Di tengah rencana pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tren volume impor migas Indonesia terus menanjak. Alhasil, membesarnya kebutuhan minyak maupun gas ketimbang produksi nasional menyebabkan Indonesia tetap menyandang status net importer migas. Konsekuensinya, defisit migas kian membesar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor minyak mentah dan hasil minyak Indonesia pada tahun 2018 masing-masing mencapai 16,93 juta ton dan 26,74 juta ton. Volume impor ini sempat turun di tahun 2019 dan 2020, namun secara konsisten naik pada 2021 hingga 2023. Tahun lalu, volume impor komoditas ini masing-masing sebesar 17,84 juta ton dan 27,37 juta ton. Sementara itu, nilai impor minyak mentah dan hasil minyak mengalami fluktuasi. Namun di 2019, masing-masing nilainya mencapai US$ 9,16 miliar dan US$ 20,71 miliar. Sedangkan di 2023 nilainya lebih tinggi, yakni US$ 11,14 miliar untuk impor minyak mentah dan US$ 24,69 miliar untuk impor hasil minyak. Artinya, tak sedikit devisa Indonesia yang terbang ke luar negeri lantaran hal tersebut. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum lama ini mengungkapkan sebesar Rp 450 triliun per tahun devisa negara dihabiskan untuk impor migas, terutama untuk kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG). Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, salah satu faktor impor migas yang terus meningkat lantaran produksi minyak didalam negeri semakin menurun. Konsekuensinya, peningkatan impor ini akan membuat subsidi membengkak. "Yang berbahaya, subsidi pasti akan membengkak," ujar dia kepada KONTAN, Kamis (12/9). Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menambahkan, penurunan lifting minyak lantaran tidak adanya investasi baru di sektor hulu, ditambah usia sumur minyak di dalam negeri semakin tua. Sementara itu, konsumsi terus melejit. Wijayanto mendesak pemerintah perlu melakukan upaya penghematan, terutama di sektor transportasi yang saat ini mengonsumsi sekitar 62,5% minyak bumi di Indonesia, dan 97% di antaranya dikonsumsi kendaraan pribadi.

Penggunaan susu ikan sebagai alternatif dari susu sapi yang diberikan dalam program makan siang bergizi pemerintahan Prabowo-Gibran mencuat baru-baru ini. Susu ikan ini bisa digunakan untuk mengatasi persoalan terbatasnya produksi susu sapi di Indonesia. Mengutip dari rilis yang diterbitkan KKP pada 24 Agustus 2023, susu ikan merupakan produk inovasi yang menggabungkan manfaat protein ikan dengan diversifikasi produk olahan dari ikan. Produk tersebut diproses dengan bahan baku ikan yang kemudian diolah dengan teknologi modern, hingga menghasilkan hidrolisat protein ikan sebagai bahan baku susu ikan. Susu ikan diklaim mengandung asam lemak EPA (eicosapentaenoic acid), DHA (docosahexaenoic acid), dan omega 3 yang tinggi.

Selain itu, susu ini juga diklaim bebas alergen dan mudah dicerna oleh tubuh. Selain itu, ikan yang digunakan pun diproses dari ikan dalam negeri. Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB University yang juga Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (Aipgi) Hardinsyah, Rabu (11/9), menuturkan, berdasar definisi BPOM, susu ialah cairan dari ambing (kelenjar dalam payudara yang mengeluarkan air susu) sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lain. Jadi, produk yang diolah dari kedelai atau almond bukan susu. ”Jadi, susu ikan lebih tepat disebut sari ikan atau susu ikan analog,” kata Hardinsyah.

Terkait kandungan sari ikan, Hardinsyah menilai, zat gizi makro yang terkandung mungkin bisa menggantikan zat gizi makro yang terdapat pada susu sapi. Namun, kandungan gizi mikro di dalamnya bisa berbeda. Keberlanjutan produk sari ikan juga masih dipertanyakan. Sebab, membutuhkan banyak ikan untuk menghasilkan jumlah sari ikan yang diperlukan. Hal ini perlu mempertimbangkan proses pengemasan dan penjaminan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. ”Jangan karena banyak ikan yang digunakan nantinya akan berdampak pada harga jual ikan di pasaran. Jika harga ikan mahal, itu akan membuat daya beli di masyarakat turun sehingga konsumsi ikan juga turun di masyarakat,” ujarnya. (Yoga)

Harga komoditas andalan ekspor Indonesia, seperti nikel, batu bara, dan minyak kelapa sawit, (crude palm oil/CPO) berguguran dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini dikhawatirkan  menekan kinerja ekspor hingga 2025 dan berdampak negatif ke ekonomi. Saat ini saja, ekonomi menghadapi tantangan berat dari tren pelemahan daya beli masyarakat. Ini terbaca deflasi selama  empat bulan beruntun, indeks manajer pembelian (PMI) yang jebol di bawah 50 selama dua tahun, dan maraknya PHK di sektor manufaktur. Berdasarkan data Trading Economics, harga nikel merosot 27% dari posisi tertinggi Mei 2024 sebesar US$ 15.763 per ton pada 10 September 2024. September 2023, harga nikel masih bertengger di US$ 19 ribu per ton, sedangkan awal 2024 di kisaran US$ 16 ribu per ton. Indonesia saat ini adalah produsen nikel terbesar dunia dengan pangsa pasar 50% pada 2023 dan berpeluang naik  menjadi 55% pada tahun ini. (Yetede)

Antrean kendaraan bermotor roda dua yang hendak mengisi bahan bakar minyak subsidi pertalite terlihat di SPBU di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Hari Selasa (10/9/2024). Pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang menurut rencana diterapkan pada tanggal 1 Oktober 2024 dinilai berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah dan membuat kehidupan mereka terjepit, karena akan kesulitan membeli BBM bersubsidi tersebut, sedang BBM non subsidi sangat mahal. (Yoga)

Ditengah usia kilang yang sudah puluhan tahun, bahkan 100 tahun, perawatan menjadi faktor krusial agar distribusi energi tetap terjaga. Di sisi lain, peremajaan dan pengembangan kilang perlu dipacu. Kilang Plaju atau PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) III, Palembang, Sumsel, kilang tertua yang   beroperasi di Indonesia, masih diandalkan untuk mengolah minyak mentah menjadi BBM atau produk non-BBM di Sumsel. Kapasitas pengolahannya mencapai 126.000 barel per hari, tapi kini beroperasi 80.000 barel per hari menyesuaikan kebutuhan. Beberapa bangunan khas Belanda masih kokoh di sejumlah sudut kawasan itu. Namun, sejumlah unit kilang, seperti crude distillation unit(CDU) atau tempat proses awal fraksinasi minyak mentah dan high vacuum unit (HVU), beroperasi normal meski unitnya tampak uzur.

Produk BBM yang dihasilkan di Kilang Plaju ialah pertalite, biosolar B30, dan dexlite yang didistribusikan melalui pipa. Ada juga solar, marine fuel oil (MFO), dan low sulphur fuel oil (LSFO) yang disalurkan melalui kapal tanker. Produk lain naphta, avtur, dan elpiji. Juga dihasilkan produk berupa biji plastik atau polypropylene di kilang tersebut. ”Sebanyak 60 % BBM yang dihasilkan Kilang Plaju didistribusikan untuk kebutuhan di wilayah Sumatera bagian selatan, sisanya untuk provinsi lain dan sebagian untuk ekspor,” ujar Area Manager Communication, Relations, and CSR PT KPI RU III Plaju, Siti Rachmi Indahsari, di Palembang, Selasa.

Siti menyadari, keandalan dan keamanan kilang menjadi bagian penting dalam upaya terus menghasilkan energi bagi masyarakat. Karena itu, selain aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (HSSE), selalu menjadi perhatian juga dilakukan perawatan rutin hingga perawatan menyeluruh (turn around). Kilang Plaju sudah masuk rencana PT KPI untuk revitalisasi melalui refinery development master plan (RDMP). Namun, saat ini, yang terdekat ialah penyelesaian RDMP pada Kilang RU V Balikpapan, Kaltim, yang merupakan proyek strategis nasional. Proyek tersebut ditargetkan rampung sepenuhnya pada 2025. Dirut PT KPI Taufik Aditiyawarman menuturkan, pihaknya terus memastikan RDMP Balikpapan berjalan sesuai rencana. Nantinya ada kenaikan kapasitas pengolahan minyak mentah Kilang Balikpapan dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. (Yoga)

Pemerintah tak lagi mengatur harga minyak goreng curah sehingga harganya naik terus. Begitu juga Minyakita. Harga minyak kemasan program Minyak Goreng Rakyat itu juga tak kunjung turun. Jika kondisi itu terus terjadi, tujuan pemerintah mengubah pola konsumsi minyak goreng dari curah ke kemasan sulit terealisasi. Untuk itu, Kemendag diminta mengatasi persoalan tersebut. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (9/9). Berdasar data Kemendag, per pekan I September 2024, harga rerata nasional minyak goreng curah Rp 16.317 per liter, naik 2,13 % secara bulanan. Harga Minyakita juga naik 1,84 % menjadi Rp 16.712 per liter. Sejak Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat diundangkan 14 Agustus 2024 hingga 6 September 2024, harga Minyakita naik 1,8 %.

Harga itu di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita yang ditetapkan Rp 15.700 per liter. Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, Kemendag perlu mencermati harga minyak goreng curah yang naik terus. Kenaikan harga tersebut bisa dipahami lantaran minyak goreng curah tidak lagi masuk skema kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) dan HET-nya tidak diatur pemerintah. Berbarengan dengan itu, harga Minyakita yang masih diatur pemerintah juga turut naik. Hal ini mungkin akibat ada kendala teknis, seperti pergantian kemasan berlabel HET lama ke baru atau belum optimalnya DMO Minyakita.  

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengakui harga minyak goreng curah dan Minyakita terus naik pasca Permendag No 18/2024 diterbitkan, lantaran transisi program Minyak Goreng Rakyat lama ke baru. Namun, kondisi itu juga akan menjadi perhatian Kemendag. Kemendag akan meminta produsen hingga jaringan distributor segera memasok Minyakita, terutama di daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga. ”Permendag No 18/2024 juga memberi kelonggaran. Minyakita dengan kemasan HET lama masih bisa didistribusikan dan diperdagangkan, 90 hari sejak regulasi itu diundangkan atau hingga 12 November 2024,” kata Bambang. Ia memastikan produksi dan stok Minyakita tidak bermasalah. (Yoga)

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok pangan nasional, termasuk beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging, gula, dan minyak goreng, masih aman hingga akhir 2024, meskipun beberapa harga komoditas naik. Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa stok beras diproyeksikan mencapai 8,13 juta ton, didukung oleh impor yang telah mencapai 2,75 juta ton. Namun, BUMN Pangan masih kesulitan intervensi harga karena keterbatasan modal, sehingga Bapanas mengusulkan subsidi murah ke Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, Deputi III Kantor Staf Presiden, Edy Priyono, menyoroti kenaikan harga minyak goreng kemasan MinyaKita yang seharusnya lebih terjangkau, tetapi justru ikut naik, bertentangan dengan harapan pemerintah. Pemerintah terus mendorong konsumsi minyak goreng kemasan, meskipun harga MinyaKita kini lebih tinggi daripada minyak goreng curah.

Deretan karung yang berisi berbagai jenis beras terlihat ditawarkan oleh salah satu toko di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (7/9/2024). Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) merevisi potensi produksi beras dunia pada 2024/2025 sebesar 536,9 juta ton. Volume produksi itu lebih tinggi 1,8 juta ton ketimbang proyeksi FAO pada 7 Juli 2024 yang sebanyak 535,1 juta ton, yang artinya terjadi kenaikan produksi beras dunia. (Yoga)

Pemerintah berencana memberlakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dan penggunaan BBM rendah sulfur untuk tujuan yang berbeda. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bertujuan memperbaiki kondisi fiskal dan memastikan subsidi lebih tepat sasaran, sementara penggunaan BBM rendah sulfur dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, terutama udara di kota-kota besar seperti Jakarta, yang kualitas udaranya termasuk yang terburuk di dunia.

Data dari International Energy Agency (IEA) menyebut emisi transportasi menyumbang sekitar 30% dari total emisi global, dengan 88% di antaranya berasal dari transportasi darat. Penggunaan BBM rendah sulfur diharapkan membantu mengurangi polusi ini. Pertamina, sebagai penyedia BBM, telah siap dengan produk seperti Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo 98 yang memiliki kandungan sulfur rendah, sesuai dengan standar Euro IV dan V yang ditetapkan oleh pemerintah.

Meskipun langkah ini dinilai positif dari sisi lingkungan dan keuangan negara, potensi risiko penurunan daya beli konsumen akibat harga BBM yang lebih tinggi perlu diantisipasi, mengingat struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga.