Pemerintah melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Koperasi untuk memperkuat kemandirian pangan nasional. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Bulog akan menyerap hasil pangan dari koperasi, termasuk beras, jagung, daging, dan kedelai. Kerja sama ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi sekaligus menstabilkan harga pangan.

Di sisi lain, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penyerapan beras dari dalam negeri pada tahun 2025, tanpa rencana impor baru, meskipun sepanjang 2024, Indonesia mengimpor 3,23 juta ton beras senilai Rp31,54 triliun. Wahyu berharap keterlibatan koperasi dapat meningkatkan semangat petani lokal untuk berproduksi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya penguatan industri benih untuk mendukung target swasembada pangan pada 2028. Ia menekankan optimalisasi lahan pertanian, seperti fasilitas milik PT Sang Hyang Seri, yang memiliki kapasitas produksi benih sebesar 138.150 ton per tahun dan berpotensi meningkatkan produksi pertanian hingga 20%.

Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho menyatakan bahwa perusahaan telah bermitra dengan 3.000 petani penangkar benih, yang menjadi pilar utama dalam pengembangan benih padi nasional, didukung oleh fasilitas modern seperti breeding center di Sukamandi, Subang.

Kerja sama lintas sektor ini diharapkan memperkuat ekosistem pangan nasional menuju swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan.

Cakupan hilirisasi harus segera diperluas, tidak hanya berfokus di komoditas pertambangan, melainkan juga ke komoditas sektor lain, terutama yang terbarukan  seperti pertanian, perkebunan, dan kelautan. Selain bisa menopang realisasi target pertumbuhan ekonomi 8%, perluasan hilirisasi tersebut  juga bakal mengurangi ketergantungan Indonesia yang tinggi terhadap impor produk atau barang antara (semi-processed goods industry) yang saat ini mencapai sekitar 70% dari total impor.

Dari total realisasi investasi hilirisasi periode Januari-September 2024 yang mencapai Rp272,91 triliun, sebanyak Rp170,78 triliun atau 63% adalah hilirisasi sektor mineral yang meliputi smelter, nikel, tembaga, bauksit, dan timah. Selanjutnya, kehutanan (pulp & paper) Rp33,72 triliun (13%), pertanian (CPO/oleochemical) Rp44,09 triliun (16%), minyak dan gas (petrochemical) Rp17,46 triliun (6%), serta ekosistem kendaraan listrik (baterai kendaraan listrik) Rp 6,86 triliun (2%). Kontribusi realisasi investasi hilirisasi sektor mineral Januari-September 2024 itu bahkan lebih tinggi dibandingkan total nilai investasi sekitar lima tahun kebelakang. (Yetede)

Sebanyak 10 juta kendaraan sudah terdata dalam program  Subsidi Tepat MyPertamina. Data ini bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menentukan skema  penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Program Subsidi Tepat yang sudah bergulir sejak 2022 itu mampu menekan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi dan memetakan tingkat konsumsi BBM tiap wilayah. Perubahan skema subsidi energi dibahas dalam rapat terbatas pada rabu (30/10/2024). Presiden prabowo memimpin rapat yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Turut hadir direksi BUMN energi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan pendataan dan pendaftaran program Subsidi Tepat melalui platform MyPertamina masih berlangsung. Ia menyebutkan pendaftaran sudah berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat antusias dalam melakukan pendaftaran yang tercermin dari jumlah pendaftar.  Hanya kendaraan yang sesuai persyaratan atau lolos verifikasi yang memeperoleh kode QR. "Pengguna Pertalite terverifikasi 7.157.887 kendaraan dan Solar 3.384.626 kendaraan," kata Heppy. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, guna mengurangi ketergantungan pada impor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa langkah ini mencakup pengembangan 301 wilayah kerja migas yang belum memiliki rencana pengembangan (POD) dan optimalisasi 4.500 sumur idle. Upaya ini didukung oleh PT Pertamina dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, lembaga baru yang dibentuk Presiden.

Deputi SKK Migas Benny Lubiantara menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan kepastian hukum kepada investor. Revisi ini diharapkan mendorong eksplorasi migas yang lebih masif, termasuk pengembangan proyek strategis seperti Lapangan Geng North yang mengandung cadangan migas besar. Benny juga menyoroti urgensi mengatasi hambatan ekonomi dan teknis di sejumlah lapangan migas agar tidak dikembalikan ke negara.

Instruksi ini sejalan dengan visi Prabowo untuk mengantisipasi krisis energi di tengah konflik geopolitik global, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri.

Pentingnya swasembada pangan bagi Indonesia, yang menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan target pencapaian swasembada pada tahun 2028-2029, langkah-langkah konkret seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian diusulkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk meningkatkan produktivitas pangan domestik.

Swasembada pangan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan ekonomi, stabilitas sosial, dan politik. Ancaman perubahan iklim dan tantangan infrastruktur menjadi hambatan dalam mencapai target ini, sehingga diperlukan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Artikel ini juga mencatat bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara-negara seperti China, India, Brasil, Thailand, dan Vietnam yang telah berhasil dalam swasembada pangan. Dengan tekad kuat dari pemerintah dan dukungan kebijakan yang tepat, harapan untuk mencapai swasembada pangan dapat terwujud demi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo menjadikan swasembada pangan sebagai kebijakan prioritas yang bisa dikejar dalam waktu cepat. Rakor bidang pangan yang dipimpin Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (30/10) menyisir ulang seluruh anggaran ketahanan pangan di berbagai kementerian/lembaga (K/L). Hasilnya, alokasi anggaran untuk mendukung program swasembada pangan di era Prabowo, Rp 139,4 triliun. ”Target swasembada pangan tahun 2028-2029 itu menyebar, dari kewenangan maupun anggaran. Anggarannya cukup besar tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Ini perlu disatukan dalam kerja sama yang kuat,” kata Zulkifli seusai rapat yang digelar secara tertutup di kantor Kemendag, Jakarta. Total anggaran ketahanan pangan di APBN 2025 naik 21,9 % dari tahun 2024 yang sebesar Rp 114,3 triliun. Kenaikan anggaran hingga dua digit itu cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2024, kenaikan anggaran program ketahanan pangan 9,7 %, dari Rp 104,2 triliun jadi Rp 114,3 triliun. Pada 2023, naik 12,9 % dari Rp 92,3 triliun jadi Rp 104,2 triliun. Pada 2022, anggaran ketahanan pangan bahkan turun 6,8 % dari Rp 99,1 triliun jadi Rp 92,3 triliun. Zulkifli mengatakan, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan itu, antara lain, untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarana prasarana pertanian (pupuk, benih dan pestisida), penguatan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi, serta perbaikan rantai distribusi hasil pertanian. Ada pula program penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan, penguatan pembiayaan dan pelindungan usaha tani, serta penguatan program perikanan budidaya. Beberapa komoditas pangan yang dibidik untuk swasembada yakni beras, jagung, tebu, gula, kedelai, cokelat, kopi, cabai, dan bawang. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan antisipasi menjelang musim hujan yang diperkirakan tiba bulan depan. Upaya tersebut mencakup pembenahan saluran drainase di berbagai lokasi, memastikan kesiapan infrastruktur pengendali banjir, dan pemetaan area rawan genangan. Plt Kadis Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum pada Rabu (30/10) menyatakan, pihaknya mengoptimalkan pengoperasian dan pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana pengendali banjir sebagai antisipasi menghadapi musim hujan. Hingga Oktober 2024, Pemprov DKI telah memiliki 577 unit pompa stasioner di 202 titik dengan kondisi yang terawat baik. Selain itu, terdapat 557 unit pompa mobile dan 254 unit alat berat yang siap digunakan untuk menghadapi potensi banjir.

Pompa stasioner berfungsi mengalirkan air di wilayah yang tidak bisa dialirkan seca-ra gravitasi, yang disebabkan penurunan muka tanah di sebagian wilayah DKI Jakarta. Sementara, pompa mobile digunakan untuk mempercepat penanganan genangan di jalan raya, permukiman, serta area tanpa pompa stasioner. ”Kami juga memiliki 6.941 petugas yang siap siaga, termasuk operator pompa dan satgas di lapangan,” ujarnya. Pemetaan lokasi rawan banjir juga dilakukan untuk mempercepat penanganan di area yang rentan terdampak. Jaksel tercatat terdapat lokasi rawan banjir terbanyak, yakni 10 kelurahan, disusul Jaktim ada 7 kelurahan, Jakbar 5 kelurahan, dan Jakut 3 kelurahan. Pihak Dinas SDA DKI rutin mengeruk sedimen lumpur di sungai, waduk, dan saluran air. Pembenahan puluhan saluran drainase di Jakarta juga terus dilakukan. (Yoga)

Presiden Prabowo menargetkan Indonesia bisa swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan. Namun, sejumlah pengamat menilai visi itu akan menghadapi sejumlah tantangan berat. Tantangan pertama, produksi minyak Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) yang dicanangkan pemerintah sebelumnya tak kunjung tercapai. Sebaliknya, produksi minyak malah  turun dari 800 ribu bph menjadi 600 bph, sedangkan total kebutuhan sekitar 1,6 juta bph. Artinya, Indonesia harus mengimpor minyak 1 juta bph demi menutup kebutuhan dalam negeri. 

Pada titik ini, mencegah penurunan produksi minyak lebih dalam menjadi hal krusial yang perlu dilakukan pemerintah. Sebab, rencana pemerintah menghidupkan lagi sumur-sumur minyak yang idle membutuhkan waktu panjang. Kedua, pengembangan bahan bakar nabati (BBN) membutuhkan investasi besar, kepastian bahan baku (feed stcok), dan lahan sebagai contoh, rencana pemerintah merealisasikan B60 menghadapi tantangan dari ketersediaan lahan. Program ini membutuhkan setidaknya tambahan lahan 10 juta hektare (ha). Kemudian, sawit yang ditanam membutuhkan waktu untuk bisa dipanen, setidaknya lima tahun. Padahal, target B60 ditargetkan dieksekusi dalam waktu dekat. (Yetede)

Industri kosmetik lokal memiliki prospek yang cerah dengan menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan.  Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menerangkan, berdasarkan data BPOM dan Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), jumlah perusahaan kosmetik di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan sebanyak 1.039 pelaku usaha, dengan 89,2% diantaranya merupakan IKM. Jumlah industri kosmetik yang didominasi oleh IKM ini menunjukkan bahwa sektor  ini sangat inklusif dan potensial bagi banyak pelaku usaha, teruatama para pengusaha lokal," kata dia. Mengacu data Statista.com, angka pertumbuhan pasar kosmetik di Indonesia diprediksi mencapai 4,86% per tahun dalam kurun waktu 2024-2029. Pasar yang bertumbuh ini merupakan potensi yang harus dimanfaatkan pelaku usaha kosmetik di Indonesia. Kemenperin menilai keterlibatan IKM dalam industri kosmetik sangat krusial dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi dan kreativitas. Apalagi, banyak IKM kosmetik yang jeli memanfaatkan bahan-bahan alami dari lingkungan sekitar atau asli Indonesia. Selain itu, berbagai produk kosmetik yang ditawarkan oleh IKM juga mencerminkan tradisi lokal yang telah dijalankan dan diyakini efetivitasnya secara turun temurun. (Yetede)