Pelaku industri berorientasi ekspor menilai terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS akan menurunkan kinerja ekspor China ke AS. Indonesia dinilai bisa memanfaatkan peluang pasar dan investasi dari kebijakan proteksionisme yang bakal diterapkan Trump. Potensi penerapan pajak tinggi untuk produk minyak goreng bekas pakai atau minyak jelantah, yang diimpor dari China ke AS, misalnya, membuka potensi pasar ekspor baru bagi negara-negara produsen minyak goreng, termasuk Indonesia. Analis Komoditas Lunak Global Bloomberg, Alvin Tai, menilai, Trump akan memenuhi janji kampanyenya, menaikkan tarif impor produk China hingga 60 %.

Peningkatan tarif juga diterapkan untuk produk minyak jelantah (used cooking oil) asal China yang selama ini pungutan impornya ada di kisaran 15,5 %. ”Saya pikir akan ada kelanjutan dari peningkatan tarif impor, termasuk untuk produk minyak jelantah dari China yang jumlahnya 60 % dari seluruh minyak jelantah impor di AS,” ujar Alvin di sela-sela acara International Palm Oil Conference (IPOC) 2024 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11). Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, menyebut, apa pun kebijakan Trump terkait proteksionisme nantinya tetap akan menguntungkan Indonesia.

”Volume ekspor minyak jelantah China ke AS sangatlah besar. Indonesia harus bisa mengambil keuntungan (dari kebijakan tarif AS),” ujar Joko. Berdasar hasil studi Traction Energy Asia, potensi ketersediaan minyak jelantah di Indonesia mencapai 1 juta kiloliter per tahun. Dari potensi tersebut, 75 % berasal dari industri pengolahan makanan, 25 % berasal dari hotel, restoran, dan kafe. Dilansir dari Reuters, tahun lalu AS mengimpor minyak jelantah hingga 1,36 juta metrik ton (1,53 juta kiloliter) untuk memenuhi kebutuhan produksi biodiesel di negara tersebut. (Yoga)

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah Indonesia, melalui SKK Migas, dengan perusahaan migas kelas dunia untuk mengoptimalkan potensi sumber daya migas di Indonesia. Dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan energi nasional yang diperkirakan akan mencapai 1.012 juta ton setara minyak (MTOE) pada 2025, dengan 43,5% di antaranya harus dipenuhi oleh migas, kerja sama global dianggap krusial. Hudi Suryodipuro, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, menegaskan bahwa kemitraan internasional dapat mempercepat penemuan cadangan baru, transfer teknologi, serta mendukung inovasi dan pengembangan kapasitas nasional.

Selain itu, Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, mengungkapkan bahwa masih terdapat potensi besar di sektor hulu migas Indonesia yang dapat dikembangkan, termasuk 301 struktur yang memiliki potensi sekitar 1,8 miliar barel minyak dan 13,4 triliun kaki kubik gas, serta potensi peningkatan produksi melalui teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan waterflood. Pembaruan regulasi kontrak bagi hasil juga bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi dengan memberikan kepastian bagi hasil yang lebih menguntungkan bagi kontraktor.

Di sisi lain, perusahaan seperti Medco E&P dan Pertamina Hulu Energi terus berfokus pada pengembangan potensi migas di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan produksi dan efisiensi. PT Pertamina Hulu Energi, misalnya, berhasil mencatatkan produksi sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari pada 2024, berkat penerapan teknologi seperti multi-stage fracturing dan artificial intelligence. Mubadala Energy juga menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan Blok South Andaman dengan rencana eksplorasi yang matang dan pengembangan pada tahun 2028.

Kesimpulannya, sektor hulu migas Indonesia memiliki potensi besar yang dapat dimaksimalkan melalui kemitraan strategis dengan perusahaan internasional, penerapan teknologi modern, serta kebijakan yang mendukung keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan kontraktor. Semua upaya ini diharapkan dapat memastikan ketahanan energi nasional di masa depan.

PT Aneka Tambang Tbk atau Antam siap memperjualbelikan emas yang diolah PT Freeport Indonesia. Kerja sama ini menyudahi impor ingot emas atau emas batangan oleh Antam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus mendukung hilirisasi emas yang dikerjakan Freeport. Kedua perusahaan meresmikan kerja sama tersebut dalam acara penandatanganan perjanjian jual beli emas di Jakarta, Kamis (7/11). Acara ini disaksikan oleh holding perusahaan tambang BUMN, PT Mineral Industri Indonesia Persero (Mind Id), Kementerian ESDM, serta Kementerian BUMN. Dirut Antam Nicolas D Kanter dalam sambutannya menyampaikan, Freeport akan menyediakan 30 ton emas batangan setiap tahun. Nilai jual beli yang direncanakan untuk lima tahun ke depan senilai 12,5 miliar USD atau Rp 200 triliun bergantung pada harga emas.

”Ini adalah wujud nyata program hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam yang merupakan 17 program prioritas pemerintah,” kata Nicolas. Kerja sama ini, membantu Antam mengurangi dependensi kepada importasi. Antam sebagai perusahaan pelat merah akan menghemat ratusan triliun rupiah yang bisa disimpan sebagai devisa negara. Antam sendiri memiliki lahan tambang sumber emas. Namun, cadangan tambang emas mereka di Jabar dan Banten pada tahun 2021 tinggal menyimpan 1,02 juta dry metric ton (dmt) cadangan bijih emas, setara 6,31 ton logam emas. Sementara sumber daya mineral emas konsolidasian Antam pada tahun 2021 tercatat sebesar 6,75 juta dmt atau setara 32,25 ton logam emas. Dari jumlah tersebut, emas yang terjual dari produksi tabang milik Antam jauh lebih kecil dan terus menipis. Tahun 2023, volume produksi mereka hanya 1,21 ton. Sementara pada tahun yang sama, Antam mampu menjual 26,13 ton emas. Bahkan, pada 2024, kata Nicolas, ada kebutuhan emas sebanyak 37-38 ton. (Yoga)

Emiten pertambangan milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) makin agresif melakukan ekspansi anorganik dengan terus menambah portfolio baru. Kali ini, emiten Grup Barito tersebut mengakuisisi 100% saham perusahaan tambang batu bara di kalimantan Tengah. "Pada tanggal 6 November 2024, perseroan dan PT Kreasi Jasa Persada (KPJ), anak perusahaan yang dimiliki 99,99% oleh perseroan, telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) saham PT Borneo Berkat Kutai (BBK) dan PT Intan Bumi Persada (IBP)," kata Corporate Secretary Petrindo Jaya Kreasi Robertus Maylando Siahaya. Robertus mengatakan, IPB merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Batu Bara (IUP) dengan wilayah kerja di kalimantan Tengah. Sedangkan BBK merupakan pemilik 80% saham di dalam IPB. Dia menjelaskan, perseroan bersama KJP menekan PPJB sehubungan dengan penjualan atas 25 juta lembar saham atau 100% saham BBK dan Herry Hermanto. Pada saat bersamaan, Petrindo dan KJP juga menandatangani PPJB Saham Lunas sehubungan dengan penjualan atau 2.400 lembar saham atau 20% saham IBP milik PT Herlindo Prima Jaya. (Yetede)

Upaya mewujudkan swasembada pangan membutuhkan otorisasi kewenangan untuk mengorkestrasi seluruh potensi sektor pertanian secara komprehensif. Strategi ini memudahkan pemerintah memonitor dan mengevaluasi upaya mencapai swasembada pangan. Pemerintah bersama DPR mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Rp 139,4 triliun dalam APBN 2025 yang tersebar di sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, sampai pemda. Orkestrasi kewenangan oleh Menko Bidang Pangan yang solutif dan segera dieksekusi di lapangan akan mengakselerasi upaya-upaya bersama mencapai swasembada pangan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kementan, Jakarta, Rabu (6/11) mengatakan, Indonesia memiliki semua modal untuk swasembada pangan.

”Itu perlu otorisasi kewenangan koordinasi kesatuan untuk mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya. Zulkifli berbicara di depan sedikitnya 1.500 kepala desa dalam acara pencanangan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementan. Kades sebagai ujung tombak pemerintah turut berperan penting menyukseskan pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan. Menurut Menko Pangan, pemerintah pusat, TNI, Polri, Kejagung, pemda, BUMN, korporasi swasta, badan riset, hingga petani berada dalam satu tim yang berkomitmen sama mewujudkan swasembada pangan nasional. Zulkifli juga akan memangkas rantai birokrasi yang menghambat penyaluran pupuk bersubsidi ke petani yang berhak. (Yoga)

Polda Jabar mengungkap pemalsuan produk tepung terigu milik perusahaan Bogasari. Polisi menangkap OS yang membuat produk palsu ini selama tiga tahun terakhir di seluruh wilayah Jabar. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu Ditkrimsus Polda Jabar AKBP Andry Agustiano menangkap pelaku berinisial OS di Kabupaten Cianjur pada 2 November 2024. Polisi menemukan 24,5 ton tepung terigu Bogasari palsu di tempat OS. Kasus pemalsuan produk tepung terigu Bogasari ini diumumkan pada Rabu (6/11) di Polda Jabar, Kota Bandung. Kasus ini dipublikasikan bersama dengan 12 kasus lain terkait penyalahgunaan barang pokok dan penting. Kabidhumas Polda Jabar Kombes Jules Abast memaparkan, modus pelaku dalam kasus ini ialah membeli terigu dengan kualitas rendah.

Pelaku memasukkan terigu tersebut ke karung tepung terigu Bogasari dan menjualnya kepada konsumen. Pelaku mendapatkan kemasan karung terigu Bogasari dari pengepul. Harga jual per lembar karung itu Rp 3.000. Karung itu diproduksi oleh Bogasari, yang merupakan salah satu divisi perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. ”Pelaku menjual produk palsu kepada pedagang eceran dan pasar tradisional dengan harga yang lebih murah daripada produk aslinya. Warga yang dirugikan melaporkan masalah ini kepada kami sehingga langsung ditindaklanjuti,” kata Jules. Ia mengatakan, pelaku OS telah ditetapkan sebagai tersangka. OS dijerat dengan Pasal 62 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Pasal 139 UU No 18/2012 tentang Pangan, dan Pasal 100 Ayat (1) UU No 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. ”Perbuatan pelaku telah melanggar tiga regulasi. Ia terancam pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar,” ucap Jules. Wakil Direktur Krimsus Polda Jabar AKBPris BesarMarulyPardede menuturkan, pelaku menjual produk palsu tersebut di seluruh wilayah Jabar hingga perbatasan Jateng dalam tiga tahun terakhir. Pelaku meraih keuntungan Rp 30.000 hingga Rp 50.000 dari penjualan setiap karung produk palsu tepung Segitiga Biru. ”Dalam sebulan, pelaku dapat menjual sekitar 4.800 karung produk Segitiga Biru palsu. Ia meraih keuntungan Rp 5,6 miliar per tahun,” kata Maruly. (Yoga)

Empat pemimpin rombong Orang Rimba di Jambi mengecam aktivitas tambang minyak ilegal di Hutan Harapan. Mereka meyakini Orang Rimba telah diperalat. Buktinya, sejumlah warga ditugasi mengamankan dan menarik pungutan liar di lokasi yang terletak di dalam hutan negara di Hutan Harapan yang beralas konsesi restorasi ekosistem. ”Kami kaget waktu mengetahui ada warga kami, Orang Rimba, di sana,” ujar Temenggung Ngelembo, Rabu (6/11). Ia langsung mengecek ke lokasi. Menurut Ngelembo, dirinya dan para pemimpin adat mengecam praktik ilegal yang merusak hutan itu. Namun, pihaknya kesulitan menyetopnya.

Warganya telanjur masuk dalam jaringan kejahatan itu. Karena itu, ia berharap apparat penegak hukum segera turun ke lokasi. ”Harus diberantas secepatnya,” kata Ngelembo. Temenggung Jelitai menyatakan, Orang Rimba sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian hutan serta mendukung penuh upaya restorasi yang dilakukan di Hutan Harapan. ”Di adat kami, Orang Rimba, menebang satu pohon sama dengan menghancurkan kehidupan. Dendanya 500 lembar kain. Itu pelanggaran berat,” kata Jelitai. Kawasan restorasi ekosistem Hutan Harapan di batas Jambi dan Sumsel seluas 98.000 hektar. Kelestarian hutan ini jadi incaran pemodal dan cukong untuk menguasai serta memperjualbelikan lahan.

Lahan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, antara lain perambahan, pembalakan, dan tambang liar. Ribuan pohon tumbang untuk pembukaan sumur-sumur bor. Minyak dibawa ke tempat penampungan sementara. Minyak curian dimuat ke dalam truk berisi bak-bak penampung. Pengemudi truk lalu membawanya ke industri-industri liar di wilayah Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Minyak kemudian disuling untuk dijadikan sejenis solar dan bensin. Minyak ilegal itu dijual murah untuk memasok berbagai kebutuhan BBM bagi warga dan industri di Jambi, Sumsel dan sekitarnya. Jelitai menyesalkan ada warganya yang terseret dalam praktik ilegal. Padahal, upah yang didapat kecil, cuma cukup untuk beli nasi dan rokok. (Yoga)