Kucuran stimulus Pemerintah China untuk mendongkrak ekonomi negaranya berpotensi menggerakkan pasar dan harga komoditas tambang mineral-logam. Ini sekaligus jadi sentimen positif bagi emiten pertambangan nikel di Tanah Air untuk memoles kinerja. Sejumlah emiten nikel sudah berancang-ancang untuk mengoptimalkan peluang efek stimulus ekonomi China. Contoh PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA). Dua emiten nikel ini melihat stimulus China sebagai katalis tambahan yang bisa mengerek prospek kinerja di sisa tahun ini. Apalagi, berkaca pada kinerja keuangan semester I-2024, performa Grup Merdeka ikut terdongkrak kontribusi yang lebih besar dari MBMA. Sejalan dengan peningkatan produksi di tambang nikel maupun pada hilirisasi, yakni rotary kiln electric furnace (RKEF) dan nikel matte. Head of Corporate Communications MDKA, Tom Malik optimistis, prospek kinerja emiten ini di semester II-2024 akan membaik. "Target produksi MDKA dan MBMA masih on the track. Ditambah dengan outlook harga mineral dan logam yang optimis merespons stimulus ekonomi China," kata Tom Malik kepada KONTAN, Selasa (1/10). Analis Yuanta Sekuritas, Alditya Galih Ramadhan mengamati, performa emiten nikel masih cenderung melemah. Kondisi ini lantaran permintaan stainless steel. Kucuran stimulus ekonomi China diharapkan mendongkrak outlook permintaan stainless steel dan bahan material lain yang berkaitan dengan properti. 

Founder Stocknow.id Hendra Wardana melihat, pasar berharap efek stimulus di China bisa mendongkrak permintaan nikel global. Ini akan kembali mendongkrak harga nikel, yang bakal jadi faktor kunci bagi profitabilitas emiten di sektor ini. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer mencermati, dalam beberapa hari ini sejumlah saham emiten nikel terpapar sentimen positif dari stimulus ekonomi China. Apalagi, dalam beberapa pekan terakhir, harga nikel global sudah menanjak. Analis BCA Sekuritas, Achmad Yaki sepakat, stimulus ekonomi di China akan berimbas positif pada saham sektor komoditas. Hanya saja, Yaki mengingatkan defisit pasokan di China belum cukup mengerek harga komoditas Pelaku pasar juga perlu mencermati potensi kelebihan pasokan di dalam negeri. Ini setelah pemerintah menyetujui sebagian besar kuota produksi pertambangan. Dus, investor perlu selektif memilah saham nikel.

Inggris, tempat kelahiran Revolusi Industri, menutup pembangkit listrik bertenaga batubara terakhir miliknya. Penutupan itu simbolik dan sarat makna. Ratcliffe-on-Soar, nama pembangkit listrik batubara terakhir di Inggris, didirikan tahun 1967 dan ditutup pada Senin (30/9/2024) tengah malam waktu setempat, atau telah beroperasi tanpa henti selama lebih dari satu abad. Hal yang menjadikannya simbolik, penutupan pembangkit listrik yang berada di wilayah Nottinghamshire itu tak hanya menandai berakhirnya masa bakti Ratcliffe-on-Soar, tetapi juga mengakhiri periode 142 tahun listrik batubara di Inggris. Pembangkit listrik bertenaga batubara Inggris dibangun pertama kali di Holborn Viaduct, London, 1882. Pemanfaatan batubara mempercepat kemunculan Inggris sebagai kekuatan industri serta ”penguasa” dunia pada masa itu. Sejak pembangkit listrik batubara mulai beroperasi di Inggris tahun 1882 hingga Ratcliffe-on-Soar ditutup, Inggris telah membakar 4,6 miliar ton batubara dan mengeluarkan 10,4 miliar ton karbon dioksida.

Dalam hitungan yang dilakukan analis di Carbon Brief, jumlah ini lebih banyak dari yang dihasilkan sebagian besar negara dari semua sumber bahan bakar fosil (The Guardian, 30/9/2024). Penutupan Ratcliffe-on-Soar merupakan bagian dari upaya dunia mengurangi emisi gas rumah kaca yang meliputi karbon dioksida. Dunia harus melakukannya karena pemanasan global dipicu panas matahari yang terjebak di atmosfer akibat peningkatan kandungan gas rumah kaca. Peningkatan suhu rata-rata Bumi selama beberapa waktu terakhir menunjukkan pemanasan global nyata. Pemanasan ini memicu perubahan iklim: negara-negara berhawa sejuk memanas, sementara suhu udara di wilayah khatulistiwa terus bertambah. Pertanian pun terganggu dan manusia kian kesulitan bekerja di luar ruangan. Krisis besar ekonomi dan politik berada di depan mata. Penutupan Ratcliffe-on-Soar mengingatkan bahwa era energi hijau menjadi keniscayaan. Namun, jalan menuju penerapan 100 persen energi hijau tentu tidak sama di antara negara-negara. 

Selain itu, dibutuhkan proses transisi energi yang rumit. Prosesnya memerlukan kerja sama pendanaan global yang antara lain dipakai untuk membiayai penutupan pembangkit batubara di banyak negara. Muncul pula tantangan baru dalam transisi energi hijau. Teknologi ini dikuasai segelintir negara. Penerapannya juga membutuhkan mineral-mineral dengan lokasi penambangan dan pengolahan tak merata di dunia. Akhirnya, teknologi hijau telah menjadi isu geopolitik baru. Akan tetapi, penutupan Ratcliffe-on-Soar mempertegas bahwa peralihan menuju energi hijau sangat mungkin dilakukan. Inggris, negara tempat pertama kali mesin berbahan bakar batubara dipakai untuk industrialisasi, akhirnya menyudahi penggunaan jenis bahan bakar fosil dengan tingkat pencemaran sangat tinggi tersebut. (Yoga)

BPS mencatat penurunan harga BBM turut berperan terhadap deflasi pada September 2024. Bulan lalu, bensin dan solar mengalami deflasi secara bulanan (month to month/mtm) masing-masing sebesar 0,72% dan 0,74%. "Penurunan harga bensin menjadi penyumbang deflasi sebesar 0,04%. Tingkat deflasi bensin pada September 2024 merupakan yang terdalam sejak Desember 2023," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa (1/10/2024). Pada Agustus 2024, terjadi kenaikan harga BM jenis pertamax turbo, Pertamina Green 9%, Pertamina Dex dan Dexlite. Secara keseluruhan, pada September 2024, deflasi bulanan mencapai 0,12%, melanjutkan tren selama 4 bulan beruntun. Indeks harga konsumen turun dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September menjadi 105,93 pada September. Sementara itu inflasi tahun ke tahun (year on year/yoy) mencapai 1,84%, inflasi tahun kalender sebesar 0,74%. Amalia membeberkan, deflasi yang dialami Indonesia selama lima bulan beruntun pada 2024 bukalah kali pertama. Menurut catatan BPS, deflasi pernah tercatat selama tujuh bulan berturut-turut pada tahun 1999. "Ini akibat dari penurunan dari harga beberapa barang setelah diterpa inflasi yang tinggi," ujar Amalia. (Yetede)

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pengendali harga acuan komoditas mineral logam di pasar global, terutama nikel dan timah, berkat posisinya yang strategis dalam rantai pasok dunia. Hendi Prio Santoso, Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), menekankan bahwa Indonesia diproyeksikan akan menguasai 65-75% rantai pasok nikel global dalam lima tahun ke depan. Hal ini menjadikan Indonesia berpotensi menjadi penentu harga nikel dunia.

Selain nikel, Hendi juga menyoroti bahwa Indonesia, sebagai produsen dan pemilik cadangan timah terbesar kedua di dunia, memiliki peluang besar untuk mengatur harga acuan timah. Tren transisi energi menuju elektrifikasi akan meningkatkan permintaan timah hingga 3-4 kali lipat, sehingga memperkuat posisi Indonesia di pasar global. MIND ID berencana untuk melakukan hilirisasi timah lebih lanjut dengan mengolahnya menjadi produk seperti tin powder, tin chemical, dan tin solder untuk memaksimalkan nilai tambah dari komoditas tersebut.

Ekspor kelapa nasional ditargetkan US$ 5,23 miliar pada 2045, atau meningkat 235.26% dibandingkan realisasi 2023 yang hanya US$ 1,56 miliar. Guna mencapai target itu, Indonesia harus  menggenjot hilirisasi dengan fokus pada produk-produk turunan kelapa yang bernilai tambah tinggi, seperti karbon aktif, nanoselulosa, dan biovtur. Sebagai pedoman, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan bersinergi meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Dokumen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional (PPN/Bappenas) menyebutkan, produktivitas kelapa nasional stagnan 1,1 ton per hektare (ha), lalu 98.95% perkebunan berupa kebun rakyat tradisional tanpa  pengorganisasian dan regenerasi, serta 378.191 ha tanaman tidak menghasilkan/tua/rusak/dengan kemampuan replanting (peremajaan) 6.000-10.000 ha per tahun. Di sisi lain, sebanyak 756,98 juta kelapa bulat masih diekspor dengan pajak 0%, lalu 52,34% pemanfaatan dalam bentuk kopra guna diolah menjadi minyak, kemudian 3,68 juta ton air kelapa  di tanam diperkebunan rakyat dengan pola budi daya tradisonal sehingga produktivitasnya rendah. (Yetede)

Produk minyak Indonesia terus mengalami penurunan, sehingga upaya peningkatan produk minyak nasional menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia meminta ExxonMobil Cepu Ltd untuk meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 150 ribu barel minyak per hari (BOPD) pada tahun 2026. "Saat ini, tingkat produksi minyak nasional sekitar 577 ribu BOPD. Dari jumlah tersebut, Blok Cepu masih memberikan kontribusi sekitar 144 ribu BOPD, menjadikannya salah satu yang terbesar secara nasional," ujar Bahlil. Bahlil menekankan pentingnya upaya peningkatan  produksi untuk menekan defisit minyak yang saat ini terjadi. Ia meminta Presiden Direktur ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) Carole Gall yang hadir dalam pertemuan tersebut, untuk menaikkan target produksi dari 125 ribu BOPD pada tahun 2023 menjadi 150 BOPD. (Yetede)

Proyek pembangunan unit penyimpanan dan pembongkaran migas terapung (FPSO) Marlin Natuna, yang dikembangkan sejak 2022, telah berhasil diselesaikan. Proyek ini bertujuan untuk mendukung produksi minyak dari proyek Forel di Laut Natuna, Kepulauan Riau. FPSO Marlin Natuna, dengan kapasitas 250.000 barel, akan menampung minyak dari proyek tersebut, yang diharapkan mulai onstream pada akhir 2024 dengan produksi sekitar 10.000 barel per hari.

Deputi Eksploitasi SKK Migas, Wahju Wibowo, menyatakan bahwa proyek ini merupakan bagian penting dari Wilayah Kerja South Natuna Sea Block B, dengan total investasi mencapai US$236 juta (Rp3,5 triliun). Ia berharap proyek ini tidak hanya mendukung fasilitas produksi hulu migas tetapi juga menciptakan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Direktur Utama Medco E&P, Ronald Gunawan, menegaskan bahwa FPSO Marlin Natuna akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2024, dan proyek ini merupakan bukti kemampuan Medco dalam menangani proyek kompleks serta komitmennya terhadap industri migas Indonesia. Muhammad Darwin, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan Medco E&P, serta menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam kemudahan perizinan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan memperluas penyebaran informasi peringatan bencana melalui jaringan seluler 3G dan 4G, yang sebelumnya hanya menggunakan SMS Blast di jaringan 2G. Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa persiapan untuk implementasi sistem ini sedang berlangsung dan diharapkan bisa dilaksanakan tahun depan. Saat ini, Kemenkominfo menunggu penandatanganan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Siskomnas PMPB) yang akan memungkinkan penggunaan Cell Broadcasting System (CBS) untuk penyebaran informasi bencana. Kemenkominfo juga bekerja sama dengan operator seluler dan menerima respons positif dari mereka terkait dukungan untuk sistem ini. Wayan juga menambahkan bahwa sistem peringatan dini (EWS) yang digunakan Indonesia merupakan bantuan aplikasi dari pemerintah Jepang, mengingat kesamaan kontur tanah antara kedua negara yang rawan bencana, khususnya gempa.

Opsi penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran untuk memberi ruang anggaran yang lebih longgar bagi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Salah satu opsi yang disoroti adalah pemberian subsidi energi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dianggap bisa menghemat hingga Rp200 triliun. Tim penasihat ekonomi Prabowo Subianto melihat subsidi energi yang saat ini berbasis komoditas rentan bocor dan kurang efisien.

Kementerian ESDM, melalui Agus Cahyono Adi, mengakui bahwa tujuan subsidi yang lebih tepat sasaran sejalan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini. Meski belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah saat ini dan tim Prabowo, Kementerian ESDM sedang mendalami skema yang tepat untuk menyalurkan subsidi agar lebih efektif.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa subsidi energi dalam APBN 2025 akan turun sebesar Rp1,1 triliun, dengan total anggaran subsidi energi sebesar Rp203,4 triliun. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga mencuatkan wacana penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan distribusi subsidi BBM, khususnya Pertalite, lebih tepat sasaran.

Pemerintahan Prabowo Subianto berencana mengubah subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan ini diklaim akan menghemat anggaran Rp 150 triliun hingga Rp 200 triliun lantaran pemberian subsidi energi selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Wacana ini diungkapkan oleh Dewan Penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah. Pada pekan lalu, dia mengungkapkan, subsidi di era Prabowo akan langsung menyasar target melalui bantuan tunai, sehingga tidak lagi berfokus pada komoditas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan target pemerintahan saat ini dan pemerintahan berikutnya tetap sama, yakni menyalurkan subsidi energi tepat sasaran. Meski demikian, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan tim transisi pemerintahan Prabowo terkait hal tersebut. Wakil Ketua Komisi VII DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan, Kementerian ESDM dan Komisi VII tengah menyusun formula kebijakan subsidi energi. Hanya saja, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penerima subsidi, perlu disempurnakan. Rencananya, untuk subsidi elpiji tabung 3 kilogram (kg) akan ditransfer langsung ke rekening penerima sebesar Rp 100.000 per bulan. 

Kemudian untuk bahan bakar minyak (BBM), subsidi akan diberikan kepada pengguna yang memiliki QR Code. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, pihaknya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) akan mengikuti kebijakan pemerintah. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, pemberian subsidi secara langsung akan lebih tepat. "Subsidi energi langsung supaya lebih clear dalam mekanisme APBN-nya," kata dia, kemarin. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai, rencana perubahan mekanisme penyaluran subsidi energi belum tentu tepat sasaran. Pasalnya, selama ini penyaluran BLT masih ada salah sasaran yang signifikan. Dengan persoalan data yang belum akurat, ditambah fenomena penurunan jumlah kelas menengah, dia khawatir rencana kebijkan ini justru semakin memukul daya beli kelas menengah. Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga mengingatkan pemerintah agar perubahan mekanisme penyaluran subsidi ke BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin serta aspiring middle class..