Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Mengapa Swasembada Pangan ala Prabowo Dianggap Tidak Tepat

23 Oct 2024

FIRDAUS M. Lutfi mengeluhkan hasil produksi padi di beberapa lahan sawah yang ia kelola. Ia mengungkapkan hasil panen tak kunjung meningkat akibat kurangnya ketersediaan air pada musim kemarau ini. "Kalaupun ada kenaikan produksi dibanding pada tahun lalu, jumlahnya tidak signifikan," ujar Lutfi kepada Tempo, Selasa, 22 Oktober 2024. Petani asal Kelurahan Rogotrunan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, itu mengatakan hasil produksinya di lahan yang kekurangan air turun sekitar 20 persen. Pada bulan yang sama tahun lalu, misalnya, satu lahan bisa menghasilkan 100 karung gabah. Sedangkan saat ini hasilnya tidak lebih dari 80 karung.

Karena itu, Lutfi berharap pemerintah bisa membantu para petani meningkatkan hasil produksi, terutama membantu membangun jaringan irigasi dan menjamin ketersediaan air yang memadai. Apalagi Presiden Prabowo Subianto menyatakan ingin Indonesia bisa memproduksi kebutuhan pangan sendiri atau swasembada pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras nasional menunjukkan kecenderungan penurunan yang persisten sejak enam tahun lalu. Produksi beras nasional pada 2018 sebesar 33,9 juta ton, tapi pada 2023 turun menjadi hanya 30,9 juta ton. Kondisi ini membuat pemerintah mengambil langkah impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.

Prabowo, dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024, menyatakan Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Karena itu, ia mencanangkan target swasembada pangan paling lambat empat-lima tahun ke depan. Menurut Prabowo, swasembada menjadi penting karena situasi politik global tidak menentu. Mantan Menteri Pertahanan itu yakin Indonesia perlu memiliki ketahanan pangan yang mandiri, bahkan menjadi lumbung pangan dunia. “Tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan," ucapnya. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Mengawal Target Produksi Migas Nasional

23 Oct 2024

Di tengah euforia pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya minyak dan gas, tengah melakukan pembenahan. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) telah meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memastikan produksi dan lifting migas nasional memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pemerintah mendorong KKKS untuk mengoptimalkan penemuan cadangan baru, dengan perhatian khusus pada lapangan yang tidak berproduksi (idle fields) dan yang belum dikembangkan. SKK Migas berencana mengeluarkan rekomendasi pada Januari 2025 untuk menangani lapangan-lapangan tersebut, dengan empat opsi tindakan yang bisa diambil.

Meskipun Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan yang mencapai 1,6 juta barel per hari, potensi migas di Indonesia tetap menarik. Dengan dukungan kebijakan yang mempermudah kegiatan hulu migas, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan pengelolaan sektor energi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lingkungan Hidup

Rencana Swasembada Energi: Emiten Berpeluang Bersinar

23 Oct 2024

Pertamina, melalui VP Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso, menyatakan kesiapan untuk meningkatkan produksi migas baik di dalam maupun luar negeri. Pernyataan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kedaulatan energi dan swasembada energi bagi Indonesia, terutama di tengah tantangan geopolitik global. Fadjar menegaskan bahwa Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketahanan energi nasional dan berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam hal ini.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menekankan perlunya peningkatan lifting migas, termasuk optimasi sumur-sumur yang tidak berproduksi. Dia memberikan arahan kepada pejabat di kementeriannya untuk memetakan dan meningkatkan produksi dari sumur yang memiliki potensi. Bahlil menegaskan bahwa jika pengelola tidak menjalankan kontrak secara optimal, pemerintah tidak ragu untuk mencabut izin mereka.

Secara keseluruhan, ada komitmen yang kuat dari Pertamina dan pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam sektor migas dan memastikan ketersediaan energi yang cukup bagi negara.

Lingkungan Hidup

Distribusi BBM Subsidi: Tantangan Mewujudkan Penyaluran Tepat Sasaran

22 Oct 2024

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, belum akan memutuskan skema baru untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat. Meskipun Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, Bahlil mengungkapkan bahwa detail kebijakan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan Presiden.

Saat ini, pemerintah sedang merumuskan formula yang tepat agar subsidi dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, dengan kemungkinan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Namun, Bahlil juga menekankan bahwa pembatasan penyaluran BBM bersubsidi harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat potensi dampaknya terhadap masyarakat, terutama kelompok nelayan dan petani. Pemerintah berkomitmen untuk tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan ini agar tidak merugikan masyarakat kecil.

Lingkungan Hidup

Prabowo Bertekad Capai Swasembada Pangan

21 Oct 2024

Dalam pidato perdananya di hadapan Sidang Paripurna MPR, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan dan berpotensi sebagai lumbung pangan dunia dalam waktu empat hingga lima tahun. Ia menyatakan bahwa negara harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat dengan tidak mengizinkan barang-barang impor saat pasar domestik mengalami kesulitan.

Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, menekankan pentingnya program ketahanan pangan sebagai prioritas pemerintahannya. Salah satu inisiatif yang akan dilaksanakan adalah program makan bergizi gratis yang dijadwalkan mulai pada awal 2025 dengan anggaran Rp 71 triliun. Dia juga menyoroti perlunya subsidi yang tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi digital agar bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Namun, Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengingatkan bahwa ada tiga tantangan utama yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo: defisit anggaran yang potensial mencapai Rp 600 triliun, tingkat pengangguran yang masih tinggi, dan kemiskinan yang harus diatasi melalui kebijakan yang mendorong pemerataan.

Lingkungan Hidup

Manfaat dari Kenaikan Harga yang Terselip

21 Oct 2024

Harga minyak kelapa sawit (CPO) mengalami kenaikan, mencatat peningkatan 9,74% dalam sebulan terakhir menjadi MYR 4.257 per ton, meskipun mengalami penurunan 2,14% dalam seminggu terakhir. PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) berusaha memanfaatkan tren positif ini untuk meningkatkan kinerjanya. Stefanus Darmagiri, Head of Investor Relation SGRO, menyatakan bahwa perusahaan akan mengoptimalkan produksi dan penjualan CPO, dengan harapan harga rata-rata CPO di kuartal III 2024 akan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya.

SGRO juga mengantisipasi puncak panen produksi CPO yang diperkirakan terjadi pada awal kuartal IV 2024, dipengaruhi oleh dampak El-Nino pada semester II 2023. Perusahaan berfokus pada peningkatan produktivitas melalui intensifikasi, termasuk mekanisasi, peningkatan infrastruktur, dan digitalisasi.

Sementara itu, PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) menghadapi tantangan dari faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol, seperti larangan impor CPO dan gangguan cuaca. Joni Tjeng, Sekretaris Perusahaan TAPG, menekankan pentingnya optimalisasi produksi dan infrastruktur untuk menjaga pengiriman produk, serta mencatat bahwa target harga jual rata-rata perusahaan sangat bergantung pada kondisi supply dan demand di kuartal IV 2024.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi, baik SGRO maupun TAPG berupaya memaksimalkan produksi dan penjualan CPO di tengah fluktuasi harga dan kondisi pasar yang tidak menentu.

Lingkungan Hidup

Kenaikan Harga Menekan Emiten Logam

21 Oct 2024

Prospek emiten logam menghadapi tantangan, terutama akibat lesunya ekonomi China, yang berdampak pada harga logam dasar. Analis BRI Danareksa, Timothy Wijaya, mencatat bahwa sepanjang kuartal III 2024, harga logam seperti nikel mengalami penurunan, dengan harga nikel LME turun 12% secara kuartalan. Meskipun demikian, ia memperkirakan bahwa PT Timah Tbk (TINS) akan menunjukkan kinerja yang lebih baik berkat peningkatan volume penjualan dan profitabilitas yang lebih kuat. Selain itu, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) diperkirakan tetap solid, meskipun mengalami penurunan pendapatan.

Stimulus ekonomi China menjadi katalis positif untuk sektor logam, menurut Miftahul Khaer dari Kiwoom Sekuritas Indonesia, yang juga menilai prospek timah dan nikel cukup menarik, terutama dengan meningkatnya kebutuhan untuk kendaraan listrik dan energi hijau. Namun, Rizkia Darmawan dari Mirae Asset menekankan bahwa meski ada upaya stimulus, dampaknya terhadap perekonomian China dan industri nikel tetap menjadi tanda tanya, terutama dengan tarif yang lebih tinggi dari AS dan Uni Eropa.

Sementara itu, Benny Kurniawan dari JP Morgan menyatakan bahwa emiten logam yang terlibat dalam pemurnian emas, seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), akan mendapat manfaat dari kenaikan harga emas dan peningkatan produksi. Dengan demikian, situasi di sektor logam tetap kompleks, tetapi ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh emiten tertentu di tengah tantangan yang ada.

Lingkungan Hidup

Harga yang Melambung Mendorong Lonjakan Ekspor Kopi

21 Oct 2024

Industri kopi Indonesia menunjukkan performa yang mengesankan di pasar internasional, dengan ekspor mencapai 342.330 ton senilai US$ 1,49 miliar pada Januari-September 2023, meningkat 29,56% dibandingkan tahun lalu. Surplus neraca perdagangan kopi Indonesia tercatat US$ 1,17 miliar, dengan kopi robusta menjadi produk yang paling banyak diekspor, terutama ke Filipina.

Moelyono Soesilo, Ketua Departemen Specialty & Industri BPP Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), menjelaskan bahwa lonjakan nilai ekspor ini dipicu oleh kenaikan harga kopi robusta di pasar internasional, yang sempat mencapai US$ 5.300 per ton. Meskipun volume ekspor kopi mengalami penurunan awal tahun, harga yang menguntungkan memberikan dampak positif pada nilai ekspor.

AEKI juga mengamati bahwa permintaan dari pasar tradisional, termasuk Asia Tenggara, Amerika Serikat, dan Jepang, tetap stabil, meskipun ekspor ke Eropa melemah karena penundaan kebijakan antideforestasi Uni Eropa. Moelyono menekankan pentingnya menyelesaikan kontrak yang ada, mengingat masa panen kopi sudah berakhir.

Lingkungan Hidup

Hati-hati Banjir Rob di Penghujung Bulan Oktober

21 Oct 2024

Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, mencatat terjadinya pasang air laut sejak Sabtu (12/10/2024). Masyarakat di pesisir pantai utara Jateng diminta mewaspadai banjir rob karena pasang airlaut diperkirakan masih terjadi hingga akhir Oktober. Beberapa pekan terakhir, sejumlah wilayah di pesisir pantura Jateng, seperti Semarang, Demak, dan Pekalongan, dilanda banjir rob. Di jalan pantura Semarang-Demak, misalnya, banjir rob dengan ketinggian 20 sentimeter (cm) dilaporkan menghambat lalu lintas kendaraan pada Rabu (16/10) pagi. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang, Taruna Mona Rachman mengatakan, banjir rob di wilayah Semarang dan sekitarnya terjadi karena pasang air laut yang cukup tinggi. Menurut dia, rata-rata normal pasang air laut di perairan Semarang dan sekitarnya adalah 130 cm. Namun, sejak Sabtu, rata-rata pasang air laut mencapai 170 cm.

Bahkan, pada Selasa (15/10), pasang air laut mencapai 176 cm. ”Pasang air laut masih akan terjadi hingga akhir bulan. Dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan ketinggian pasang air laut sekitar 170 cm. Itu masih bisa lebih tinggi lagi jika hujan turun,” ujar Taruna, Kamis. Pasang air laut terjadi karena kondisi lokal di perairan utara Jawa. Selain itu, pada Kamis, ada fenomena perigi atau jarak antara Bumi dan Bulan pada titik yang terdekat. Turunnya hujan di sejumlah daerah di wilayah hulu juga memengaruhi pasang air laut. ”Perubahan iklim yang terjadi sejak puluhan tahun lalu menimbulkan berbagai dampak, salah satunya kenaikan muka air laut. Di saat yang sama, di Semarang dan sekitarnya ini terjadi penurunan muka tanah sehingga dampaknya banjir rob,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jateng telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi banjir rob di wilayahnya. Kendati demikian, upaya tersebut belum membebaskan masyarakat di kawasan pesisir pantura dari belenggu rob. Kepala Bidang Sungai, Bendungan, dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang Jateng Andis Setiyo Septiyantok mengatakan, rob masih terus terjadi karena belum semua tanggul penahan air laut tertutup. Upaya pemerintah dalam menghalau air laut itu masih kalah cepat dibandingkan laju penurunan muka tanah dan laju kenaikan muka air laut. ”Dalam beberapa waktu kedepan dimungkinkan masih ada banjir rob karena sistemnya belum tertutup. Penanganannya belum selesai karena masih ada tanggul-tanggul rob yang terbuka. Jadi, air laut masih bisa masuk, baik lewattambak maupun drainase,” katanya. Menurut Andis, penanganan rob dengan tanggul laut di Jateng ditargetkan rampung pada 2026. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Perlu kah impor beras

19 Oct 2024

Kisah impor beras 2024 dan 2023 serupa, tetapi tak sama. Kisah itu diawali dengan penentuan kuota impor beras di ujung tahun sebelumnya. Kemudian, dalam balutan El Nino, pemerintah menambah kuota impor lantaran Indonesia berpotensi kekurangan beras yang cukup besar. Terlepas dari bumbu politis Pemilihan Presiden 2024 yang drama-dramanya bergulir sejak 2023, harga beras memang naik tinggi. Maka, bergulirlah program bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah. Begitu impor beras terealisasi, ternyata kekurangan beras jauh sekali di bawah perkiraan awal. Akankah kisah itu terulang kembali pada 2025 dengan kacamata politik yang berbeda, yakni memenuhi janji kampanye program makan bergizi gratis? Pada akhir 2022, pemerintah telah menetapkan kuota impor beras untuk 2023 sebanyak 2 juta ton. Namun, akibat dampak El Nino, pemerintah memperkirakan Indonesia akan kekurangan beras 950.000 ton-1 juta ton.

Alhasil, kuota impor pun ditambah 1,5 juta ton menjadi 3,5 juta ton. Dari total kuota impor 3,5 juta ton beras, realisasinya 3,06 juta ton. Namun, ternyata, setelah angka tetap produksi beras nasional pada 2023 muncul, realisasi produksi beras berkurang 439.240 ton dibandingkan dengan tahun 2022. Jauh di bawah perkiraan pemerintah, bukan? Hal serupa juga terjadi tahun ini. Pada akhir 2023, pemerintah menetapkan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton untuk 2024. Namun, lantaran dampak El Nino masih berlanjut dan sejumlah daerah produsen beras kebanjiran, kuota impor pun ditambah 1,6 juta ton menjadi 3,6 juta ton. Angka potensi kekurangan beras pada tahun ini lebih fantastis dibandingkan dengan 2023, yakni 3,8 juta ton-4 juta ton. Namun, lagi-lagi, potensi penurunan produksi beras dan potensi defisit neraca produksi-konsumsi beras jauh di bawah proyeksi Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut.

Pada 15 Oktober 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka sementara luas panen padi serta produksi padi dan beras tahun ini. Potensi produksi beras nasional pada Januari-Desember 2024 sebesar 30,34 juta ton. Volume produksi beras itu turun 760.000 ton atau sekitar 2,43 persen dibandingkan dengan realisasi produksi beras tahun lalu yang sebesar 31,1 juta ton. Potensi produksi 30,34 juta ton beras itu berada di bawah kebutuhan konsumsi beras tahun ini yang mencapai 31,21 juta ton. Dengan begitu, masih ada potensi defisit neraca produksi-konsumsi beras sebesar 870.000 ton. Kendati begitu, pemerintah sudah telanjur mengimpor beras dengan jumlah yang lebih fantastis dibandingkan dengan tahun lalu. BPS mencatat, pada Januari-September, volume impor beras Indonesia mencapai 3,23 juta ton. Sementara itu, Perum Bulog menyebutkan telah mengeksekusi semua kuota impor beras tahun ini yang sebanyak 3,6 juta ton. Dari jumlah itu, 2,8 juta ton sudah berada di gudang. (Yoga)