Pada Juli 2024, Indonesia mengalami deflasi 0,18 % secara bulanan. Namun, beras dan biaya pendidikan justru mengalami inflasi. BPS, Kamis (1/8) merilis, pada Juli 2024, Indonesia mengalami deflasi 0,18 % secara bulanan dan inflasi 2,13 % secara tahunan. Deflasi itu terjadi tiga bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Deflasi tersebut juga lebih dalam ketimbang deflasi Mei dan Juni 2024 di 0,03 % dan 0,08 %. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, deflasi pada Juli 2024 terutama disebabkan penurunan harga sejumlah komoditas pangan yang harganya mudah bergejolak seperti bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, serta daging dan telur ayam ras.

Harga komoditas-komoditas itu turun lantaran pasokannya mulai berlimpah di tengah permintaan yang tetap. Kondisi itu berbeda dengan beras yang justru terus mengalami inflasi sejak Juni 2024 setelah pada April dan Mei 2024 mengalami deflasi yang cukup dalam. ”Beras kembali mengalami inflasi lantaran harganya naik, sejalan dengan penurunan jumlah produksi beras setelah masa puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 berlalu,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta.

Selain beras, kelompok pendidikan juga mengalami inflasi 0,69 % pada Juli 2024. Andilnya terhadap deflasi umum pada bulan tersebut 0,04 %. Komponen yang mendorong inflasi adalah biaya SD, biaya SMP dan biaya SMA. Andil ketiga biaya sekolah tersebut terhadap inflasi masing-masing 0,01 %. ”Data historis menunjukkan, permulaan tahun ajaran baru selalu menjadi pendorong inflasi dan masih berpotensi memberikan andil inflasi pada dua bulan ke depan,” katanya. (Yoga)

Sumber daya batubara permukaan Indonesia turun 35 % dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, sumber daya (resources) batubara permukaan Indonesia turun dari 151,4 miliar ton pada 2018 menjadi 97,3 miliar ton pada 2023. Sementara cadangan (reserves) batubara permukaan Indonesia turun dari 39,9 miliar ton pada 2018 menjadi 31,7 miliar ton pada 2023. Sumber daya batubara mencakup total batubara yang mengendap atau berada di perut bumi Indonesia. Sementara cadangan berarti bagian dari sumber daya batubara yang dapat ditambang secara ekonomis.

Penyelidik Bumi Ahli Madya Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Moehamad Awaludin dalam kolokium Hasil Kegiatan PSDMBP, yang digelar di Bandung, Jabar, secara hibrida, Kamis (1/8) mengatakan, memang terjadi penurunan sumber daya dan cadangan batubara. Namun, dari laporan terverifikasi dan terbaru, ada kembali kenaikan sumber daya dan cadangan batubara. Indonesia juga memiliki potensi batubara bawah permukaan dengan sumber daya 1,69 miliar ton. Di samping itu, ada potensi batubara metalurgi dengan sumber daya 2,67 miliar ton dan cadangan 0,45 miliar ton.

Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid menuturkan, saat ini, batubara masih digunakan sebagai sumber energi yang mudah dan murah. ”Yang tersedia juga jumlahnya masih cukup besar. Rasio cadangan batubara terhadap ketahanan energi memperlihatkan batubara permukaan Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhanenergi nasional hingga 41 tahun ke depan,” katanya. Batubara juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk mendukung berbagai jenis industri, seperti pertanian, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan. Batubara juga dapat dikonversi menjadi bahan bakar cair yang menyubstitusi bahan bakar fosil lainnya. (Yoga)

Di era transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto, produksi dan anggaran pangan serba cekak. Produksi pangan, terutama beras, turun. Anggaran kementerian atau lembaga yang membidangi pangan juga dipangkas. Semua demi bergulirnya program Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis yang anggarannya telah disiapkan Rp 71 triliun pada 2025. Untuk sementara, anggaran tersebut masuk pos cadangan yang dikelola bendahara umum negara. Di sisi lain, masih dibutuhkan anggaran untuk merealisasikan lumbung pangan (food estate), termasuk mencetak sawah baru. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Bantuan Pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah juga butuh dana tidak sedikit.

Kementan memperkirakan produksi beras nasional kurang 4 juta ton dari target 32 juta ton. Banyak faktor yang menyebabkannya, yang paling dominan adalah perubahan iklim dan pola rutin masa paceklik beras. Mentan Andi Amran Sulaiman, Senin (29/7) sampai menyatakan bahwa Indonesia akan memasuki fase waspada darurat pangan, terutama pada Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2024. Ia ingin Indonesia bisa melewati kekeringan panjang yang berpotensi menurunkan produksi beras. Berbagai upaya dilakukan melalui pompanisasi dan menambah areal tanam padi. Jika beruntung, Kementan akan sedikit terbantu kemarau basah yang diperkirakan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Konsumsi beras nasional berpotensi meningkat seiring berjalannya program Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis. Bantuan beras dan beras SPHP tetap dibutuhkan tahun depan untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga. Jika tidak meningkatkan produksi beras dalam negeri, impor beras bakal kembali menjadi solusinya. Sayangnya, upaya peningkatan produksi beras itu berpotensi terganjal anggaran cekak. Pagu indikatif Kementan dan Bapanas tahun TA 2025 berkurang drastis dibandingkan TA 2024. Pagu indikatif Kementan TA 2025 sebesar Rp 8,06 triliun, turun jauh dari anggaran 2024 di 13,66 triliun. Karena itu, Kementan mengusulkan tambahan anggaran 51,635 triliun untuk menopang program atau kegiatan reguler sebesar Rp 26,625 triliun. Sisanya, Rp 25 triliun, untuk mendukung salah satu program Asta Cita Prabowo, mencetak sawah baru.

Pagu indikatif Bapanas TA 2025 sebesar Rp 329,9 miliar, turun 25,45 % dari pagu reguler nonbantuan pangan TA 2024. Dana itu akan digunakan, untuk program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; pengendalian kerawanan pangan dan gizi; serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Bapanas juga mengusulkan anggaran tambahan Rp 20,22 triliun untuk bantuan beras selama enam bulan sebesar Rp 16,68 triliun, bantuan ayam dan telur selama enam bulan Rp 834,1 miliar, dan beras SPHP stabilisasi Rp 1,5 triliun. Produksi dan anggaran pangan yang cekak bakal menjadi penentu ketahanan pangan. Di tengah program berdana jumbo Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis dan Lumbung Pangan, anggaran negara tidak bisa sepenuhnya menjadi sandaran pengembangan ketahanan pangan, terutama beras. (Yoga)

Conrad Asia Energy Ltd. mengalokasikan lebih dari 124 miliar kaki kubik (Bcf) gas untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN dari Blok Duyung, Lapangan Mako. Alokasi gas yang cukup besar itu menjadi bagian dari kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) yang tertuang dalam revisi rencana pengembangan Blok Duyung, Lapangan Mako. Lewat kesepakatan itu, PGN rencananya bakal mendapat gas murah dengan harga US$5,5 per million british thermal unit (MMBtu). Sementara itu, kewajiban untuk membangun pipa transmisi dari Pipa West Natuna Transmission System (WNTS) ke pembeli di Batam bakal dibebankan ke PGN. “Beberapa perjanjian ini adalah dokumen penting yang menunjukkan kelayakan finansial dari proyek Mako, yang pada gilirannya mendukung nilai dan keberlanjutan finansial proyek,” kata Managing Director dan CEO Conrad Miltos Xynogalas, dikutip Selasa (30/7). “Perjanjian jual beli gas dengan PGN untuk porsi domestik menjadi langkah penting bagi Conrad dalam upaya komersialisasi lapangan gas dan bisnis kami di Indonesia,” kata dia. Sementara itu, sisa gas yang tidak tersalur untuk PGN bakal dijual untuk SembCorp Gas Pte Ltd., perusahaan pembangkit Singapura. Conrad sebelumnya melaporkan total volume penjualan gas dari Blok Duyung mencapai 293 triliun british thermal unit (Tbtu) dengan potensi penambahan mencapai ke level 392 Tbtu.

Pemerintah saat ini tengah menyusun perluasan program hilirisasi untuk 26 komoditas. Nantinya, perluasan ini akan menyerap investasi hingga US$ 618 miliar, memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$ 235,9 miliar, ekspor mencapai US$ 857,9 miliar dan menyerap tenaga kerja sekitar 3 juta orang. Menteri Investasi/Kepala Badan Kooridinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia menerangkan, pengembangan hilirisasi  tersebut akan termuat dalam peta jalan hilirisasi hingga 2045 yang saat ini sedang disusun. Dia mengaku peta jalan tersebut dibentuk melalui proses seperti kajian kelayakan dan tanpa bantuan konsultan asing. "Kalau ini mampu kita lakukan maka akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi minimal 1,5-2% dan ini akan melakukan transformasi ekonomi Indonesia dari konsumsi ke investasi dan ekspor impor," jelas Bahlil. (Yetede)

Kenaikan harga Minyakita yang merupakan bagian dari program Minyak Goreng Rakyat dinilai sudah di atas toleransi. Di sejumlah daerah, distributor bahkan sengaja menaikkan harganya di atas harga eceran tertinggi atau HET Minyakita baru yang belum diberlakukan secara resmi. Kenaikan itu terjadi lantaran regulasi baru tentang kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) dan HET minyak goreng rakyat belum terbit. Saat ini pelaku usaha tengah menunggu peraturan tersebut. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (29/7). Rapat yang dipimpin Irjen Kemendari Tomsi Tohir Balaw itu dihadiri perwakilan pemda serta kementerian dan lembaga yang bergerak di sektor pangan.

Kemendag mencatat, harga rerata nasional Minyakita per 28 Juli 2024 senilai Rp 16.278 per liter, naik 0,71 % dalam sepekan dan 7,8 % sejak awal Januari 2024. Harga minyak untuk rakyat itu sudah 16,27 persen di atas HET Minyakita yang berlaku saat ini, yakni Rp 14.000 per liter. Tomsi mengatakan, kenaikan harga Minyakita tidak bisa hanya dilihat dari kenaikannya setiap pekan. Namun, kenaikan harganya juga perlu dibandingkan dengan HET yang sedang berlaku. Saat ini, harga rerata Minyakita jauh di atas HET Minyakita senilai Rp 14.000 per liter. Bahkan, harga minyak itu lebih tinggi ketimbangHET Minyakita baru, Rp 15.700per liter, yang belum diberlakukan secara resmi.

”Aturan tetap aturan. Kalau mau toleransi harga sembari menunggu terbitnya regulasi baru, boleh-boleh saja. Namun, jangan sampai toleransi harga itu kebablasan di atas HET baru yang belum ditetapkan,” ujarnya. Untuk itu, Tomsi meminta agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah mengecek kembali pihak yang menjual Minyakita di atas HET. Hal itu mulai dari gudang, stok, distribusi, hingga pembentukan harganya. Satuan Tugas Pangan juga diminta menegakkan aturan yang berlaku saat ini. Di sisi lain, Kemendag diharapkan mengajak dialog para pelaku usaha terkait agar mereka tetap memenuhi kewajiban dan tidak mematok harga Minyakita terlalu tinggi. (Yoga)

Buruh lepas tampak sedang beristirahat di sela-sela membongkar bawang putih impor yang baru tiba di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (28/7/2024). Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional, harga bawang putih impor tetap bertahan stabil di kisaran Rp 40.000 per kilogram. (Yoga)