PT Timah Tbk (TINS) mengisyaratkan siap untuk menebarkan dividen pada tahun buku 2024, setelah berhasil mengukir sebesar Rp 908,78 miliar dibanding FY23 yang menderita rugi sebesar Rp 449,67 miliar. Dari sini, TINS memproyeksikan kinerja akhir 2024 akan melampaui target. Direktur Keuangan dan manajemen Risiko PT Timah Tbk Fina Erliani memastikan, pencapaian kinerja TINS pada kuartal akhir 2024 akan lebih tinggi ketimbang kuartal sebelumnya. Begitu juga dengan kinerja 2025 yang ditargetkan tumbuh baik dari sisi produksi maupun labanya. Hanya saja, untuk rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 masih dalam proses penyusunan.

“Yang jelas kami pastikan pencapaian akhir 2024 akan lebih tinggi daripada kuartal ketiga dan kemungkinan besar akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan target RKAB 2024,” ucap Fina. Mengacu pada RKAB 2024, PT Timah menargetkan produksi timah di kisaran 19.000-20.000 ton. Sebagai kabar baik, pada kuartal sama tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi efisiensi, Fina mengungkapkan, TINS juga berhasil melakukan efisiensi dari hulu hingga hilir, termasuk mampu mengendalikan arus kas dengan selektif terhadap penggunaan belanja modal (capital ekspenditure/capex). “Hal-hal tersebut yang kami lakukan sehingga dari sisi bottom line, kami mampu membukukan laba di kisaran Rp 909 miliar dan harga jual yang kami terima pada tahun ini naik US$ 4.000 jika disbanding tahun sebelumnya,” ujar dia. (Yetede)

Kelaparan bukan persoalan kelangkaan pangan, melainkan kegagalan sistem sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan akses yang adil terhadap bahan kebutuhan dasar. Presiden Prabowo, Senin (18/11) menegaskan komitmennya melawan kelaparan dan kemiskinan pada sesi pertama KTT G20 di Brasil. Dalam sesi bertema ”Fight against Hunger and Poverty,” ia menyampaikan apresiasi terhadap G20 yang fokus pada isu-isu mendesak tersebut dan menekankan bahwa tantangan kelaparan dan kemiskinan merupakan kenyataan sehari-hari bagi Indonesia yang banyak penduduk. Prabowo menyatakan pula bahwa Pemerintah Indonesia menjadikan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional dan mengalokasikan anggaran besar untuk program pendidikan yang didukung dengan inisiatif seperti makanan gratis bagi anak-anak dan memastikan mereka mendapat akses pendidikan optimal.

Kelaparan menjadi momok, mengingat 733 juta orang kelaparan tiap hari, meski dunia memproduksi lebih dari cukup pangan. Jelas, kelaparan bukan persoalan kelangkaan pangan, melainkan kegagalan sistem sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan akses yang adil terhadap bahan kebutuhan dasar. Seperti diungkap ekonom Amartya Sen, kelaparan terjadi bukan karena kurangnya makanan, melainkan karena hilangnya kemampuan masyarakat miskin untuk mengaksesnya. Saat ini perubahan iklim memperburuk krisis ini. Gagal panen, kekeringan, dan banjir akibat cuaca ekstrem merusak ketahanan pangan global, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia, dengan populasi besar dan cukup bergantung pada sektor agraria, sangat rentan. Penanganan kelaparan memerlukan kerja sama internasional. Karena itu, peluncuran Global Alliance against Hunger and Poverty di bawah kepemimpinan Brasil menjadi langkah penting untuk membangun solidaritas dunia guna mengatasi kelaparan global. (Yoga)

Pada sidang perdana Kabinet Merah Putih, 23 Oktober 2024, Presiden Prabowo menegaskan, ”Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri.” Wacana swasembada pangan (food self-sufficiency) menguat seiring krisis pangan 2007-2008 yang mendorong banyak negara mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. FAO mendefinisikan swasembada pangan adalah dimana sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri. Aplikasi praktis konsep swasembada pangan adalah jika sebuah negara memproduksi sebagian pangan dalam jumlah yang mendekati atau melampaui 100 % yang dikonsumsi

Konsep dan program swasembada pangan sudah muncul sejak zaman Soekarno dan menguat saat pemerintahan Soeharto melalui program swasembada beras, yang mengubah pola konsumsi seluruh masyarakat Indonesia dan menyebabkan tergesernya pangan lokal. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memerintah (2005-2014), meluncurkan program Revitalisasi Pertanian yang tak hanya fokus ke swasembada beras, tapi juga swasembada jagung, kedelai, gula dan daging sapi dan feed the world. Saat itu, tiga food estate pertama dibuka, yaitu Merauke Integrated Food and energy Estate seluas 1,23 juta hektar pada 2008, food estate Bulungan, Kaltim (298.22 hektar) dan food estate Ketapang, Kalbar (100.000 hektar) pada 2013. Semuanya gagal.

Hingga Pemerintah melakukan impor beras, dan impor komoditas pangan utama (gandum, kedelai, gula, beras, jagung, bawang putih, ubi kayu, dan kacang tanah) melonjak dari 8,50 juta ton (2004) menjadi 21,95 juta ton (2014) atau naik 13,45 juta ton. Di era Jokowi, sebagaimana pemerintahan sebelumnya, semua program swasembada (beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula) juga gagal. Produksi padi justru turun 1,04 persen per tahun. Penurunan produksi padi memaksa pemerintah impor dengan total 13,15 juta ton. Impor delapan komoditas utama meningkat dari 21,95 juta ton (2014) menjadi 29,01 juta ton (2023). Program swasembada era Prabowo yang dirancang Kementan ditempuh melalui proyek pompanisasi 1 juta hektar, optimalisasi lahan 360.000 hektar, revitalisasi irigasi dan bendungan, transformasi pertanian tradisional ke modern, pengembangan benih unggul, dan pelibatan petani milenial.

Di tengah kegagalan pengembangan lahan sawah skala besar sejak 26 tahun terakhir. Rice estate di Merauke dipastikan akan mengulang kegagalan yang sama dan menyisakan persoalan sosial dan lingkungan yang sangat besar. Fokus swasembada beras pada 2028 lebih masuk akal jika swasembada dimaknai pemerintah tak impor beras. Bahkan, pada 2025, menurut perhitungan, Indonesia bisa mencapai swasembada beras karena iklim kembali normal dan dampak ikutan El Nino sudah berakhir sehingga produksi meningkat. Terakhir, kesejahteraan petani merupakan kunci terpenting peningkatan produksi. Semboyan swasembada pangan perlu didampingi semboyan peningkatan kesejahteraan petani. Petani sejahtera, produksi pangan meningkat, negara kuat. (Yoga)

Rencana untuk perketat impor susu dipandang akan merugikan Indonesia. Hal ini karena Indonesia sudah menjalin Free Trade Agreement (FTA) dengan Australia dan Selandia Baru. Indonesia memiliki perjanjian dagang  FTA dengan Australia dan Selandia Baru melalui Asean-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) dan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (AI-CEPA). Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kebijakan impor susu, sudah diatur dalam intrusmen yang sudah ada. Dia mengakui sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai persyaratan rekomondasi mengenai penyerapan sisi lokal oleh industri. "Review ini bisa saja dilakukan, tapi kalau perubahan kan perlu waktu lama. Perubahan itu kan harus menentukan jadwalnya lama. Jadi kita cari yang paling cepat. Tapi pada prinsipnya, intrusmen untuk mengatur sudah ada," jelas Mendah di DPR. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, impor susu sepanjang Januari hingga Oktober 224 mencapai 257,3 ribu ton, naik 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor susu paling banyak berasal dari Selandia Baru. (Yetede)

Presiden Prabowo menekankan komitmen mengatasi kemiskinan dan kelaparan dalam KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (18/11) waktu setempat. Untuk mengatasi kedua tantangan tersebut juga diperlukan perdamaian dan stabilitas. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi pertama KTT G20 yang mengangkat tema ”Fight againstHunger and Poverty”. Sebelumnya, Presiden menghadiri peluncuran Global Alliance against Hunger and Poverty di Museum of Modern Art (MAM) Rio de Janeiro. Peluncuran itu dipimpin Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Lula menyerukan aksi global mengatasi kelaparan dan kemiskinan global. Ia menyoroti ketimpangan sosial di dunia. Pada 2024, sebanyak 733 juta orang masih kekurangan gizi. Padahal, dunia memproduksi 6 miliar ton makanan per tahun.

”Kelaparan adalah ekspresi biologis dari pe nyakit sosial,” kata Lula, mngutip ilmuwan Brasil, Josué de Castro. Lula menyampaikan, aliansi itu bertujuan membangun rekomendasi internasional, kebijakan publik yang efektif, dan sumber pendanaan yang berkelanjutan. Saat ini, aliansi tersebut didukung 81 negara, 26 organisasi internasional, 9 lembaga keuangan, serta berbagai yayasan dan organisasi nonpemerintah. ”Aliansi ini lahir di G20, tetapi tujuannya bersifat global,” ucapnya. Dalam pidato di sesi pertama KTT G20, Presiden Prabowo mengapresiasi pilihan Lula untuk menekankan kemiskinan dan kelaparan sebagai focus pembahasan. Sebab, hal itu adalah masalah yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, yang disebut Prabowo masih memiliki 25 % anak yang kurang gizi setiap hari.

Isu kemiskinan dan kelaparan ini, menurut Prabowo, membawa keterpilihannya sebagai presiden. Karena itu, Indonesia mengalokasikan bagian besar dari APBN untuk pendidikan dan makan bergizi gratis untuk anak. ”Saya percaya pendidikan akan membawa kita keluar dari kemiskinan. Pendidikan akan membawa kehidupan yang lebih baik. Makan gratis untuk anak-anak juga bagian vital dari strategi kami. Ini bagian untuk memperkuat anak-anak muda kami supaya bisa menerima pendidikan,” tuturnya. Prabowo pun meyakini dapat mengatasi kekurangan pangan dalam tiga tahun, mencapai kemandirian pangan dalam empat tahun, serta bisa berkontribusi pada aliansi global untuk melawan kemiskinan dan kelaparan dalam lima tahun. (Yoga)

Seorang pengemudi mobil tampak memperlihatkan kode respons cepat atau QR code saat membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite kepada petugas di SPBU di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024). Reformasi subsidi BBM dengan menggunakan QR code pada saat pengisian di SPBU diharapkan dapat menekan beban anggaran sekitar Rp 407 triliun dalam setahun yang selama ini penyalurannya belum tepat sasaran. (Yoga)

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah mencatatkan pencapaian bersejarah dengan penemuan Sumur Gulamo DET-1 sebagai sumur migas nonkonvensional (MNK) pertama di Indonesia yang berhasil membuktikan adanya aliran hidrokarbon ke permukaan. Penemuan ini diumumkan setelah evaluasi hasil data fracturing, uji rekahan, dan well testing yang dilakukan di sumur tersebut. EVP Upstream Business PHR, Andre Wijanarko, menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan potensi besar pengembangan MNK di Blok Rokan, yang menjadi bagian dari komitmen PHR untuk terus berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

Keberhasilan ini juga disambut baik oleh Kepala Divisi Eksplorasi SKK Migas, Sunjaya Eka Saputra, yang menilai penemuan sumber daya migas baru di Sumur Gulamo DET-1 sebagai bukti keberhasilan upaya pengembangan migas nonkonvensional di Indonesia. Sunjaya berharap pencapaian ini dapat menjadi contoh dan dorongan bagi eksplorasi serta pengembangan lapangan-lapangan MNK lainnya di Indonesia.

Secara keseluruhan, penemuan ini tidak hanya menjadi tonggak sejarah bagi PHR, tetapi juga memberikan harapan bagi kemajuan industri migas nasional, khususnya dalam pengembangan sumber daya migas nonkonvensional yang diharapkan dapat menjadi alternatif penting dalam memenuhi kebutuhan energi di masa depan.