;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Asosiasi Peternak Sapi Perah Desak Jaminan Penyerapan Susu Lokal oleh Industri

21 Nov 2024
Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) mendesak jaminan susu lokal ke depannya bakal terserap 100 persen oleh industri pengolahan susu (IPS). Jaminan itu diharapkan berupa regulasi setingkat keputusan atau instruksi presiden atau peraturan presiden. Ketua APSPI, Agus Warsito mengungkapkan hal itu saat hadir dalam kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke KUD Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 21 November 2024.

Ia mengapresiasi respons Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menyikapi permasalahan para peternak sapi perah tentang pembatasan penyerapan susu lokal yang kemudian berujung aksi protes buang susu dan mandi susu beberapa waktu lalu.   Tak Sama dengan Rokok, Pakar Sebut Tak Perlu Larang Promosi Susu Formula "Alhamdulillah (protes) itu telah ditangkap dengan baik kemudian direspons oleh Pak Menteri (Mentan) untuk mewajibkan industri menyerap susu segar dalam negeri yang kita tahu hanya 20 persen, bahkan barangkali sekarang ini tidak ada atau kurang dari 20 persen yang selebihnya kita itu impor," ujar dia.

Berkaitan dengan pencanangan ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan, maka pemerintah akan mendatangkan 1 juta ekor sapi perah impor. Menurut dia, sebelum rencana itu dilaksanakan agar ada regulasi yang berpihak pada peternak lokal. "Kami menginginkan kalau pemerintah berkomitmen kepada peternak untuk majunya susu sapi dalam negeri kita peraturan itu selevel keputusan presiden, Inpres atau peraturan presiden," kata dia.  Selain ada regulasi yang berpihak kepada peternak, lanjut Agus harus ada koordinasi lintas sektoral di kementerian. Baik kementerian pertanian, kementerian koperasi, kementerian perdagangan, dan kementerian industri. Semua saling bersinergi satu tujuan memperjuangkan peternak sapi perah dalam negari. (Yetede)


RI Bahas Kemiskinan dan Kelaparan pada KTT G20

20 Nov 2024

Presiden Prabowo menekankan komitmen mengatasi kemiskinan dan kelaparan dalam KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (18/11) waktu setempat. Untuk mengatasi kedua tantangan tersebut juga diperlukan perdamaian dan stabilitas. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi pertama KTT G20 yang mengangkat tema ”Fight againstHunger and Poverty”. Sebelumnya, Presiden menghadiri peluncuran Global Alliance against Hunger and Poverty di Museum of Modern Art (MAM) Rio de Janeiro. Peluncuran itu dipimpin Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Lula menyerukan aksi global mengatasi kelaparan dan kemiskinan global. Ia menyoroti ketimpangan sosial di dunia. Pada 2024, sebanyak 733 juta orang masih kekurangan gizi. Padahal, dunia memproduksi 6 miliar ton makanan per tahun.

”Kelaparan adalah ekspresi biologis dari pe nyakit sosial,” kata Lula, mngutip ilmuwan Brasil, Josué de Castro. Lula menyampaikan, aliansi itu bertujuan membangun rekomendasi internasional, kebijakan publik yang efektif, dan sumber pendanaan yang berkelanjutan. Saat ini, aliansi tersebut didukung 81 negara, 26 organisasi internasional, 9 lembaga keuangan, serta berbagai yayasan dan organisasi nonpemerintah. ”Aliansi ini lahir di G20, tetapi tujuannya bersifat global,” ucapnya. Dalam pidato di sesi pertama KTT G20, Presiden Prabowo mengapresiasi pilihan Lula untuk menekankan kemiskinan dan kelaparan sebagai focus pembahasan. Sebab, hal itu adalah masalah yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, yang disebut Prabowo masih memiliki 25 % anak yang kurang gizi setiap hari.

Isu kemiskinan dan kelaparan ini, menurut Prabowo, membawa keterpilihannya sebagai presiden. Karena itu, Indonesia mengalokasikan bagian besar dari APBN untuk pendidikan dan makan bergizi gratis untuk anak. ”Saya percaya pendidikan akan membawa kita keluar dari kemiskinan. Pendidikan akan membawa kehidupan yang lebih baik. Makan gratis untuk anak-anak juga bagian vital dari strategi kami. Ini bagian untuk memperkuat anak-anak muda kami supaya bisa menerima pendidikan,” tuturnya. Prabowo pun meyakini dapat mengatasi kekurangan pangan dalam tiga tahun, mencapai kemandirian pangan dalam empat tahun, serta bisa berkontribusi pada aliansi global untuk melawan kemiskinan dan kelaparan dalam lima tahun. (Yoga)


QR "Code" untuk Mengontrol Pembelian BBM Bersubsidi

20 Nov 2024

Seorang pengemudi mobil tampak memperlihatkan kode respons cepat atau QR code saat membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite kepada petugas di SPBU di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024). Reformasi subsidi BBM dengan menggunakan QR code pada saat pengisian di SPBU diharapkan dapat menekan beban anggaran sekitar Rp 407 triliun dalam setahun yang selama ini penyalurannya belum tepat sasaran. (Yoga)

Kementerian Pertanian Membentuk Brigade Swasembada Pangan atau Brigade Pangan

20 Nov 2024
Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk Brigade Swasembada Pangan atau Brigade Pangan untuk mengawal cita-cita swasembada pangan. Brigade Pangan tersebut nantinya bertugas membantu petani milenial atau mahasiswa generasi Z yang ingin bertani untuk membantu optimasi lahan (oplah) dan cetak sawah. “Ini mengawal nantinya mahasiswa di lapangan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantornya, Rabu, 20 November 2024. Kementan menargetkan ada 20 ribu petani milenial atau mahasiswa yang akan ikut serta membantu program ini. Dimana setiap satu orang brigade, kata Andi, akan ditugaskan untuk mengawasi sekitar 15 orang petani milenial atau mahasiswa yang akan menggarap lahan seluas 200 ribu hektar.

“Sistemnya adalah setiap 1 brigade itu (mengawal) 15 orang (petani),” ujar Amran Sulaiman.Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah akan memberikan hibah alat mesin pertanian untuk program ini, beserta pemberian bibit gratis pada awal program. Menurut Amran Sulaiman, program ini diperkirakan akan menghabiskan dana anggaran hingga sekitar Rp 29 triliun. Deflasi Beruntun 5 Bulan, Kemenko Perekonomian Sebut Masyarakat Tak Perlu Khawatir “Total anggaran kita semuanya diberikan oleh bapak presiden Rp 29 triliun,” ucap sepupu pengusaha tambang Haji Isam tersebut. Brigade Pangan ini nantinya akan ditugaskan di 12 provinsi di Indonesia dengan total lahan yang akan digarap diperkirakan seluas 1,3 juta hektar, baik itu lewat optimalisasi lahan maupun lewat pencetakan sawah baru. Kementan memastikan tidak ada alih fungsi lahan dalam program ini. (Yetede)


Sumur Gulamo Torehkan Catatan Baru Sejarah Energi

20 Nov 2024

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah mencatatkan pencapaian bersejarah dengan penemuan Sumur Gulamo DET-1 sebagai sumur migas nonkonvensional (MNK) pertama di Indonesia yang berhasil membuktikan adanya aliran hidrokarbon ke permukaan. Penemuan ini diumumkan setelah evaluasi hasil data fracturing, uji rekahan, dan well testing yang dilakukan di sumur tersebut. EVP Upstream Business PHR, Andre Wijanarko, menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan potensi besar pengembangan MNK di Blok Rokan, yang menjadi bagian dari komitmen PHR untuk terus berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

Keberhasilan ini juga disambut baik oleh Kepala Divisi Eksplorasi SKK Migas, Sunjaya Eka Saputra, yang menilai penemuan sumber daya migas baru di Sumur Gulamo DET-1 sebagai bukti keberhasilan upaya pengembangan migas nonkonvensional di Indonesia. Sunjaya berharap pencapaian ini dapat menjadi contoh dan dorongan bagi eksplorasi serta pengembangan lapangan-lapangan MNK lainnya di Indonesia.

Secara keseluruhan, penemuan ini tidak hanya menjadi tonggak sejarah bagi PHR, tetapi juga memberikan harapan bagi kemajuan industri migas nasional, khususnya dalam pengembangan sumber daya migas nonkonvensional yang diharapkan dapat menjadi alternatif penting dalam memenuhi kebutuhan energi di masa depan.


PT Pertamina Mengembangkan Sustainable Aviation Fuel

19 Nov 2024

PT Pertamina (Persero) sejak beberapa tahun lalu telah mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis minyak nabati. Pada tahun ini bahkan SAF mengalami meningkatan manfaat, tak hanya mengurangi emisi karbon di sektor transportasi udara tetapi sekaligus menjawab persoalan sampah rumah tangga dan limbah industri. SVP Research & Technology Innovation Oki Muraza menjelaskan Pertamina sudah mengembangkan minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO) sebagai bahan baku SAF. Sebelumnya, pengembangan SAF yang dilakukan Pertamina menggunakan minyak kelapas sawit dalam bentuk crude palm oil (CPO) atau refined bleached deodorized pal  kernek oil (RBDPKO).

Langkah Pertamina dimulai dengan mengumpulkan UCI dari berbagai sumber, termasuk rumah tangga, restoran, dan industri pengolahan makanan. Teknologi pengolahan SAF menggunakan jalur Hydroprocessed Esters and Fatty Acid (HEFA) memungkinkan konvensi minyak jelantah menjadi bahan bakar yang kompatibel dengan infrastruktur penerbangan yang ada. Oki juga menekankan pada tahun depan, SAF dari UCO bisa menggunakan secara komersial. Targetnya pada kuartal pertama tahun  depan, SAF akan digunakan dalam joy-flight pada pesawat Pelita Air yang merupakan maskapai penerbangan milik Pertamina Group.  (Yetede)

Tak Kurang 250 Pelaku Industri Karet dari 13 Negara Bertemu dalam Forum di Yogyakarta

19 Nov 2024
Tak kurang 250 pelaku industri karet dari 13 negara bertemu dalam forum di Yogyakarta selama tiga hari ke depan mulai Selasa hingga Kamis, 19-21 November 2024. Dalam forum bertajuk International Rubber Conference 2024 itu, hadir pelaku industri karet dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Sri Lanka, Cote d’Ivoire Afrika, Cina, India, Kamboja, Myanmar, Jepang, Perancis, dan lainnya. Pada hari pertama, para pelaku industri karet itu menyoroti berbagai isu karet alam. Salah satunya soal wabah penyakit karet berkepanjangan yang belum juga ada obatnya dan lambat laun mempengaruhi produksi global termasuk di Indonesia.

"Pelaku industri karet dunia saat ini masih berhadapan dengan wabah penyakit Pestalotiopsis yang menyerang sejak tahun 2018, ini sudah mengurangi produktivitas karet hingga sekitar 40 persen," ujar Sekretaris Jenderal International Rubber Research Development Board (IRRDB) Seri Dato’ Aziz Abdul Kadir di sela pembukaan, Selasa. Aziz mengungkapkan berbagai cara sudah coba ditempuh berbagai negara untuk memerangi wabah ini namun belum menemukan hasil memuaskan. Melalui forum yang digelar Pusat Penelitian Karet, IRRDB dan Japan International Cooperation Agency (JICA) itulah, coba dirumuskan bersama formula yang bisa diterapakan memerangi wabah.

Kemenperin Sebut 3 Sektor Industri Ini Kompetitif di Kancah Global "Kami pertemukan ilmuwan dengan pelaku industri di forum ini untuk mencari jalan keluar atas wabah itu," kata dia. Adapun Sekretaris Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Uhendi Haris membeberkan dampak wabah Pestalotiopsis itu di Indonesia hingga saat ini diperkirakan menerjang tak kurang 600 ribu hektar lahan karet. "Sebelum ada serangan wabah itu produksi karet Indonesia masih di atas angka 3,6 juta ton pertahunnya, namun setelah wabah itu maksimal 2,2 juta ton saja per tahunnya," kata Uhendi. (Yetede)


Impor Garam Mustahil Dihilangkan

18 Nov 2024
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan impor garam mustahil dihilangkan. Masih perlu atau tidaknya Indonesia mendatangkan garam dari luar negeri tergantung dari kesiapan petani dan Koperasi Petambak Garam Nasional (KPGN) itu sendiri. "(Impor garam) enggak mungkin dihilangkan. Ini kesiapan dari petani dan koperasi petani sendiri," kata politikus Partai Golkar kepada wartawan usai Penandatanganan Nota Kesepahaman Penyerapan Garam Produksi Dalam Negeri Tahun 2024 dan 2025 di The Westin Jakarta, Senin, 18 November 2024.

Kendati begitu, Agus Gumiwang ingin agar Indonesia dapat lepas dari ketergantungan impor. Sebagai upayanya, ia akan meningkatkan serapan garam produksi dalam negeri sebesar 7.416,97 ton. Angka itu didapat dari target serapan garam dalam negeri tahun ini sebesar 758.285,42 dan 775.702,39 ton untuk tahun depan. Sedangkan pada 2023, total penyerapan garam produksi dalam negeri mencapai 577.925 ton. Garam dari tiga jenis kualitas yaitu K1, K2 dan K3 itu berasal dari seluruh koperasi petambak garam yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas Nagekeo dan Kupang.

Karena itu, Agus Gumiwang meminta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pergaraman Nasional dievaluasi. Hal ini diperlukan agar seluruh industri pengolahan garam diwajibkan menyerap garam dalam negeri. Sampai saat ini, garam yang masih diizinkan impor dalam aturan itu adalah garam chlor alkali plant (CAP). Namun pada saat yang sama, Agus Gumiwang mengingatkan industri memerlukan garam dengan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi. Produsen garam harus menyesuaikan spesifikasi garam mereka agar cocok dengan kebutuhan industri. "Itu harus ketemu," katanya. Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman itu,  perwakilan yang berkesempatan hadir yakni 8 industri pengolahan garam, 1 industri chlor alkali, 4 industri garam farmasi, 26 industri farmasi, 1 industri garam, dan 37 orang perwakilan petani atau koperasi dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. (Yetede)

Terapkan Standarisasi Teknik Mengendarai Truk Yang Benar bagi Pengemudi

18 Nov 2024

Kecelakan angkutan truk yang terjadi di Tol Cipularang bisa dihindari jika pengemudi menerapkan standarisasi teknik mengendarai truk yang benar. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pengusaha Multimoda Transport Indonesia  (PPMTI), Kyatmaja Lookman mengatakan, di kalangan angkutan pengemudi truk  memiliki teknis khusus bagaimana menghindari truk oleng ketika berada pada jalur turunan karena kondisi rem blong. "Kalau melihat dugaan-dugaan sementara karena rem blong dimana posisi truk berada di gigi empat, seharusnya bisa dicegah melalui kompetisi pengemudi.

Saya menilai ini lebih karena faktor human error," ungkap Kyatmaja.  Ia menurutkan , kondisi cuaca dan hujan memberikan pengaruh terhadap kondisi kendaraan. "Ini ditambah kemacetan di ruas tol tersebut, sementara posisi truk berada diluar jalur cepat sehingga tidak memilki kesempatan mengambil jalur lain ketika kondisi rem blong," ucapnya. Meski begitu, Kyatmaja menghormati invetsigasi yang sementara masih dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). "Ini tidak akan mendahului investigasi KNKT, tetapi ini berdasar pada dugaan-dugaan sementara. Sebab kami di Asosiasi juga konsen dengan hal-hal teknis seperti ini," pungkasnya. (Yetede)

Swasembada didulang oleh konsolidasi BUMN

16 Nov 2024

Kementerian BUMN dan Kementerian PU akan mengonsolidasikan unit-unit usaha BUMN di sektor karya bertransformasi ke bisnis pangan guna mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut, sebagai langkah mendukung program swasembada pangan, unit-unit bisnis BUMN yang selama ini punya fokus bisnis di sektor karya akan berkonsolidasi mengerjakan penugasan lain yang berkaitan dengan sektor pangan. ”Salah satu (yang jadi pembicaraan dengan Kementerian PU) tadi, unit-unit yang memang fokus di karya akan coba kami konsolidasikan untuk penugasan yang mendukung swasembada pangan,” ujar Erick seusai pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11).

Pernyataan Erick sekaligus mengonfirmasi surat edaran dari Kementerian BUMN soal rencana perubahan bisnis PT Indra Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), dan PT Virama Karya (Persero) yang ditujukan untuk jajaran direksi ketiga unit usaha BUMN karya. Ketiga perseroan semula bergerak di bidang layanan konsultan engineering dan konstruksi. Berdasarkan surat edaran yang diterima Kompas, Indra Karya bertransformasi untuk melakukan bisnis di sektor produk sawit, sementara Yodya Karya dan Virama Karya akan menjalankan bisnis di sektor komoditas beras.

Erick menambahkan, BUMN raksasa seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero)juga tidak akan luput dari penugasan untuk mendukung program swasembada pangan. ”Jadi, bagaimana agar subsidi (energi) menjadi lebih tepat sasaran, itu juga akan mendukung program swasembada pangan,” kata Erick. Kendati demikian, fungsi utama dari BUMN karya juga perlu diperkuat karena infrastruktur adalah aspek terpenting dalam mendukung swasembada pangan. Infrastruktur yang baik, dapat menekan biaya logistik di berbagai sektor, termasuk pelabuhan, bandara, jalan tol, bangunan, dan jalan di perkotaan. (Yoga)