Banjir bandang dan longsor menerjang empat kabupaten di Sumut, yakni Deli Serdang, Karo, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan. Sebanyak 14 orang tewas dan sedikitnya delapan orang masih hilang dalam bencana yang mulai terjadi pada Sabtu (23/11) malam. Di Deli Serdang, tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan melakukan pencarian di permukiman yang rusak berat diterjang banjir bandang di Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Minggu (24/11). Empat korban tewas telah ditemukan. ”Tim SAR gabungan masih bekerja mencari dua korban hilang,” kata Pj Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman, Minggu malam. Empat rumah dan satu gere ja di permukiman yang beradadi lembah di antara bukit itu roboh terbawa arus banjir bandang.

Sungai kecil di tengah permukiman melebar dan dipenuhi batu-batu besar yang terbawa arus dari hulu. Ekskavator dikerahkan untuk memindahkan kayu, batu, dan tanah demi mencari korban. Namun, hingga Minggu malam, dua korban belum ditemukan. Edy Ginting (45), warga Desa Martelu, mengatakan, dirinya selamat karena arus banjir bandang hanya melintas di samping rumahnya. Hujan deras sudah turun di Sibolangit sejak Sabtu (23/11) sore. Saat malam tiba, listrik padam sehingga desa gelap gulita. ”Kejadiannya sangat cepat. Awalnya, kami mendengar suara gemuruh seperti mesin truk. Beberapa saat kemudian, banjir bandang yang membawa batu dan kayu langsung menerjang desa kami,” kata Edy. (Yoga)

Seorang pedagang barang kelontong menunjukkan minyak goreng kemasan sederhana Minyakita di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur,  pada hari Jumat (22/11/2024). Pedagang di pasar ini menjual Minyakita dengan harga Rp 17.500 per liter, dimana harga ini berada jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah, sebesar Rp 15.700 per liter. (Yoga)

PT Timah Tbk (TINS) mengisyaratkan siap untuk menebarkan dividen pada tahun buku 2024, setelah berhasil mengukir sebesar Rp 908,78 miliar dibanding FY23 yang menderita rugi sebesar Rp 449,67 miliar. Dari sini, TINS memproyeksikan kinerja akhir 2024 akan melampaui target. Direktur Keuangan dan manajemen Risiko PT Timah Tbk Fina Erliani memastikan, pencapaian kinerja TINS pada kuartal akhir 2024 akan lebih tinggi ketimbang kuartal sebelumnya. Begitu juga dengan kinerja 2025 yang ditargetkan tumbuh baik dari sisi produksi maupun labanya. Hanya saja, untuk rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 masih dalam proses penyusunan.

“Yang jelas kami pastikan pencapaian akhir 2024 akan lebih tinggi daripada kuartal ketiga dan kemungkinan besar akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan target RKAB 2024,” ucap Fina. Mengacu pada RKAB 2024, PT Timah menargetkan produksi timah di kisaran 19.000-20.000 ton. Sebagai kabar baik, pada kuartal sama tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi efisiensi, Fina mengungkapkan, TINS juga berhasil melakukan efisiensi dari hulu hingga hilir, termasuk mampu mengendalikan arus kas dengan selektif terhadap penggunaan belanja modal (capital ekspenditure/capex). “Hal-hal tersebut yang kami lakukan sehingga dari sisi bottom line, kami mampu membukukan laba di kisaran Rp 909 miliar dan harga jual yang kami terima pada tahun ini naik US$ 4.000 jika disbanding tahun sebelumnya,” ujar dia. (Yetede)

Kelaparan bukan persoalan kelangkaan pangan, melainkan kegagalan sistem sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan akses yang adil terhadap bahan kebutuhan dasar. Presiden Prabowo, Senin (18/11) menegaskan komitmennya melawan kelaparan dan kemiskinan pada sesi pertama KTT G20 di Brasil. Dalam sesi bertema ”Fight against Hunger and Poverty,” ia menyampaikan apresiasi terhadap G20 yang fokus pada isu-isu mendesak tersebut dan menekankan bahwa tantangan kelaparan dan kemiskinan merupakan kenyataan sehari-hari bagi Indonesia yang banyak penduduk. Prabowo menyatakan pula bahwa Pemerintah Indonesia menjadikan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional dan mengalokasikan anggaran besar untuk program pendidikan yang didukung dengan inisiatif seperti makanan gratis bagi anak-anak dan memastikan mereka mendapat akses pendidikan optimal.

Kelaparan menjadi momok, mengingat 733 juta orang kelaparan tiap hari, meski dunia memproduksi lebih dari cukup pangan. Jelas, kelaparan bukan persoalan kelangkaan pangan, melainkan kegagalan sistem sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan akses yang adil terhadap bahan kebutuhan dasar. Seperti diungkap ekonom Amartya Sen, kelaparan terjadi bukan karena kurangnya makanan, melainkan karena hilangnya kemampuan masyarakat miskin untuk mengaksesnya. Saat ini perubahan iklim memperburuk krisis ini. Gagal panen, kekeringan, dan banjir akibat cuaca ekstrem merusak ketahanan pangan global, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia, dengan populasi besar dan cukup bergantung pada sektor agraria, sangat rentan. Penanganan kelaparan memerlukan kerja sama internasional. Karena itu, peluncuran Global Alliance against Hunger and Poverty di bawah kepemimpinan Brasil menjadi langkah penting untuk membangun solidaritas dunia guna mengatasi kelaparan global. (Yoga)

Pada sidang perdana Kabinet Merah Putih, 23 Oktober 2024, Presiden Prabowo menegaskan, ”Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri.” Wacana swasembada pangan (food self-sufficiency) menguat seiring krisis pangan 2007-2008 yang mendorong banyak negara mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. FAO mendefinisikan swasembada pangan adalah dimana sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri. Aplikasi praktis konsep swasembada pangan adalah jika sebuah negara memproduksi sebagian pangan dalam jumlah yang mendekati atau melampaui 100 % yang dikonsumsi

Konsep dan program swasembada pangan sudah muncul sejak zaman Soekarno dan menguat saat pemerintahan Soeharto melalui program swasembada beras, yang mengubah pola konsumsi seluruh masyarakat Indonesia dan menyebabkan tergesernya pangan lokal. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memerintah (2005-2014), meluncurkan program Revitalisasi Pertanian yang tak hanya fokus ke swasembada beras, tapi juga swasembada jagung, kedelai, gula dan daging sapi dan feed the world. Saat itu, tiga food estate pertama dibuka, yaitu Merauke Integrated Food and energy Estate seluas 1,23 juta hektar pada 2008, food estate Bulungan, Kaltim (298.22 hektar) dan food estate Ketapang, Kalbar (100.000 hektar) pada 2013. Semuanya gagal.

Hingga Pemerintah melakukan impor beras, dan impor komoditas pangan utama (gandum, kedelai, gula, beras, jagung, bawang putih, ubi kayu, dan kacang tanah) melonjak dari 8,50 juta ton (2004) menjadi 21,95 juta ton (2014) atau naik 13,45 juta ton. Di era Jokowi, sebagaimana pemerintahan sebelumnya, semua program swasembada (beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula) juga gagal. Produksi padi justru turun 1,04 persen per tahun. Penurunan produksi padi memaksa pemerintah impor dengan total 13,15 juta ton. Impor delapan komoditas utama meningkat dari 21,95 juta ton (2014) menjadi 29,01 juta ton (2023). Program swasembada era Prabowo yang dirancang Kementan ditempuh melalui proyek pompanisasi 1 juta hektar, optimalisasi lahan 360.000 hektar, revitalisasi irigasi dan bendungan, transformasi pertanian tradisional ke modern, pengembangan benih unggul, dan pelibatan petani milenial.

Di tengah kegagalan pengembangan lahan sawah skala besar sejak 26 tahun terakhir. Rice estate di Merauke dipastikan akan mengulang kegagalan yang sama dan menyisakan persoalan sosial dan lingkungan yang sangat besar. Fokus swasembada beras pada 2028 lebih masuk akal jika swasembada dimaknai pemerintah tak impor beras. Bahkan, pada 2025, menurut perhitungan, Indonesia bisa mencapai swasembada beras karena iklim kembali normal dan dampak ikutan El Nino sudah berakhir sehingga produksi meningkat. Terakhir, kesejahteraan petani merupakan kunci terpenting peningkatan produksi. Semboyan swasembada pangan perlu didampingi semboyan peningkatan kesejahteraan petani. Petani sejahtera, produksi pangan meningkat, negara kuat. (Yoga)

Rencana untuk perketat impor susu dipandang akan merugikan Indonesia. Hal ini karena Indonesia sudah menjalin Free Trade Agreement (FTA) dengan Australia dan Selandia Baru. Indonesia memiliki perjanjian dagang  FTA dengan Australia dan Selandia Baru melalui Asean-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) dan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (AI-CEPA). Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kebijakan impor susu, sudah diatur dalam intrusmen yang sudah ada. Dia mengakui sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai persyaratan rekomondasi mengenai penyerapan sisi lokal oleh industri. "Review ini bisa saja dilakukan, tapi kalau perubahan kan perlu waktu lama. Perubahan itu kan harus menentukan jadwalnya lama. Jadi kita cari yang paling cepat. Tapi pada prinsipnya, intrusmen untuk mengatur sudah ada," jelas Mendah di DPR. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, impor susu sepanjang Januari hingga Oktober 224 mencapai 257,3 ribu ton, naik 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor susu paling banyak berasal dari Selandia Baru. (Yetede)