Program Subsidi Tepat MyPertamina mampu menjaga kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subsidi dan Pertalite. Merujuk data Pertamina, realisasi konsumsi Solar subsidi dan Pertalite hingga semester I 2024 belum menyentuh separuh dari kouta yang ditetapkan pemerintah. Konsumsi Solar subsidi hingga pertengahan 2024 mencapai 7,9 juta kilo liter (KL). Realisasi ini sekitar 46,8% dari kouta 2024 yang ditetapkan sebesar 17,8 juta KL. Sedangkan konsumsi Pertalite tercatat sebanyak 14,9 juta KL atau sekitar 47,4% dari kouta sebesar 31,7 juta KL. Pjs Corporate Secretary Pertamina Parta Niaga Heppy Wulansari mengatakan pihaknya belum berpuas diri lantaran masih ada moment libur Natal dan Tahun Baru. Ia menyebut pakansi akhir tahun berpotensi meningkatkan konsumsi BBM. "Tetapi secara overall kami berharap penyaluran tidak melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah," kata Heppy. (Yetede)

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut positif penurunan volume domestic market obligation (DMO) minyak goreng dari 300.000 ton per bulan menjadi 250.000 ton per bulan. Eddy Martono, Ketua Umum Gapki, menilai bahwa volume DMO yang baru sudah ideal dan menganggap bahwa penurunan ini adalah langkah yang tepat.

Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/2024 yang mengubah kebijakan sebelumnya, termasuk memberikan insentif tambahan seperti faktor pengali hak ekspor untuk wilayah distribusi tertentu. Eddy juga mengapresiasi insentif tambahan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan, terutama untuk daerah-daerah pelosok yang memerlukan biaya transportasi lebih tinggi. Dengan tambahan insentif ini, diharapkan produsen akan lebih termotivasi dalam menjalankan DMO dan menyalurkan MinyaKita ke wilayah yang lebih luas.

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Cascade menghadapi tantangan besar terkait proses perizinan yang rumit dan memakan waktu hingga belasan tahun. PT Kayan Hydro Energy telah mendapatkan izin lokasi sejak 2012, namun hingga kini belum ada bendungan yang terbangun. Proses perizinan yang berlapis dan belum adanya preseden untuk proyek PLTA sebesar 9.000 MW di Indonesia maupun ASEAN menjadi salah satu faktor penghambat utama.

Steven Kho, Komite Eksekutif Kayan Hydro Energi, menyatakan bahwa lebih dari 60 izin diperlukan untuk proyek ini, membuat perizinannya sangat kompleks. Selain itu, kendala lain muncul dari perlunya memastikan megaproyek tersebut tetap berada di bawah kendali Indonesia, mengingat proyek ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang. Hashim Djojohadikusumo, yang menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih rendah, menyebabkan kinerja PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) di semester pertama tahun ini tidak terlalu menggembirakan. Namun AKRA masih bisa berharap, segmen penjualan lahan industri dapat mendukung pendapatan AKRA ke depan. Analis Sinarmas Sekuritas, Inav Haria Chandra mengatakan, pencapaian laba AKRA di kuartal kedua tahun 2024 meleset dari ekspektasi. Di periode ini, laba bersih AKRA sebesar Rp 408 miliar, turun 32% secara kuartalan (qoq) dan 4% secara tahunan (yoy), mengikuti pendapatan yang lebih rendah dari segmen perdagangan dan distribusi. Alhasil, laba bersih AKRA turun 2,7% yoy menjadi Rp 1 triliun pada akhir semester I-2024. 

Pendapatan AKRA juga merosot 6,04% yoy menjadi Rp 18,65 triliun. Laba bersih AKRA selama semester I-2024 ini baru mewakili 30% dari estimasi setahun penuh Sinarmas Sekuritas dan 34% proyeksi konsensus tahun ini. Analis Kiwoom Sekuritas, Miftahul Khaer mengamati, penurunan kinerja AKRA ini juga sejalan dengan turunnya harga minyak mentah dunia. Inav mengatakan, di segmen kawasan industri, penjualan lahan AKRA mencapai 18,1 ha di semester I-2024, yang sebagian besar berasal dari perusahaan otomotif dan baja. Namun, hasil penjualan ini hanya mencapai 14% dari target setahun penuh AKRA seluas 130 hektare (ha). Seiring adanya tantangan yang tidak terduga di segmen distribusi BBM, AKRA telah merevisi target pertumbuhan laba tahun 2024 bakal turun dari 12%-15% menjadi 4%-7%. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Richard Jerry melihat, kinerja AKRA juga memangkas laba bersih AKRA, lebih rendah -2% yoy tahun ini menjadi Rp 2,73 triliun.

Minyak goreng kita memasuki babak baru. Minyak goreng curah bakal digeser minyak goreng kemasan. Harga minyak yang digemari pelaku UMKM itu pun tak lagi diatur pemerintah. Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (MGR) mengawali babak baru itu. Regulasi yang diundangkan 14 Agustus 2024 itu menyempurnakan Permendag No 49/2022 tentang Tata Kelola MGR. Misi dasar kedua regulasi itu sama, yakni menjalankan program MGR. Program penyediaan minyak goreng harga terjangkau itu bertujuan untuk menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng di dalam negeri tanpa subsidi, dengan mewajibkan para eksportir produk turunan kelapa sawit memasok kebutuhan pasar domestik minyak goreng.

Kebijakan itu dikenal sebagai kebijakan domestic market obligation (DMO). Pemenuhan DMO minyak goreng menjadi syarat penerbitan persetujuan ekspor. Imbalannya, mereka bakal mendapatkan hak pengali ekspor atas pemenuhan DMO, pengemasan minyak goreng, dan pendistribusian di daerah-daerah luar Jawa. Dalam peraturan baru, pemerintah mencoret minyak goreng curah dari program MGR. Pemerintah menyerah kan pembentukan harga minyak goreng curah ke pasar alias tidak lagi mengatur harga eceran tertinggi atau HET-nya.

Kini, para eksportir produk turunan kelapa sawit hanya diwajibkan menyediakan minyak goreng dalam kemasan bermerek Minyakita, yang merupakan merek dagang minyak goreng milik pemerintah. Target DMO bulanan yang harus terpenuhi sebesar 250.000 ton atau lebih rendah dari sebelumnya, 300.000 ton. Bentuk kemasannya dapat berupa botol, jeriken, bantal, dan kantong berdiri berkapasitas 500 mililiter, 1 liter, 2 liter, dan 5 liter. Pemerintah membanderol HET Minyakita Rp 15.700 per liter atau lebih tinggi dari HET sebelumnya, Rp 14.000 per liter. (Yoga)

Pertamina EP Sukowati Field,  bagian dari zona 11 Regional Indonesia Timur, Subholding Upstream, Pertamina berhasil dalam upaya menaikkan produksi sekaligus menurunkan emisi melalui implementasi proyek Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS). hal ini terlihat dari rangkaian kesuksekan dalam fase Huff and Puff, yang merupakan tahap pertama sebelum fase CO2 interwell injection dan CO2 Injection full scale.  General manager Zona 11 Zulfikar Akbar menyebutkan hasil studi atas implementasi CCUS di Lapangan Sukowati menunjukkan respons yang positif dengan tidak terjadi kerusakan tahanan sumur (well integrity) dan formasi batuan sumur. "Perkembangan proyek CCUS secara operasi dapat dikatakan  sukses tidak hanya penambahan produksi tetapi juga berdampak pada produksi cadangan yang lebih optimal. Hal ini tentu menjadi hal yang menggembirakan ditengah upaya kita mendukung target produksi yang diterapkan pemerintah dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan melalui penurunan gas rumah kaca," ujar Zulfikar. (Yetede)

Warga terlihat sedang mengambil beras bantuan pangan di Desa Ketundan, Pakis, Magelang, Jawa Tengah, Senin (19/8/2024). Bantuan pangan tersebut berupa beras 10 kilogram bagi warga miskin / prasejahtera di desa, yang dibagikan kepada 1.169 keluarga kurang mampu di pedesaan yang terdapat di daerah Jawa Tengah. (Yoga)

”Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 82 USD per barel. Lifting minyak diperkirakan 600.000 barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari,” demikian petikan Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 yang dibacakan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (16/8). Di tengah tren penurunan produksi minyak secara alamiah, kenyataannya, dalam beberapa tahun terakhir, realisasi lifting atau produksi siap jual selalu di bawah target APBN. Sejumlah upaya telah dilakukan guna meningkatkan lifting minyak. Namun, tren penurunan produksi secara alamiah terus berlangsung. Berdasarkan data SKK Migas, realisasi lifting minyak Indonesia pada semester I-2024 hanya 576.000 barel per hari. Bahkan, proyeksi sampai akhir 2024, lifting minyak 595.000 barel per hari.

Mengutip data yang dipaparkan Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2025, defisit minyak mentah (nilai ekspor dikurangi nilai impor) masih lebar. Pada 2023, defisit mencapai 9,4 miliar USD, turun dari 2022 senilai 9,8 miliar USD. Namun, jauh disbanding defisit pada 2019 senilai 4 miliar USD, 2020 senilai 2 miliar USD, dan 2021 senilai 4,3 miliar USD. Berbagai upaya yang dilakukan belum mampu mengangkat produksi minyak, untuk mencapai target APBN dari tahun ke tahun. Bahkan, target 1 juta barel minyak per hari pada 2030 semakin menjauh jika melihat realisasi lifting minyak saat ini. Kompas mencatat, lifting minyak terus melorot. Pada 2000, lifting minyak Indonesia pernah mencapai 1,4 juta barel minyak per hari (BOPD), turun menjadi 900.000-an BOPD pada 2010, hingga 605.500 BOPD pada 2023.

Pada semester I-2024 realisasi bahkan hanya 576.000 BOPD. Sejak 2004, Indonesia berstatus pengimpor bersih minyak karena produksi nasional berada di bawah kebutuhan domestik. Tantangan pemerintahan berikutnya di tangan Prabowo Subianto yang segera dilantik sebagai presiden periode 2024-2029 adalah membuktikan realisasi lifting minyak bumi bisa meningkat atau menyamai target APBN. Peningkatan produksi minyak bukan perkara jangka pendek, terutama saat 70 % sumur minyak Indonesia sudah tua. Pengamat ekonomi energi, juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Fahmy Radhi, Minggu (18/8) menuturkan, melihat data historis, target lifting minyak bumi APBN sulit dicapai. Sumber baru perlu ditemukan di lapangan-lapangan migas baru dan dibutuhkan investor yang mau datang berinvestasi. (Yoga)

Kemendag mengurangi target penyediaan minyak goreng rakyat dari 300.000 ton per bulan menjadi 250.000 ton per bulan, seiring dicoretnya minyak goring curah dari program Minyak Goreng Rakyat. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pemerintah mengubah kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestic (DMO) minyak goreng. Para eksportir CPO dan sejumlah produk turunan hanya wajib menyediakan minyak goreng dalam kemasan sederhana merek Minyakita.

”Target penyediaan minyak goreng kemasan dalam bentuk Minyakita itu 250.000 ton per bulan. Kami juga telah menetapkan HET (harga eceran tertinggi) Minyakita Rp 15.700 per liter,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (19/8). Meskipun dicoret dari program Minyak Goreng Rakyat, lanjut Moga, minyak goreng curah tetap boleh diperdagangkan. Harganya tidak lagi diatur pemerintah atau diserahkan kepada mekanisme pasar. Kebijakan itu bertujuan mendorong masyarakat beralih mengonsumsi minyak goreng dalam kemasan yang mutu, higienitas, keamanan, dan kehalalannya lebih terjamin.

Kebijakan baru itu diatur dalam Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang diundangkan pada 14 Agustus 2024. Regulasi itu menegaskan, minyak goreng rakyat bukan subsidi pemerintah, melainkan bentuk kontribusi pelaku usaha industri turunan kelapa sawit menyediakan kebutuhan minyak goreng kemasan merek Minyakita. Penyediaan Minyakita di dalam negeri menjadi syarat penerbitan persetujuan ekspor CPO dan produk turunan. Selain itu, permendag tersebut juga mewajibkan Minyakita disalurkan dalam kemasan botol, jeriken, bantal, dan kantong berdiri berkapasitas 500 mililiter, 1 liter, 2 liter, dan 5 liter. (Yoga)

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan program ketahanan pangan dan  menjadikan sebagai prioritas  dalam pembangunan nasional. Hal ini antara lain terlihat dari besaran anggaran yang dialokasikan dalam APBN tahun 2025 untuk ketahanan pangan yang mencapai Rp124,4 triliun atau naik dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 108,8 triliun. Diharapkan, ketersediaan pangan dalam program tersebut sepenuhnya berasal dari dalam negeri dan bukan impor. Anggaran ketahanan pangan di RAPBN 2024 diigunakan bagi kegiatan praproduksi, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumen.

Praproduksi mencakup bantuan alat tangkap ikan 20 ribu unit, subsidi pupuk 8,5-9,5 juta ton, alat dan mesin pertanian (alsintan) 1.012 unit, benih ikan 131,6 juta hektar, benih pangan 2.267 hektare, KUR Pertanian/alsintan, serta subsidi resi udang. Produksi berupa food estate di tiga lokasi (Kalteng, Sumut, NTT), cetak sawah 250 ha, pengembangan kawasan padi 485 ribu ha dan jagung 250 ribu ha, bendungan 12 unit, jaringan irigasi 17 ribu ha, lahan pertanian pangan produktif 20,4 kilometer persegi, serta asuransi pertanian 1 juta ha. (Yetede)