Tahun ini, produksi dan harga gula petani naik signifikan dibanding tahun lalu. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia menilai situasi itu dapat menjadi modal positif untuk mencapai swasembada gula konsumsi pada 2028. Kementan mencatat, pada 2024 produksi dan produktivitas tebu nasional masing-masing sebesar 33,22 juta ton dan 63,78 ton per hektar, gula konsumsi yang dihasilkan 2,46 juta ton. Pada 2023, produksi dan produktivitas tebu nasional masing-masing sebanyak 31,04 juta ton dan 61,5 ton per hektar. Dari total tebu tersebut, gula konsumsi yang dihasilkan 2,27 juta ton. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen, Minggu (1/12) mengatakan, sebenarnya APTRI menyangsikan data produksi tebu dan gula tahun ini, lantaran tanaman tebu petani terdampak El Nino sejak pertengahan 2023 hingga Mei 2024.

”Lantaran kekurangan air,tanaman tebu tidak tumbuh normal atau lebih pendek darip kondisi normal. Nanti kami hitung kembali produksi tebu petani anggota APTRI,” ujarnya. Meski demikian, Soemitro berpendapat, jika benar produksi tebu dan gula tahun ini meningkat, kemungkinan besar disebabkan kenaikan rendemen. Rerata rendemen nasional tahun ini sebesar 7,42 % atau naik tipis dari rendemen tahun lalu yang hanya 7,32 %. Ada juga faktor lain, yakni bertambahnya luas tanam tebu baik yang dilakukan petani ataupun PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN. Areal tebu di Indonesia pada 2024 seluas 520.823,18 hektar, bertambah dari 2023 di 504.776 hektar. Petani mau memperluas tanaman tebu lantaran Bapanas menaikkan harga acuan pembelian gula ditingkat petani dari Rp 12.500 per kg menjadi Rp 14.500 per kg. Berkat kenaikan harga acuan itu, harga lelang gula petani sepanjang musim giling tebu tahun ini lumayan tinggi. ”Harga lelang gula petani terendah Rp 14.500 per kg dan tertinggi Rp 15.400 per kg. Meski demikian, harga lelang gula yang terbentuk banyak yang berada di level Rp 14.500-Rp 15.000 per kg,” katanya. (Yoga)

Presiden Prabowo memajukan target swasembada pangan dari 2028 menjadi 2027. Upaya mencapai target itu kian berat. Namun, swasembada pangan nasional tidak boleh ditawar-tawar lagi.Untuk merealisasikannya, pemerintah berfokus menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar pertanian dan pangan terlebih dahulu. Adapun kalangan pengusaha mendorong pentingnya kemitraan serta satu data di sektor pertanian dan pangan. Hal itu mengemuka dalam Afternoon Tea-Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat (29/11). Pertemuan yang menghadirkan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan itu bertema ”Swasembada Pangan, Strategi Pemerintah dan Dampaknya terhadap Dunia Usaha”. Zulkifli mengatakan, Presiden memajukan lagi target swasembada pangan. Awalnya ditargetkan tercapai pada 2029. Lalu, target program prioritas utama itu berubah menjadi 2028 dan kini menjadi 2027. ”Ini bakal kian berat. Namun, Presiden menegaskan, swasembada pangan tidak boleh ditawar-tawar lagi,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, pemerintah akan mengejar dahulu swasembada beras dan jagung pakan pada 2027. Target swasembada kedua komoditas tersebut paling memungkinkan untuk dicapai lantaran program-programnya sudah ada dan mulai digarap sejak akhir 2023. Saat ini, pemerintah tengah membenahi beberapa persoalan mendasar untuk menopang swasembada pangan kedua komoditas itu. Pertama, prosedur panjang petani mendapatkan pupuk subsidi dipersingkat. Kementan akan menjaring dan menentukan data petani penerima pupuk subsidi. Kemudian, pupuk itu langsung diberikan kepada petani melalui gabungan kelompok tani dengan menunjukkan KTP. Kedua, waduk dan irigasi akan dibenahi dan dibangun oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Ketiga, BRIN telah diminta untuk mengembangkan benih-benih unggul. Keempat, penyuluh pertanian yang semula diampu daerah bakal langsung dipegang pemerintah pusat. Pemerintah juga tengah berupaya mentransformasi Perum Bulog. Perannya sebagai penstabil harga pangan dan pengelola cadangan pangan pemerintah akan diperkuat. Bulog akan di- jadikan badan otonom yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. (Yoga)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Menteri Bahlil Lahadalia, optimistis dapat mencapai target lifting minyak mentah sebesar 605.000 barel per hari (BOPD) pada 2025 yang tercantum dalam APBN. Menteri Bahlil menjelaskan bahwa pencapaian target tersebut dapat didorong melalui tiga strategi utama, yaitu: 1) penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi dari sumur-sumur minyak yang ada, meski dengan biaya yang tinggi; 2) mempercepat pengembangan sumur yang sudah selesai dieksplorasi dengan segera melanjutkan perencanaan pengembangan lapangan migas (PoD); dan 3) melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan baru dan meningkatkan lifting.

Meskipun demikian, Menteri Bahlil mengakui bahwa target lifting minyak pada 2024 yang dipatok sebesar 635.000 BOPD mungkin tidak dapat tercapai, mengingat tantangan teknis yang dihadapi dalam sektor migas, yang memerlukan waktu lama untuk mengembangkan proyek-proyek baru.

Untuk memastikan pencapaian target jangka panjang, Bahlil menekankan pentingnya menarik investasi di sektor hulu migas. Pemerintah Indonesia tengah menawarkan berbagai skema menarik bagi investor, seperti skema bagi hasil produksi (PSC) dan skema bagi hasil final atau gross split, untuk memastikan sektor ini tetap kompetitif dan menarik bagi para investor. Dengan kebijakan tersebut, Bahlil berharap dapat menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor, guna meningkatkan investasi di sektor energi.