;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Kekeringan Berpotensi Menyebabkan Penurunan Produksi Beras

13 Aug 2024
PRESIDEN Joko Widodo alias Jokowi mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog masih cukup untuk memenuhi konsumsi domestik. "Mencapai 1,7 juta ton," ujarnya saat mendatangi Pasar Beringin Buntok, Kalimantan Tengah, Kamis, 27 Juni lalu. Meski begitu, Presiden mewanti-wanti ancaman kekeringan yang berpotensi terjadi pada Juli hingga Oktober tahun ini. Menurut Jokowi, kekeringan berpotensi menyebabkan penurunan produksi beras. Dia meminta Kementerian Pertanian menambah bantuan pompa air hingga 70 ribu unit sebagai sarana mitigasi kekeringan dan untuk mencegah kegagalan panen. Apalagi, Jokowi melanjutkan, saat ini harga beras di seluruh dunia mulai mengalami kenaikan akibat gelombang kekeringan.

Kekhawatiran itu cukup beralasan. Sebab, menurut perkiraan Badan Pusat Statistik, produksi beras pada 2024 berpotensi turun hingga 2 juta ton. Berdasarkan Kerangka Sampel Area BPS, produksi beras pada Januari-Juni 2024 sebesar 16,43 juta ton. Sedangkan di periode yang sama pada 2023, angka produksi beras mencapai 18,63 juta ton. Dengan demikian, terjadi penurunan jumlah produksi sebesar 2,2 juta ton dibanding produksi tahun lalu.  

Penurunan jumlah produksi itu berimbas kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan jumlah kota dan kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras pada akhir Juni 2024 bertambah menjadi 63. Namun secara nasional harga beras menurun 0,95 persen dibanding pada Mei 2024.  Kementerian Pertanian tak menampik fakta bahwa produksi beras di dalam negeri terus menyusut. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku sudah memaksimalkan penggunaan pompa di sentra produksi supaya produksi gabah tetap maksimal meski pada musim kemarau. (Yetede)

Menggali Potensi Sektor Energi Terbarukan

13 Aug 2024

Kinerja emiten sektor bisnis energi baru dan terbarukan (EBT) masih dibayangi sejumlah tantangan. Emiten sektor EBT hanya mampu mencetak kenaikan laba tipis, dibarengi pendapatan yang menurun. Tengok saja PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), emiten EBT dengan kapitalisasi pasar terbesar. Pendapatan BREN turun 2,32% secara tahunan atau year-on-year (yoy) menjadi US$ 290,07 juta di enam bulan pertama 2024. Emiten dari grup konglomerasi milik Prajogo Pangestu ini mengerek keuntungan meski minimalis. Laba bersih BREN tumbuh tipis 0,53% yoy menjadi US$ 57,95 juta. Analyst Stocknow.id, Dinda Resty Angira menilai, kinerja emiten EBT pada separuh pertama tahun ini tak terlepas dari pengaruh makro ekonomi dan tantangan global. Dinda mengamati, penurunan pendapatan emiten EBT terjadi akibat harga jual dan volume penjualan yang melandai. Di sisi lain, peningkatan laba bersih menunjukkan sebagian emiten mampu melakukan efisiensi operasional. Research Analyst Phintraco Sekuritasi, Aditya Prayoga turut melihat emiten EBT masih punya ruang yang besar untuk bertumbuh. Terutama untuk jangka yang lebih panjang, dengan dorongan dari komitmen pemerintah menggenjot bauran EBT dalam pembangkit listrik nasional. 

Salah satu segmen EBT yang memiliki potensi pengembangan besar adalah panas bumi. Pemerintah juga telah menetapkan target ambisius guna membantu mencapai tujuan Nol Emisi pada tahun 2060. Sedangkan PGEO mempunyai PER 16,17 kali, ARKO 52,43 kali dan KEEN 8,02 kali. Kalkukasi Dinda, rata-rata PER pada industri dan sektor energi terbarukan berada di level 74,44 kali. Dus, secara valuasi saham BREN tergolong overvalued. Dinda menyarankan investor mencermati posisi valuasi emiten sembari mempertimbangkan potensi pertumbuhan bisnis.Dinda pun menilai saham PGEO dan ARKO layak untuk dikoleksi.

Impor Beras Bulog Berlanjut

13 Aug 2024

Produksi beras nasional 2024 diperkirakan susut 3,8 juta-4 juta ton dari target 32 juta ton. Untuk menambal kekurangan tersebut, Perum Bulog melanjutkan impor beras. Bulog juga diminta Bapanas menambah serapan gabah atau beras dalam negeri sebanyak 600.000 ton. Walau ada potensi produksi beras pada Agustus-September 2024 sebanyak 5,66 juta ton, produksi beras tahun ini tetap lebih rendah dibanding tahun lalu. Merujuk hasil Kerangka Sampel Area (KSA) Padi BPS, potensi produksi beras nasional pada Januari-September 2024 sebanyak 24,37 juta ton.

Produksi itu diperkirakan turun 1,78 juta ton atau 6,81 % dibanding realisasi produksi beras Januari-September 2023, di 26,15 juta ton. Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Senin (12/8) mengatakan, stok beras Bulog per 9 Agustus 2024 sebanyak 1,45 juta ton. Stok tersebut terdiri dari cadangan beras pemerintah (CBP) 1,37 juta ton dan komersial sebanyak 79.962 ton. Selama ini, stok beras Bulog digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Bantuan Beras bagi 22 juta keluarga berpenghasilan rendah.

Agar program-program itu dapat berjalan hingga akhir tahun 2024 dan Bulog tetap memiliki CBP di awal tahun depan, stok beras harus terus dijaga. ”Upaya menjaga stok beras itu dilakukan melalui impor dan pengadaan beras dalam negeri. Untuk pengadaan beras dalam negeri, Bapanas telah menugaskan kami menambah stok beras sebanyak 600.000 ton,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. (Yoga)


Ketahanan Pangan Menjadi Kunci Ketahanan Indonesia

12 Aug 2024

Ketahanan pangan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045. Hal ini berkaitan erat dengan aspek kuantitas maupun kualitas, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah, sehingga kebutuhan pangan terpenuhi dan masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Namun, untuk mencapai ketahanan pangan terdapat sejumlah tantangan dan kendala,  baik dari dalam maupun luar negeri, salah satunya adalah keterbatasan lahan dan adanya climate change. UN No 18 Tahun 2012 tentangan Pangan mengamanatkan ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri.

Untuk menuju ketahanan pangan yang demikian, pangan-pangan yang digunakan Indonesia harus bersumber dari lokal. Namun data menunjukkan, impor pangan Indonesia cukup besar, mulai dari beras, kedelai, gandum, bahkan kacang hijau. Berdasarkan Proyeksi Neraca Beras Nasional 2024 yang dimutakhirkan pada Mei 2024, Indonesia berpotensi mengimpor  beras hingga 5,17 juta ton sepanjang tahun 2024. Realisasi impor beras pada januari-April 2024 telah mencapai 1,77 juta ton, dan rencana impor pada Mei-Desember 2024 sebesar 3,40 juta ton. (Yetede)

Agenda Transisi Energi Mengabaikan Pemerintah Daerah

10 Aug 2024
TRANSISI energi terus menjadi topik panas di tengah upaya dunia meredam laju perubahan iklim akibat peningkatan suhu bumi. Indonesia termasuk negara yang paling disorot. Laporan terbaru Energy Institute yang dipublikasikan pada akhir Juni 2024 menempatkan Indonesia di peringkat kesembilan dalam daftar negara dengan konsumsi bahan bakar fosil terbesar di dunia. Hingga 2023, konsumsi bahan bakar fosil di Indonesia ditaksir mencapai 2.514 terawatt-jam (TWh), terbesar kelima di Asia setelah Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan.  

Pemerintah sebenarnya telah berkomitmen mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC), pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi sebesar 12,5 persen secara mandiri dan 15,5 persen dengan dukungan internasional. Konsumsi bahan bakar fosil secara bertahap akan digantikan energi terbarukan yang rendah emisi.

Terlepas dari implementasinya yang masih jauh dari targetnya, komitmen transisi energi tersebut juga membawa konsekuensi di tingkat tapak. Transisi akan berdampak pada ekonomi daerah, terutama yang selama ini bergantung pada pertambangan dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara. Transisi energi juga akan mendorong pencarian sumber-sumber energi baru, yang erat kaitan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat lokal. (Yetede)

Industri Penggilingan Padi

08 Aug 2024

Ribuan penggilingan padi skala kecil (PPK) mati karena kalah bersaing. Begitu laporan investigasi Kompas di wilayah produsen padi di Jawa dan luar Jawa (Kompas, 12/6/2024). Mereka kalah bersaing dengan penggilingan padi skala besar (PPB), tidak hanya dalam perebutan bahan baku gabah, tetapi juga dalam pemasaran beras. PPB menguasai modal, teknologi, serta pasar beras kualitas tinggi. Di pihak lain, kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) tak banyak berubah dalam 50 tahun terakhir, sebatas menambah jumlah PPK, tanpa mempertimbangkan kelebihan kapasitas giling, ketersediaan gabah, serta dampaknya terhadap kehilangan hasil dan kualitas beras.

BPS (2020) melaporkan, jumlah PPK mengambil porsi 95 % dari total 170.000 usaha penggilingan padi (PP), sementara porsi PPB hanya 0,6 %. Secara keseluruhan, jumlah PPK berkurang sekitar 10.000 unit dibanding data BPS tahun 2012. Dalam periode yang sama, separuh atau 1.000 unit PPB tutup usaha, karena ketersediaan gabah yang terus berkurang, kelebihan kapasitas giling, serta kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang memasung industri PP. Dalam dua dekade terakhir, preferensi konsumen beras banyak berubah. Penelitian Perhepi (2017) memperlihatkan, Pertama, tempat pembelian beras yang semula dilakukan di pasar tradisional beralih ke pasar modern (minimarket, supermarket dan hypermarket), beras curah, beralih ke beras dalam kemasan bermerek.

Kedua, kualitas dan kuantitas beras yang dikonsumsi masyarakat juga berubah. Konsumsi beras per kapita cenderung turun. Di pihak lain, kualitas beras yang dikonsumsi semakin baik dan beragam. Konsumen lebih memilih beras putih/bening, banyak beras kepala, sedikit beras patah, rasa pulen, kecuali wilayah tertentu. Misalnya konsumen di Sumbar yang lebih menyenangi beras pera, memilih beras dari varietas lokal, seperti Rojolele, Pandanwangi, Solok, serta dibungkus dalam kemasan 5 kg atau 10 kg. Perubahan itu ”ditangkap” PPB yang terus berinovasi menghasilkan beras dengan berbagai atribut sesuai keinginan konsumen. Ironisnya, beras kualitas medium yang dihasilkan PPK tak banyak lagi diminati konsumen.

PPK kurang insentif untuk naik kelas, misalnya menjadi penggilingan padi skala menengah (PPM). Mereka sudah puas dengan produksi yang dihasilkan masih laku dijual. Artinya, semakin besar permintaan beras medium dan beras asalan, makin kurang berminat mereka berubah. Pemerintah baru perlu mengambil sejumlah kebijakan baru dengan empat tujuan. (i) menurunkan kehilangan hasil pada aktivitas pengeringan gabah dan penggilingan, termasuk meningkatkan rendemen giling;(ii) meningkatkan jumlah beras berkualitas; (iii) meningkatkan nilai tambah dari produksi sampingan yang berkualitas dan berstandar; (iv) mampu mengelola stabilitas harga gabah. Pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator dan regulator agar terwujud kerja sama harmonis antara PPK dan PPB. (Yoga)


NU dan Muhammadiyah Mengelola Tambang Batu Bara

08 Aug 2024
NAHDLATUL Ulama atau NU dan Muhammadiyah menyatakan minat mereka mengelola tambang batu bara di tengah kritik. Belum ada keputusan ihwal lahan yang bakal mereka garap, tapi pemerintah menyebutkan dua lokasi yang berpotensi menjadi milik kedua organisasi kemasyarakatan keagamaan ini: lahan bekas PT Kaltim Prima Coal serta PT Arutmin Indonesia. 

Kedua anak usaha PT Bumi Resources Tbk ini melepas lahannya sebagai syarat memperpanjang izin operasi perusahaan. Lahan milik Kaltim Prima Coal ciut 23.395 hektare saat mengubah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada 2022. Sementara itu, lahan Arutmin berkurang 22.900 hektare setelah memperpanjang izin pada 2020. 

Lahan garapan kedua perusahaan ini termasuk premium. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan lahan yang dipersiapkan pemerintah untuk ormas keagamaan punya cadangan dan kualitas yang bagus. "Kalau area besar tapi cadangannya sedikit, untuk apa? Area tidak terlalu besar tapi cadangannya bagus, itu yang paten," katanya pada Jumat, 7 Juni 2024. Dengan begitu, organisasi kemasyarakatan diharapkan bisa meraup keuntungan dari bisnis ini. (Yetede)


Rencana Mempertahankan PLTU

08 Aug 2024
ASEAN Centre for Energy (ACE) merilis laporan yang menekankan negara ASEAN tidak perlu buru-buru mengakhiri pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk memerangi perubahan iklim. ACE berencana mempertahankan PLTU dengan porsi yang signifikan dalam rencana transisi energi ASEAN. Laporan itu juga menyarankan pemberian tambahan waktu transisi energi kepada negara ASEAN untuk meningkatkan kapasitas jaringan listrik. Harapannya, transisi energi bisa makin mulus karena ada jaringan yang bisa mengakomodasi pasokan setrum dari sumber energi terbarukan. 

Untuk mengurangi dampak negatif batu bara, ACE mendesak negara-negara ASEAN mengganti teknologi PLTU kuno dengan teknologi efisiensi tinggi dan rendah emisi (high-efficiency low-emission) yang dianggap lebih ramah lingkungan.  PLTU, menurut ACE, juga perlu memasang teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) serta penggunaan carbon capture utilizaton and storage (CCUS).

Menariknya, pandangan serupa dipromosikan oleh World Coal Association—saat ini bernama Future Coal—pelobi internasional untuk kebijakan pendukung batu bara. Sekilas, pandangan ACE dan Future Coal mungkin menjanjikan. Namun artikel kami justru membuktikan ada risiko berbahaya dalam perpanjangan kegiatan operasi PLTU versi ACE.  Risiko ini perlu dipertimbangkan secara saksama agar tidak menjadi perkara yang lebih besar di masa depan. (Yetede)

Harga Kopi Mulai Turun

07 Aug 2024

Setelah menembus harga Rp 70.000-Rp 75.000 per kg, harga jual biji kopi atau green bean jenis robusta di tingkat petani di Lampung berangsur turun dalam dua pekan terakhir. Petani disarankan tidak tergesa-gesa menjual hasil panen karena harga kopi diperkirakan kembali naik. Tren penurunan harga kopi di tingkat petani, menurut Ketua Dewan Kopi Lampung Mukhlis Basri, lebih dalam dibanding kondisi di pasar dunia. Harga kopi di terminal London memang turun, tapi tidak begitu signifikan. Pada Selasa (6/8) harga jual harian kopi robusta di terminal London berkisar 4.066 USD-4.173 per ton atau Rp 67,5 juta (kurs Rp 16.190). Kopi berada pada rentang harga 4.500 USD-4.600 USD atau Rp 72,85 juta-Rp 74,47 juta pada Juli 2024.

Saat ini, harga jual kopi asalan ditingkat petani di Lampung berkisar Rp 52.000-Rp 55.000 per kg. Harga jual kopi petik merah berkisar Rp 100.000-Rp 120.000 per kg. Menurut Mukhlis, penurunan harga kopi di tingkat petani yang signifikan tersebut lebih dipengaruhi oleh industri besar, yang untuk sementara menghentikan pembelian kopi dari petani. Selain karena stok gudang yang sudah penuh, para eksportir kopi masih memantau pergerakan harga kopi. Di sisi lain, masa panen raya kopi di sejumlah daerah di Lampung masih terus berlangsung. Tidak tertutup kemungkinan langkah industri menahan sementara pembelian kopi itu dilakukan agar harga kopi di tingkat petani semakin merosot.

Karena itu, para petani diminta untuk tidak tergesa-gesa memanen dan menjual seluruh kopinya. Dalam beberapa bulan ke depan, harga kopi robusta diperkirakan naik seiring berkurangnya stok bahan baku di gudang industri. Saat stok berkurang, industri akan kembali aktif mencari bahan baku sehingga harga komoditas bisa kembali terdongkrak. Malvin Syavana (45), petani kopi asal Kecamatan Sekincau, Lampung Barat, mengatakan, saat ini sebagian besar petani kopi di wilayah itu baru memasuki masa panen raya. ”Kalau sudah dijemur, kopi ini saya simpan sambil menunggu harga kopi naik lagi. Perkiraan kami, harga kopi akan kembali naik pada September 2024,” ujarnya. (Yoga)


Nikel Merangkak Turun

07 Aug 2024
Emiten nikel atas mencatatkan kinerja kurang menggembirakan di semester I-2024 akibat fluktuasi harga komoditas dan  membengkaknya biaya operasional. Emiten seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan PT Harum Energy Tbk (HRUM),  mengalami penurunan laba bersih dan harga saham sejal awal tahun 2024. Ekspektasi membaiknya harga nikel di sisa tahun ini, diharapkan dapat memulihkan kembali kinerja keuangan dan peregarakan sahamnya. "Kinerja emiten nikel di semester I-2024 menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan dibandingkan periode  yang sama tahun lalu. Beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan kinerja antara lain fluktuasi harga komoditas nikel dan peningkatan biaya operasional. Harga komoditas nikel di semester I-2024 mengalami volatilitas yang signifikan, yang berdampak pada pendapatan dan margin laba emiten nikel. Selain itu, peningkatan biaya energi dan bahan baku juga turut menekan profitabilitas perusahaan," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana kepada Investor Daily. (Yetede)