Memasuki semester II-2024, harga komoditas batubara global kembali memanas. Merujuk Tradingeconomics , tren harga batubara kembali menanjak sejak memasuki akhir bulan Juli dan kini menuju level US$ 150 per ton. Pada Rabu (14/8), harga batubara naik tipis 0,10% ke posisi US$ 146,90 per ton. Deputi Head of Research Sinarmas Sekuritas, Inav Haria Chandra mengamati, penguatan harga batubara dalam sebulan terakhir, ditopang permintaan energi substitusi. Tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang kembali memanas menyebabkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan suplai gas alam. Research Analyst Phintraco Sekuritas, Muhamad Heru Mustofa sepakat, kebutuhan batubara di China berpotensi memicu kenaikan harga batubara. 

"Harga batubara berpeluang melanjutkan kenaikan seiring potensi La Nina, yang bisa mengganggu pasokan global," kata Heru, kemarin. Analis RHB Sekuritas Indonesia, Muhammad Wafi mencermati, penyebab utama penurunan kinerja mayoritas emiten lantaran harga rata-rata batubara lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Wafi memprediksi, kenaikan harga batubara akan memperbaiki kinerja emiten dibanding semester pertama. Apalagi, para emiten sudah bisa menggenjot produksi batubara pada semester dua ini usai mengantongi izin Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari pemerintah. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas sepakat, sentimen yang mengiringi saat ini cenderung mendorong kenaikan harga batubara. Pertumbuhan permintaan listrik di negara-negara ekonomi utama turut jadi faktor penting konsumsi batubara global akan relatif stabil di 2024.

Harvey Moeis dijerat UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus PT Timah Tbk. Pasalnya, Harvey disebut menerima Rp 420 miliar bersama Helena Lim. Dalam sidang pembacaan surat dakwaan terhadap dirinya, jaksa penuntut umum yang dipimpin Ardito Muwardi menyebut, Harvey menerima biaya pengamanan dari beberapa perusahaan smelter, yakni dari PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan CV Venus Inti Perkasa, melalui Helena Lim. Harvey disebut sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin.

”Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena setidaknya Rp 420 miliar,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/8). Tim jaksa dalam dakwaannya menyebut, meski bukan pengurus PT Refined Bangka Tin, Harvey Moeis yang merupakan satu dari 22 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, disebut mewakili perusahaan tersebut untuk bernegosiasi dengan direksi PT Timah Tbk dalam rangka pembelian bijih timah yang didapatkan dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Harvey juga disebut sebagai teman Suparta, Dirut PT Refined Bangka Tin.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman berpandangan, Harvey Moeis bukanlah penerima manfaat terbesar dalam praktik pengelolaan timah yang kini menjadi kasus korupsi. Sebab, dalam kasus itu, Harvey hanyalah perwakilan dari PT Refined Bangka Tin. ”Justru orang bernama RBS ini yang tidak muncul dalam dakwaan Harvey Moeis. Bahkan, menurut saya, RBS harus didakwa bersama-sama karena dialah pemilik keuntungan sesungguhnya,” tutur Boyamin.

Menurut Boyamin, sosok bernama RBS tersebut ikut dalam pertemuan dengan pihak PT Timah Tbk bersama dengan Harvey Moeis. Bahkan, sosok RBS tersebut diduga yang di awal menyediakan modal untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sosok tersebut jugalah yang menerima keuntungan besar dari praktik itu. Boyamin mengaku kecewa dengan proses hukum dalam kasus timah karena sosok yang diduga menjadi otak di balik praktik ini malah tidak dijerat hukum. Oleh karena itu, Boyamin berencana untuk mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan. (Yoga)

Sanksi denda kepada Perum Bulog akibat tertahannya peti kemas berisi beras di sejumlah pelabuhan mengungkap kembali persoalan lama, yaitu karut-marutnya tata kelola impor beras itu. Bukan sekadar persoalan teknis bongkar-muat, tertahannya peti kemas tersebut merupakan buntut perencanaan impor yang tak matang hingga ada indikasi penyelewengan dalam prosesnya. Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu mencatat terdapat 1.600 peti kemas berisi 490 ribu ton beras impor yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari laporan petugas pabean kepada Kemenperin, barang-barang itu merupakan bagian dari 26.415 peti kemas yang tertahan di pelabuhan akibat melanggar aturan impor.

Akibatnya, Bulog terkena demurrage Rp 350 miliar karena peti kemas itu tertahan sejak awal tahun. Demurrage adalah denda yang harus dibayar pemilik barang pada pemilik peti kemas dan pelabuhan karena melewati batas waktu pemakaian peti kemas di pelabuhan. Bulog berdalih, keterlambatan bongkar-muat akibat masalah teknis, dari keterlambatan kapal hingga masalah cuaca dan hari libur. Namun, menurut laporan pabean, peti kemas berisi beras impor itu tertahan karena masalah dokumen impor. KPK juga tengah menyelisik persoalan ini setelah menerima aduan dari lembaga yang menyebut tertahannya beras impor di pelabuhan berhubungan dengan dugaan proses pengadaan dari Vietnam yang bermasalah, karena penggelembungan harga.

Persoalan ini tak terjadi seandainya Bulog memiliki proses perencanaan hingga teknis pengadaan beras impor yang baik. Demurrage menjadi beban tambahan pengadaan beras yang ditanggung Bulog dan menjadi kerugian negara. Terutama karena beras impor tersebut akan dijadikan cadangan beras pemerintah untuk program penstabilan harga. Masalah serupa mungkin terulang karena Bulog akan mengimpor beras untuk menutup kekurangan produksi 4 juta ton akhir tahun ini. Di luar perbaikan tata kelola, penegak hukum serius mengusut persoalan pengadaan beras impor yang berkali-kali terjadi. Jangan memberi ruang pada kesalahan atau penyelewengan, seperti suap dan korupsi, dalam tata kelola komoditas pangan yang bakal merugikan negara serta membebani masyarakat. (Yetede)

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tengah menghadapi tantangan berat, terutama terkait rendahnya daya saing sektor ini dibandingkan dengan negara-negara penghasil migas lainnya. Berdasarkan data IHS Markit, Indonesia berada di posisi 9 dari 14 negara di Asia Pasifik dalam hal daya tarik investasi di sektor hulu migas. Bahkan, di ASEAN, Indonesia hanya unggul dari Vietnam dan Myanmar.

Industri hulu migas Indonesia mengalami penurunan daya tarik investasi, terlihat dari rendahnya posisi dalam peringkat regional dan global. Beberapa kontraktor, seperti Mubadala Energy, Pertamina Hulu Energi, dan Petronas, berencana melepas sebagian hak partisipasi di wilayah kerja mereka untuk berbagi risiko. Penurunan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian regulasi dan tata kelola yang menjadi perhatian utama investor. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah telah memperbaiki skema kontrak dan insentif bagi kontraktor. Namun, upaya ini perlu lebih dioptimalkan agar dapat meningkatkan minat investor dalam mengelola potensi energi di Indonesia.

Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional harus dilakukan secara menyeluruh. Di hulu, selain menciptakan lahan baru seperti lewat program food estate, yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah melindungi atau mempertahankan  lahan-lahan pertanian yang masih ada  melalui instrumen insentif dan disintensif. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappanas) Suharso Monoarfa  mengatakan, Indonesia saat ini menghadapi persoalan serius yakni luas lahan yang cenderung turun. Lahan baku sawah di Tanah Air saat ini hanya tersisa sekitar tujuh juta hektare dan diperkirakan terus menurun menjadi sekitar 6,2 juta hektare pada tahun 2035 mendatang. (Yetede)

Indonesia memiliki potensi besar mencapai ketahanan pangan, asalkan pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang mau serius membenahi sejumlah permasalahan pertanian. Setidaknya ada lima kunci membangun pertahanan pangan, yakni kesejahteraan petani, optimalisasi lahan, mengatasi fenomena iklim, keluar dari stagnasi produksi, dan membasmi hama. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan anggaran pangan dengan titik berat pada peningkatan  produksi ketimbang impor  demi menciptakan ketahanan pangan. Tahun lalu, berdasarkan data BPS, impor beras mencapai 3 juta ton senilai US$ 1,7 miliar atau Rp 27 triliun, naik dari tahun sebelumnya US$ 143 juta. Mayoritas impor beras dilakukan oleh Bulog deegan dana APBN untuk program bantuan pangan. (Yetede)

PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berpeluang membalikkan kinerja yang kurang menggembirakan pada paruh pertama 2024, seiring ekpektasi pulihnya harga batu bara di semester dua ini.  Pada September sampai Desember 2024, harga batu bara Newcastle diperkirakan naik di US$ 150,50-154,90 per ton, dibandingkan harga rata-rata Juli-Agustus 2024 yang sebesar US$ 138,75 per ton. Peluang emas itu tampaknya tidak akan di sa-siakan ADRO dan PTA untuk biaya mengejar pertumbuhan lebih baik dalam enam bulan terkahir 2024. "Kedua emiten batu bara papan atas ini mengaku akan tetap fokus untuk mempertajam keunggulan operasional dan responsif terhadap perubahan kondisi global di sisa tahun ini. Terlebih, mengingat kinerja keduanya di semester I-2024 yang kurang memuaskan. Laba Adaro pada tahun lalu terpangkas 34,16% secara yoy menjadi US$ 1,64 miliar, begitupun dengan laba OTBA yang longsor 51,42% menjadi Rp6,1 triliun. (Yetede)