;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Mempercepat RI Jadi Negara Industri dan Maju dengan Smelter

25 Sep 2024
Rampungnya pembangunan smelter-smelter untuk pemurnian sumber mineral diharapkan benar-benar mempercepat Indonesia menjadi negara industri dan negara maju. Presiden Joko Widodo menyambut gembira rampungnya pembangunan smelter grade alumina refinery (SGAR) PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024). Pembangunan smelter fase pertama ini berkapasitas 1 juta ton alumina per tahun. Sehari sebelumnya pada Senin, Presiden Jokowi telah meresmikan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, serta smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Industri di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Presiden Jokowi menyebutkan, sejak zaman VOC, lebih dari 400 tahun lalu, Indonesia selalu mengekspor bahan mentah, baik rempah-rempah maupun beragam sumber mineral. Ini membuat Indonesia tidak bisa berkembang menjadi negara maju Negara-negara maju pun disebutnya kecanduan dengan impor bahan mentah dari Indonesia. Karena itu, ketika Indonesia menghentikan ekspor nikel mentah, gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dilayangkan. ”Untungnya, ada (kondisi) geopolitik global. Ada (pandemi) Covid-19, ada resesi ekonomi sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah-masalah yang mereka miliki, sibuk menyelesaikan problem-problem yang mereka miliki, dan melupakan kita,” tutur Presiden Jokowi tersenyum.

Untuk itu, ketika Indonesia menghentikan ekspor bauksit mentah dan tembaga mentah, tak ada yang menggugat. Negara-negara lain sibuk dengan masalah masing-masing. Rampungnya pembangunan smelter fase pertama PT Borneo Alumina Indonesia jadi momentum awal Indonesia untuk mengolah sumber daya alam sendiri. Ekspor bahan mentah pun bisa dihentikan. ”Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri,” ujar Presiden dalam sambutannya di SGAR PT Borneo Alumina Indonesia.  (Yoga)

Iklim Memberikan Dampak Buruk bagi Masyarakat Miskin

25 Sep 2024
Jakarta memiliki sejumlah masalah krusial terkait lingkungan yang mendesak untuk dibenahi. Mulai dari masalah air bersihhingga polusi udaramasih mengintai masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin. Untuk itulah pemimpin Jakarta di masa depan diminta mengevaluasi kebijakan iklim Jakarta. Hal itu termuat dalam riset bertajuk ”Keadilan Iklim untuk Jakarta Berketahanan” yang dirilis Greenpeace Indonesia, Selasa (24/9/2024), di Jakarta. Hasil penelitian dibahas dalam diskusi yang dihadiri Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait, pengamat tata kota Nirwono Joga, dan Asmania, warga Pulau Pari.

Jeanny mengatakan, Greenpeace merekam sejumlah masalah krusial lingkungan hidup, seperti wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, akses air bersih yang sulit, serta polusi udara memburuk. Akibatnya, kualitas hidup warga Jakarta semakin terpuruk. Dalam laporan penelitian setebal 56 halaman itu, Greenpeace Indonesia menyoroti situasi krisis iklim di Jakarta mulai dari proses pembuatan kebijakan sampai implementasinya.Bukan hanya soal lingkungan, laporan ini juga menyoroti keadilan di perkotaan (urban justice). ”Ancaman dan dampak krisis iklim menjadi permasalahan serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka yang hidup di kawasan pesisir, daerah padat penduduk, atau masyarakat dengan ekonomi menengah-bawah menanggung beban paling berat, dari risiko banjir yang lebih sering hingga akses minim terhadap air bersih dan ruang terbuk hijau,” kata Jeanny.

Hasil riset itu menunjukkan wilayah yang paling berat mengalami dampak krisis iklim di Jakarta justru wilayah yang ditinggali masyarakat miskin kota. Padahal, kata Jeanny, mereka paling sedikit menyumbangkan emisi gas rumah kaca, faktor utama penyebab krisis iklim. ”Hal ini membuktikan tanggung jawab krisis iklim tersebut ditanggung secara tidak adil oleh masyarat miskin di Jakarta sehingga menjadikan mereka kelompok paling rentan terhadap dampak krisis iklim,” tutur Jeanny. Di banyak tempat di Jakarta, kelompok rentan sering
kali tersingkir dari proses pe rumusan kebijakan. Kebutuhan mereka jarang diperhitungkan dalam kebijakan-kebijakan utama kota, termasuk di bidang infrastruktur, trans portasi, dan tata ruang. (Yoga)

Rumitnya Mata Rantai Pertanian dan Inflasi Pangan

24 Sep 2024
Selama 2023, inflasi nasional meningkat, bahkan mencapai hampir 5,5 persen pada Februari 2023. Inflasi bahan pangan menjadi momok yang menjadi penyebab peningkatan tersebut. Saat itu banyak negara yang merupakan penghasil pangan beras, seperti India, Thailand, dan Vietnam, mengalami penurunan produksi yang juga mengancam kecukupan pangan mereka. Akibatnya, mereka membatasi ekspor bahan pangan mereka. Di sisi lain, El Nino mengakibatkan sejumlah kekeringan di sejumlah daerah, termasuk penghasil pangan utama di Indonesia, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat.

Walaupun secara tahunan produksi pangan mencukupi, secara bulanan terjadi kekurangan pasokan disejumlah daerah. Hal ini memicu peningkatan harga beras yang berakibat pada peningkatan harga pangan dan inflasi secara keseluruhan. Jawa Tengah yang juga merupakan daerah penghasil beras mengalami inflasi yang cukup tinggi. Di dalam benak banyak orang, daerah penghasil, seperti Jawa Tengah, seharusnya tidak mengalami inflasi yang tinggi. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian beras yang dihasilkan Jawa Tengah berpindah dulu ke provinsi lain sebelum kembali lagi masuk ke Jawa Tengah. Mekanisme rantai perdagangan yang panjang mengakibatkan tak ada ruang cukup untuk menurunkan harga. Penelitian Bank Indonesia (2023) menunjukkan setidaknya ada tujuh mata rantai perdagangan beras dari petani sebelum sampai ke konsumen akhir.

Hal itu berarti ketika harga akan diturunkan, cuma dapat bersumber dari dua hal, yaitu biaya transportasi dan biaya di petani. Tanpa subsidi biaya angkut, petanilah yang menjadi penanggung penurunan harga beras. Peningkatan harga yang tinggi lebih banyak dinikmati oleh pedagang perantara. Hal ini ternyata tidak hanya beras, tetapi juga disejumlah bahan pangan lain, seperti aneka cabai dan bawang merah. Penguatan kelembagaan petani. Penguatan kelembagaan petani menjadi jembatan bagi peningkatan posisi tawar petani yang berujung pada peningkatan kesejahteraan petani. Petani harus dipandang sebagai bagian dari pengendalian inflasi pangan dari sisi suplai. Petani harus jadi mitra pemerintah dalam pengendalian inflasi. Hal itu berarti petani menjadi pahlawan inflasi. (Yoga)

Proyek Tebu Program Food Estate Seluas 2,29 Juta Hektare

24 Sep 2024

PERTENGAHAN Agustus 2024, Alex Mahuse bersama keluarganya, marga Mahuse, di Dusun Senayu, Kampung Soa, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, ketiban pulung. Tiba-tiba saja perusahaan perkebunan tebu bernama PT Global Papua Abadi memberikan uang tunai senilai Rp 3,8 miliar untuk mereka. “Itu uang tali asih atas pembukaan lahan di tanah ulayat kami,” kata Alex, yang merupakan Ketua Marga Mahuse, ketika ditemui pada Rabu, 4 September 2024. Bergepok-gepok uang tersebut dibagikan untuk empat marga di Dusun Senayu, meliputi marga Mahuse besar, Mahuse kecil, Gebze, dan Ndiken. Marga yang dipimpin Alex mendapat Rp 800 juta dan marga lain masing-masing Rp 1 miliar. Pemberian uang tunai itu dilakukan saat tanah ulayat sedang dibabat, diiringi prosesi upacara adat dengan memotong enam babi.

Alex menyebutkan uang tali asih itu sebatas santunan, bukan uang untuk pembelian tanah ulayat mereka. Perusahaan disebut telah berjanji kepada masyarakat bahwa akan ada uang ganti rugi atas tanah dan kayu-kayu raksasa yang dibabat dari tanah ulayat. Proses yang sama juga sedang berlangsung di banyak kampung di Distrik Tanah Miring, Jagebob, dan distrik lain di Merauke. Distrik Tanah Miring termasuk bagian dari kluster 3 yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai pusat pembangunan proyek swasembada gula dan bioetanol seluas 1,11 juta hektare di Merauke. 

Proyek ini diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke. Jokowi menunjuk Menteri Investasi—kala itu dijabat Bahlil Lahadalia—sebagai ketuanya. Proyek tebu merupakan bagian dari program food estate seluas 2,29 juta hektare yang sedang dibangun pemerintah di Bumi Anim Ha. Selain tebu, di sana muncul program cetak sawah seluas 1,18 juta hektare yang sedang dibangun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Kementerian Pertanian. Dua megaproyek ini akan membentang di antara 19 distrik dari 22 distrik di Merauke. (Yetede)

Berharap Bisa Swasembada Gula

24 Sep 2024

PRESIDEN Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto menggeber proyek food estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Luasnya 2,29 juta hektare atau 70 kali luas Jakarta. Dibagi dalam lima kluster, pemerintah mengklaim proyek strategis nasional ini bakal mewujudkan swasembada beras pada 2027 serta memenuhi kebutuhan gula dan pabrik bioetanol setahun kemudian.

Untuk mewujudkan ambisinya, Jokowi meluncurkan program perkebunan tebu dan industri bioetanol seluas 1,11 juta hektare. Lewat Bahlil Lahadalia, ketika itu Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, pemerintah menggandeng sejumlah perusahaan untuk melaksanakan program ini.

Lokasi perkebunan tebu berada di Kluster 3, memanfaatkan sejumlah konsesi perusahaan yang akan terlibat dalam proyek ini. Salah satunya PT Global Papua Abadi. Perusahaan ini hanya satu di antara sepuluh perusahaan yang akan membangun kebun tebu. Mereka berkongsi berusaha mewujudkan mimpi Jokowi. (Yetede)

Negara Tidak Mampu Melindung Data Pribadi

23 Sep 2024

SOAL pelindungan data pribadi sudah saatnya Indonesia masuk kelompok negara paling tidak aman di dunia. Berulang kali terjadi kebocoran data pribadi tanpa ada penjelasan gamblang dan tindakan tegas menandakan negara tidak berdaya menghadapi para peretas yang begitu leluasa masuk karena buruknya sistem keamanan digital kita. Kejadian teranyar adalah bocornya data 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bukan main-main, selain nama, alamat, nomor telepon, nomor induk kependudukan, dan NPWP, data pajak yang bocor berupa tanggal daftar wajib pajak, status pengusaha kena pajak (PKP), tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak, serta nama badan hukum.

Selain itu, dari 6 juta data NPWP yang bocor tersebut, ada nama sejumlah menteri hingga Presiden Joko Widodo dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep. Adapun data menteri yang bocor adalah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Data tersebut kemudian dijual oleh akun Bjorka dengan harga sekitar Rp 150 juta di BreachForums pada Rabu, 18 September 2024. Sebelumnya, akun itu beberapa kali mengaku membobol data pemerintah, dari dokumen Badan Intelijen Negara hingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pada medio September 2022. Kebocoran data pribadi sebelumnya terjadi pada data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Komisi Pemilihan Umum, dan hasil tes Covid-19 Kementerian Kesehatan. Hingga kini tak jelas kabar lebih lanjut penanganannya. (Yetede)

Dibangun Banyak Bendungan untuk Memperkuat Sistem Pangan

21 Sep 2024

Meski begitu, kehadiran bendungan yang sudah dan akan ada harus dioptimalisasikan. Caranya dengan mengingrasikan ekosistem bendungan, yang terdiri atas hulu, bendungan itu sendiri, dan hilir. Sektor hulu bendungan merupakan lingkungan yang menjadi pemasok air. Lingkungan perlu dijaga agar tidak terjadi pendangkalan dan sendimentasi bisa dikurangi. Pada titik ini reboisasi atau penghijauan hutan perlu digenjot. Adapun sektor hilir bendungan adalah pertanian. Dalam konteks ini pembangunan adalah pertanian.

Dalam konteks ini, pembangunan bendungan harus dibarengi dengan perbaikan jaringan irigasi. Ini penting demi memastikan  aliran air sampai ke area pesawahan. Dengan begini, petani bisa meningkatkan produktivitas sehingga membantu peningkatan ketahanan pangan. Sejalan dengan itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) selaku pihak yang membangun bendungan perlu berkoordinasi dengan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan demi menjaga lingkungan. Kementerian PURP juga perlu berkoordinasi dengan Kementan untuk memastikan saluran irigasi dalam keadaan baik. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga diperlukan agar pemanfaatan bendungan bisa lebih optimal. (Yetede)

Lagi, Data Bocor Berulang Kembali.

21 Sep 2024
MASIH segar dalam ingatan kasus pembobolan data setelah serangan siber ransomware Lockbit 3.0 yang melumpuhkan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Juni 2024. Insiden tersebut menyebabkan beberapa layanan publik terganggu, termasuk sistem imigrasi di beberapa bandara. Setelah itu, masih ada dugaan kebocoran data yang terjadi, misalnya kebocoran 4,7 juta data milik aparatur sipil negara (ASN) yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Agustus 2024.

Berselang hanya satu bulan, untuk ke sekian kalinya, dugaan kebocoran data masih terus terjadi. Kabar terbaru, 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan diduga bocor. Data itu diperjualbelikan oleh akun Bjorka di situs BreachForums pada 18 September 2024. BreachForums merupakan situs forum diskusi online yang membahas aktivitas peretasan data pribadi.

Informasi bocornya data ini pertama kali disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, dengan akun @secgron melalui media sosial X. Dia mengunggah tangkapan layar situs BreachForums yang berisi telah diretasnya 6 juta data pajak dan diperjualbelikan dalam situs tersebut. Enam juta data pribadi itu dijual seharga US$ 10 ribu atau sekitar Rp 150 juta (kurs Rp 15 ribu per dolar Amerika Serikat). (Yetede)

Pertambangan Berkelanjutan dapat Mencapai keberlanjutan yang Signifikan

21 Sep 2024

KEBERLANJUTAN merupakan cita-cita yang terus berkembang bagi pelaku usaha, termasuk industri pertambangan. Terdapat berbagai pemahaman “berkelanjutan”. Bagi sebagian pihak, pertambangan berkelanjutan berfokus pada perpanjangan ekstraksi mineral selama mungkin, meskipun sumber daya mineral terbatas.

Sebaliknya, pertambangan berkelanjutan dapat pula berarti mencapai keberlanjutan yang lebih baik secara keseluruhan. Untuk mencapainya diperlukan intervensi lintas dimensi: lingkungan, sosial, dan tata kelola secara efektif. Termasuk di dalamnya, menurut John E. Tilton dalam makalahnya yang berjudul “Is Mineral Depletion a Threat to Sustainable Mining?”, adalah melestarikan budaya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contoh penting dalam upaya mencapai keberlanjutan adalah restorasi atau pemulihan hutan tropika alami di bekas area penambangan batu bara. Tantangannya terletak pada upaya rekayasa suksesi-ekologi pada ekosistem hutan. Hutan tropika basah Indonesia, yang merupakan rumah bagi sekitar 38 ribu spesies tanaman (55 persen endemis), mencakup 90 ekosistem dan 15 formasi hutan alami. (Yetede)

Kaum Perempuan Berdaya di Lahan yang Terbengkalai

20 Sep 2024

Lewat pertanian perkotaan, kelompok perempuan menghidupkan lagi lahan terbengkalai di Surakarta, Jawa Tengah. Mereka memperkuat ketahanan pangan warga sekaligus berkontribusi menahan laju perubahan iklim. Nino Citra Anugrahanto Lilis Berliyani (57) sibuk menggemburkan sepetak tanah sempit di kebun milik Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngudi Makmur di Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Rabu (11/9/2024) sore. Panjang petak lahan itu tak sampai 2 meter, sedangkan lebarnya tak sampai 1 meter. ”Ini sedang menyiapkan media buat nanti ditanami lagi. Kemarin baru saja memanen sawi. Semoga nanti bisa menanam sayur lain yang bagus lagi,” ujarnya. Di sekeliling Lilis, tumbuh beberapa tanaman sayur, seperti cabai, tomat, kangkung, dan sawi. Sayuran ditanam di tanah terbuka, tanah di polybag, dan pot. Sore itu Lilis ditemani dua perempuan lain sesama anggota KWT Ngudi Makmur. Mereka sibuk dengan sejumlah aktivitas, mulai dari menyiram  tanaman hingga mencabut rumput liar. Bahkan, ada juga yang menyiapkan minuman hangat dan kudapan untuk dilahap bersama seusai mengurus kebun kelompok itu.


”Seperti inilah kebiasaan kami sore hari. Tanpa perlu dipanggil sudah datang sendiri. Daripada diam-diam saja di rumah, kan? Lebih senang bisa kumpul begini,” kata Lilis. Aktivitas berkebun bersama yang dijalankan KWT Ngudi Makmur berlangsung sejak 2018. Inisiatornya adalah Margareta Pety Aryani (56), yang sekarang menjabat sebagai Ketua KWT Ngudi Makmur. Saat merintis pembentukan kelompok itu, Pety tengah mencari kegiatan berbeda dalam rangka peringatan Hari Kartini. ”Biasanya hanya lomba-lomba masak. Kami ingin sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan. Maka dipilih kegiatan seperti ini,” tuturnya. Kegiatan pertanian yang dijalankan pun sudah terpadu. Tidak hanya bercocok tanam, para anggota KWT Ngudi Makmur juga membudidayakan magot, ulat jerman, lele, dan membuat pupuk kompos mandiri di lahan itu. ”Kebun ini milik salah satu anggota kami. Luasnya hanya 50 meter persegi. Tidak masalah, kami tetap semangat bertani. Tetapi, kalau ada lahan yang sedikit lebih luas, pasti lebih baik,” ungkap Pety.


Kegiatan bertani itu turut menghijaukan lingkungan perkampungan. Hal ini karena Pety aktif mengajak warga setempat menanam di halaman rumahnya. Warga juga diajak dalam pengelolaan sampah organik rumah tangga. Mereka mengumpulkan sampah dari warga untuk dijadikan bahan pupuk kompos hingga bahan makanan magot yang dibudidayakan kelompok tani tersebut. Langkah ini membuat volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir berkurang. Hasil panen tanaman milik KWT Ngudi Makmur juga diolah para anggota menjadi beberapa produk baru. Total sudah ada 12 varian olahan. Beberapa di antaranya stik seledri, permen pepaya, keripik terung, sirup belimbing, bakso lele, dan nuget lele. ”Sejak awal, kami ingin perempuan berdaya dan mengembangkan dirinya. Tetapi, juga punya dampak bagi lingkungan. Jadi, kebun harus memiliki visi,” kata Pety. Disambut antusias Spirit serupa digelorakan kelompok lain, yaitu KWT Ngudi Lestari di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Kelompok itu berdiri pada tahun 2021. (Yoga)