Para pekerja terlihat sedang mengemas beras premium di Sentra Pengolahan Beras Jakarta, kompleks pergudangan Bulog, Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024). Tempat tersebut memiliki kapasitas pengemasan 6 ton per jam. Pemerintah optimistis dengan cadangan beras minimal 2 juta ton hingga akhir tahun 2024 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia. (Yoga)

Kementerian BUMN mengubah susunan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) pada Senin (4/11). Simon Aloysius Mantiri, yang sebelumnya Komisaris Utama, menjadi Dirut menggantikan Nicke Widyawati. Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan atau Iwan Bule menjadi Komisaris Utama Pertamina. Pergantian dihasilkan melalui RUPS dengan SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan (Persero) PT Pertamina. Diputuskan Wamen BUMN, Dony Oskaria sebagai Wakil Komut dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN, termasuk Pertamina, adalah kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham, diwakili Menteri BUMN.

”Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang  ada,” kata Fadjar melalui siaran pers, Senin (4/11). Fadjar menambahkan, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa mendatang. Kepemimpinan sebelumnya menjadi landasan untuk mencapai kemajuan perusahaan serta mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Tim Prabowo-Gibran Pada Pilpres 2024, Simon Aloysius menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Berdasar Keputusan Menkumham No M.HH-23.AH.11.01TAHUN 2020 tentang Pengesahan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Simon Aloysius tercatat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Simon diangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina pada Juni 2024. (Yoga)

Pemerintah memutuskan hanya akan mengatur ulang penyaluran subsidi BBM dan listrik dalam rangka reformasi subsidi energi dengan formula yang digodok sepekan ke depan. Sementara penyaluran elpiji bersubsidi masih akan menerapkan program yang sedang berjalan. Pada Senin (4/11) di Kementerian ESDM, Jakarta, dilakukan rakor perdana subsidi tepat sasaran. Rapat belum menghasilkan keputusan menyeluruh. ”Yang jelas, kami sudah memutuskan, untuk elpiji, kami akan mengusulkan ke Presiden untuk tidak dilakukan koreksi. Masih berlaku seperti yang sekarang karena terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga,” ujar Bahlil.

Sejak awal tahun, pemerintah dan Pertamina menjalankan pengaturan elpiji bersubsidi atau elpiji 3 kg menjadi tepat sasaran. Warga yang hendak membeli elpiji 3 kg di pangkalan harus memiliki NIK yang terdata. Namun, sejauh ini belum ada pembatasan. Apabila belum terdaftar, warga bisamendaftarkan NIK/KTP-nya. Terkait reformasi subsidi pada BBM dan listrik, pemerintah masih mengkaji formula yang tepat untuk diimplementasikan. Dari sejumlah opsi yang ada, Bahlil menuturkan, setidaknya sudah mengerucut ke model BLT. Akan tetapi, rekomendasi yang hendak disampaikan kepada Presiden Prabowo   akan disusun dengan hati-hati. (Yoga)

Sembilan orang tewas akibat sebuah pohon besar tumbang di lokasi wisata Situs Bulu Matanre, Kabupaten Soppeng, Sulsel, Minggu (3/11) siang. Peristiwa pohon tumbang ini terjadi di tengah hujan deras dan petir. Berdasar laporan Kapolres Soppeng AKBP Muhammad Jusuf kepada Kapolda Sulsel Irjen Yudhiawan Wibisono, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 Wita. ”Kejadian tersebut bermula saat pengunjung  Situs Bulu Matanre beristirahat di pondok pengunjung saat hujan deras turun. Tiba-tiba pohon yang ada di dekat pondok roboh dan menimpa pondok tersebut,” kata Jusuf dalam laporannya.

Akibatnya, pengunjung yang ada di dalam dan sekitar pondok tertimpa pohon sehingga mengakibatkan sejumlah korban meninggal dan luka-luka. Hingga Minggu sore, tercatat sembilan orang meninggal dan delapan orang lainnya dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Amson Padolo membenarkan adanya peristiwa ini. Dia mengemukakan, para korban merupakan pengunjung yang datang ke Situs Bulu Matanre untuk berziarah. ”Korban adalah keluarga yang datang ke situs tersebut untuk ziarah. Mereka membawa sesajian ke sekitar pohon dengan maksud membayar hajatan.

Hujan deras yang turun disertai petir menyebabkan pohon tumbang dan menimpa korban,” kata Amson. Berdasarkan data BPBD Sulsel, sembilan korban tewas ialah Wa Menneng Sewo (60), Karyati Sewo (55), Agus, St Rabiah Sewo (50), Karyati, Rosmini (37), Marnuni Lisu Lawo (34), Nuraeni, dan Asse (40). Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah pondok di Bulu Matanre yang rusak parah karena tertimpa pohon. Pohon yang tumbang tersebut berukuran cukup besar dan tinggi. Pondok yang tertimpa itu merupakan bangunan beratap seng dengan dinding seng dan balok sebagai penyangga. Dalam video itu, juga tampak sejumlah korban yang tergeletak di sekitar pondok. (Yoga)

Pemerintah tengah mengkaji skema penyaluran subsidi energi, antara lain, melalui bantuan langsung tunai. Selain itu, beberapa insentif fiskal dengan skema pajak ditanggung pemerintah kembali diusulkan tahun depan guna mendorong daya beli masyarakat. Hal ini mengemuka dalam Rakortas Kementerian Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11). Rapat dihadiri Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Mendag Budi Santoso, dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, subsidi energi seharusnya dapat diberikan kepada warga negara yang berhak menerima. Namun, berdasar laporan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terdapat potensi penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.

”20-30 % subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Itu gede. Angkanya lebih kurang Rp 100 triliun,” katanya. Rakortas tersebut merupakan tindak lanjut dari retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jateng, pekan lalu. Hasil rapat yang membahas target-target Presiden di bidang ekonomi akan disampaikan kepada Presiden. Karena itu, Bahlil melanjutkan, pemerintah sedang mengkaji formula penyaluran subsidi energi agar tepat sasaran. Dalam rapat terbatas, kata Bahlil, Presiden telah memintanya memimpin tim khusus yang akan menentukan formulasi penyaluran subsidi. Bahlil menambahkan, salah satu mekanisme penyaluran subsidi energi adalah dengan memberi BLT kepada masyarakat penerima manfaat. Terbuka pula pilihan lain, dengan skema campuran antara BLT dan skema subsidi seperti yang berlaku saat ini. (Yoga)

KETUA Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Lumajang Didik Purwanto mengungkapkan bahwa jumlah produksi petani tebu rakyat tahun ini cenderung turun. Ia menghitung penurunan produksinya bisa mencapai 40 persen per hektare. Petani asal Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, itu mencatat sebelumnya tiap hektare lahan sawah biasanya menghasilkan 1.500 kuintal, tapi sekarang hanya 1.000 kuintal. Sedangkan untuk lahan tebu tegalan, yang sebelumnya menghasilkan 800 kuintal per hektare, saat ini paling banyak hanya menghasilkan 600 kuintal per hektare. Namun Didik menilai harga gula masih tergolong bagus di tengah turunnya produksi saat ini. "Rendemennya tinggi karena panasnya pas. Harga gula juga sedang bagus," ucapnya kepada Tempo, Jumat, 1 November 2024. Rendemen tebu merupakan persentase gula yang dihasilkan dari proses pengolahan tebu.

Menurut Didik, ada beberapa faktor penyebab turunnya produksi tebu. Salah satunya ketersediaan air yang minim karena saluran irigasi rusak dan hujan tidak kunjung turun. Namun ia optimistis, dengan target swasembada gula yang dicanangkan pemerintah, akan ada perbaikan pada pertanian tebu di Tanah Air. Menurut Badan Pangan Dunia (FAO), suatu negara disebut swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional. Adapun hingga saat ini 63 persen kebutuhan gula nasional masih bergantung pada impor. Pemerintah sudah berulang kali menyatakan hendak mengurangi ketergantungan terhadap impor gula. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan mempercepat swasembada gula nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023. Berdasarkan aturan tersebut, swasembada gula secara nasional untuk kebutuhan konsumsi ditargetkan paling lambat pada 2028. Sedangkan swasembada gula untuk kebutuhan industri ditargetkan pada 2030. Dalam perpres yang diteken pada 16 Juni 2023 itu, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare. Target itu akan dikejar melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut. (Yetede)

Optimisme terhadap pencapaian target produksi minyak dan gas (migas) nasional kembali meningkat menjelang akhir 2024, meskipun target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari pada 2030 masih menghadapi tantangan besar. Peningkatan investasi eksplorasi di sektor hulu migas menjadi sinyal positif, seperti yang dicatat oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Investasi eksplorasi meningkat dari US$900 juta pada 2023 menjadi target US$1,8 miliar pada 2024, yang berkontribusi pada sejumlah temuan cadangan migas baru, termasuk Geng North dan Layaran-1.

Menurut Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, keberhasilan eksplorasi saat ini merupakan hasil upaya berkelanjutan sejak 2018 melalui inisiatif seperti G&G Days, pembaruan data basin, dan kampanye pengeboran eksplorasi baru. Keberhasilan juga didukung oleh reformasi regulasi dan optimalisasi kerja eksplorasi berbasis data.

Namun, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengingatkan pentingnya percepatan produksi dari cadangan migas baru. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 110/2024, SKK Migas memiliki kewenangan untuk mengelola lapangan migas yang belum dikembangkan lebih dari tiga tahun dengan beberapa opsi, termasuk insentif untuk operator atau pengembalian ke negara.

Meskipun produksi minyak nasional pada 2023 hanya mencapai 606.000 barel per hari (bph) dibandingkan kebutuhan nasional 1,6 juta bph, pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan impor BBM dengan mendukung kerja sama erat antara SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja hulu migas dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.