Pada sidang perdana Kabinet Merah Putih, 23 Oktober 2024, Presiden Prabowo menegaskan, ”Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri.” Wacana swasembada pangan (food self-sufficiency) menguat seiring krisis pangan 2007-2008 yang mendorong banyak negara mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. FAO mendefinisikan swasembada pangan adalah dimana sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri. Aplikasi praktis konsep swasembada pangan adalah jika sebuah negara memproduksi sebagian pangan dalam jumlah yang mendekati atau melampaui 100 % yang dikonsumsi

Konsep dan program swasembada pangan sudah muncul sejak zaman Soekarno dan menguat saat pemerintahan Soeharto melalui program swasembada beras, yang mengubah pola konsumsi seluruh masyarakat Indonesia dan menyebabkan tergesernya pangan lokal. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memerintah (2005-2014), meluncurkan program Revitalisasi Pertanian yang tak hanya fokus ke swasembada beras, tapi juga swasembada jagung, kedelai, gula dan daging sapi dan feed the world. Saat itu, tiga food estate pertama dibuka, yaitu Merauke Integrated Food and energy Estate seluas 1,23 juta hektar pada 2008, food estate Bulungan, Kaltim (298.22 hektar) dan food estate Ketapang, Kalbar (100.000 hektar) pada 2013. Semuanya gagal.

Hingga Pemerintah melakukan impor beras, dan impor komoditas pangan utama (gandum, kedelai, gula, beras, jagung, bawang putih, ubi kayu, dan kacang tanah) melonjak dari 8,50 juta ton (2004) menjadi 21,95 juta ton (2014) atau naik 13,45 juta ton. Di era Jokowi, sebagaimana pemerintahan sebelumnya, semua program swasembada (beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula) juga gagal. Produksi padi justru turun 1,04 persen per tahun. Penurunan produksi padi memaksa pemerintah impor dengan total 13,15 juta ton. Impor delapan komoditas utama meningkat dari 21,95 juta ton (2014) menjadi 29,01 juta ton (2023). Program swasembada era Prabowo yang dirancang Kementan ditempuh melalui proyek pompanisasi 1 juta hektar, optimalisasi lahan 360.000 hektar, revitalisasi irigasi dan bendungan, transformasi pertanian tradisional ke modern, pengembangan benih unggul, dan pelibatan petani milenial.

Di tengah kegagalan pengembangan lahan sawah skala besar sejak 26 tahun terakhir. Rice estate di Merauke dipastikan akan mengulang kegagalan yang sama dan menyisakan persoalan sosial dan lingkungan yang sangat besar. Fokus swasembada beras pada 2028 lebih masuk akal jika swasembada dimaknai pemerintah tak impor beras. Bahkan, pada 2025, menurut perhitungan, Indonesia bisa mencapai swasembada beras karena iklim kembali normal dan dampak ikutan El Nino sudah berakhir sehingga produksi meningkat. Terakhir, kesejahteraan petani merupakan kunci terpenting peningkatan produksi. Semboyan swasembada pangan perlu didampingi semboyan peningkatan kesejahteraan petani. Petani sejahtera, produksi pangan meningkat, negara kuat. (Yoga)