Iklim Memberikan Dampak Buruk bagi Masyarakat Miskin
Jakarta memiliki sejumlah masalah krusial terkait lingkungan yang mendesak untuk dibenahi. Mulai dari masalah air bersihhingga polusi udaramasih mengintai masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin. Untuk itulah pemimpin Jakarta di masa depan diminta mengevaluasi kebijakan iklim Jakarta. Hal itu termuat dalam riset bertajuk ”Keadilan Iklim untuk Jakarta Berketahanan” yang dirilis Greenpeace Indonesia, Selasa (24/9/2024), di Jakarta. Hasil penelitian dibahas dalam diskusi yang dihadiri Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait, pengamat tata kota Nirwono Joga, dan Asmania, warga Pulau Pari.
Jeanny mengatakan, Greenpeace merekam sejumlah masalah krusial lingkungan hidup, seperti wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, akses air bersih yang sulit, serta polusi udara memburuk. Akibatnya, kualitas hidup warga Jakarta semakin terpuruk. Dalam laporan penelitian setebal 56 halaman itu, Greenpeace Indonesia menyoroti situasi krisis iklim di Jakarta mulai dari proses pembuatan kebijakan sampai implementasinya.Bukan hanya soal lingkungan, laporan ini juga menyoroti keadilan di perkotaan (urban justice). ”Ancaman dan dampak krisis iklim menjadi permasalahan serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka yang hidup di kawasan pesisir, daerah padat penduduk, atau masyarakat dengan ekonomi menengah-bawah menanggung beban paling berat, dari risiko banjir yang lebih sering hingga akses minim terhadap air bersih dan ruang terbuk hijau,” kata Jeanny.
Hasil riset itu menunjukkan wilayah yang paling berat mengalami dampak krisis iklim di Jakarta justru wilayah yang ditinggali masyarakat miskin kota. Padahal, kata Jeanny, mereka paling sedikit menyumbangkan emisi gas rumah kaca, faktor utama penyebab krisis iklim. ”Hal ini membuktikan tanggung jawab krisis iklim tersebut ditanggung secara tidak adil oleh masyarat miskin di Jakarta sehingga menjadikan mereka kelompok paling rentan terhadap dampak krisis iklim,” tutur Jeanny. Di banyak tempat di Jakarta, kelompok rentan sering
kali tersingkir dari proses pe rumusan kebijakan. Kebutuhan mereka jarang diperhitungkan dalam kebijakan-kebijakan utama kota, termasuk di bidang infrastruktur, trans portasi, dan tata ruang. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023