Tantangan Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Nasional
Badan Pangan Nasional lahir di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Usianya baru tiga tahun lantaran baru dibentuk pada 29 Juli 2021 atau pada tahun ketujuh dalam satu dekade (2014-2024) kepemimpinan Jokowi. Ketika ditemui Kompas di Jakarta, Selasa (24/9/2024), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan tantangan, capaian kerja, dan pekerjaan rumah yang masih perlu dirampungkan era pemerintahan selanjutnya. Bagaimana capaian kinerja dan tantangan sejumlah program prioritas Bapanas dalam tiga terakhir ini? Dalam hal stabilisasi pasokan dan harga pangan, saya mengakui tantangannya cukup berat. Apalagi dalam dua tahun terakhir ini, di mana Indonesia harus berhadapan dengan kenaikan harga pangan dunia dan berjuang keras mengatasi dampak perubahan iklim.
Pada tahun ini, misalnya, produksi beras nasional berkurang akibat dampak El Nino dan La Nina. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, neraca produksi-konsumsi beras nasional pada Januari-November 2024 berpotensi defisit 1,64 juta ton. Bahkan, pada tahun lalu, harga beras terus naik sehingga berkontribusi besar terhadap inflasi. Namun, kami berupaya meredam kenaikan harga beras itu melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta memberikan bantuan beras bagi 22 juta keluarga berpenghasilan rendah. Kami juga berupaya menjaga cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog di atas 1 juta ton. Melalui sejumlah upaya itu, kami dapat mengintervensi kekurangan pasokan beras dan menyediakan beras dengan harga yang baik kepada masyarakat.
Kami juga dapat meredam, bahkan menekan harga beras tidak melonjak sangat tinggi di tengah defisit neraca produksi konsumsi beras. Hasilnya, dalam dua tahun terakhir ini, inflasi volatile food (pangan bergejolak) dapat terjaga di bawah target inflasi pemerintah dan Bank Indonesia yang sebesar 3-4 persen pada 2023 dan 1,5-3,5 persen pada 2024. Kami juga dapat mengintervensi harga beras. Kami dapat mengurangi jumlah daerah rawan pangan dari 74 kabupaten/kota menjadi 68 kabupaten kota pada 2023. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) juga turun dari 10,21 persen pada 2022 menjadi 8,53 persen pada 2023. Kami juga menggulirkan program Hapus Rawan Pangan Indonesia (Harapan) dan program Susut dan Sisa Pangan (SSP) untuk mengurangi food loss and waste. Bagaimana upaya menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen (petani dan peternak), pelaku usaha, dan konsumen? (Yoga)
Tags :
#PanganPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023