Pemerintah buka peluang perpanjangan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga. Hal ini dengan memperhatikan tingkat kemampuan produksi smeleter tembaga. Adapun kelonggaran izin ekspor ini berlaku hingga akhir 2024. kelongggaran hingga akhir tahun ini lantaran smelter tembaga ditargetkan  beroperasi penuh pada Desember 2024. Tercatat ada dua smelter tembaga yang sudah mulai tahap produksi yakni milik PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Secara teknis produksi smelter harus dilakukan  secara bertahap menuju kapasitas penuh. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan  (PUSHEP) Bisman Bakhtiar    mengatakan relaksasi izin ekspor sudah berulang kali dilakukan pemerintah. Seharusnya izin ekspor konsetrat tembaga berakhir pada Juni 2023. Namun pemerintah memberikan rileksasi hingga Mei 2024 dengan mempertimbangkan penyelesaian pembangunan smelter. (Yetede)

Keterbuangan pangan, yang terdiri dari food loss dan food waste, merupakan masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia. Menurut data dari Badan Pangan Nasional, kerugian ekonomi akibat kedua bentuk keterbuangan pangan ini mencapai antara Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun, setara dengan 4%-5% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Petinggi Bapanas menekankan bahwa jika masalah ini dapat diatasi, Indonesia berpotensi tidak perlu melakukan impor pangan.

Food loss biasanya terjadi pada tahap awal rantai pasokan, disebabkan oleh masalah teknis dan infrastruktur yang tidak memadai, sedangkan food waste lebih berkaitan dengan perilaku manusia di tingkat konsumen, seperti pembelian berlebih dan penyimpanan yang salah. Data menunjukkan bahwa sisa makanan menyumbang 40,91% dari total sampah, melebihi sampah plastik yang hanya 19,18%.

Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan susut pangan sebesar 3% per tahun dan sisa pangan 3%-5% per tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, meskipun angka tersebut masih terbilang kecil. Oleh karena itu, dorongan untuk memperhatikan dan menangani masalah ini menjadi sangat penting. Diperlukan regulasi yang lebih ketat, peningkatan infrastruktur, serta edukasi bagi produsen dan konsumen untuk meminimalisir kerugian.

Dalam konteks ini, penekanan pada perbaikan komprehensif untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan menjadi kunci.

Tantangan dalam peningkatan investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia sangat beragam, dipengaruhi oleh faktor global dan regulasi yang belum memadai. Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Migas yang terhambat sejak 2008, karena payung hukum yang jelas diperlukan untuk meningkatkan iklim investasi. Sora Lokita, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk menyelesaikan 11 isu utama di sektor hulu migas, termasuk percepatan perizinan dan dukungan infrastruktur. Ariana Soemanto, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, menyatakan optimisme dalam menarik investor dengan menerapkan kebijakan baru dan memberikan insentif yang menarik. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat memperbaiki ketahanan energi nasional dan menurunkan ketergantungan terhadap impor migas, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia.

Perkembangan industri batu bara di Indonesia pada September 2024, yang dihadapkan pada kenaikan harga batu bara acuan (HBA) dan tantangan operasional akibat cuaca hujan yang dipicu oleh fenomena La Nina. Kementerian ESDM menetapkan HBA pada September 2024 sebesar US$125,15 per ton, sedangkan harga batu bara Newcastle di pasar global mencapai US$139,75 per ton. Kenaikan harga ini membawa dampak positif bagi emiten-emiten batu bara, seperti PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS).

Corporate Secretary Bukit Asam, Niko Chandra, menyatakan bahwa perusahaan optimistis dapat menjaga kinerja positif hingga akhir tahun, meskipun menghadapi curah hujan tinggi. PTBA telah menyiapkan strategi untuk mengatasi fenomena La Nina dengan perencanaan penambangan yang cermat dan stok batu bara yang cukup.

Corporate Secretary Golden Energy Mines, Sudin, menuturkan bahwa kenaikan HBA berdampak positif bagi kinerja GEMS, dengan harapan harga batu bara tetap stabil hingga akhir tahun. GEMS menargetkan produksi 50 juta ton batu bara pada 2024, naik dari 40 juta ton pada 2023.

Selain itu, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) juga telah menyiapkan strategi untuk menghadapi cuaca basah, dengan fokus menjaga margin yang sehat dan kontinuitas pasokan. Target volume penjualan ADRO pada 2024 adalah 65-67 juta ton.

Sara K. Loebis, Corporate Secretary PT United Tractors Tbk. (UNTR), menyatakan bahwa perusahaan memaksimalkan produksi selama musim kering untuk mengantisipasi musim hujan. Namun, musim hujan juga memberikan keuntungan dengan meningkatnya debit air sungai yang memudahkan pengangkutan batu bara.

Direktur PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), Dileep Srivastava, yakin bahwa fenomena La Nina tidak akan mengganggu target produksi batu bara BUMI sebesar 78-82 juta ton pada 2024.

PERTENGAHAN Agustus 2024, Alex Mahuse bersama keluarganya, marga Mahuse, di Dusun Senayu, Kampung Soa, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, ketiban pulung. Tiba-tiba saja perusahaan perkebunan tebu bernama PT Global Papua Abadi memberikan uang tunai senilai Rp 3,8 miliar untuk mereka. “Itu uang tali asih atas pembukaan lahan di tanah ulayat kami,” kata Alex, yang merupakan Ketua Marga Mahuse, ketika ditemui pada Rabu, 4 September 2024. Bergepok-gepok uang tersebut dibagikan untuk empat marga di Dusun Senayu, meliputi marga Mahuse besar, Mahuse kecil, Gebze, dan Ndiken. Marga yang dipimpin Alex mendapat Rp 800 juta dan marga lain masing-masing Rp 1 miliar. Pemberian uang tunai itu dilakukan saat tanah ulayat sedang dibabat, diiringi prosesi upacara adat dengan memotong enam babi.

Alex menyebutkan uang tali asih itu sebatas santunan, bukan uang untuk pembelian tanah ulayat mereka. Perusahaan disebut telah berjanji kepada masyarakat bahwa akan ada uang ganti rugi atas tanah dan kayu-kayu raksasa yang dibabat dari tanah ulayat. Proses yang sama juga sedang berlangsung di banyak kampung di Distrik Tanah Miring, Jagebob, dan distrik lain di Merauke. Distrik Tanah Miring termasuk bagian dari kluster 3 yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai pusat pembangunan proyek swasembada gula dan bioetanol seluas 1,11 juta hektare di Merauke. 

Proyek ini diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke. Jokowi menunjuk Menteri Investasi—kala itu dijabat Bahlil Lahadalia—sebagai ketuanya. Proyek tebu merupakan bagian dari program food estate seluas 2,29 juta hektare yang sedang dibangun pemerintah di Bumi Anim Ha. Selain tebu, di sana muncul program cetak sawah seluas 1,18 juta hektare yang sedang dibangun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Kementerian Pertanian. Dua megaproyek ini akan membentang di antara 19 distrik dari 22 distrik di Merauke. (Yetede)

PRESIDEN Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto menggeber proyek food estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Luasnya 2,29 juta hektare atau 70 kali luas Jakarta. Dibagi dalam lima kluster, pemerintah mengklaim proyek strategis nasional ini bakal mewujudkan swasembada beras pada 2027 serta memenuhi kebutuhan gula dan pabrik bioetanol setahun kemudian.

Untuk mewujudkan ambisinya, Jokowi meluncurkan program perkebunan tebu dan industri bioetanol seluas 1,11 juta hektare. Lewat Bahlil Lahadalia, ketika itu Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, pemerintah menggandeng sejumlah perusahaan untuk melaksanakan program ini.

Lokasi perkebunan tebu berada di Kluster 3, memanfaatkan sejumlah konsesi perusahaan yang akan terlibat dalam proyek ini. Salah satunya PT Global Papua Abadi. Perusahaan ini hanya satu di antara sepuluh perusahaan yang akan membangun kebun tebu. Mereka berkongsi berusaha mewujudkan mimpi Jokowi. (Yetede)