Sektor energi Indonesia, khususnya minyak dan gas bumi (migas), mengalami tantangan besar dengan terus merosotnya lifting migas sejak 2014. Target produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030 kini semakin sulit dicapai, seiring dengan lifting minyak yang per 10 Agustus 2024 hanya mencapai 578.067 barel per hari, jauh dari target 635.000 barel. Di sisi lain, lifting gas bumi justru melampaui target, mencapai 7.178 MMscfd dari target 5.785 MMscfd.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang dipimpin oleh Dwi Soetjipto, berupaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengatasi hambatan produksi. Langkah-langkah yang diambil termasuk peningkatan pengawasan terhadap program KKKS serta percepatan tambahan produksi dari proyek seperti Husky-CNOOC Madura Ltd dan Pertamina EP Cepu.

Meskipun menghadapi tantangan besar, prospek sektor hulu migas tetap cerah. Pemerintah terus menjaga iklim investasi yang kondusif, dengan antusiasme investor tetap tinggi. Kerja keras pemerintah dan KKKS menjadi kunci penting dalam mencapai target lifting migas nasional, meskipun ada kemungkinan pencapaian tersebut akan mundur dari target awal tahun 2030.

Pemerintah Indonesia berencana mempercepat proses perizinan pengembangan panas bumi (geotermal) yang saat ini memakan waktu hingga 6 tahun, guna meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan ini. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya mempercepat izin agar potensi 24.000 MW geotermal dapat dimanfaatkan lebih optimal. Meski Indonesia memiliki 40% cadangan geotermal dunia, hanya sekitar 11% yang telah dimanfaatkan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa pemerintah akan memangkas syarat dan waktu perizinan untuk mendorong percepatan investasi. Namun, ada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan jaringan listrik dan besarnya modal investasi yang diperlukan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Riza Pasikki, mengungkapkan bahwa tingginya risiko eksplorasi dan biaya modal membuat pengembangan geotermal tidak secepat energi baru terbarukan (EBT) lainnya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, juga menyoroti bahwa pengembangan geotermal membutuhkan investasi yang lebih mahal dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Ia menyarankan pemerintah Indonesia meniru kebijakan progresif dari Filipina, yang berhasil menarik investor dengan pengurangan pajak dan subsidi bagi sektor geotermal.

Virgin Australia Airlines menjadi maskapai internasional pertama yang menggunakan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF) yang dikembangkan oleh PT Pertamina (Persero). Menurut Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, SAF merupakan solusi jangka menengah yang efektif untuk mengurangi emisi karbon tanpa mengubah pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet. SAF Pertamina terdiri dari campuran 38,43% minyak jelantah dan 61,57% avtur berbasis fosil.

General Manager Sustainability Virgin Australia, Fiona Walmsley, menekankan pentingnya kerja sama ini dalam mencapai target net zero emission antara Indonesia dan Australia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mewujudkan masa depan aviasi yang lebih bersih dan berkelanjutan. SAF perdana disalurkan ke pesawat Boeing 737 Virgin Australia yang melayani rute dari Denpasar ke beberapa kota di Australia.

Impor sejumlah bahan pangan menanjak menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden TerpilihPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kenaikan impor terutama pada bahan pangan yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang akan bergulir mulai tahun depan. Pertama, impor susu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor susu pada Agustus tahun ini meningkat 21,19% month to month (mtm). Pun secara tahunan, nilai impor susu tumbuh 21,12% year on year (yoy). Walaupun, "(Nilai impor susu) secara kumulatif (Januari-Agustus) turun 10,27% yoy," papar Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Selasa (17/9). Kedua , impor hewan hidup berupa sapi atau lembu yang nilainya tumbuh 44,09% yoy, meski turun 22,09% mtm. Nilai impor sapi pada bulan lalu mencapai US$ 44,75 juta. Pun dengan volumenya, yang naik 54,47% yoy pada Agustus 2024, meski turun 17,71% mtm. 

Volume impor sapi pada Agustus mencapai 12.111 ton. Ketiga, telur unggas. Indonesia ternyata masih mengimpor telur unggas dengan nilai US$ 1,24 juta di bulan lalu. Angka ini tumbuh 23,68% yoy dan naik 32,80% mtm. Keempat, impor ikan. Meski Indonesia negara maritim, faktanya nilai impor ikan RI cukup besar, yakni US$ 19,24 juta di Agustus 2024. Secara tahunan, impor komoditas ini turun 18,07% yoy, tetapi meningkat 23,07% mtm. Di sisi lain, nilai ekspor RI sebesar US$ 23,56 miliar, masing-masing naik 7,13% yoy dan 5,97% mtm. Kinerja ekspor terutama didorong harga batubara dan minyak sawit mentah alias crude palm oil /CPO. Oleh sebab itu, nilai impor yang lebih rendah dibanding ekspor membuat neraca perdagangan Indonesia kembali surplus jumbo, yakni US$ 2,9 miliar. Alhasil, neraca perdagangan mencetak surplus 52 bulan berturut-turut. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede dan Chief Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan nilai impor bisa menguat sejalan dengan permintaan yang tetap tinggi. Meski begitu, Banjaran melihat surplus neraca perdagangan masih berlanjut ke depan, yang didorong kenaikan ekspor karena pemulihan ekonomi global.

PEMERINTAH mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk program makan siang dan susu gratis. Program ini menjadi andalan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024. Sayangnya, kendati anggaran sudah diketok, belum ada kejelasan hingga saat ini seputar detail program pemberian susu. Terakhir, program susu gratis membutuhkan impor 2,15 juta ekor sapi perah. Konsumsi susu memang baik untuk nutrisi masyarakat Indonesia. Pengembangan peternakan sapi perah pun berpeluang meningkatkan perekonomian peternak. Namun impor 2,15 juta ekor sapi jelas bukan angka yang sedikit. Selain berisiko menyedot anggaran, program susu yang tidak dilaksanakan secara hati-hati justru bisa menciptakan mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya.

Sapi perah di peternakan jelas membutuhkan pakan untuk tetap hidup dan memproduksi susu. Di Indonesia, peternak acap memberi pakan rumput serta limbah pertanian, seperti jerami padi dan sisa panen sayuran, untuk sapi perah mereka. Ada juga pakan jadi hasil produksi industri pakan. Produk ini berasal dari campuran jagung, bungkil kedelai, dedak, dan limbah pengolahan pangan, misalnya ampas tahu, ampas singkong, serta ampas kecap. Sejumlah siswa mendapatkan susu sapi murni gratis dalam acara uji coba gerakan minum susu di SD Negeri 1 Sudagaran, Banyumas, Jawa Tengah, 5 Agustus 2024. ANTARA/Idhad Zakaria Sayangnya, sistem pencernaan sapi tidak menyerap nutrisi pakan ini secara sempurna. Sisa-sisa pakan yang tak tecerna kemudian dimakan oleh mikroba dalam perut sapi sehingga menghasilkan metana. Gas tersebut keluar saat sapi beserdawa ataupun keluar melalui kotorannya. Metana adalah gas rumah kaca yang paling berbahaya karena paling efektif memerangkap panas dibanding karbon dioksida (CO2). Walhasil, jika emisi metana makin banyak, suhu bumi bisa memanas lebih cepat. (Yetede)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memberikan lampu hijau untuk pemanfaatan waduk dan bendungan sebagai tempat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Hendra Iswahyudi, Direktur Konservasi Energi di Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa keputusan ini dapat mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) hingga 14,7 gigawatt (GW). Menteri PUPR juga menyetujui peningkatan cakupan pemanfaatan waduk dari 5% menjadi 25%, membuka peluang besar untuk pengembangan PLTS terapung di 257 waduk di seluruh Indonesia, dengan potensi total mencapai 89,37 GW. Langkah ini diharapkan membantu percepatan transisi energi terbarukan di Tanah Air.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Sebagai produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia, transisi energi dari batu bara ke energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia akan sulit diwujudkan secara cepat. Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara untuk pasokan listrik, di mana 62% energi listrik dihasilkan dari batu bara. Menurut Tiza Mafira, Direktur Climate Policy Initiatives, regulasi yang mendukung dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam sektor energi terbarukan sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Beberapa negara lain di Asia, seperti Singapura dan Selandia Baru, sudah berada di jalur yang lebih baik, dengan bauran energi batu bara yang sangat rendah (1% dan 7%). Namun, Indonesia dan China menargetkan nol emisi pada 2060, sementara India baru pada 2070. Menurut Kishore Mahbubani, masalah geopolitik juga menghambat kerjasama global dalam mengatasi perubahan iklim, meskipun dunia menghadapi tantangan bersama. Sementara itu, Ravi Menon, Duta Iklim Singapura, menegaskan bahwa negara-negara Asia tidak perlu memilih antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi, namun harus merumuskan jalur transisi yang tepat tanpa mengorbankan tujuan jangka panjang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menggodok kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Biosolar. Jika tidak ada halangan, aturan ini akan dirilis pada 1 Oktober 2024. Artinya mulai awal Oktober nanti, tidak semua masyarakat bisa membeli Pertallite maupun Biosolar. Kelak, hanya konsumen yang berhak saja yang dapat menggunakan BBM subsidi tersebut. Pembatasan BBM subsidi tersebut berpeluang mengerek inflasi lebih tinggi lagi. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memprediksi inflasi bisa berada di kisaran 2,5% hingga 3,5% secara tahunan atau year-on-year (yoy) apabila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan. Yusuf bilang, dampak yang dirasakan terhadap inflasi hampir mirip jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. "Permintaan produk BBM akan relatif tetap sama, asumsinya produk tersebut relatif terbatas pada harga yang dinikmati sebelumnya," tutur Yusuf kepada KONTAN, Senin (16/9). 

Yusuf mencatat, kontribusi BBM terhadap pembentukan inflasi secara umum berada di 1%-2% terhadap total komoditas yang dihitung dari pembentukan inflasi secara keseluruhan. Angka ini relatif besar, terutama dibandingkan dengan beberapa sub komoditas lain. Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto menilai, pembatasan BBM subsidi menjadi dilema. Sejatinya kebijakan ini baik untuk kesehatan fiskal dan memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Masyarakat mampu juga perlu didorong memakai BBM beroktan tinggi, sehingga lingkungan lebih terjaga. Eko menilai, apabila pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan, maka kondisi daya beli masyarakat yang sedang menurun akan semakin tergerus.