Pemerintah sedang mempersiapkan skema baru penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, dijadwalkan mulai berlaku tahun depan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa skema ini sudah rampung dan akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah rapat kabinet terbatas. Skema baru tersebut melibatkan penyaluran subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi harga produk BBM, dengan uji coba yang sedang dilakukan oleh BPH Migas.

Erika Retnowati, Kepala BPH Migas, menyatakan pihaknya telah menetapkan kuota BBM subsidi, seperti Pertalite, untuk tahun depan sebanyak 31,2 juta kiloliter, lebih rendah dari tahun ini. Selain itu, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan BPS dan instansi terkait untuk mempersiapkan data penerima subsidi menggunakan pusat data tunggal berdasarkan tingkat kemiskinan. Subsidi energi tahun depan direncanakan mencapai Rp203,41 triliun, belum termasuk kompensasi energi sebesar Rp190,89 triliun.

PT Pertamina, melalui Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri, menegaskan kesiapan untuk mengintegrasikan aplikasi ojek online dengan MyPertamina guna memastikan subsidi BBM tepat sasaran, terutama bagi pengemudi ojek online.

Namun, sejumlah tantangan muncul. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menilai subsidi dalam bentuk BLT sulit diterapkan dan berpotensi berdampak pada kelas menengah bawah yang tidak mendapat perlindungan. Yusuf Rendy Manilet, peneliti CORE, mengusulkan skema campuran subsidi langsung untuk transportasi publik dan UMKM sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha strategis.

Pemerintah menjadikan kebijakan harga gas bumi tertentu sebesar 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU) sebagai instrument untuk terus menarik minat investor. Berdasarkan regulasi yang berlaku, kebijakan tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2024 dan kini tengah disiapkan untuk dilanjutkan. Ada usulan jumlah bidang industri penerima ditambah. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Investasi 2024 yang digelar secara hibrida oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Jakarta, Rabu (11/12) mengatakan, salah satu komoditas yang didorong dalam hilirisasi ialah pasir silika, dengan industri turunan berupa floating glass (kaca apung).

”(Floating glass) ada satu pabrik di Kendal dan satu di Gresik, membutuhkan harga gas bumi tertentu, yang sudah dijanjikan sebesar 6 USD (per MMBTU). Dan yang berjanji adalah menteri investasi. Ada suratnya. Para investor sudah datang ke kantor Menko (Perekonomian) untuk meminta ini diteruskan,” papar Airlangga. Harga gas bumi tertentu (HGBT) diatur dalam Perpres No 121 Tahun 2020. Kebijakan ini menetapkan harga sebesar 6 USD per MMBTU untuk tujuh bidang industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Regulasi terakhir, yakni melalui keputusan Menteri ESDM, akan berakhir pada 2024.

Airlangga menuturkan telah berbicara dengan Menteri ESDM terkait kelanjutan kebijakan ”gas murah” untuk industri tersebut. Sebelumnya, pada Juli 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta telah dilakukan rapat tertutup mengenai penetapan kebijakan HGBT. Saat itu, pemerintah memutuskan kebijakan HGBT berlanjut pada tahun 2025, tetapi tambahan bidang industri masih akan terus dikaji. Dalam Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (10/12), Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyampaikan, keputusan akhir terkait kelanjutan kebijakan HGBT akan diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. (Yoga)  

Sejumlah kalangan meyakini kebijakan menstop impor beras pada 2025 dapat dilakukan. Sebaliknya, kebijakan menstop impor gula konsumsi dan jagung pakan pada tahun yang sama bakal memunculkan risiko. Mitigasi risiko tetap diperlukan. Pada 2025, pemerintah menstop impor beras, gula konsumsi, dan jagung pakan. Kebijakan itu diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas di tingkat Kemenko Bidang Pangan pada 9 Desember 2024 di Jakarta. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa, Selasa (10/12) sependapat dengan pemerintah. Ia memperkirakan impor beras tidak diperlukan tahun depan karena produksinya naik berkat efek El Nino sudah berakhir.

Selain itu, rasio stok terhadap penggunaan (stock to use ratio) beras pada awal 2025 akan mencapai 20 % sehingga stok dalam posisi aman. Pada awal 2024, rasio tersebut hanya 14 % sehingga impor beras hingga 3,5 juta ton dilakukan. ”Kelebihan impor tahun ini akan menyumbang stok beras awal tahun depan cukup besar. Perhitungan saya, stok beras awal 2025 di atas 6 juta ton, di atas stok awal 2024 yang sebanyak 4,1 juta ton. Stok beras itu berada di petani, penggilingan, pedagang, konsumen, pemerintah, serta hotel, restoran, dan kafe,” ujar Dwi. Lain halnya dengan jagung pakan dan gula konsumsi. Dwi memperkirakan produksi jagung dalam negeri tidak akan meningkat.

Kalaupun meningkat, kenaikan produksinya tidak terlalu besar sehingga impor jagung pakan masih diperlukan. Jika hal itu terjadi, pemerintah harus mengantisipasi dampaknya. Harga pakan ayam akan naik sehingga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga daging dan telur ayam. Terkait gula konsumsi, Dwi menilai, pemerintah akan kesulitan menutup selisih produksi dan konsumsi yang sekitar 800.000 ton. Peningkatan produksi sebesar itu tidak mungkin, bahkan ada potensi produksi gula dalam negeri tahun 2025 akan stagnan. ”Keputusan tak mengimpor gula konsumsi tahun depan akan melonjakkan harga gula di masyarakat, merembesnya gula rafinasi ke pasar, dan penyelundupan gula,” katanya. (Yoga)  

Pemerintah menyatakan bahwa program lumbung pangan atau food estate yang digadang-gadang bisa menjamin ketahanan pangan nasional akan terus dilanjutkan meskipun dikritik dunia internasional. Sebagai gantinya, Kementerian Kehutanan akan memasifkan program reboisasi. Hal tersebut diungkapkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo saat sosialisasi hasil United Nation Climate Change Conference (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61, dan SBI61) di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (10/12). ”Di Baku itu cukup banyak kritik terhadap program pangan kita. Di Merauke, food estate, dan lain-lain. Saya jawab dan beri tahu bahwa program pangan nasional kita itu non-negotiable (tidak bisa ditawar),” kata Hashim. Swasembada pangan adalah cita-cita Prabowo sejak lama agar ketahanan pangan Indonesia tidak terpengaruh oleh situasi geopolitik luar negeri.

Misalnya, perang Rusia-Ukraina yang sangat berpengaruh pada harga pangandi Indonesia, khususnya produk gandum. Karena itu, kritik dari sejumlah pihak terhadap program food estate, termasuk dari sejumlah delegasi negara lain pada COP29 di Baku, Azerbaijan, beberapa waktu lalu, tidak mengurungkan niat pemerintah untuk melanjutkannya. ”Pak Prabowo merasa kita harus swasembada pangan supaya Indonesia tak rentan terhadap masalah-masalah itu. Maka, program food estate jalan terus,” ucap Hashim. Untuk mengimbangi dampak lingkungannya, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan akan memasifkan program reboisasi di wilayah-wilayah yang kritis. Jumlah lahan kritis itu menurut pemerintah luasnya mencapai 12,7 juta hektar di seluruh Indonesia. ”Kami akan melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab dan menyeimbangkannya dengan reboisasi yang besar,” ujar Hashim. (Yoga)  

Indonesia bertekad menjadi penentu harga komoditas global. Hal ini dilakukan dengan merivisi target produksi mineral dan batu bara yang sbelumnya sudah ditetapkan untuk tiga tahun yakni 2024-2026. Target produksi ini tertuang dalam rencana kerja dan angaran biaya (RKAB). Pergerakan harga komoditas  berkorelasi dengan besaran penerimaan bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan. Selain itu tingkat produksi mineral dan batu bara terjaga berkaitan dengan umur cadangan. Namun kegiatan eksplore juga perlu ditingkatkan guna memastikan keberlanjutan usaha hulu dan hilir pertambangan. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan harga komoditas global antara lain dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Indonesia sebagai negara yang kaya akan mineral dan batu bara memiliki peran dalam menentukan pergerakan harga komoditas global. "Produksi kita atur supaya pas angkanya berapa. (Produksi) batu bara jangan sampai over, jadi dapat memberikan manfaat dan nilai yang pas untuk Indonesia," kata Tri. (Yetede)

Di usia ke-67 tahun PT Pertamina (Persero) terus menorehkan capaian-capaian dalam mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada energi. Capaian ini selaras dengan  program prioritas Pemerintah, sebagaimana yang tertuang  dalam Visi dan Misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri dalam sambutannya pada Syukuran HUT ke 67 Pertamina memegang amanah untuk penyediaan energi untuk Indonesia. "Selama 67 tahun, Pertamina terus bertransformasi, beradaptasi dan menjadi pilar utama yang menggerakkan roda kehidupan masyarakat. Ini sejalan dengan target swasembada energi Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Simon. Simon menegaskan bahwa bisnis Pertamina yang terintergrasi dari hulu ke hilir berfokus pada upaya memastikan ketersediaan energi nasional. Pertamina saat ini telah mampu berproduksi migas mencapai 1 juta barel setara dengan  barel setara minyak per hari (BOEPD). Angka tersebut mencatat kontribusi nasional minyak 69% dan gas 34%. (Yetede)

Pemerintah memberlakukan sistem zonasi berbasis komoditas guna mewujudkan swasembada pangan selambat-lambatnya 2027. Dalam sistem zonasi itu, pengembangan pangan di Papua difokuskan pada padi dan tebu, sedangkan di Sulawesi bagi tanaman selain padi. Dengan upaya tersebut, Indonesia diharapkan di 2025 sudah tidak impor lagi empat produk untuk keperluan konsumsi, yakni beras, garam, gula, serta jagung. Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali menyampaikan bahwa prioritas utama (top priority) pemerintah Kabinet Merah Putih adalah swasembada pangan dalam arti luas atau tidak hanya beras yang ditargetkan  tercapai selambat-lambatnya 2027. Dua kebijakan penting yang harus dilakukan dalam waktu yang begitu yang begitu singkat dalam menuju swasembada pangan tersebut adalah melakukan optimalisasi produktivitas sumber pangan yang sudah ada dan membuka lahan baru. (Yetede)

Untuk mewujudkan swasembada pangan secara bertahap, pemerintah menyetop impor beras, gula konsumsi, jagung pakan, dan garam konsumsi pada 2025. Pemerintah juga memangkas alur distribusi pupuk subsidi. Saat ini, alur baru distribusi pupuk subsidi itu telah diberlakukan untuk menentukan kuota dan penyaluran pupuk subsidi pada 2025. Pemerintah bahkan menjamin petani bisa menebus pupuk tersebut pada Januari 2025. Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan hal itu dalam diskusi panel tentang ”Deregulasi Distribusi Pupuk Subsidi di Indonesia” di Menara Kompas, Jakarta, Senin (9/12). Menurut Zulkifli, pada 2025, pemerintah tidak akan mengimpor beras, gula konsumsi, jagung pakan, dan garam konsumsi.

Pemerintah juga mengurangi kuota impor komoditas pangan lain, seperti bawang putih, gula mentah, serta daging kerbau dan sapi. Hal itu merupakan keputusan Rapat Terbatas tentang Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2025. Jadi, keputusan itu sudah mempertimbangkan neraca komoditas-komoditas pangan kementerian/lembaga terkait. ”Beras, misalnya. Tahun depan, produksi dan konsumsi beras nasional diperkirakan masing-masing 32,5 juta ton dan 31 juta ton. Saat ini, stok beras Perum Bulog 2 juta ton dan stok beras di pedagang dan masyarakat 8 juta ton,” katanya. Kondisi jagung, gula konsumsi, dan garam impor, pada tahun depan juga sama.

Produksi jagung pada 2025 diperkirakan 16,68 juta ton, melampaui kebutuhan dalam negeri 13 juta ton. Tahun depan, produksi gula konsumsi diperkirakan naik dari 2,2 juta ton menjadi 2,6 juta ton. Produksi garam konsumsi juga diproyeksikan meningkat menjadi 2,25 juta ton atau di atas kebutuhan nasional. ”Kami juga mengurangi impor gula mentah bahan baku gula rafinasi dari 5-6 juta ton per tahun menjadi 3,4 juta ton. Impor daging kerbau dan sapi serta bawang putih juga akan kami kurangi,” ujarnya. Zulkifli juga menegaskan, kebijakan itu akan dibarengi peningkatan produksi pangan dalam negeri dan memperkuat cadangan pangan pemerintah. Harga pangan ditingkat petani juga akan dinaikkan agar mereka terdorong meningkatkan produksi. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) memastikan stok BBM dan elpiji cukup untuk kebutuhan periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Untuk periode yang sama, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) juga menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan listrik nasional dan berupaya menghindari adanya malafungsi. Pertamina mengklaim, stok BBM jenis pertalite cukup untuk kebutuhan selama 18 hari. Stok solar cukup untuk kebutuhan17 hari. Sementara, avtur cukup untuk 32 hari dan elpiji cukup untuk 14 hari. ”Pertamina telah mengantisipasi dan proyeksi peningkatan kebutuhanenergi,termasuk peningkatan cadangan stok BBM, elpiji, dan avtur, dijaga di level aman. Seluruh infrastruktur disiagakan,” kata Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12).

Pertamina memproyeksikan adanya kenaikan konsumsi energi selama 16 Desember 2024-9 Januari 2025. Dibanding masa reguler, konsumsi BBM jenis gasolin naik 5 % dan konsumsi elpiji naik 2,7 %. Guna mengantisipasi hal itu, Pertamina telah menyiagakan 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, serta 414 stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN). Pertamina juga menyiagakan 55 stasiun pengisian bahan bakar bunker (SPBB), 6.478 agen elpiji, 754 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), dan 156 agen minyak tanah. Pertamina juga menyiapkan langkah strategis untuk mendukung sektor transportasi udara dalam menghadapi padatnya penerbangan di periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, berupa penurunan harga avtur selama periode Desember 2024 di 19 bandara, sesuai dengan amanat pemerintah.

Guna menghadapi periode Natal dan Tahun Baru, Pertamina membentuk Satgas Natal dan Tahun Baru yang beroperasi mulai 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025. Dirut PLN Darmawan Prasodjo menyebut perseroan telah menyiapkan 53 gigawatt (GW) daya listrik untuk periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. ”Kami melakukan assessment berapa beban puncak Natal dan Tahun Baru, yang kami taksir mencapai 39 GW. Kami mempersiapkan daya mampu pasok 53 GW. Artinya, ada 14 gigawatt reserve margin,” ujarnya. (Yoga)

OJK resmi mengatur kegiatan usaha bulion bank dengan menetapkan sejumlah regulasi ketat. Salah satunya syarat utama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan adalah memiliki modal minimum sebesar Rp 14 triliun. Syarat tersebut ditetapkan lantaran kegiatan usaha bulion merupakan bisnis berisiko, terlebih saat ini baru tahap awal. Sehingga perlu lembaga jasa keuangan yang sudah memilki modal kuat, serta infrastruktur. "Kami lihat ini bagian bisnis berisiko, maka selain modal yang tingi juga harus ada backup dalam bentuk jaminan kolateral baik deposito setara kas senilai emasnya.

Ini untuk mencegah risiko kegagalan, ini memang dirasa berat, tapi ini the best practice di negara lain," ungkap Kepala Departemen Pengaturan  dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaann Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ahmad Nasrullah pada Media Briefing. OJK menekankan bahwa kegiatan bullion bank bertujuan untuk mengoptimalkan emas yang dimiliki masyarakat agar memberikan manfaat ekonomi yang besar. Nantinya LJK yang mengajukan izin usaha kepada OJK dapat melakukan empat kegiatan, antara lain simpanan emas, pembiyaan emas, perdagangan emas, dan penitipan emas. (Yetede)