dibandingkan TA 2024. Pagu indikatif Kementan TA 2025 sebesar Rp 8,06 triliun, turun jauh dari anggaran 2024 di 13,66 triliun. Karena itu, Kementan mengusulkan tambahan anggaran 51,635 triliun untuk menopang program atau kegiatan reguler sebesar Rp 26,625 triliun. Sisanya, Rp 25 triliun, untuk mendukung salah satu program Asta Cita Prabowo, mencetak sawah baru.
Pagu indikatif Bapanas TA 2025 sebesar Rp 329,9 miliar, turun 25,45 % dari pagu reguler nonbantuan pangan TA 2024. Dana itu akan digunakan, untuk program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; pengendalian kerawanan pangan dan gizi; serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Bapanas juga mengusulkan anggaran tambahan Rp 20,22 triliun untuk bantuan beras selama enam bulan sebesar Rp 16,68 triliun, bantuan ayam dan telur selama enam bulan Rp 834,1 miliar, dan beras SPHP stabilisasi Rp 1,5 triliun. Produksi dan anggaran pangan yang cekak bakal menjadi penentu ketahanan pangan. Di tengah program berdana jumbo Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis dan Lumbung Pangan, anggaran negara tidak bisa sepenuhnya menjadi sandaran pengembangan ketahanan pangan, terutama beras. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









