Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Lumbung Pangan Nasional

16 Oct 2024

Orang yang paling memahami seluk-beluk pertanian adalah petani itu sendiri. Double combo. Mereka sudah terjepit dampak perubahan iklim, ditambah tersisihkan oleh proyek food estate. Proyek lumbung pangan nasional (food estate) terus menjadi sorotan publik. Lumbung pangan sudah terbukti gagal dari masa ke masa,tetapi pemerintah terus coba melanjutkannya. Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya lumbung pangan, antara lain kurangnya perencanaan dan riset, hanya menguntungkan kroni, tak melibatkan masyarakat, dan yang terpenting menihilkan peran penting pelaku utama: petani. Tak heran, Hari Tani Nasional yang dirayakan setiap 24 September menjadi angin lalu di tengah silang pendapat lumbung pangan. Di akhir masa jabatannya, Presiden JokoWidodo (Jokowi) mengatakan, pemerintahan yang akan datang hendak fokus meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Pernyataan itu sudah jelas menjadi dasar bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek lumbung pangan nasional. Sebagai ancang-ancang, Jokowi menugasi Kementerian Pertahanan menjadi leading sector dalam memperkuat cadangan pangan nasional melalui program food estate pada 9 Juli 2020. Jadilah food estate sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek food estate tersebut digarap di sejumlah provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Selatan. Hampir empat tahun berjalan, proyek food estate di Kalimantan, Sumatera Utara, dan NTT dianggap gagal. Megaproyek pun diarahkan ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ada dua proyek lumbung pangan yang digarap di Merauke. Keduanya adalah cetak sawah yang diampu oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan perkebunan tebu terpadu yan diawasi langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Kedua megaproyek lumbung pangan itu digarap di atas lahan seluas 2,29 juta hektar. Dari jumlah itu, seluas 1,11 juta hektar lahan dimanfaatkan untuk membuka perkebunantebu terpadu, mulai dari kebun tebu, pabrik gula, hingga pabrik bioetanol. Sementara 1,18 juta hektar lahan lainnya digunakan untuk cetak sawah padi. Pemerintah mengklaim bahwa food estate akan mewujudkan swasembada beras pada 2027 serta memenuhi kebutuhan gula dan pabrik bioetanol setahun kemudian. Pelajaran dari kegagalan MIFEE Merauke sebenarnya pernah menjadi wilayah lumbung pangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dilaksanakan pada periode 2006-2011. Merauke digadang-gadang sebagai perkebunan komersial yang luas dan menjadi bagian dari visi Presiden Yudhoyono untuk feed Indonesia, feed the world. Sejalannya waktu, program MIFEE tidak berjalan dengan baik sehingga dihentikan. MIFEE gagal karena proyek ini dilaksanakan tanpa memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat asli Papua, yang telah tinggal selama berabad-abad di sana. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Pemerintah Mendorong Investasi Energi Bersih dan Orientasi Ekspor

16 Oct 2024

Pemerintah akan berfokus pada investasi di sektor-sektor seperti energi bersih dan yang berorientasi ekspor untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Namun, selain mengejar target pertumbuhan, investasi tersebut juga harus memperhatikan sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti manufaktur Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan, di masa mendatang, tren pasar cenderung akan mengarah ke sektor energi bersih. Beberapa perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia, seperti perusahaan di bidang mobil listrik, meminta akses energi bersih atau energi terbarukan. ”Mereka (investor) request-nya, inginnya, karena mereka membuat mobil listrik, harapannya tenaga atau energi yang mereka dapat juga adalah dari energi bersih dari energi terbarukan. Itu juga yang mereka harapkan, dan itu yang akan kita dorong,” katanya dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan III-2024 di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Rosan menambahkan, penanaman investasi pada 2025 memang ditargetkan lebih tinggi dibanding tahun 2024 sekitar Rp 1.400 triliun. Sejalan dengan permintaan pasar mendatang, target tersebut dapat tercapai apabila turut dilakukan akselerasi penyediaan tenaga kerja berbasis energi hijau agar dapat menarik investasi masuk. Merujuk Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), investasi diharapkan dapat meningkat menjadi Rp 1.868-Rp 1.906 triliun ”Jadi, temanya adalah bagaimana kita mengarahkan investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah yang energi bersih dan juga berorientasi ekspor.

Mengapa? Sebab, apabila kita ingin mencapai pertumbuhan di atas 5 persen, kuncinya salah satunya adalah di investasi dan ekspor karena dua ruang itu yang masih mempunyai ruang untuk bertumbuh dengan tinggi,” ujar Rosan. Hal itu mengingat investasi menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan porsi 25-26 persen setelah konsumsi domestik yang mencapai lebih dari 50 persen. Sementara itu, belanja pemerintah berkontribusi 8-9 persen disusul dengan kinerja ekspor yang belum begitu signifikan. Oleh karena itu, kata Rosan, pertumbuhan yang bisa didorong adalah dari investasi. Manufaktur Dihubungi terpisah, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, berpendapat target penanaman investasi yang ditetapkan pada 2025 sangat optimistis. Kendati target tersebut ada kaitannya dengan upaya mengejar per tumbuhan ekonomi 8 persen, akan memberatkan bagi pemerintahan baru ke depan. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Jalan ke Lima Desa yang Terdampak Banjir Bandang Mulai di Buka

15 Oct 2024

Jalan ke lima desa yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sudah bisa dilalui kembali. Sementara itu, satu orang masih hilang dan diduga tertimbunmaterial longsor. Banjir bandang dan tanah longsor itu juga menyebabkan sembilan rumah rusak berat. Sebanyak 173 warga mengungsi karena takut terjadi banjir bandang dan longsor susulan. ”Jalan ke lima desa itu terputus karena ada beberapa titik jalan yang ambles dan tertimbun material longsor. Hari ini jalan sudah bisa dilalui secara darurat,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenKaro JuspriNadeak, Senin (14/10/2024). Juspri mengatakan, banjir bandang dan longsor terjadi beberapa kali sejak Jumat (11/10) malam hingga Sabtu (12/10) dini hari. Banjir dan longsor menerjang kawasan Juhar setelah hujan lebat turun selama beberapa hari.

Kawasan itu berjarak 130 kilometer (km) di selatan Kota Medan dan 60 km di barat Kabanjahe, ibu kota Karo. Lima desa yang terdampak banjir dan longsor itu adalah Desa Ketawaren, Lau Lingga, Kidupen, Naga, dan Buluh Pancur.Desa paling terdampak adalah Ketawaren dan Lau Lingga. Sembilan rumah rusak berat dihantam banjir bandang. Banjir bandang juga merusak ladang milik masyarakat. Akses jalan, listrik, dan komunikasi ke area tersebut terputus. Sedikitnya ada enam lokasi jalan yang ambles atau tertimbun material longsor. Tim gabungan dari Pemerintah Kabupaten Karo, kepolisian, dan TNI pun menurunkan tiga ekskavator dan sejumlah personel untuk memperbaiki jalan tersebut. ”Senin ini, jalan sudah bisa dilalui sepeda motor dan mobil kecil. Namun, akses jalan masih darurat,” katanya. Dia menyebut, petugas mendirikan tenda pengungsian di SD Negeri 040555 Juhar.

Dapur pengungsian juga sudah didirikan di SD tersebut. Warga khawatir terjadi banjir bandang atau longsor susulan sehingga mereka memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 70 keluarga yang terdiri atas 173 jiwa mengungsi ke tenda pengungsian itu. Juspri menyebut, saat ini tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan juga berfokus mencari seorang korban hilang, yakni Murniati Ginting (64), warga Desa Kidupen. Pada Jumat (11/10) sore, Murniati bersama seorang anaknya pulang dari ladang. Mereka akhirnya berpisah karena hujan turun semakin lebat. ”Anaknya pun tiba di rumah, tetapi ibunya ditunggu-tunggu sampai malam tidak sampai-sampai di rumah. Mereka mencari ke jalan ladang yang biasa mereka lalui dan menemukan timbunan di jalan,” ujarnya. Murniati diduga tertimbun material longsor itu. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Vale Indonesia Buka Opsi Jual B2B

15 Oct 2024

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) membuka opsi untuk menjual nikel hijau (green nickel) secara business-to-businesss (B2B), alih-alih memperdagangkannya di pasar terbuka (open market). Mekanisme B2B dinilai lebih memberikan nilai tambah (added value) untuk saat ini. Chief of Sustainability & Corp Vale Indonesia Bernardus Irmanto memproyeksikan, arah bisnis nikel kemungkinan akan bergerak menuju green nickel. Kendati, transaksi volume perdagangan nikel ramah lingkungan tersebut di platform Metals-hub sekarang masih belum liquid. "Tapi arahnya akan kesana." kata pria yang akrab disapa Anto ini menjawab pertanyaan Investor Daily. metals-hub merupakan solusi hasil kerja sama antara Metals-hub dan London Metal Exchange (LME), platform perdagangan industri logam dunia, serta para pelaku pasar lain untuk memfasilitasi transisi menuju ekonomi hijau. Head of Market Development LME Robin Marten dalam pengumuman resminya, menyampaikan bahwa pasar nikel hijau belum cukup liquid untuk mendukung perdagangan aktif dalam kontrak berjangka. Alasannya, masih terdapat perdebatan mengenai definisi 'hijau' itu sendiri. Saat ini, standar 'hijau' yang berlaku pada industri nikel meliputi dekarbonisasi minimal 20 metrik ton Co2, kemudian pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, penghormatan terhadap hak-hak pekerja, manajemen air, serta integrasi bisnis yang lebih luas dan transparan. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Mempercepat Langkah Menuju Energi Bersih

15 Oct 2024

Pertemuan Pemimpin Asia Zero Emission Community (AZEC) ke-2 di Vientiane, Laos, menyoroti komitmen negara-negara Asia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mendorong dekarbonisasi, terutama melalui kolaborasi lintas batas di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memainkan peran penting dalam memajukan inisiatif Joint Crediting Mechanism Jepang, yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Para pemimpin AZEC menyetujui “tiga terobosan” yang menargetkan perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan ketahanan energi, serta meluncurkan rencana aksi untuk dekade mendatang. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah diversifikasi energi, peningkatan efisiensi energi, dan penggunaan teknologi energi terbarukan seperti sel surya perovskit, panas bumi, hidrogen, dan Carbon Capture, Utilisation, and Storage (CCUS). Indonesia, dengan proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dan konversi minyak kelapa menjadi bahan bakar pesawat, juga akan mendapatkan keuntungan langsung.

Dalam konteks pendanaan, Australia mengumumkan dukungan senilai 2 miliar Dolar Australia untuk AZEC, sementara AZEC terus mengupayakan pembiayaan transisi energi. Indonesia berencana memperkuat pasar karbonnya untuk menarik investasi, mempromosikan integritas tinggi dalam perdagangan karbon, dan berkontribusi pada ketahanan energi regional.

Lingkungan Hidup

Saham Sektor Energi Masih Berpotensi Tumbuh

15 Oct 2024

Harga komoditas energi global, termasuk minyak, gas alam, dan batubara, tengah mengalami volatilitas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Menurut Liza Camelia Suryanata, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia, tiga faktor utama yang memengaruhi prospek harga energi adalah ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Iran, penurunan suku bunga di AS, dan perlambatan ekonomi di China.

Research Analyst Phintraco Sekuritas, Muhamad Heru Mustofa, menambahkan bahwa faktor cuaca ekstrem, seperti badai di Florida dan hujan lebat di China, juga berperan dalam fluktuasi harga energi. Heru memperkirakan harga minyak mentah dunia akan bergerak di rentang US$ 72–US$ 77 per barel, sementara harga batubara berkisar antara US$ 145–US$ 155 per ton hingga akhir 2024.

Emil Fajrizki dari Stocknow.id memprediksi bahwa harga minyak bisa mencapai US$ 80–US$ 95 per barel dalam jangka pendek. Sukarno Alatas, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, menyebut harga minyak kemungkinan bertahan di level US$ 71–US$ 77 per barel, sementara harga batubara bisa tetap di atas US$ 150 per ton.

Meski sektor energi sempat mengalami penurunan saham akibat aksi profit-taking, menjelang rilis kinerja kuartal III-2024, emiten energi diprediksi menunjukkan hasil positif. Emil merekomendasikan saham PTBA, HRUM, dan BUMI untuk dibeli dengan target harga masing-masing Rp 4.100, Rp 1.465, dan Rp 200.

Lingkungan Hidup

Revisi Kebijakan Gas Murah: Menyusun Ulang Sektor Industri

14 Oct 2024

Otoritas Energi Nasional telah mengubah regulasi terkait pengguna dan harga gas bumi tertentu (HGBT) berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Agus Chayono Adi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjelaskan bahwa perubahan ini mencakup pencabutan status sembilan perusahaan industri yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pengguna gas bumi tertentu, serta penambahan empat perusahaan baru yang akan diakui sebagai pengguna.

Pemerintah masih menetapkan tujuh sektor industri yang membutuhkan stimulus harga gas, termasuk industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Perubahan regulasi ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024, yang merupakan revisi dari keputusan sebelumnya. Agus menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, sesuai dengan evaluasi dan kebutuhan yang terus berubah di sektor industri.

Lingkungan Hidup

Minyak Sawit Berkontribusi pada Kenaikan Neraca Dagang

14 Oct 2024

Neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 diproyeksikan akan terus mencatat surplus, dengan nilai diperkirakan antara USD 2,5 hingga USD 3,13 miliar. Ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, memperkirakan surplus sebesar USD 2,55 miliar, didorong oleh peningkatan permintaan ekspor terutama untuk produk manufaktur dan minyak sawit mentah (CPO), yang selaras dengan peningkatan angka PMI Manufaktur Indonesia menjadi 49,2.

Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalia Situmorong, memperkirakan surplus sebesar USD 2,80 miliar, karena ekspor CPO dan batubara meningkat bersamaan dengan lonjakan impor sebesar 12,5% yoy akibat aktivitas domestik yang mulai pulih.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual memiliki prediksi surplus tertinggi, sebesar USD 3,13 miliar, mencatat bahwa kenaikan harga CPO mendukung ekspor, meskipun harga komoditas lain seperti batubara dan minyak relatif melambat.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memperkirakan surplus di kisaran USD 2,5 hingga USD 2,6 miliar dan mencatat bahwa impor bahan baku nonmigas masih rendah akibat PMI Manufaktur yang masih di bawah 50, menunjukkan sektor manufaktur dalam fase kontraksi dan lambatnya pembelian bahan baku industri.

Lingkungan Hidup

Mafia BBM di NTT Diminta untuk Diselidiki Mabes Polri

14 Oct 2024

Pemecatan Inspektur Dua Rudy Soik oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, setelah Rudy menyelidiki mafia bahan bakar minyak bersubsidi, kini mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Muncul dorongan agar Mabes Polri menyelidiki mafia BBM subsidi di daerah itu. ”Yang mencuat sekarang adalah Rudy berhadapan dengan institusinya, yakni Polda NTT. Oleh karena itu, yang bisa mengatasi hal ini adalah Mabes Polri. Kami minta Mabes Polri perlu turun ke NTT,” kata Gabriel Goa dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, Minggu (13/10/2024).

Menurut Gabriel, lewat intervensi Mabes Polri, kasus mafia BBM bersubsidi di NTT dapat diungkap secara terang. Jika ada oknum di Polda NTT yang terlibat, mereka harus segera diproses. Harapannya, jaringan mafia BBM bersubsidi di NTT terbongkar. Jika Mabes Polri tidak memberi atensi terhadap polemik ini, lanjut Gabriel, publik akan mempertanyakan keseriusan Polri memberantas mafia BBM bersubsidi. Pemberantasan dimaksud menjadi perhatian pemerintah pusat. Keputusan pemecatan diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang berlangsung di Polda NTT pada Jumat (11/10). Sidang dipimpin oleh Komisaris Besar Robert Antoni Sormin dengan wakil Komisaris Yan Kristian Ratu serta anggota Komisaris Nicodemus Ndoloe.

Pelanggaran kode etik profesi Polri berupa ketidak profesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Bentuknya, pemasangan garis polisi di lokasi milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar di Kota Kupang. Atas perbuatan itu, Rudy dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat 1 dan Pasal 14 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 Ayat (1) Huruf b, c, dan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Angka1 dan Huruf d Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri (Kompas.id, 11/10/2024). (Yoga)

Lingkungan Hidup

Pemerintah Masih Melakukan Kajian Terkait Kebijakan Pembatasan BBM

11 Oct 2024

Pemerintah masih melakukan kajian terkait kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsisdi. Belum jelas apakah kebijakan ini akan diterapkan pada akhir masa jabatan Pemerintahab Jokowi atau ada era Prabowo Subianto. Di sisi lain, Pertamina terus melakukan pendataan kendaraan yang mengkonsumsi BBM subsidi. Adapun payung hukum kebijakan pembatasan BBM subsidi pun belum terbit. Sedianya akan merivisi Peraturan Presiden 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Namun belakangan, hanya cukup dalam bentuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia mengatakan pemerintah memfinalisasi payung hukum pembatasan BBM subsidi. Hanya saja ia tidak menjelaskan aturan yang dimaksud itu berupa revisi PP 191/2014 atau Peraturan MenteriESDM. Ia pun belum bisa memastikan beleid itu terbit di era Jokowi atau Parbowo. "Aturan sudah hampir final, tapi apakah (diimplementasikan) di zaman Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu soal waktu saja," kata Bahlil. Bahlil menerangkan finalisasi peraturan yang dimaksud terkait kajian maupun uji coba diperlukan guna mengetahui efek dari kebijakan tersebut bagi masyarakat. (Yetede)