Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Cita-cita dan Realisasi Swasembada Energi

24 Oct 2024

Istilah swasembada, yang kental dengan capaian swasembada beras pada pertengahan 1980-an kembali digelorakan di titik mula perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 2024-2029. Sebagaimana disampaikan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI, target tidak hanya tercapainya swasembada pangan, tetapi juga swasembada energi. Swasembada energi telah tertuang dalam Visi, Misi, dan Program Prabowo- Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Adapun programnya meliputi percepatan transisi energi; mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional; memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas cadangan sumber energi baru; dan merevisi tata aturan yang menghambat investasi energi terbarukan.

Selain itu, mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, infrastruktur gas, dan memperluas konversi BBM ke gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Program lain adalah menjamin ketersediaan energi untuk mendukung kawasan ekonomi khusus dan merevitalisasi serta membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren bioetanol. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi, yang sejauh ini konsisten dinarasikan, perlu diapresiasi. Sudah semestinya ketergantungan pada impor dalam pemenuhan energi serius dikikis. Itu tidak terlepas dari kenyataan bahwa impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat seiring melorotnya produksi siap jual (lifting) minyak bumi. Lifting minyak saat ini sekitar 570.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan 1,6 juta barel per hari. Begitu juga terkait elpiji. Bagaimanapun masyarakat Indonesia amat bergantung pada komoditas pengganti minyak tanah itu.

Terlepas dari tepat sasaran atau tidak, kenyataannya, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 2023, proporsi elpiji 3 kg mencapai 93,3 persen kebutuhan, sisanya baru nonsubsidi. Ada pun lebih dari 75 persen kebutuhan elpiji nasional dipenuhi dari impor. Menurut data Kementerian Keuangan, alokasi subsidi energi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 394,3 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya yang Rp 334,8 triliun. Pemberian subsidi tak terlepas dari upaya menjaga stabilisasi harga, menjaga daya beli, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melihat tingginya ketergantungan pada impor energi, rencana pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi sudah sepatutnya diupayakan. Dengan demikian, alokasi subsidi-kompensasi energi dapat dialihkan ke sektor lain yang tidak kalah penting, misalnya untuk kesehatan, pendidikan, ataupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Industri Hulu Migas: Lifting KKKS Tidak Boleh Turun

24 Oct 2024

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, menekankan pentingnya upaya peningkatan lifting minyak dengan memastikan tidak ada lagi penurunan, meskipun hanya sedikit. Instruksi Presiden Prabowo Subianto menuntut agar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lebih aktif dan waspada terhadap pencapaian target lifting yang masih belum optimal.

Dwi menjelaskan bahwa peningkatan lifting hanya dapat tercapai jika kegiatan utama, seperti pemboran sumur pengembangan, workover, dan well service, dilaksanakan sesuai target. SKK Migas dan KKKS telah menetapkan target peningkatan yang ambisius untuk tahun ini, dengan rencana pemboran sumur pengembangan naik 17%, workover 43%, dan well service 40%.

Dwi juga mengapresiasi pencapaian KKKS yang lebih baik dibanding tahun lalu dan mendorong peningkatan kecepatan pengerjaan proyek agar produksi migas dapat meningkat secara signifikan. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang baik, SKK Migas berupaya memastikan produksi migas dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Lingkungan Hidup

Peluang Keuntungan dari Program Swasembada Pangan

24 Oct 2024

Program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan pangan dalam lima tahun ke depan, yang diproyeksikan akan menjadi katalis positif bagi emiten di sektor pangan.

Abdul Azis Setyo Wibowo, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai program ini akan menguntungkan emiten produsen beras seperti PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) dan PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI) karena dapat mengurangi impor beras. Emiten di sektor perunggasan seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) juga akan diuntungkan karena biaya pakan ternak yang berbasis jagung dapat menurun.

Raden Bagus Bima, Praktisi Pasar Modal dan Founder Warkop Saham, menambahkan bahwa swasembada pangan dapat meningkatkan permintaan produk pangan lokal dan mendorong pertumbuhan penjualan emiten seperti CPIN dan HOKI. Emiten yang berinovasi dengan teknologi modern, seperti PT BISI International Tbk (BISI) di sektor benih agrikultur, juga berpotensi mendapatkan manfaat dari hasil panen yang lebih tinggi.

Raden menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam stabilitas harga komoditas pangan dan perlindungan pasar domestik untuk memaksimalkan manfaat program ini. Di jangka pendek, Raden merekomendasikan beli CPIN dengan target harga Rp 5.600 per saham, sementara Azis memberikan rekomendasi netral dengan target harga Rp 5.300 per saham.

Lingkungan Hidup

Ekspansi Dua Bisnis Inti yaitu PLTP dan PLTB

23 Oct 2024

Emiten konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewabless Tbk (BRE) terus menggeber ekspansi di dua dunia bisnis utamanya yakni pembangkit listrik panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLPB). Emiten energi baru terbarukan ini menargetkan bakal memiliki kapasitas hingga 1,95 gigawatt (GW) pada 2030, dari dua bisnis intinya tersebut. "Kami menargetkan untuk mencapai kapasitas 1 GW di 2025 melalui pengembangan kapasitas eksisting, sebelum mencapai 1.95GW pada 2030 melalui pengembangan di proyek Greenfield," kata Manajemen BREN. Manajemen Barito Renewabless mengungkapkan, kapasitas perseroan saat ini sebanyak 965MW yang terdiri dari PLTP sebesar 886MW dan PLTB 79MW. Secara bertahap, perseroan akan terus meningkatkan kapasitasnya, dimana tahun ini akan ada penambahan 14MW pada PLTP, selanjutnya ada penambahan lagi 27MW tahun depan, 37MW di 2026, serta 820MW pada 2027-2032. Sehingga total kapasitas terpasang PLTP perseroan akan menjadi 1.784MW. Perseroan juga mempertimbangkan untuk menambah kapasitas PLTP lagi sebanyak 655MW hingga menjadi 2.439MW pada 2032. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Swasembada Pangan, Agar Tidak Bergantung Sumber Makanan dari Luar

23 Oct 2024

DALAM pidato perdananya sebagai presiden, Prabowo Subianto menegaskan lagi mimpinya mencapai swasembada pangan. Dia menekankan realisasinya bakal diupayakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. "Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar," tuturnya pada 20 Oktober 2024. Merujuk pada Food and Agriculture Organization, swasembada pangan menunjukkan kemampuan negara menyediakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Bukan berarti anti-impor. Suatu negara sudah dikatakan swasembada saat produksinya memenuhi 90 persen kebutuhan nasional.

Untuk mencapai swasembada, Indonesia butuh meningkatkan produktivitasnya karena saat ini kebutuhan pangan masih mengandalkan impor. Contohnya beras. Dalam 10 tahun terakhir ini produksinya menurun 1 persen per tahun. Sepanjang 2023, Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras Indonesia sebesar 31,10 juta ton dari luas panen padi sekitar 10,21 juta hektare. Kapasitas ini belum cukup lantaran Indonesia masih harus mengimpor beras hingga 3,06 juta ton dalam periode tersebut.

BPS mencatat jumlah usaha pertanian perorangan turun dalam 10 tahun terakhir berdasarkan Sensus Pertanian pada 2023. Dari 2013 hanya 31,71 juta menjadi 29,34 juta pada 2023. Pengelola usaha ini didominasi oleh petani berusia di atas 45 tahun. BPS mencatat proporsi pengelola berumur di atas 55 tahun terus meningkat. Sebaliknya, proporsi petani muda di bawah 44 tahun menurun.

Lingkungan Hidup

Mengapa Swasembada Pangan ala Prabowo Dianggap Tidak Tepat

23 Oct 2024

FIRDAUS M. Lutfi mengeluhkan hasil produksi padi di beberapa lahan sawah yang ia kelola. Ia mengungkapkan hasil panen tak kunjung meningkat akibat kurangnya ketersediaan air pada musim kemarau ini. "Kalaupun ada kenaikan produksi dibanding pada tahun lalu, jumlahnya tidak signifikan," ujar Lutfi kepada Tempo, Selasa, 22 Oktober 2024. Petani asal Kelurahan Rogotrunan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, itu mengatakan hasil produksinya di lahan yang kekurangan air turun sekitar 20 persen. Pada bulan yang sama tahun lalu, misalnya, satu lahan bisa menghasilkan 100 karung gabah. Sedangkan saat ini hasilnya tidak lebih dari 80 karung.

Karena itu, Lutfi berharap pemerintah bisa membantu para petani meningkatkan hasil produksi, terutama membantu membangun jaringan irigasi dan menjamin ketersediaan air yang memadai. Apalagi Presiden Prabowo Subianto menyatakan ingin Indonesia bisa memproduksi kebutuhan pangan sendiri atau swasembada pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras nasional menunjukkan kecenderungan penurunan yang persisten sejak enam tahun lalu. Produksi beras nasional pada 2018 sebesar 33,9 juta ton, tapi pada 2023 turun menjadi hanya 30,9 juta ton. Kondisi ini membuat pemerintah mengambil langkah impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.

Prabowo, dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024, menyatakan Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Karena itu, ia mencanangkan target swasembada pangan paling lambat empat-lima tahun ke depan. Menurut Prabowo, swasembada menjadi penting karena situasi politik global tidak menentu. Mantan Menteri Pertahanan itu yakin Indonesia perlu memiliki ketahanan pangan yang mandiri, bahkan menjadi lumbung pangan dunia. “Tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan," ucapnya. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Mengawal Target Produksi Migas Nasional

23 Oct 2024

Di tengah euforia pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya minyak dan gas, tengah melakukan pembenahan. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) telah meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memastikan produksi dan lifting migas nasional memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pemerintah mendorong KKKS untuk mengoptimalkan penemuan cadangan baru, dengan perhatian khusus pada lapangan yang tidak berproduksi (idle fields) dan yang belum dikembangkan. SKK Migas berencana mengeluarkan rekomendasi pada Januari 2025 untuk menangani lapangan-lapangan tersebut, dengan empat opsi tindakan yang bisa diambil.

Meskipun Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan yang mencapai 1,6 juta barel per hari, potensi migas di Indonesia tetap menarik. Dengan dukungan kebijakan yang mempermudah kegiatan hulu migas, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan pengelolaan sektor energi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lingkungan Hidup

Rencana Swasembada Energi: Emiten Berpeluang Bersinar

23 Oct 2024

Pertamina, melalui VP Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso, menyatakan kesiapan untuk meningkatkan produksi migas baik di dalam maupun luar negeri. Pernyataan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kedaulatan energi dan swasembada energi bagi Indonesia, terutama di tengah tantangan geopolitik global. Fadjar menegaskan bahwa Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketahanan energi nasional dan berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam hal ini.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menekankan perlunya peningkatan lifting migas, termasuk optimasi sumur-sumur yang tidak berproduksi. Dia memberikan arahan kepada pejabat di kementeriannya untuk memetakan dan meningkatkan produksi dari sumur yang memiliki potensi. Bahlil menegaskan bahwa jika pengelola tidak menjalankan kontrak secara optimal, pemerintah tidak ragu untuk mencabut izin mereka.

Secara keseluruhan, ada komitmen yang kuat dari Pertamina dan pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam sektor migas dan memastikan ketersediaan energi yang cukup bagi negara.

Lingkungan Hidup

Distribusi BBM Subsidi: Tantangan Mewujudkan Penyaluran Tepat Sasaran

22 Oct 2024

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, belum akan memutuskan skema baru untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat. Meskipun Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, Bahlil mengungkapkan bahwa detail kebijakan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan Presiden.

Saat ini, pemerintah sedang merumuskan formula yang tepat agar subsidi dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, dengan kemungkinan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Namun, Bahlil juga menekankan bahwa pembatasan penyaluran BBM bersubsidi harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat potensi dampaknya terhadap masyarakat, terutama kelompok nelayan dan petani. Pemerintah berkomitmen untuk tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan ini agar tidak merugikan masyarakat kecil.

Lingkungan Hidup

Prabowo Bertekad Capai Swasembada Pangan

21 Oct 2024

Dalam pidato perdananya di hadapan Sidang Paripurna MPR, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan dan berpotensi sebagai lumbung pangan dunia dalam waktu empat hingga lima tahun. Ia menyatakan bahwa negara harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat dengan tidak mengizinkan barang-barang impor saat pasar domestik mengalami kesulitan.

Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, menekankan pentingnya program ketahanan pangan sebagai prioritas pemerintahannya. Salah satu inisiatif yang akan dilaksanakan adalah program makan bergizi gratis yang dijadwalkan mulai pada awal 2025 dengan anggaran Rp 71 triliun. Dia juga menyoroti perlunya subsidi yang tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi digital agar bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Namun, Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengingatkan bahwa ada tiga tantangan utama yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo: defisit anggaran yang potensial mencapai Rp 600 triliun, tingkat pengangguran yang masih tinggi, dan kemiskinan yang harus diatasi melalui kebijakan yang mendorong pemerataan.