Lingkungan Hidup
( 5781 )Antam siap memperjualbelikan emas yang diolah PT Freeport Indonesia
PT Aneka Tambang Tbk atau Antam siap memperjualbelikan emas yang diolah PT Freeport Indonesia. Kerja sama ini menyudahi impor ingot emas atau emas batangan oleh Antam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus mendukung hilirisasi emas yang dikerjakan Freeport. Kedua perusahaan meresmikan kerja sama tersebut dalam acara penandatanganan perjanjian jual beli emas di Jakarta, Kamis (7/11). Acara ini disaksikan oleh holding perusahaan tambang BUMN, PT Mineral Industri Indonesia Persero (Mind Id), Kementerian ESDM, serta Kementerian BUMN. Dirut Antam Nicolas D Kanter dalam sambutannya menyampaikan, Freeport akan menyediakan 30 ton emas batangan setiap tahun. Nilai jual beli yang direncanakan untuk lima tahun ke depan senilai 12,5 miliar USD atau Rp 200 triliun bergantung pada harga emas.
”Ini adalah wujud nyata program hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam yang merupakan 17 program prioritas pemerintah,” kata Nicolas. Kerja sama ini, membantu Antam mengurangi dependensi kepada importasi. Antam sebagai perusahaan pelat merah akan menghemat ratusan triliun rupiah yang bisa disimpan sebagai devisa negara. Antam sendiri memiliki lahan tambang sumber emas. Namun, cadangan tambang emas mereka di Jabar dan Banten pada tahun 2021 tinggal menyimpan 1,02 juta dry metric ton (dmt) cadangan bijih emas, setara 6,31 ton logam emas. Sementara sumber daya mineral emas konsolidasian Antam pada tahun 2021 tercatat sebesar 6,75 juta dmt atau setara 32,25 ton logam emas. Dari jumlah tersebut, emas yang terjual dari produksi tabang milik Antam jauh lebih kecil dan terus menipis. Tahun 2023, volume produksi mereka hanya 1,21 ton. Sementara pada tahun yang sama, Antam mampu menjual 26,13 ton emas. Bahkan, pada 2024, kata Nicolas, ada kebutuhan emas sebanyak 37-38 ton. (Yoga)
Agresif, Petrindo Agresif Mencaplok Tambang Batu Bara
Percepat Swasembada dengan Otorisasi Swasembada
Upaya mewujudkan swasembada pangan membutuhkan otorisasi kewenangan untuk mengorkestrasi seluruh potensi sektor pertanian secara komprehensif. Strategi ini memudahkan pemerintah memonitor dan mengevaluasi upaya mencapai swasembada pangan. Pemerintah bersama DPR mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Rp 139,4 triliun dalam APBN 2025 yang tersebar di sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, sampai pemda. Orkestrasi kewenangan oleh Menko Bidang Pangan yang solutif dan segera dieksekusi di lapangan akan mengakselerasi upaya-upaya bersama mencapai swasembada pangan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kementan, Jakarta, Rabu (6/11) mengatakan, Indonesia memiliki semua modal untuk swasembada pangan.
”Itu perlu otorisasi kewenangan koordinasi kesatuan untuk mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya. Zulkifli berbicara di depan sedikitnya 1.500 kepala desa dalam acara pencanangan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementan. Kades sebagai ujung tombak pemerintah turut berperan penting menyukseskan pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan. Menurut Menko Pangan, pemerintah pusat, TNI, Polri, Kejagung, pemda, BUMN, korporasi swasta, badan riset, hingga petani berada dalam satu tim yang berkomitmen sama mewujudkan swasembada pangan nasional. Zulkifli juga akan memangkas rantai birokrasi yang menghambat penyaluran pupuk bersubsidi ke petani yang berhak. (Yoga)
Temuan Tepung Terigu Bogasari Palsu di Jabar
Polda Jabar mengungkap pemalsuan produk tepung terigu milik perusahaan Bogasari. Polisi menangkap OS yang membuat produk palsu ini selama tiga tahun terakhir di seluruh wilayah Jabar. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu Ditkrimsus Polda Jabar AKBP Andry Agustiano menangkap pelaku berinisial OS di Kabupaten Cianjur pada 2 November 2024. Polisi menemukan 24,5 ton tepung terigu Bogasari palsu di tempat OS. Kasus pemalsuan produk tepung terigu Bogasari ini diumumkan pada Rabu (6/11) di Polda Jabar, Kota Bandung. Kasus ini dipublikasikan bersama dengan 12 kasus lain terkait penyalahgunaan barang pokok dan penting. Kabidhumas Polda Jabar Kombes Jules Abast memaparkan, modus pelaku dalam kasus ini ialah membeli terigu dengan kualitas rendah.
Pelaku memasukkan terigu tersebut ke karung tepung terigu Bogasari dan menjualnya kepada konsumen. Pelaku mendapatkan kemasan karung terigu Bogasari dari pengepul. Harga jual per lembar karung itu Rp 3.000. Karung itu diproduksi oleh Bogasari, yang merupakan salah satu divisi perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. ”Pelaku menjual produk palsu kepada pedagang eceran dan pasar tradisional dengan harga yang lebih murah daripada produk aslinya. Warga yang dirugikan melaporkan masalah ini kepada kami sehingga langsung ditindaklanjuti,” kata Jules. Ia mengatakan, pelaku OS telah ditetapkan sebagai tersangka. OS dijerat dengan Pasal 62 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Pasal 139 UU No 18/2012 tentang Pangan, dan Pasal 100 Ayat (1) UU No 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. ”Perbuatan pelaku telah melanggar tiga regulasi. Ia terancam pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar,” ucap Jules. Wakil Direktur Krimsus Polda Jabar AKBPris BesarMarulyPardede menuturkan, pelaku menjual produk palsu tersebut di seluruh wilayah Jabar hingga perbatasan Jateng dalam tiga tahun terakhir. Pelaku meraih keuntungan Rp 30.000 hingga Rp 50.000 dari penjualan setiap karung produk palsu tepung Segitiga Biru. ”Dalam sebulan, pelaku dapat menjual sekitar 4.800 karung produk Segitiga Biru palsu. Ia meraih keuntungan Rp 5,6 miliar per tahun,” kata Maruly. (Yoga)
Mafia Memperalat Orang Rimba pada Praktim Tambang Minyak Ilegal
Empat pemimpin rombong Orang Rimba di Jambi mengecam aktivitas tambang minyak ilegal di Hutan Harapan. Mereka meyakini Orang Rimba telah diperalat. Buktinya, sejumlah warga ditugasi mengamankan dan menarik pungutan liar di lokasi yang terletak di dalam hutan negara di Hutan Harapan yang beralas konsesi restorasi ekosistem. ”Kami kaget waktu mengetahui ada warga kami, Orang Rimba, di sana,” ujar Temenggung Ngelembo, Rabu (6/11). Ia langsung mengecek ke lokasi. Menurut Ngelembo, dirinya dan para pemimpin adat mengecam praktik ilegal yang merusak hutan itu. Namun, pihaknya kesulitan menyetopnya.
Warganya telanjur masuk dalam jaringan kejahatan itu. Karena itu, ia berharap apparat penegak hukum segera turun ke lokasi. ”Harus diberantas secepatnya,” kata Ngelembo. Temenggung Jelitai menyatakan, Orang Rimba sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian hutan serta mendukung penuh upaya restorasi yang dilakukan di Hutan Harapan. ”Di adat kami, Orang Rimba, menebang satu pohon sama dengan menghancurkan kehidupan. Dendanya 500 lembar kain. Itu pelanggaran berat,” kata Jelitai. Kawasan restorasi ekosistem Hutan Harapan di batas Jambi dan Sumsel seluas 98.000 hektar. Kelestarian hutan ini jadi incaran pemodal dan cukong untuk menguasai serta memperjualbelikan lahan.
Lahan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, antara lain perambahan, pembalakan, dan tambang liar. Ribuan pohon tumbang untuk pembukaan sumur-sumur bor. Minyak dibawa ke tempat penampungan sementara. Minyak curian dimuat ke dalam truk berisi bak-bak penampung. Pengemudi truk lalu membawanya ke industri-industri liar di wilayah Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Minyak kemudian disuling untuk dijadikan sejenis solar dan bensin. Minyak ilegal itu dijual murah untuk memasok berbagai kebutuhan BBM bagi warga dan industri di Jambi, Sumsel dan sekitarnya. Jelitai menyesalkan ada warganya yang terseret dalam praktik ilegal. Padahal, upah yang didapat kecil, cuma cukup untuk beli nasi dan rokok. (Yoga)
Forum Bisnis Indonesia: Dampak Positif Hilirisasi
Dampak positif dari penghiliran nikel terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku dan Papua. Direktorat Regional III Kementerian PPN/Bappenas, yang dipimpin oleh Ika Retna Wulandary, mencatat bahwa pengolahan nikel menjadi salah satu faktor utama yang mengakselerasi ekonomi wilayah ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Penghiliran nikel telah mendorong perkembangan sektor industri pengolahan, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah seperti Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan.
Maluku dan Papua, sebagai wilayah yang sebelumnya memiliki ketergantungan pada sektor pertanian, kini mulai bertransformasi dengan adanya industri pengolahan nikel, yang mengubah struktur perekonomian mereka. Kawasan industri di Pulau Obi, Maluku Utara, misalnya, telah mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, dengan desa sekitar seperti Kawasi mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, termasuk dalam sektor non-tambang seperti perdagangan dan restoran.
Namun, meski ada pertumbuhan yang luar biasa, tantangan tetap ada, terutama dalam hal penyediaan fasilitas publik dan pengurangan kemiskinan. Ika Retna Wulandary mengingatkan bahwa meskipun sektor industri memberikan dampak positif bagi ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan pemerataan pembangunan tetap perlu diperhatikan.
Sementara itu, pengembangan penghiliran nikel juga menghadapi dilema terkait penggunaan energi. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, menyoroti ketergantungan industri smelter pada batu bara sebagai sumber energi yang murah, meskipun hal ini bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi. Tantangan lain di sisi hulu adalah peningkatan tata kelola sumber daya mineral dan eksplorasi nikel yang lebih baik.
Secara keseluruhan, meskipun penghiliran nikel memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan nilai tambah, pemerintah, melalui Kementerian PPN/Bappenas dan pemangku kepentingan lainnya, perlu mengatasi tantangan terkait sosial, energi, dan tata kelola agar potensi penghiliran nikel dapat dimanfaatkan secara maksimal, berkelanjutan, dan inklusif.
Investasi Pipa Baja Seamless Dukung Infrastruktur Gas Nasional
Pembangunan pabrik pipa baja seamless yang dilakukan oleh PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International di Cilegon, Banten, dengan investasi sebesar Rp2,5 triliun. Pabrik ini diharapkan dapat mendukung pengembangan infrastruktur pipa gas di dalam negeri, khususnya di Jawa, yang sedang menjadi fokus pemerintah. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan bahwa pembangunan jaringan gas di Indonesia dapat menjadi peluang besar bagi perusahaan pipa baja, dan dengan adanya pabrik ini, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor pipa baja yang selama ini menghabiskan anggaran hingga Rp15 triliun per tahun.
Keberadaan pabrik pipa baja seamless ini juga diharapkan dapat mengurangi subsidi liquefied petroleum gas (LPG), karena penggunaan pipa baja untuk jaringan gas akan mengurangi kebutuhan impor LPG yang lebih mahal. CEO Artas Energi Petrogas, Jose Antonio Reyes, menjelaskan bahwa pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi 200.000 ton per tahun untuk hot roll mill dan 100.000 ton per tahun untuk heat treatment, yang nantinya akan memenuhi kebutuhan domestik, terutama untuk sektor migas. Namun, pipa baja ini juga dapat digunakan untuk sektor industri lain, termasuk sektor pertahanan.
Kesimpulannya, pabrik pipa baja seamless yang dibangun oleh PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International ini memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi nasional, khususnya jaringan gas. Selain itu, pabrik ini juga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada impor pipa baja, mengurangi subsidi LPG, dan memperkuat sektor industri dalam negeri, dengan prospek jangka panjang untuk ekspansi ke sektor lain.
GERAKAN SOSIAL Warga Nusantara untuk Larantuka
Tak butuh waktu lama bagi puluhan pemuda yang bergabung dalam SimpaSio Institute, lembaga non pemerintah di Larantuka, untuk datang ke lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Hanya berjarak 52 kilometer dari episentrum bencana, mereka memberikan apa saja yang dipunya. ”Dana hingga tenaga kami bawa ke sana,” kata Ketua SimpaSio Institute Magdalena Oa Eda Tukan, Selasa (5/11). Magdalena berharap dia dan kawan-kawannya bisa ikut meringankan beban mereka yang terdampak bencana. Data BNPB menyebutkan sembilan orang tewas dan satu kritis terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Selain itu, ada 10.295 warga terdampak.
Sebanyak 2.472 orang di antaranya terpaksa mengungsi meninggalkan zona bahaya, 7 km dari puncak gunung. Tak hanya terancam bom batu pijar, pengungsi rawan terdampak banjir lahar hujan yang bisa luruh kapan saja. Anggota SimpaSio Institute yang sudah tiba di lokasi bencana membangun posko selama masa tanggap darurat, sekitar 58 hari setelah erupsi. ”Kami akan ikut ambil bagian dalam distribusi donasi, menyalurkan bantuan, hingga menggelar kegiatan psikologi-sosial untuk anak,” kata Magdalena. Berjarak hampir 2.000 km dari Larantuka, anggota Komunitas Flores, Sumba, Timor, dan Alor (Flobamora) Kalteng ikut sigap merespons bencana Larantuka. Banyak anggota komunitas itu buruh sawit perantauan asal NTT. Kesedihan sesama warga ikut mereka rasakan dari kebun sawit yang panas dan lembab di tanah seberang.
Don (27), buruh sawit di Kotawaringin Timur, bersama teman-temannya menyisihkan sebagian uang untuk korban erupsi Lewotobi Laki-laki. Meski berasal dari Manggarai dan tidak punya keluarga di Larantuka, ia tahu sesame warga NTT harus saling bantu. Don menyebut donasi itu diberikan ke gereja di Kotawaringin Timur dan Palangka Raya untuk kemudian diberikan kepada para penyintas. Di Kalbar, Ketua Komisi Pengembangan Sosial dan Ekonomi dan Caritas Keuskupan Ketapang RD Mardianus Indra mengatakan, donasi telah dibuka sejak tanggap darurat erupsi ditetapkan. Batas waktu pengumpulan tidak ditentukan. Bantuan itu nantinya pasti diperlukan, baik saat ini maupun pemulihan pascaerupsi. ”Ini atas nama kemanusiaan. Semua bisa ter- dampak bencana,” katanya. Bencana dan duka bisa kapan saja, demikian pula cinta kasih sesama meresponsnya. (Yoga)
BLT BBM Hadapi Hambatan Distribusi
Pemerintah perlu melakukan kalkulasi yang cermat terkait penerima bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM. Pengalihan subsidi BBM menjadi BLT bertujuan untuk memangkas anggaran subsidi dan mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih murah. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa BLT tidak hanya diberikan kepada masyarakat miskin, tetapi juga kepada kelompok rentan miskin dan aspiring middle class (calon kelas menengah) yang jumlahnya mencapai hampir separuh populasi Indonesia.
Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa kelompok-kelompok ini juga sangat bergantung pada subsidi BBM dan berpotensi jatuh miskin jika subsidi dihapus tanpa bantuan yang memadai. Selain itu, langkah ini perlu diperhitungkan dengan hati-hati karena bisa menyebabkan inflasi dan meningkatkan beban operasional UMKM. Untuk itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sedang mengkaji dengan teliti dampak ekonomi dari perubahan skema ini dan akan melakukan uji coba untuk mengukur efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan.
Dalam hal besaran BLT, analis Ronny P. Sasmita mengusulkan agar BLT subsidi BBM bisa mencapai minimal Rp180.000 per bulan per kepala keluarga, namun angka ini bisa lebih tinggi tergantung kalkulasi pemerintah mengenai beban ekonomi yang ditanggung masyarakat pasca-kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, penentuan mekanisme dan besaran BLT harus dilakukan dengan hati-hati, agar tepat sasaran dan menjaga keberlanjutan APBN serta stabilitas ekonomi.
1,8 Miliar Barel Minyak Masih Terbengkalai di Hulu Migas
Potensi besar dalam sektor migas Indonesia yang belum dimanfaatkan, dan SKK Migas mengingatkan kontraktor kontrak kerja sama untuk fokus pada pengembangan potensi tersebut. Kepala SKK Migas, Dwi Soejtipto, menyampaikan bahwa terdapat sekitar 1,8 miliar barel minyak yang belum tergarap di dalam negeri, dengan rincian potensi yang meliputi lapangan migas yang belum diproduksikan, plan of development (PoD) yang belum dilanjutkan, dan hasil eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti. SKK Migas telah memetakan beberapa potensi penting untuk dimanfaatkan, termasuk 301 struktur dengan potensi 1,8 miliar barel minyak dan 13,4 triliun kaki kubik gas, serta potensi peningkatan produksi melalui teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan waterflood.
Selain itu, ada kategori stranded PoD yang mencakup 74 lapangan dengan potensi 153 juta barel minyak dan 5,3 triliun kaki kubik gas yang belum dimanfaatkan, serta 203 lapangan atau sumur idle yang masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Untuk mempercepat produksi, SKK Migas bersama dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) juga diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 110/2024 untuk melakukan inventarisasi wilayah kerja yang belum dimanfaatkan, dengan tujuan meningkatkan produksi migas nasional. Dengan demikian, SKK Migas berupaya mendorong pengoptimalan sumber daya migas yang masih belum tergarap untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









