Indonesia telah lama menjalankan industri hulu minyak dan gas (migas) melalui skema kontrak bagi hasil yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menguasai teknologi dan pengetahuan dalam bidang migas. Namun, upaya pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang ini masih minim perhatian. Dr. Ibnu Sutowo, dalam bukunya "Pertamina" (1972), menekankan bahwa kontrak bagi hasil seharusnya fokus pada alih teknologi dan keterampilan, bukan semata untuk penerimaan negara. Meski regulasi terkait migas mengatur tentang pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, HKI belum diperinci dalam peraturan, seperti di PP No. 35/2004.

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Kekayaan Intelektual (APHKI), OK Saidin, mengkritik lemahnya perlindungan HKI di Indonesia yang berdampak pada ketahanan nasional. Saat ini, teknologi migas terus berkembang, dengan Indonesia mulai menerapkan teknologi seperti carbon capture and storage (CCS) yang sangat padat modal dan teknologi. Penulis mengusulkan agar Permen ESDM No. 13/2024 yang baru, terkait kontrak bagi hasil gross split, turut memperhatikan aspek HKI agar teknologi dan invensi di bidang migas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia, bukan hanya oleh perusahaan asing.

Kinerja saham emiten migas diperkirakan akan terus menguat seiring lonjakan harga minyak mentah akibat ketegangan di Timur Tengah. Head Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas, memperkirakan tren ini akan berlanjut jika harga minyak tetap tinggi, menguntungkan emiten seperti PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), PT Elnusa Tbk. (ELSA), dan PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA). Analis Kanaka Hita Solvera, Andika Cipta Labora, menambahkan bahwa kinerja emiten akan stabil jika harga minyak mentah mencapai US$90 hingga US$100 per barel.

Direktur Utama PT Elnusa Tbk., Bachtiar Soeria Atmadja, menargetkan pertumbuhan laba hingga 25% pada akhir 2024 dengan mengamankan beberapa kontrak jangka panjang. Sementara itu, Direktur Utama PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA), Djauhar Maulidi, akan fokus pada pengembangan infrastruktur migas untuk memperkuat rantai pasokan energi. Presiden Direktur MEDC, Hilmi Panigoro, optimistis dengan bisnis Grup Medco, berkomitmen memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui dividen dan target produksi migas sebesar 145 mboepd.

TNI meresmikan lima Batalyon Infanteri atau Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua. Tidak hanya mengatasi ancaman dan mendorong pembangunan masyarakat, batalyon ini juga punya tugas dan peran untuk mendukung ketahanan pangan. ”Pada kesempatan ini saya meresmikan lima Batalyon Penyangga DaerahRawan yang nanti akan di-deploy di wilayah Papua,” kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, di Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). Agus mengungkapkan, Yonif Penyangga Daerah Rawan (PDR) ini memiliki tugas dan peran yang spesifik. Untuk itu, batalyon ini membutuhkan keterampilan dan kemampuan kolaborasi yang berbeda dibandingkan dengan satuan TNI lainnya. ”Tugas dan peran yang lebih spesifik, termasuk mendukung ketahanan pangan, menangani ancaman keamanan dan mendorong pembangunan masyarakat,” katanya menjelaskan. Gagasan Prabowo Subianto Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menambahkan, pembentukan Yonif Penyangga Daerah Rawan merupakan gagasan dari Menteri Pertahananan (Menhan) yang juga presiden terpilih Prabowo Subianto.

”Saya kira ini ide (Yonif Penyangga Daerah Rawan) dari Pak Menhan (Prabowo Subianto) sangat luar biasa sehingga nanti mereka membantu di daerah-daerah tersebut, bisa dalampertanian, peternakan, dan juga keseharian mereka, apa yan bisa dibantu,” tuturnya/ Komandan Pasukan Pengamanan Presiden 2010-2020 itu meyakini, dengan adanya Yonif PDR itu perekonomian masyarakat akan berputar lebih cepat. Dengan anggota 1.000 orang per batalyon, misalnya, uang yang berputar di daerah itu bisa mencapai Rp 5 miliar. Uang tersebut berasal dari penghitungan gaji para prajurit TNI yang bertugas di Yonif PDR. ”Kegiatan informal di sana, mulai dari tukang jahit, tukang cukur, akan tumbuh di sana,” ujar Maruli. Lima daerah Agus Subiyanto menjelaskan, kelima Yonif PDR itu akad ditempatkan di lima daerah di Papua. Menurut rencana, Yoni PDR itu akan bekerja sama dengan Kementerian Pertania dan masyarakat setempat untuk menanam komoditas pangan utama, salah satunya padi. (Yoga)

”

Harga minyak mentah mulai naik di atas 70 dollar AS per barel pada awal Oktober 2024 setelah mengalami tren penurunan sejak pekan keempat Agustus 2024. Salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga minyak ini adalah serangan rudal balistik Iran ke Israel pada Selasa (1/10/2024). Kebijakan antisipatif diperlukan untuk mencegah meluasnya konflik tersebut. Berdasarkan data Trading Economics pada Rabu (2/10), harga minyak mentah jenis Brent mencapai 75 dollar AS per barel, naik dari perdagangan Selasa (1/10) yang berada di angka 73 dollar AS per barel. Sebelumnya, harga turun dari 81,5 dollar AS per barel pada 26 Agustus 2024 menjadi 69,3 dollar AS pada 10 September 2024. Namun, setelah itu harga kembali menunjukkan tren kenaikan. Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fahmy Radhi, dihubungi Rabu, mengatakan, sebelum konflik meletus, harga minyak memang cenderung turun. Di sisi lain, inflasi terkendali dan rupiah menguat.

Hal itu membuat PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM nonsubsidi per 1 Oktober 2024. Meluas atau tidaknya konflik Iran dengan Israel, kata Fahmy, bergantung pada respons dari Israel. Melihat riwayat konflik di Timur Tengah, beberapa waktu terakhir, eskalasi perang tidak signifikan. Apabila hal tersebut terulang, kenaikan harga minyak mentah juga tidak bakal signifikan. Namun, jika konflik ternyata meluas, pasokan minyak mentah bisa terganggu dan membuat kenaikan harga terus berlanjut. ”Apabila harga minyak mentah terus meningkat, dampak pada APBN perlu diwasdapai. Sebab, impor minyak mentah Indonesia dan BBM Indonesia terhitung besar. Akan ada pembengkakan biaya subsidi BBM yang jumlahnya meningkat," kata Fahmy. Menurut Fahmy, variabel yang masih bisa dilakukan pemerintah untuk menekan besarnya biaya subsidi BBM adalah membatasi hanya kepada warga yang berhak, misalnya pada BBM jenis pertalite. Hingga saat ini, implementasi rencana pembatasan BBM itu belum juga terlaksana. Karena regulasi tak kunjung terbit, baik itu tingkat peraturan presiden maupun peraturan menteri. (Yoga)

Harga minyak mentah mulai naik di atas 70 dollar AS per barel pada awal Oktober 2024 setelah mengalami tren penurunan sejak pekan keempat Agustus 2024. Salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga minyak ini adalah serangan rudal balistik Iran ke Israel pada Selasa (1/10/2024). Kebijakan antisipatif diperlukan untuk mencegah meluasnya konflik tersebut. Berdasarkan data Trading Economics pada Rabu (2/10), harga minyak mentah jenis Brent mencapai 75 dollar AS per barel, naik dari perdagangan Selasa (1/10) yang berada diangka 73 dollar AS per barel. Sebelumnya, harga turun dari 81,5 dollar AS per barel pada 26 Agustus 2024 menjadi 69,3 dollar AS pada 10 September 2024. Namun, setelah itu harga kembali menunjukkan tren kenaikan. Pengamat ekonomi energ yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fahmy Radhi, dihubungi Rabu, mengatakan, sebelum konflik meletus, harga minyak memang cenderung turun. 

Di sisi lain, inflasi terkendali dan rupiah menguat Hal itu membuat PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM nonsubsidi per 1 Oktober 2024. Meluas atau tidaknya konflik Iran dengan Israel, kata Fahmy, bergantung pada respons dari Israel. Melihat riwayat konflik di Timur Tengah, beberapa waktu terakhir, eskalasi perang tidak signifikan. Apabila hal tersebut terulang, kenaikan harga minyak mentah juga tidak bakal signifikan. Namun, jika konflik ternyata meluas, pasokan minyak mentah bisa terganggu dan membuat kenaikan harga terus berlanjut. ”Apabila harga minyak mentah terus meningkat, dampak pada APBN perlu diwasdapai. Sebab, impor minyak mentah Indonesia dan BBM Indonesia terhitung besar. Akan ada pembengkakan biaya subsidi BBM yang jumlahnya meningkat,” kata Fahmy. Menurut Fahmy, variabel yang masih bisa dilakukan pemerintah untuk menekan besarnya biaya subsidi BBM adalah membatasi hanya kepada warga yang berhak, misalnya pada BBM jenis pertalite. Hingga saat ini, implementasi rencana pembatasan BBM itu belum juga terlaksana karena regulasi tak kunjung terbit, baik itu tingkat peraturan presiden maupun peraturan menteri. (Yoga)

Industri hulu migas di Indonesia mendapatkan peluang baru untuk berkembang setelah pemerintah merombak skema kontrak bagi hasil melalui Peraturan Menteri ESDM No. 13/2024 dan Keputusan Menteri ESDM No. 230/2024. Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto, menjelaskan bahwa regulasi baru ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor dengan memberikan bagi hasil yang lebih besar, yakni antara 75% hingga 95%. Lima kontraktor kerja sama sudah menyatakan minat untuk mengadopsi skema ini, yang diharapkan dapat meningkatkan produksi migas nasional, termasuk migas non-konvensional di Wilayah Kerja Gas Metana Batu Bara Tanjung Enim.

Namun, ada pandangan skeptis dari Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas. Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi asosiasi tersebut, berpendapat bahwa meskipun skema baru menawarkan bagi hasil lebih besar, hal ini justru menambah ketidakpastian bagi investor. Dia menilai perubahan kebijakan ini tidak cukup signifikan untuk merangsang minat investasi, terutama mengingat pajak migas yang tinggi, yang dapat mencapai 40%. Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, juga mengingatkan bahwa ketidakpastian dalam perubahan aturan dapat menghambat minat investasi, dan pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam eksplorasi potensi cekungan migas baru.

Dengan adanya regulasi baru ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendorong peningkatan produksi serta cadangan migas di Indonesia.