Besarnya biaya yang diperlukan untuk menerapkan teknologi carbon capture and storage/carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCUS) menjadi tantangan utama dalam upaya mengurangi emisi di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan bahwa meski CCS/CCUS membuka peluang besar dalam bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon, tetapi persoalan biaya masih membayangi implementasinya di dalam negeri. "Rencana implementasi CCS/CCUS sekarang masih mahal, tetapi memang harus kami coba. Sesuatu kalau baru dicoba memang mahal," katanya, dikutip Selasa (6/8).

Teknologi CCS/CCUS di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi karbon, tetapi biaya tinggi menjadi tantangan utama dalam penerapannya. Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengakui bahwa meskipun proyek ini penting, implementasinya masih terkendala oleh biaya yang sangat besar, seperti yang terlihat dalam berbagai proyek CCS/CCUS yang sedang dikembangkan di seluruh Indonesia. Misalnya, proyek CCS di pemurnian gas alam di Gundih, Jawa Timur, membutuhkan investasi sebesar US$105 juta. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berharap proyek-proyek ini dapat menjadi hub CCS untuk kawasan barat, menunjukkan optimisme pemerintah meskipun dihadapkan dengan tantangan finansial yang signifikan.

Biaya tinggi yang diperlukan untuk menghadirkan bahan bakar minyak atau BBM berkualitas membuat pemerintah memutar otak agar bisa mendapatkan formula yang tidak membebani anggaran negara. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan bahwa pemerintah tidak ingin menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menyediakan produk yang lebih berkualitas, karena hal ini dapat membebani daya beli masyarakat. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menyatakan bahwa pemerintah tengah mematangkan skema yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas BBM bersubsidi tanpa harus membebani anggaran negara, sehingga kualitas BBM dapat ditingkatkan secara bertahap tanpa menambah beban pada masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mencari formula campuran bahan bakar nabati (BBN) untuk mengurangi kandungan sulfur dalam BBM, khususnya untuk mencapai standar Euro-4 yang mengharuskan kandungan sulfur di bawah 50 ppm. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan bahwa uji coba produk BBM baru dengan kandungan sulfur rendah akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah Jawa bagian utara dan Jakarta.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics, Muhammad Andri Perdana, menyatakan bahwa pembatasan penyaluran BBM bersubsidi menjadi salah satu cara efektif untuk menghadirkan BBM berkualitas tanpa membebani masyarakat. Namun, dia juga mengingatkan bahwa ketiga skenario yang dipertimbangkan oleh pemerintah—baik pembatasan subsidi, kenaikan harga BBM, maupun peningkatan kualitas dengan menambah anggaran subsidi—masing-masing memiliki dampak yang harus diantisipasi dengan baik.

Pemerintah menargetkan Indonesia lepas dari ketergantungan impor garam pada tahun 2024. Mulai tahun 2025, Indonesia diharapkan sudah memasuki era swasembada garam nasional sesuai amanat Presiden Jokowi melalui kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional. Perpres No 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang diteken 27 Oktober 2022 mewajibkan terpenuhinya kebutuhan garam nasional dari produksi dalam negeri, yakni petambak garam dan badan usaha, paling lambat pada tahun 2024.

Kini, masa panen garam mulai berlangsung di sejumlah sentra produksi. Musim panen garam yang diprediksi sampai November 2024 akan menjadi tolok ukur Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan garam nasional dan pencapaian target swasembada tersebut. Pemerintah Indonesia menargetkan produksi garam nasional tahun ini sebesar 2 juta ton. Pada 2023, realisasi produksi garam nasional menembus 2,5 juta ton atau melampaui target produksi 1,7 juta ton sehingga menyisakan surplus produksi 800.000 ton. Tercatat ada 15 kabupaten/kota di 6 provinsi yang menjadi sentra produksi dan pengembangan usaha garam rakyat, yakni Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, NTB dan NTT.

Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia Jakfar Sodikin, Senin (5/8) menilai, petambak garam belum siap mencapai swasembada garam, karena beberapa tahun terakhir, belum ada penambahan lahan garam secara signifikan. Sementara, upaya intensifikasi tambak belum optimal karena masih kurangnya peningkatan keahlian petambak dan minimnya pendampingan. Untuk mencapai swasembada garam, diperlukan teknologi produksi garam modern. Masih minimnya terobosan dan hasil produksi yang sesuai standar industri menyebabkan sebagian petambak menganggap usaha tambak garam hanya sambilan. (Yoga)

Kemenperin mendorong industri makanan dan minuman olahan berbahan baku dasar teh, kopi, kakao, susu, dan buah-buahan untuk menciptakan produk spesial guna menyasar pasar premium. Indonesia punya keunggulan keanekaragaman hayati yang bisa terus dikembangkan untuk menghadirkan produk makanan dan minuman olahan berkualitas tinggi. Menperin Agus Gumiwang mengatakan, salah satu upaya untuk mengakselerasi produk makanan dan minuman olahan ini adalah dengan menghadirkan produk-produk specialty, merujuk pada produk dengan kualitas terbaik berdasarkan parameter tertentu, seperti aroma dan rasa serta diproses dengan standar ketentuan khusus.

”Standar kualitas yang tinggi memunculkan siklus produk premium, yang di dalamnya melibatkan sejumlah pihak, mulai dari petani selaku penyedia bahan baku, distributor, roaster, barista, hingga end-customer,” ujar Agus pada acara Business Matching dan Pameran Produk Olahan Kopi, Teh, Kakao, Buah, dan Olahan Susu ”Specialty Indonesia” di kantor Kemenperi, Jakarta, Senin (5/8). Ia menambahkan, saat ini terjadi peningkatan tren di mana konsumen akan lebih fokus pada konsep produk berkualitas tinggi atau premium yang diproses secara berkelanjutan (sustainable) dengan teknologi terkini. Hal ini menjadikan potensi produk premium sangat luas, didukung keberagaman hayati yang dimiliki Indonesia.

Pada pameran Specialty Coffee Expo tahun 2024 di AS, 12 pelaku industri kopi specialty Indonesia mempromosikan produk kepada mitra potensial dari sejumlah negara dengan potensi transaksi 27,1 juta USD. Agus mengatakan, produk olahan kakao, teh, buah, kopi, dan susu punya potensi besar yang belum dioptimalkan. Ekspor produk olahan teh Indonesia pada 2023 mencapai 37.878 ton, senilai 74,12 juta USD. Produk pengolahan kopi Indonesia mencapai 426.500 ton pada 2023, dengan 97.300 ton untuk ekspor ke mancanegara. Hal ini menjadikan Indonesia di posisi keempat penghasil kopi terbesar di dunia. Namun, variasi kopi Indonesia paling banyak di antara negara lain. Ini bisa menjadi modal utama pengembangan produk dari banyaknya varietas kopi Indonesia pada masa mendatang. (Yoga)

Setelah petani kopi Sumsel cemas karena harga kopi yang turun di saat panen raya, kondisi serupa juga dirasakan petani lada Kalbar dan petani cengkeh Sultra. Petani berharap agar pemangku kebijakan membuat proyeksi dasar, pembenahan tata niaga, dan regulasi harga untuk mengatasi fluktuasi harga tersebut. Kenaikan harga komoditas kerap kali tak berlangsung lama, membuat petani kesulitan menetapkan harga sekaligus menghitung marjin keuntungan untuk menjaga keseimbangan biaya produksi dan laba. Situasi sulit itu seperti dialami petani di sejumlah wilayah di Sultra. Pada Mei lalu, harga cengkeh di Sultra sempat mencapai Rp 130.000 per kg.

Kini, harganya anjlok menjadi Rp 80.000 per kg. Ambo Esse (52), petani cengkeh di Desa Wowa Tamboli, Kolaka, Sultra, menuturkan, musim panen cengkeh saat ini didambakan oleh para petani sejak beberapa bulan lalu. Tanaman cengkeh berkembang baik dengan bunga lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. ”Sayangnya harga anjlok. Minggu ini Rp 80.000 per kg, minggu lalu bahkan Rp 75.000 per kg. Padahal, di awal tahun sempat Rp 130.000 per kg,” ujarnya, Senin (5/8). Ambo memiliki 3 hektar lahan yang ditanami cengkeh. Usia tanamannya 7-15 tahun. Setiap hektar lahan menghasilkan 4 ton cengkeh basah. Dia berharap pemerintah segera mengambil langkah mengendalikan harga cengkeh.

Selama ini, Kolaka merupakan sentra penghasil cengkeh terbesar di Sultra, dengan luas area tanam cengkeh 11.203 hektar dengan produksi 7.000 ton per tahun. Kadis Perkebunan dan Peternakan Kolaka Hasbir Jaya Razak menyebut, harga cengkeh saat ini anjlok di kisaranRp 75.000 per kg. Penurunan harga terjadi seiring panen raya yang terjadi di semua sentra cengkeh di Kolaka, karena ulah pengepul yang menekan harga hingga turun jauh. ”Tentu ada teori ekonomi yang berlaku. Saat Mei lalu, harga bisa mencapaiRp 130.000 per kg karena memang sejumlah kecamatan belum panen. Sekarang semua daerah penghasil sedang panen bersamaan,” katanya.

Hasbir mengimbau petani menyimpan dulu hasil panen cengkehnya dan tidak menjualnya kepada pengepul. ”Lebih baik disimpan sebagai investasi hingga harganya kembali normal di kisaran Rp 120.000 per kg. Saat ini juga belum ada pelaku ekspor langsung yang masuk,” tuturnya. Ekonom dari Universitas Halu Oleo, Kendari, Syamsul Anam, mengatakan, anjloknya harga setiap panen raya menunjukkan lemahnya antisipasi dari pemerintah. Kondisi itu bisa diantisipasi apabila pemerintah mengambil sejumlah langkah, misalnya memberi bantuan modal dan mendekatkan petani dengan pembeli. Pemerintah bisa mengarahkan para petani untuk mengolah cengkeh menjadi barang jadi atau setengah jadi. Dengan begitu, nilai manfaat dari komoditas perkebunan ini meningkat. (Yoga)

PT Indo Agro Plus (IAP) tahun ini bersiap melakukan operasional produksi pabrik kentang goreng beku (frozen french fries) miliknya yang berlokasi di Desa Bongas Kulon, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. IAP merupakan holding company yang bakal mengoperasikan pabrik kentang goreng beku pertama dan satu-satunya di Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara, yang menggunakan bahan baku lokal. "Tidak cuma di Indonesia, IAP merupakan pionir dan satu-satunya pabrik kentang beku di Asia Tenggara yang menggunakan bahan baku dalam negeri. Mulai dari pembenihan, penanaman, sampai pengolahan kentang  hasil panen menjadi kentang goreng beku semua kami lakukan di Indonesia," kata Direktur Utama IAP Abdul Kadir Assegaf. "Bayangkan, saat ini, gerai-gerai makanan waralaba yang menyajikan  kentang goreng juga masih 100% impor. Mudah-mudahan, kedepan, ketergantungan impor ini bisa berkurang dengan produksinya pabrik kami," ujar Abdul lagi. (Yetede)

Pemerintah Kabupaten Jembrana, di bawah kepemimpinan Bupati I Nengah Tamba, berencana meningkatkan peran komoditas perkebunan kelapa dan kakao sebagai motor perekonomian daerah. Bupati Tamba menekankan bahwa kelapa dan kakao merupakan produk unggulan Jembrana, berkat kondisi geografis yang mendukung. Langkah-langkah strategis telah dilakukan, termasuk pemberian bibit kelapa genjah dan kakao dari Kementerian Pertanian, untuk meningkatkan produksi dan mendukung perekonomian petani. Selain itu, pemerintah juga memperluas area tanam kakao guna memenuhi kebutuhan pabrik cokelat lokal dan pasar ekspor, dengan ekspor biji kakao berkualitas premium sudah berlangsung ke Eropa dan Amerika Serikat.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melepas ekspor produk turunan kelapa sawit Provinsi Lampung dengan nilai ekspor mencapai Rp 25 miliar pada Sabtu (3/8/2024). "Hari ini telah dilakukan pelepasan ekspor produk turunan atau olahan kelapa  sebanyak tiga kontainer atau memiliki nilai 1.554.900 dolar Amerika Serikat atau Rp 25 miliar," ujar dia. Pria yang akrab dipanggil Zulhas ini mengungkapkan, produk turunan yang diekspor untuk periode Agustus 2024 meliputi air kelapa parut. "Negara tujuan ekspor  produk hilirisasi kelapa Lampung yang diolah oleh PT Sari Segar Husada adalah Australia, Belanda, Tiongkok, dan Tanzania," ucap Mendag. Dia menjelaskan pemerintahpun akan ikut serta membuka jalinan kerja sama perdagangan  ke berbagai negara yang tidak memiliki komoditas yang ada diberbagai daerah di Indonesia, dan bisa diperdagangkan. (Yetede)

Persoalan mengawal ketahanan energi dan keterjangkauan harga komoditas selalu menjadi prioritas pemerintah di seluruh dunia. Krisis gas yang melanda Eropa akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina mengajarkan betapa pentingnya menjaga kedua hal tersebut, terutama di tengah transisi energi baru terbarukan (EBT) yang masih belum optimal.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia terus berupaya menjaga ketahanan energi melalui berbagai strategi, termasuk pengembangan energi fosil dan EBT. Meskipun lifting migas belum mencapai target, penerimaan negara dari sektor ini tetap signifikan, menunjukkan pentingnya industri hulu migas. Pemerintah juga terus berupaya menarik investasi untuk mempercepat akselerasi industri hulu migas nasional. Namun, dengan potensi cadangan energi yang besar, tantangan tetap ada dalam menjaga iklim investasi agar tetap kompetitif di tengah persaingan global.

Pemerintah Indonesia melalui perusahaan migas pelat merah, PT Pertamina dikabarkan akan membeli minyak mentah dari Rusia. Harga minyak Rusia yang lebih murah dibanding harga di pasar international jadi salah satu pertimbangan Indonesia untuk mengimpor dari Rusia. Lawatan presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Rusia, pada Rabu (31/7), disebut-sebut merupakan bagian dari rencana pemerintah Indonesia untuk bernegosiasi terkait pembelian minyak mentah. Hingga tadi malam, Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, belum merespons konfirmasi KONTAN, ihwal kabar tersebut. Dalam pernyataan resminya, Kamis (1/8), Prabowo menyatakan pembahasan utama kerja sama antara Indonesia dan Rusia antara lain meliputi ketahanan pangan, energi dan bidang pendidikan. "Penekanan utama saya, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, juga untuk pendidikan," ujar Prabowo dalam keterangan pers, kemarin. Dia tak menyebutkan spesifik pembahasan mengenai pembelian minyak mentah.

Sejumlah pihak menanggapi beragam kabar terkait rencana impor minyak Rusia. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan, pemerintah perlu hati-hati membeli minyak dari Rusia karena ada risiko Indonesia terkena sanksi, bahkan embargo dari Barat. Pengamat Energi Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai, selama ini isu utama dari rencana pembelian minyak Rusia adalah efeknya terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menjelaskan, tidak ada konsekuensi politik dari keputusan Indonesia membeli minyak dari Rusia. Terakhir kali Indonesia membeli minyak Sokol dan campuran Siberia Timur lebih dari 10 tahun lalu. Pada tahun 2022, Indonesia juga  mempertimbangkan kembali mengimpor minyak dari Rusia, namun impor tersebut urung terlaksana.