Sejumlah perusahaan Indonesia sedang gencar mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejalan dengan upaya pemerintah dalam transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Target dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN adalah mencapai 60% bauran EBT pada 2025-2035.

Beberapa perusahaan besar berkomitmen dalam investasi panas bumi, termasuk Star Energy Geothermal, bagian dari Grup Barito melalui PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), yang berencana meningkatkan kapasitas dari 886 MW menjadi 988,6 MW. PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) juga sedang mengejar izin panas bumi untuk proyek di Toka Tindung dengan kapasitas 40 MW.

Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), bersama dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd., telah memulai eksplorasi panas bumi di wilayah Way Ratai, Lampung, dengan komitmen investasi sekitar Rp437,22 miliar. Menurut Direktur Utama PGEO Julfi Hadi, perusahaan ini berkomitmen mengejar target kapasitas 1 GW dalam dua tahun ke depan melalui berbagai proyek panas bumi, termasuk PLTP Lumut Balai Unit 2.

Sementara itu, PT Dian Swastika Sentosa Tbk. (DSSA), bagian dari Grup Sinar Mas, menyiapkan investasi sebesar US$400 juta untuk pengembangan dua blok panas bumi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. CEO Barito Renewables Hendra Tan menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pembangkit panas bumi guna memastikan masa depan energi bersih di Indonesia.

Keterbuangan pangan, yang terdiri dari food loss dan food waste, merupakan masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia. Menurut data dari Badan Pangan Nasional, kerugian ekonomi akibat kedua bentuk keterbuangan pangan ini mencapai antara Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun, setara dengan 4%-5% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Petinggi Bapanas menekankan bahwa jika masalah ini dapat diatasi, Indonesia berpotensi tidak perlu melakukan impor pangan.

Food loss biasanya terjadi pada tahap awal rantai pasokan, disebabkan oleh masalah teknis dan infrastruktur yang tidak memadai, sedangkan food waste lebih berkaitan dengan perilaku manusia di tingkat konsumen, seperti pembelian berlebih dan penyimpanan yang salah. Data menunjukkan bahwa sisa makanan menyumbang 40,91% dari total sampah, melebihi sampah plastik yang hanya 19,18%.

Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan susut pangan sebesar 3% per tahun dan sisa pangan 3%-5% per tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, meskipun angka tersebut masih terbilang kecil. Oleh karena itu, dorongan untuk memperhatikan dan menangani masalah ini menjadi sangat penting. Diperlukan regulasi yang lebih ketat, peningkatan infrastruktur, serta edukasi bagi produsen dan konsumen untuk meminimalisir kerugian.

Dalam konteks ini, penekanan pada perbaikan komprehensif untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan menjadi kunci.

Tantangan dalam peningkatan investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia sangat beragam, dipengaruhi oleh faktor global dan regulasi yang belum memadai. Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Migas yang terhambat sejak 2008, karena payung hukum yang jelas diperlukan untuk meningkatkan iklim investasi. Sora Lokita, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk menyelesaikan 11 isu utama di sektor hulu migas, termasuk percepatan perizinan dan dukungan infrastruktur. Ariana Soemanto, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, menyatakan optimisme dalam menarik investor dengan menerapkan kebijakan baru dan memberikan insentif yang menarik. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat memperbaiki ketahanan energi nasional dan menurunkan ketergantungan terhadap impor migas, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia.

Perkembangan industri batu bara di Indonesia pada September 2024, yang dihadapkan pada kenaikan harga batu bara acuan (HBA) dan tantangan operasional akibat cuaca hujan yang dipicu oleh fenomena La Nina. Kementerian ESDM menetapkan HBA pada September 2024 sebesar US$125,15 per ton, sedangkan harga batu bara Newcastle di pasar global mencapai US$139,75 per ton. Kenaikan harga ini membawa dampak positif bagi emiten-emiten batu bara, seperti PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS).

Corporate Secretary Bukit Asam, Niko Chandra, menyatakan bahwa perusahaan optimistis dapat menjaga kinerja positif hingga akhir tahun, meskipun menghadapi curah hujan tinggi. PTBA telah menyiapkan strategi untuk mengatasi fenomena La Nina dengan perencanaan penambangan yang cermat dan stok batu bara yang cukup.

Corporate Secretary Golden Energy Mines, Sudin, menuturkan bahwa kenaikan HBA berdampak positif bagi kinerja GEMS, dengan harapan harga batu bara tetap stabil hingga akhir tahun. GEMS menargetkan produksi 50 juta ton batu bara pada 2024, naik dari 40 juta ton pada 2023.

Selain itu, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) juga telah menyiapkan strategi untuk menghadapi cuaca basah, dengan fokus menjaga margin yang sehat dan kontinuitas pasokan. Target volume penjualan ADRO pada 2024 adalah 65-67 juta ton.

Sara K. Loebis, Corporate Secretary PT United Tractors Tbk. (UNTR), menyatakan bahwa perusahaan memaksimalkan produksi selama musim kering untuk mengantisipasi musim hujan. Namun, musim hujan juga memberikan keuntungan dengan meningkatnya debit air sungai yang memudahkan pengangkutan batu bara.

Direktur PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), Dileep Srivastava, yakin bahwa fenomena La Nina tidak akan mengganggu target produksi batu bara BUMI sebesar 78-82 juta ton pada 2024.