Ribuan warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, NTT, hampir kehabisan bahan makanan. Pemerintah diharapkan segera mengirim bantuan ke sana mengingat desa itu terisolasi akibat erupsi. Warga terdampak berada di Desa Lewotobi sebanyak 1.036 jiwa, Desa Lewoawang 1.376 jiwa, dan Desa Riangrita 703 jiwa. Ketiga desa itu berada di Kecamatan Ile Bura, salah satu kecamatan yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Nikolaus Nara, Sekdes Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, sudah menyurati BPBD Flores Timur dua hari lalu, yakni 11 November 2024. Hingga Rabu (13/11) sore, surat belum direspons oleh pemda. Nikolaus mengatakan, akibat erupsi, warga Lewotobi tak bisa ke kebun dan ke pasar untuk membeli bahan makanan. Jika ke kebun, mereka terkena hujan abu vulkanik serta material.

Banyak tanaman, seperti umbi-umbian dan pisang, mati terpapar belerang serta panas terik selama 10 bulan terakhir. Jika hendak ke pasar, mereka melewati jalan yang dekat dengan aliran lava. Oleh Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-laki, jalur itu masuk kategori zona merah sehingga tidak boleh dilewati untuk sementara waktu. Jubir tanggap darurat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Heri Lamawuran, mengatakan, informasi terkait kekurangan makanan itu segera diteruskan ke bagian terkait. ”Diteruskan ke posko” katanya. Heri menyatakan, hingga Rabu pagi, jumlah pengungsi yang terdampak erupsi sebanyak 13.166 orang, tersebar di 11 kecamatan di Flores Timur dan dua kecamatan di Sikka. Jumlah  pengungsi yang sakit 1.317 orang dengan kasus ISPA 382 orang, disusul hipertensi 125 kasus. Kekurangan masker menjadi salah satu penyebab tingginya angka ISPA. (Yoga)

Pemerintah meminta dukungan DPR dalam penegakan hukum di sektor migas dan pertambangan. Hal ini seiring dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum pada Kementeraian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktorat khusus ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024 itu juga menyebutkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM dipimpin oleh Direktorat Jenderal Penegakan HUKUM ESDM dipimpin oleh Direktur Jendral yang berasal daru unsur Kejaksaan, Kepolisian ataupun TNI.

"Saya minta tolong Bapak Ibu semua agar tolong dukung ini Dirjen Gakum, tolong dukung sekali karena pasti rayuannya, godaannya banyak ini dirjen. Ini saya jujur aja. Jadi saya juga minta, kalau mau commit, kita buat barang ini bagus," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia. Bahlil mengatakan pihaknya sedang menyusun struktur organisasi Ditjen Gakum. Ia menegaskan dalam waktu dekat struktur tersebut rampung. Nantinya direktorat ini dipimpin oleh sosok bisa berasal dari kalangan Kejaksaan, Kepolisian ataupun TNI. Namun, Bahlil menegaskan Dirjen Gakum nanti merupakan sosok yang memiliki integritas. Lebih lanjut ia menyebut direksi teranyar ini akan menyasar kegiatan tambang ilegal dan pengeboran migas ilegal. (Yetede)

Pekan ini, dunia peternakan Tanah Air heboh seusai peternak di Pasuruan, Jatim, membuang susu yang tertolak masuk ke pabrik. Berikutnya, rentetan aksi protes serupa terjadi di Boyolali, Jateng. Aksi buang susu tidak sekali ini terjadi. Pernah karena penyakit mulut dan kuku atau karena kualitas produksi tak sesuai ketentuan. Namun, pembuangan karena ditolak oleh pabrik baru kali ini terjadi. Penolakan itu dikatakan karena kuota penerimaan dipotong atau dibatasi. Peternak yang susu produksinya tertolak pabrik berasal dari PT Nawasena Satya Perkasa (NSP) asal Purwodadi, Pasuruan. Disebutkan, 150 ton susu dibuang ke sungai sejak Sabtu (9/11). Kejadian bermula saat PT NSP menyetor susu ke pabrik di Jabar. Dikatakan bahwa kuota penerimaan pabrik dikurangi. PT NSP lalu memilih membuang susu karena sudah lewat masa aman konsumsi susu. ”Kalau (susu) diberikan kepada masyarakat, kondisinya cukup mengkhawatirkan.

Kalau dibawa balik ke Pasuruan, rugi di ongkos angkutan dan kondisi susu semakin rusak,” kata Manajer PT NSP Abednego Wahyu Adi Permana, di Pasuruan, Senin (11/11). Selama ini mereka memasok 70 ton susu pada pabrik per hari. Namun, sejak akhir September 2024, penerimaan susu pabrik di Jabar menjadi 40 ton per hari. Dengan adanya pembatasan, ia membatasi penerimaan susu dari peternak dan pengepul. Pilihan lain adalah mengalihkan penjualan susu pada usaha yang membutuhkan susu, misal permen rasa susu, dengan harga rendah. Rendahnya harga jual bakal berdampak pada turunnya harga beli susu dari peternak. Harga beli susu ke peternak, Rp 7.000-Rp 7.800 per liter. Ada 2.000 peternak di Pasuruan yang menyetor susu ke PT NSP. Selain PT NSP, penolakan susu saat disetor dialami Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan, Nongkojajar, Pasuruan.

Biasanya mereka menyetor 100 ton susu segar per hari. Namun, sejak akhir September 2024, industri pengolahan susu membatasi pembelian. Per Minggu, jumlah susu belum disetor 80 ton. ”Kami memiliki sistem pendingin yang baik sehingga susu dari peternak bisa ditampung. Namun, tak bisa lama karena tiap hari datang susu baru. Butuh solusi bagi peternak sapi perah,” kata Sulistyanto, Ketua KPSP Setia Kawan. Dengan kebutuhan 17 kg per kapita, Indonesia masih mengimpor susu. Hingga 2022 sesuai data BPS, produksi susu segar dalam negeri 968.980 ton atau 20 % kebutuhan nasional 4,4 juta ton. Kementerian Koperasi menyebut, masuknya susu impor dipicu adanya negara pengekspor yang memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas yang menghapuskan bea masuk produk susu, sehingga produk mereka 5 % lebih rendah dari harga global. Kondisi ini diperparah ulah pelaku industri pengolahan susu yang mengimpor bukan dalam susu segar, melainkan skim atau susu bubuk. (Yoga)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan pengenaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40% pada produk susu. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, pihaknya sangat mendukung upaya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mewajibkan industri pengolahan susu (IPS) menyerap susu segar dalam negeri (SSDN) dari peternak dan pengepul susu sebagai bahan baku industri. Dia menjelaskan, jika TKDN 40% maka kementerian/lembaga/BUMN/Pemda wajib memeli produk susu yang sudah memenuhi syarat tersebut. Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) saat ini termasuk ke daftar rencana peningkatan TKDN demi mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

Agus pun mendorong 1.000 persen upaya pemerintah untuk menyerap susu industri dari supply peternak dalam negeri. "Susu, kita dukung 1.000 persen upaya pemerintah untuk penyerapan susu industri dari suplai peternak dalam negeri kita. 1.000% kita dukung," ujar Menperin. Agus menjelaskan, produksi SSDN dalam negeri saat ini memenuhi kebutuhan industri pengolahan susu sebesar 20% atau sekitar 750 ribu ton, Dari jumlah tersebut, sekitar 530 ribu ton bahan baku susu segar dipasok oleh Gabungan Koperasi Susu Indonesia yang terdiri dari 59 koperasi dan 44.000 peternak dengan kualitas susu yang memenuhi standar. Sedangkan 80% kebutuhan bahan baku susu masih harus dipenuhi dari impor. (Yetede)