Pertamina EP Sukowati Field,  bagian dari zona 11 Regional Indonesia Timur, Subholding Upstream, Pertamina berhasil dalam upaya menaikkan produksi sekaligus menurunkan emisi melalui implementasi proyek Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS). hal ini terlihat dari rangkaian kesuksekan dalam fase Huff and Puff, yang merupakan tahap pertama sebelum fase CO2 interwell injection dan CO2 Injection full scale.  General manager Zona 11 Zulfikar Akbar menyebutkan hasil studi atas implementasi CCUS di Lapangan Sukowati menunjukkan respons yang positif dengan tidak terjadi kerusakan tahanan sumur (well integrity) dan formasi batuan sumur. "Perkembangan proyek CCUS secara operasi dapat dikatakan  sukses tidak hanya penambahan produksi tetapi juga berdampak pada produksi cadangan yang lebih optimal. Hal ini tentu menjadi hal yang menggembirakan ditengah upaya kita mendukung target produksi yang diterapkan pemerintah dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan melalui penurunan gas rumah kaca," ujar Zulfikar. (Yetede)

Warga terlihat sedang mengambil beras bantuan pangan di Desa Ketundan, Pakis, Magelang, Jawa Tengah, Senin (19/8/2024). Bantuan pangan tersebut berupa beras 10 kilogram bagi warga miskin / prasejahtera di desa, yang dibagikan kepada 1.169 keluarga kurang mampu di pedesaan yang terdapat di daerah Jawa Tengah. (Yoga)

”Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 82 USD per barel. Lifting minyak diperkirakan 600.000 barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari,” demikian petikan Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 yang dibacakan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (16/8). Di tengah tren penurunan produksi minyak secara alamiah, kenyataannya, dalam beberapa tahun terakhir, realisasi lifting atau produksi siap jual selalu di bawah target APBN. Sejumlah upaya telah dilakukan guna meningkatkan lifting minyak. Namun, tren penurunan produksi secara alamiah terus berlangsung. Berdasarkan data SKK Migas, realisasi lifting minyak Indonesia pada semester I-2024 hanya 576.000 barel per hari. Bahkan, proyeksi sampai akhir 2024, lifting minyak 595.000 barel per hari.

Mengutip data yang dipaparkan Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2025, defisit minyak mentah (nilai ekspor dikurangi nilai impor) masih lebar. Pada 2023, defisit mencapai 9,4 miliar USD, turun dari 2022 senilai 9,8 miliar USD. Namun, jauh disbanding defisit pada 2019 senilai 4 miliar USD, 2020 senilai 2 miliar USD, dan 2021 senilai 4,3 miliar USD. Berbagai upaya yang dilakukan belum mampu mengangkat produksi minyak, untuk mencapai target APBN dari tahun ke tahun. Bahkan, target 1 juta barel minyak per hari pada 2030 semakin menjauh jika melihat realisasi lifting minyak saat ini. Kompas mencatat, lifting minyak terus melorot. Pada 2000, lifting minyak Indonesia pernah mencapai 1,4 juta barel minyak per hari (BOPD), turun menjadi 900.000-an BOPD pada 2010, hingga 605.500 BOPD pada 2023.

Pada semester I-2024 realisasi bahkan hanya 576.000 BOPD. Sejak 2004, Indonesia berstatus pengimpor bersih minyak karena produksi nasional berada di bawah kebutuhan domestik. Tantangan pemerintahan berikutnya di tangan Prabowo Subianto yang segera dilantik sebagai presiden periode 2024-2029 adalah membuktikan realisasi lifting minyak bumi bisa meningkat atau menyamai target APBN. Peningkatan produksi minyak bukan perkara jangka pendek, terutama saat 70 % sumur minyak Indonesia sudah tua. Pengamat ekonomi energi, juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Fahmy Radhi, Minggu (18/8) menuturkan, melihat data historis, target lifting minyak bumi APBN sulit dicapai. Sumber baru perlu ditemukan di lapangan-lapangan migas baru dan dibutuhkan investor yang mau datang berinvestasi. (Yoga)

Kemendag mengurangi target penyediaan minyak goreng rakyat dari 300.000 ton per bulan menjadi 250.000 ton per bulan, seiring dicoretnya minyak goring curah dari program Minyak Goreng Rakyat. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pemerintah mengubah kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestic (DMO) minyak goreng. Para eksportir CPO dan sejumlah produk turunan hanya wajib menyediakan minyak goreng dalam kemasan sederhana merek Minyakita.

”Target penyediaan minyak goreng kemasan dalam bentuk Minyakita itu 250.000 ton per bulan. Kami juga telah menetapkan HET (harga eceran tertinggi) Minyakita Rp 15.700 per liter,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (19/8). Meskipun dicoret dari program Minyak Goreng Rakyat, lanjut Moga, minyak goreng curah tetap boleh diperdagangkan. Harganya tidak lagi diatur pemerintah atau diserahkan kepada mekanisme pasar. Kebijakan itu bertujuan mendorong masyarakat beralih mengonsumsi minyak goreng dalam kemasan yang mutu, higienitas, keamanan, dan kehalalannya lebih terjamin.

Kebijakan baru itu diatur dalam Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang diundangkan pada 14 Agustus 2024. Regulasi itu menegaskan, minyak goreng rakyat bukan subsidi pemerintah, melainkan bentuk kontribusi pelaku usaha industri turunan kelapa sawit menyediakan kebutuhan minyak goreng kemasan merek Minyakita. Penyediaan Minyakita di dalam negeri menjadi syarat penerbitan persetujuan ekspor CPO dan produk turunan. Selain itu, permendag tersebut juga mewajibkan Minyakita disalurkan dalam kemasan botol, jeriken, bantal, dan kantong berdiri berkapasitas 500 mililiter, 1 liter, 2 liter, dan 5 liter. (Yoga)

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan program ketahanan pangan dan  menjadikan sebagai prioritas  dalam pembangunan nasional. Hal ini antara lain terlihat dari besaran anggaran yang dialokasikan dalam APBN tahun 2025 untuk ketahanan pangan yang mencapai Rp124,4 triliun atau naik dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 108,8 triliun. Diharapkan, ketersediaan pangan dalam program tersebut sepenuhnya berasal dari dalam negeri dan bukan impor. Anggaran ketahanan pangan di RAPBN 2024 diigunakan bagi kegiatan praproduksi, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumen.

Praproduksi mencakup bantuan alat tangkap ikan 20 ribu unit, subsidi pupuk 8,5-9,5 juta ton, alat dan mesin pertanian (alsintan) 1.012 unit, benih ikan 131,6 juta hektar, benih pangan 2.267 hektare, KUR Pertanian/alsintan, serta subsidi resi udang. Produksi berupa food estate di tiga lokasi (Kalteng, Sumut, NTT), cetak sawah 250 ha, pengembangan kawasan padi 485 ribu ha dan jagung 250 ribu ha, bendungan 12 unit, jaringan irigasi 17 ribu ha, lahan pertanian pangan produktif 20,4 kilometer persegi, serta asuransi pertanian 1 juta ha. (Yetede)

Pemerintah menginstruksikan Perum Bulog mempercepat proses kedatangan beras impor  yang sudah terkontrak maksimal akhir Oktober 2024. Hal ini sebagai salah satu upaya agar cadangan beras pemerintah (CPB) pada akhir tahun ini di level 2 juta ton. Dengan stok sebesar itu, situasi perberasan awal 2025 diharapkan tetap kondusif, baik dari sisi harga maupun pasokan. Total kontrak pembelian beras impor oleh Bulog per 18 Agustus 2024 mencapai 2,92 juta ton dengan 304 ribu ton di antaranya sisa atau kelanjutan (carry over) 2023. Dalam surat badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) bernomor 526/TS.03.03/8/07/2024 tertanggal 30 Juli 2024 tantangan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024, Bapanas menginstruksikan empat hal kepada Bulog. Pertama, percepatan realisasi penyelengaraan CPP sesuai target yang sudah ditetapkan. Kedua, mempercepat realisasi pengadaan  tambahan CPB dalam negeri 600 ribu ton. Ketiga, mempercepat proses kedatangan CPB dari luar negeri yang sudah dilakukan pembelian maksimal akhir Oktober 2024. Keempat, stok CPB akhir 2024 sebesar 2 juta ton. Bapanas juga meminta penyelenggaraan CPP itu menerapkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan  yang baik (Yetede)

Penurunan produksi secara alamiah atau natural decline di beberapa lapangan minyak dan gas bumi seakan melunturkan optimisme terhadap prospek sektor tersebut. Tahun depan, pemerintah hanya menargetkan lifting minyak 600.000 barel per hari, lebih rendah dari 2024 yang dipatok 635.000 barel per hari. Penurunan alami produksi minyak dan gas bumi membuat pemerintah menetapkan target lifting minyak dan gas bumi yang lebih rendah pada tahun 2025. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menjelaskan bahwa penurunan target tersebut disebabkan oleh lapangan-lapangan tua yang mengalami penurunan produksi drastis. Meskipun demikian, upaya peningkatan produksi, seperti di Blok Cepu, masih dilakukan untuk mengejar target. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk iklim investasi hulu migas yang kurang atraktif, yang juga diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Upaya perbaikan segera diharapkan untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor migas nasional.

Efektivitas penyaluran subsidi BBM masih akan menjadi PR pemerintahan mendatang. Apalagi, alokasi subsidi dan kompensasi energi dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 394,3 triliun, melampaui alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini, di Rp 334,8 triliun. Catatan Kompas, subsidi BBM diberikan pada solar dan minyak tanah. Sementara kompensasi BBM adalah pada pertalite. Saat ini belum ada regulasi yang mengatur kriteria siapa saja yang berhak membeli pertalite. Dengan demikian, mobil mewah pun masih bisa mengantre pembelian pertalite di SPBU.

Sementara, subsidi elpiji 3 kg, yang sejatinya untuk warga miskin, ternyata masih bisa dibeli oleh kalangan mampu. Upaya pengendalian baru sebatas keharusan mendaftarkan NIK di tingkat pangkalan (subpenyalur). Tapi, elpiji 3 kg umumnya juga dapat dibeli di tingkat pengecer/warung.  Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Fahmy Radhi, berpendapat, adanya kenaikan subsidi dan kompensasi energi menunjukkan pemerintah masih bakal memenuhi kebutuhan energi masyarakat luas, khususnya BBM.

Namun, ”kebocoran” subsidi-kompensasi masih berpotensi terjadi. ”Perlu upaya untuk membatasinya. Perlu upaya serius agar BBM tersalurkan dengan tepat sasaran, agar ketidaktepatsasaran tersebut tak membesar,” ujar Fahmy, Minggu (18/8). Regulasi pengendalian penyaluran BBM bersubsidi dinilai mendesak. Penerapan kebijakan, terutama pada pertalite, baru bisa dilakukan jika ada payung hukum yang mengaturnya. Revisi Pepres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BB yang telah lama direncanakan hingga kini belum juga terbit. (Yoga)

Pemerintah telah menargetkan produksi gas bumi sebesar 12 miliar kaki kubik per hari dapat tercapai pada 2030. Ekspektasi itu sejatinya relatif terukur mengingat cadangan gas nasional yang memang melimpah, kendati masih banyak masalah yang lebih dahulu mesti dituntaskan.

Pemerintah optimis mencapai target produksi gas bumi sebesar 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030, didorong oleh potensi besar dari cadangan gas nasional dan proyek-proyek besar seperti Geng North, Gandang Gendalo, dan Andaman. Namun, meskipun produksi gas telah menunjukkan tren kenaikan, berbagai tantangan klasik seperti birokrasi yang rumit, infrastruktur yang tidak terintegrasi, dan fluktuasi harga energi global masih menjadi hambatan utama. Pengembangan lapangan gas baru membutuhkan integritas, transparansi, dan kerja sama strategis antara pemerintah dan dunia usaha untuk menjawab tantangan ini dan meningkatkan daya saing industri demi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat.

Otoritas energi nasional memastikan bakal memudahkan badan usaha yang ingin menyalurkan bahan bakar aviasi di dalam negeri dengan merevisi aturan yang selama ini dianggap menjadi ‘pengganjal’. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Dadan Kusdiana, berencana mempermudah badan usaha swasta untuk berpartisipasi dalam bisnis penyediaan bahan bakar aviasi di Indonesia. Langkah ini akan dilakukan dengan merevisi regulasi yang selama ini dianggap membatasi persaingan dalam penyaluran bahan bakar aviasi di bandara-bandara. Meski peluang sudah dibuka sejak 2008, implementasinya masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Contoh sebelumnya adalah kehadiran Shell Aviation di pasar avtur Indonesia yang berakhir pada 2009, menunjukkan adanya tantangan dalam menciptakan persaingan yang sehat di sektor ini.