Impor sejumlah bahan pangan menanjak menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden TerpilihPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kenaikan impor terutama pada bahan pangan yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang akan bergulir mulai tahun depan. Pertama, impor susu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor susu pada Agustus tahun ini meningkat 21,19% month to month (mtm). Pun secara tahunan, nilai impor susu tumbuh 21,12% year on year (yoy). Walaupun, "(Nilai impor susu) secara kumulatif (Januari-Agustus) turun 10,27% yoy," papar Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Selasa (17/9). Kedua , impor hewan hidup berupa sapi atau lembu yang nilainya tumbuh 44,09% yoy, meski turun 22,09% mtm. Nilai impor sapi pada bulan lalu mencapai US$ 44,75 juta. Pun dengan volumenya, yang naik 54,47% yoy pada Agustus 2024, meski turun 17,71% mtm. 

Volume impor sapi pada Agustus mencapai 12.111 ton. Ketiga, telur unggas. Indonesia ternyata masih mengimpor telur unggas dengan nilai US$ 1,24 juta di bulan lalu. Angka ini tumbuh 23,68% yoy dan naik 32,80% mtm. Keempat, impor ikan. Meski Indonesia negara maritim, faktanya nilai impor ikan RI cukup besar, yakni US$ 19,24 juta di Agustus 2024. Secara tahunan, impor komoditas ini turun 18,07% yoy, tetapi meningkat 23,07% mtm. Di sisi lain, nilai ekspor RI sebesar US$ 23,56 miliar, masing-masing naik 7,13% yoy dan 5,97% mtm. Kinerja ekspor terutama didorong harga batubara dan minyak sawit mentah alias crude palm oil /CPO. Oleh sebab itu, nilai impor yang lebih rendah dibanding ekspor membuat neraca perdagangan Indonesia kembali surplus jumbo, yakni US$ 2,9 miliar. Alhasil, neraca perdagangan mencetak surplus 52 bulan berturut-turut. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede dan Chief Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan nilai impor bisa menguat sejalan dengan permintaan yang tetap tinggi. Meski begitu, Banjaran melihat surplus neraca perdagangan masih berlanjut ke depan, yang didorong kenaikan ekspor karena pemulihan ekonomi global.

PEMERINTAH mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk program makan siang dan susu gratis. Program ini menjadi andalan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024. Sayangnya, kendati anggaran sudah diketok, belum ada kejelasan hingga saat ini seputar detail program pemberian susu. Terakhir, program susu gratis membutuhkan impor 2,15 juta ekor sapi perah. Konsumsi susu memang baik untuk nutrisi masyarakat Indonesia. Pengembangan peternakan sapi perah pun berpeluang meningkatkan perekonomian peternak. Namun impor 2,15 juta ekor sapi jelas bukan angka yang sedikit. Selain berisiko menyedot anggaran, program susu yang tidak dilaksanakan secara hati-hati justru bisa menciptakan mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya.

Sapi perah di peternakan jelas membutuhkan pakan untuk tetap hidup dan memproduksi susu. Di Indonesia, peternak acap memberi pakan rumput serta limbah pertanian, seperti jerami padi dan sisa panen sayuran, untuk sapi perah mereka. Ada juga pakan jadi hasil produksi industri pakan. Produk ini berasal dari campuran jagung, bungkil kedelai, dedak, dan limbah pengolahan pangan, misalnya ampas tahu, ampas singkong, serta ampas kecap. Sejumlah siswa mendapatkan susu sapi murni gratis dalam acara uji coba gerakan minum susu di SD Negeri 1 Sudagaran, Banyumas, Jawa Tengah, 5 Agustus 2024. ANTARA/Idhad Zakaria Sayangnya, sistem pencernaan sapi tidak menyerap nutrisi pakan ini secara sempurna. Sisa-sisa pakan yang tak tecerna kemudian dimakan oleh mikroba dalam perut sapi sehingga menghasilkan metana. Gas tersebut keluar saat sapi beserdawa ataupun keluar melalui kotorannya. Metana adalah gas rumah kaca yang paling berbahaya karena paling efektif memerangkap panas dibanding karbon dioksida (CO2). Walhasil, jika emisi metana makin banyak, suhu bumi bisa memanas lebih cepat. (Yetede)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memberikan lampu hijau untuk pemanfaatan waduk dan bendungan sebagai tempat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Hendra Iswahyudi, Direktur Konservasi Energi di Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa keputusan ini dapat mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) hingga 14,7 gigawatt (GW). Menteri PUPR juga menyetujui peningkatan cakupan pemanfaatan waduk dari 5% menjadi 25%, membuka peluang besar untuk pengembangan PLTS terapung di 257 waduk di seluruh Indonesia, dengan potensi total mencapai 89,37 GW. Langkah ini diharapkan membantu percepatan transisi energi terbarukan di Tanah Air.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Sebagai produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia, transisi energi dari batu bara ke energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia akan sulit diwujudkan secara cepat. Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara untuk pasokan listrik, di mana 62% energi listrik dihasilkan dari batu bara. Menurut Tiza Mafira, Direktur Climate Policy Initiatives, regulasi yang mendukung dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam sektor energi terbarukan sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Beberapa negara lain di Asia, seperti Singapura dan Selandia Baru, sudah berada di jalur yang lebih baik, dengan bauran energi batu bara yang sangat rendah (1% dan 7%). Namun, Indonesia dan China menargetkan nol emisi pada 2060, sementara India baru pada 2070. Menurut Kishore Mahbubani, masalah geopolitik juga menghambat kerjasama global dalam mengatasi perubahan iklim, meskipun dunia menghadapi tantangan bersama. Sementara itu, Ravi Menon, Duta Iklim Singapura, menegaskan bahwa negara-negara Asia tidak perlu memilih antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi, namun harus merumuskan jalur transisi yang tepat tanpa mengorbankan tujuan jangka panjang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menggodok kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Biosolar. Jika tidak ada halangan, aturan ini akan dirilis pada 1 Oktober 2024. Artinya mulai awal Oktober nanti, tidak semua masyarakat bisa membeli Pertallite maupun Biosolar. Kelak, hanya konsumen yang berhak saja yang dapat menggunakan BBM subsidi tersebut. Pembatasan BBM subsidi tersebut berpeluang mengerek inflasi lebih tinggi lagi. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memprediksi inflasi bisa berada di kisaran 2,5% hingga 3,5% secara tahunan atau year-on-year (yoy) apabila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan. Yusuf bilang, dampak yang dirasakan terhadap inflasi hampir mirip jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. "Permintaan produk BBM akan relatif tetap sama, asumsinya produk tersebut relatif terbatas pada harga yang dinikmati sebelumnya," tutur Yusuf kepada KONTAN, Senin (16/9). 

Yusuf mencatat, kontribusi BBM terhadap pembentukan inflasi secara umum berada di 1%-2% terhadap total komoditas yang dihitung dari pembentukan inflasi secara keseluruhan. Angka ini relatif besar, terutama dibandingkan dengan beberapa sub komoditas lain. Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto menilai, pembatasan BBM subsidi menjadi dilema. Sejatinya kebijakan ini baik untuk kesehatan fiskal dan memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Masyarakat mampu juga perlu didorong memakai BBM beroktan tinggi, sehingga lingkungan lebih terjaga. Eko menilai, apabila pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan, maka kondisi daya beli masyarakat yang sedang menurun akan semakin tergerus.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) atau MedcoEnergi resmi ditunjuk pemerintah untuk mengelola blok minyak dan gas (migas) Amanah yang terletak di Sumatera Selatan (Sumsel). Pengelola blok migas ini diyakini berpotensi meningkatkan pendapatan MedcoEnergi melalui tambahan produksi, terutama mengingat pentingnya kontribusi sektor energi dalam kinerja keuangan perusahaan. Tak terkecuali, pergerakan sahamnya di lantai bursa, di tengah sentimen fluktuasi harga minyak global. MedcoEnergi melalui entitas baru dengan komposisi PT Medco Energi Linggau (Operator) sebesar 40%, PT Sele Raya sebesar 30%, dan KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) Limited sebesar 30%, akan menjadi kontraktor untuk mengelola blok dengan luas wilayah kerja 1.753,15 kilometer persegi yang memiliki potensi cadangan  minyak dan gas ini. 

Blok Amanah ini juga berdekatan dengan blok migas Medco E&P lainnya yang telah berproduksi, sehingga dapat bersinergi. Sementara jenis kontrak blok ini adalah production sharing contract dengan mekanisme pengembalian biaya operasi. "Prospek Emiten Medco sebagai pengelola Blok Amanah di Sumatera Selatan dapat menjadi katalis positif bagi kinerja kedepannya. Pengelolaan blok migas baru ini berpotensi meningkatkan pendapatan Medco melalui tambahan produksi, terutama mengingat pentingnya kontribusi sektor energi dalam kinerja keuangan perusahaan," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana kepada Investor Daily (Yetede)

KAMI menggunakan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi titik-titik polusi plastik terbesar di lebih dari 50 ribu kota, kota besar, dan daerah perdesaan di seluruh dunia. Model global baru kami yang dipublikasikan dalam jurnal Nature edisi 4 September 2024 mengungkap gambaran paling rinci tentang polusi plastik yang pernah terjadi dengan konsentrasi lingkungan tertinggi di India, terutama karena sebagian besar sampah tidak dikumpulkan. Plastik ditemukan di mana-mana—dari palung laut dalam hingga puncak gunung tertinggi—tapi pengamatan ini hanya mengungkap sebagian kecil dari gambaran polusi plastik secara keseluruhan. Tantangan yang lebih besar adalah mencari tahu di mana dan bagaimana plastik ini mencapai lingkungan sehingga polusi dapat dicegah sejak awal.

Ini bukan tugas mudah. Aspek yang paling menantang untuk diukur adalah emisi—makroplastik atau apa pun yang berukuran lebih besar dari 5 milimeter—yang keluar atau dilepaskan dari sistem dan aktivitas material. Ini termasuk sampah yang tertiup dari tempat sampah atau jatuh dari truk pengangkut sampah ditambah sampah yang dibuang oleh orang-orang, baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Kami menemukan bahwa membuang sampah sembarangan merupakan sumber emisi terbesar di negara maju yang sistem penanganan sampah sangat terkontrol. Sebaliknya, di negara berkembang, limbah yang tidak diangkut merupakan sumber utama.

Dengan menggunakan kecerdasan buatan, model komputer baru kami menunjukkan bagaimana sampah plastik berpindah dari sistem yang terkendali ke lingkungan yang menjadi sangat sulit untuk ditangkap kembali dan ditampung. Kami harus mencari tahu bagaimana plastik lolos dari sistem yang terkendali dan menemukan, dari 52 juta ton sampah (setara dengan berat 8,7 juta gajah abu-abu Afrika) yang masuk ke lingkungan setiap tahun, sampah yang tidak dikumpulkan merupakan sumber terbesar. Itu sekitar 68 persen berat dari semua polusi atau 36 juta ton setiap tahun. Jadi anggapan yang salah bahwa polusi plastik disebabkan oleh perilaku tidak bertanggung jawab manusia. Alasan utamanya adalah 1,2 miliar orang tidak memiliki tempat pembuangan sampah padat sama sekali. Sebaliknya, mereka harus membakar, mengubur, atau menyebarkannya di darat atau di air. (Yetede)

Meskipun harga saham di sektor energi Indonesia sudah mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang tahun, masih ada potensi bagi investor untuk mengoleksi saham-saham ini. Pada 12 September, indeks IDX Sector Energy menunjukkan pemulihan setelah sempat lesu, berkontribusi pada kenaikan IHSG yang menyentuh rekor baru. Menurut Martha Christina, Head of Investment Information di Mirae Asset Sekuritas, pemangkasan suku bunga oleh The Fed dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan permintaan komoditas.

Namun, prospek sektor energi juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi China yang masih melemah. Rizkia Darmawan, analis dari Mirae, memperkirakan permintaan batu bara dari China akan meningkat pada 2024, tetapi mungkin menurun pada 2025. Maximilianus Nico Demus, Associate Director di Pilarmas Investindo Sekuritas, menambahkan bahwa penurunan suku bunga dapat meningkatkan permintaan komoditas, tetapi situasi global dan keseimbangan supply-demand harus tetap diperhatikan.

Kedepannya, sektor energi, terutama saham seperti ADRO, PTBA, dan ITMG, tetap diharapkan memberikan peluang yang menjanjikan bagi investor, meskipun tantangan dari pasar global dan kondisi ekonomi tetap harus diwaspadai.

Kementerian Pertanian mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan mendatangkan 1,3 juta sapi perah ke Indonesia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa 36 perusahaan dan koperasi telah berkomitmen untuk mendatangkan sapi tersebut demi mendukung program minum susu gratis. Pemerintah telah menyiapkan 1,5 juta hektare lahan yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan, dan siap membantu perizinan bagi investor.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan bahwa perusahaan asal Qatar, Baladna, siap mensuplai kebutuhan susu nasional. Namun, Sudaryono mengakui bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan anggaran Rp21,49 triliun untuk 2025, yang masih lebih kecil dari usulan mereka. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendhi mendukung inisiatif ini untuk menstabilkan suplai susu segar, meskipun ia meminta pemerintah mempertimbangkan masalah pemeliharaan dan limbah dari sapi.

Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa mengkritik rencana tersebut, menyoroti tantangan besar dalam menyediakan pakan untuk sapi perah, terutama di musim kemarau. Ia juga menekankan bahwa peternakan rakyat sering mengalami kerugian, sehingga perlu solusi lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 96/2024 memastikan stabilitas ketersediaan energi hingga 2035 melalui Cadangan Penyangga Energi (CPE). Jenis energi yang diatur mencakup bensin, LPG, dan minyak bumi, dengan target cadangan masing-masing sebesar 9,64 juta barel untuk bensin, 525.780 metrik ton untuk LPG, dan 10,17 juta barel untuk minyak bumi.

Namun, sebagian besar cadangan ini akan dipenuhi oleh impor karena produksi domestik sudah sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa impor diperlukan karena produksi dalam negeri masih kurang untuk memenuhi kebutuhan CPE. DEN memproyeksikan anggaran sebesar Rp70 triliun untuk memenuhi kebutuhan cadangan ini hingga 2035, yang akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.