Lingkungan Hidup
( 5781 )Produksi Minyak Indonesia Terus Mengalami Penurunan
FSPO Marlin Natuna: Penggerak Baru Industri Hulu Migas
Proyek pembangunan unit penyimpanan dan pembongkaran migas terapung (FPSO) Marlin Natuna, yang dikembangkan sejak 2022, telah berhasil diselesaikan. Proyek ini bertujuan untuk mendukung produksi minyak dari proyek Forel di Laut Natuna, Kepulauan Riau. FPSO Marlin Natuna, dengan kapasitas 250.000 barel, akan menampung minyak dari proyek tersebut, yang diharapkan mulai onstream pada akhir 2024 dengan produksi sekitar 10.000 barel per hari.
Deputi Eksploitasi SKK Migas, Wahju Wibowo, menyatakan bahwa proyek ini merupakan bagian penting dari Wilayah Kerja South Natuna Sea Block B, dengan total investasi mencapai US$236 juta (Rp3,5 triliun). Ia berharap proyek ini tidak hanya mendukung fasilitas produksi hulu migas tetapi juga menciptakan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Direktur Utama Medco E&P, Ronald Gunawan, menegaskan bahwa FPSO Marlin Natuna akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2024, dan proyek ini merupakan bukti kemampuan Medco dalam menangani proyek kompleks serta komitmennya terhadap industri migas Indonesia. Muhammad Darwin, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan Medco E&P, serta menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam kemudahan perizinan.
Penyebaran Info Bencana Melalui Teknologi 4G
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan memperluas penyebaran informasi peringatan bencana melalui jaringan seluler 3G dan 4G, yang sebelumnya hanya menggunakan SMS Blast di jaringan 2G. Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa persiapan untuk implementasi sistem ini sedang berlangsung dan diharapkan bisa dilaksanakan tahun depan. Saat ini, Kemenkominfo menunggu penandatanganan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Siskomnas PMPB) yang akan memungkinkan penggunaan Cell Broadcasting System (CBS) untuk penyebaran informasi bencana. Kemenkominfo juga bekerja sama dengan operator seluler dan menerima respons positif dari mereka terkait dukungan untuk sistem ini. Wayan juga menambahkan bahwa sistem peringatan dini (EWS) yang digunakan Indonesia merupakan bantuan aplikasi dari pemerintah Jepang, mengingat kesamaan kontur tanah antara kedua negara yang rawan bencana, khususnya gempa.
Peninjauan Ulang Skema Distribusi Subsidi Energi Pertalite & Solar
Opsi penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran untuk memberi ruang anggaran yang lebih longgar bagi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Salah satu opsi yang disoroti adalah pemberian subsidi energi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dianggap bisa menghemat hingga Rp200 triliun. Tim penasihat ekonomi Prabowo Subianto melihat subsidi energi yang saat ini berbasis komoditas rentan bocor dan kurang efisien.
Kementerian ESDM, melalui Agus Cahyono Adi, mengakui bahwa tujuan subsidi yang lebih tepat sasaran sejalan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini. Meski belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah saat ini dan tim Prabowo, Kementerian ESDM sedang mendalami skema yang tepat untuk menyalurkan subsidi agar lebih efektif.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa subsidi energi dalam APBN 2025 akan turun sebesar Rp1,1 triliun, dengan total anggaran subsidi energi sebesar Rp203,4 triliun. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga mencuatkan wacana penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan distribusi subsidi BBM, khususnya Pertalite, lebih tepat sasaran.
Skema Subsidi Energi Berubah, Subsidi BLT Diusulkan
Pemerintahan Prabowo Subianto berencana mengubah subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan ini diklaim akan menghemat anggaran Rp 150 triliun hingga Rp 200 triliun lantaran pemberian subsidi energi selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Wacana ini diungkapkan oleh Dewan Penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah. Pada pekan lalu, dia mengungkapkan, subsidi di era Prabowo akan langsung menyasar target melalui bantuan tunai, sehingga tidak lagi berfokus pada komoditas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan target pemerintahan saat ini dan pemerintahan berikutnya tetap sama, yakni menyalurkan subsidi energi tepat sasaran. Meski demikian, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan tim transisi pemerintahan Prabowo terkait hal tersebut. Wakil Ketua Komisi VII DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan, Kementerian ESDM dan Komisi VII tengah menyusun formula kebijakan subsidi energi. Hanya saja, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penerima subsidi, perlu disempurnakan. Rencananya, untuk subsidi elpiji tabung 3 kilogram (kg) akan ditransfer langsung ke rekening penerima sebesar Rp 100.000 per bulan.
Kemudian untuk bahan bakar minyak (BBM), subsidi akan diberikan kepada pengguna yang memiliki QR Code.
Vice President Corporate Communication
PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, pihaknya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) akan mengikuti kebijakan pemerintah.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, pemberian subsidi secara langsung akan lebih tepat. "Subsidi energi langsung supaya lebih clear dalam mekanisme APBN-nya," kata dia, kemarin.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai, rencana perubahan mekanisme penyaluran subsidi energi belum tentu tepat sasaran. Pasalnya, selama ini penyaluran BLT masih ada salah sasaran yang signifikan. Dengan persoalan data yang belum akurat, ditambah fenomena penurunan jumlah kelas menengah, dia khawatir rencana kebijkan ini justru semakin memukul daya beli kelas menengah.
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga mengingatkan pemerintah agar perubahan mekanisme penyaluran subsidi ke BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin serta
aspiring middle class..
Tantangan untuk Tanggap Bencana
Mimpi Sejahtera Lumbung Pangan di Pundak Pemuda
Tingkat Pengangguran April 2024, Menurut Dana Moneter Internasional, Sebesar 5,2 % dari Angkatan Kerja
Perekonomian Diharapkan Terdongkrak oleh Industri Halal
”Kami berharap bahwa kegiatan ini akan berdampak besar bagi pertumbuhan industri di Indonesia, khususnya industri halal, dan juga meningkatkan kesadaran dari masyarakat terhadap aspek-aspek produk halal industri,” kata Eko. Dari sisi domestik, sektor unggulan rantai nilai halal (halal value chain) pada triwulan I-2024 tumbuh 1,94 persen secara tahunan. Capaian tersebut ditopang oleh sektor makanan dan minuman halal serta mode yang mencatatkan pertumbuhan masing-masing 5,87 persen secara tahunan dan 3,81 persen secara tahunan. Eko menyebut, terdapat aneka produk halal buatan industri lokal yang telah mengantongi sertifikasi halal. Namun, produk-produk tersebut belum dikenal masyarakat luas sehingga perlu ada upaya untuk memperkenalkannya, salah satunya melalui pameran. (Yoga)
Perusahaan Tingkatkan Kapasitas PLTP untuk Energi Baru Terbarukan
Sejumlah perusahaan Indonesia sedang gencar mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejalan dengan upaya pemerintah dalam transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Target dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN adalah mencapai 60% bauran EBT pada 2025-2035.
Beberapa perusahaan besar berkomitmen dalam investasi panas bumi, termasuk Star Energy Geothermal, bagian dari Grup Barito melalui PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), yang berencana meningkatkan kapasitas dari 886 MW menjadi 988,6 MW. PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) juga sedang mengejar izin panas bumi untuk proyek di Toka Tindung dengan kapasitas 40 MW.
Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), bersama dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd., telah memulai eksplorasi panas bumi di wilayah Way Ratai, Lampung, dengan komitmen investasi sekitar Rp437,22 miliar. Menurut Direktur Utama PGEO Julfi Hadi, perusahaan ini berkomitmen mengejar target kapasitas 1 GW dalam dua tahun ke depan melalui berbagai proyek panas bumi, termasuk PLTP Lumut Balai Unit 2.
Sementara itu, PT Dian Swastika Sentosa Tbk. (DSSA), bagian dari Grup Sinar Mas, menyiapkan investasi sebesar US$400 juta untuk pengembangan dua blok panas bumi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. CEO Barito Renewables Hendra Tan menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pembangkit panas bumi guna memastikan masa depan energi bersih di Indonesia.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









