Penyelenggara usaha bullion bank tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sudah dirancang sejak lama dan diamanatkan oleh UU P2SK. Sejalan dengan itu, OJK juga telah menerbitkan peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelengaraan Kegiatan Usaha Bullion pada 18 Oktober 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Venture, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, OJK terus berkoordinasi dengan pemerintah, pelaku  industri, dan pihak terkait guna mendorong kegiatan usaha bullion yang dinilainya bermanfaat bagi sektor jasa keuangan (SJK) dan tentu saja perekonomian nasional. "OJK juga tengah berkoordinasi denan lembaga terkait guna menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan dan penguatan usaha bullion di Indonesia, yang dalam jangka panjang diharapkan memberikan gambaran mengenai visi kegiatan bullion di Indonesia, target, strategi, dan program kerjanya yang akan dilakukan  untuk mencapai apa yang diharapkan," kata Agusman. (Yetede)

Perdagangan emas fisik digital di Indonesia mengalami lonjakan signifikan pada 2024 dengan nilai transaksi mencapai Rp53,3 triliun, meningkat 556% dibandingkan tahun sebelumnya. Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita, menyatakan bahwa kemudahan transaksi melalui platform digital menjadi salah satu faktor pendorong tren ini. Pemerintah menargetkan pertumbuhan nilai dan volume transaksi sebesar 10%-20% pada 2025.

Rencana pemerintah menstop impor dan mempercepat swasembada sejumlah komoditas pangan merupakan langkah penting menuju kedaulatan pangan. Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, stop impor pada 2025 akan dilakukan terhadap komoditas beras, gula konsumsi, jagung pakan, dan garam konsumsi. Sementara untuk bawang putih, gula mentah, serta daging kerbau dan sapi, akan dilakukan pengurangan kuota impor (Kompas, 9/12/2024). Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo dan Menko Pangan menyebutkan, target swasembada sejumlah komoditas pangan utama dipercepat, dari 2028 menjadi 2027.

Anggaran masif pun dikucurkan untuk mendukung program ini, mencapai Rp 139,4 triliun pada 2025, naik 21,9 % dari 2024. Langkah ini disambut baik sejumlah kalangan karena di atas kertas, swasembada bisa kita wujudkan jika kita serius membenahi rantai pasok dan produksi dalam negeri. Mereka juga mengingatkan pentingnya memitigasi risiko yang mungkin muncul jika impor dihentikan terlalu cepat, untuk komoditas yang produksi dalam negeri belum mampu menutup kebutuhan. Swasembada selalu jadi program unggulan setiap rezim pemerintahan di negara ini, tetapi sejauh ini lebih banyak menghadapi kegagalan. Alih-alih swasembada, impor pangan terus membengkak.

Berkisar 10-13 % kebutuhan beras saat ini masih harus kita impor. Untuk beberapa komoditas, porsi impor 100 % (gandum, bawang putih), atau hampir seluruhnya impor (kedelai 97 %, gula 70 %, susu 82 %). Daging sapi/kerbau dan jagung, porsi impor 10 %. Pemerintah perlu belajar dari keberhasilan dan kegagalan program-program swasembada sebelumnya. Termasuk ekses dari program swasembada di masa lalu, salah satunya ketergantungan berlebihan pada beras yang mengakibatkan rentannya ketahanan pangan nasional kita hingga sekarang. Swasembada harus dibarengi upaya membasmi kartel impor pangan. (Yoga)

Penyaluran BBM bersubsidi bisa terus membengkak jika pengendalian atau pengaturan tepat sasaran tidak dijalankan. Pemerintah telah membahas reformasi subsidi energi, terutama untuk BBM dan listrik, dan kini menunggu keputusan Presiden Prabowo. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi, Saleh Abdurrahman, dalam diskusi pada Hilir Migas Conference & Expo 2024, di Jakarta, Kamis (12/12) mengatakan, peningkatan konsumsi BBM memang memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah BBM bersubsidi tepat sasaran atau tidak. Dalam hal ini, BPH Migas terus memastikan pengawasannya bersama badan usaha untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Di sisi lain, perlu didorong juga penggunaan BBM dengan hemat. ”Sebab, saat konsumsi BBM naik, di saat bersamaan kapasitas penyimpanan sama atau menurun. Lalu, impornya naik. Jika melihat data Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), penjualan sepeda motor sekitar 5 juta unit per tahun dan mobil 1 juta unit per tahun. Ini, memerlukan BBM. Apabila itu adalah BBM subsidi, (subsidi) diprediksi akan tetap tinggi,” kata Saleh. Sejauh ini, kata Saleh, BPH Migas turut mengatur dan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi. Termasuk bersama Pertamina yang melakukan pendataan pengguna BBM bersubsidi dengan kode respons cepat (QR code).

Dengan upaya itu, pertumbuhan konsumsi BBM yang disubsidi pemerintah menggunakan APBN diharapkan tidak terlalu tinggi. Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang juga ketua tim subsidi tepat sasaran, akan ada kombinasi bantuan langsung tunai dan subsidi pada barang. Namun, akan dilaporkan dulu kepada Presiden untuk diputuskan. Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menuturkan, pihaknya terus mendorong tata kelola kebijakan BBM dengan baik. ”Transformasi kebijakan subsidi (BBM) sudah kami diskusikan. Mudah-mudahan bisa diputuskan Pak Presiden. Setelah itu juga akan mempercepat (peningkatan) dari sisi kualitas bahan bakar,” katanya. (Yoga)

Pemerintah sedang mempersiapkan skema baru penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, dijadwalkan mulai berlaku tahun depan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa skema ini sudah rampung dan akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah rapat kabinet terbatas. Skema baru tersebut melibatkan penyaluran subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi harga produk BBM, dengan uji coba yang sedang dilakukan oleh BPH Migas.

Erika Retnowati, Kepala BPH Migas, menyatakan pihaknya telah menetapkan kuota BBM subsidi, seperti Pertalite, untuk tahun depan sebanyak 31,2 juta kiloliter, lebih rendah dari tahun ini. Selain itu, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan BPS dan instansi terkait untuk mempersiapkan data penerima subsidi menggunakan pusat data tunggal berdasarkan tingkat kemiskinan. Subsidi energi tahun depan direncanakan mencapai Rp203,41 triliun, belum termasuk kompensasi energi sebesar Rp190,89 triliun.

PT Pertamina, melalui Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri, menegaskan kesiapan untuk mengintegrasikan aplikasi ojek online dengan MyPertamina guna memastikan subsidi BBM tepat sasaran, terutama bagi pengemudi ojek online.

Namun, sejumlah tantangan muncul. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menilai subsidi dalam bentuk BLT sulit diterapkan dan berpotensi berdampak pada kelas menengah bawah yang tidak mendapat perlindungan. Yusuf Rendy Manilet, peneliti CORE, mengusulkan skema campuran subsidi langsung untuk transportasi publik dan UMKM sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha strategis.

Pemerintah menjadikan kebijakan harga gas bumi tertentu sebesar 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU) sebagai instrument untuk terus menarik minat investor. Berdasarkan regulasi yang berlaku, kebijakan tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2024 dan kini tengah disiapkan untuk dilanjutkan. Ada usulan jumlah bidang industri penerima ditambah. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Investasi 2024 yang digelar secara hibrida oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Jakarta, Rabu (11/12) mengatakan, salah satu komoditas yang didorong dalam hilirisasi ialah pasir silika, dengan industri turunan berupa floating glass (kaca apung).

”(Floating glass) ada satu pabrik di Kendal dan satu di Gresik, membutuhkan harga gas bumi tertentu, yang sudah dijanjikan sebesar 6 USD (per MMBTU). Dan yang berjanji adalah menteri investasi. Ada suratnya. Para investor sudah datang ke kantor Menko (Perekonomian) untuk meminta ini diteruskan,” papar Airlangga. Harga gas bumi tertentu (HGBT) diatur dalam Perpres No 121 Tahun 2020. Kebijakan ini menetapkan harga sebesar 6 USD per MMBTU untuk tujuh bidang industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Regulasi terakhir, yakni melalui keputusan Menteri ESDM, akan berakhir pada 2024.

Airlangga menuturkan telah berbicara dengan Menteri ESDM terkait kelanjutan kebijakan ”gas murah” untuk industri tersebut. Sebelumnya, pada Juli 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta telah dilakukan rapat tertutup mengenai penetapan kebijakan HGBT. Saat itu, pemerintah memutuskan kebijakan HGBT berlanjut pada tahun 2025, tetapi tambahan bidang industri masih akan terus dikaji. Dalam Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (10/12), Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyampaikan, keputusan akhir terkait kelanjutan kebijakan HGBT akan diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. (Yoga)  

Sejumlah kalangan meyakini kebijakan menstop impor beras pada 2025 dapat dilakukan. Sebaliknya, kebijakan menstop impor gula konsumsi dan jagung pakan pada tahun yang sama bakal memunculkan risiko. Mitigasi risiko tetap diperlukan. Pada 2025, pemerintah menstop impor beras, gula konsumsi, dan jagung pakan. Kebijakan itu diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas di tingkat Kemenko Bidang Pangan pada 9 Desember 2024 di Jakarta. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa, Selasa (10/12) sependapat dengan pemerintah. Ia memperkirakan impor beras tidak diperlukan tahun depan karena produksinya naik berkat efek El Nino sudah berakhir.

Selain itu, rasio stok terhadap penggunaan (stock to use ratio) beras pada awal 2025 akan mencapai 20 % sehingga stok dalam posisi aman. Pada awal 2024, rasio tersebut hanya 14 % sehingga impor beras hingga 3,5 juta ton dilakukan. ”Kelebihan impor tahun ini akan menyumbang stok beras awal tahun depan cukup besar. Perhitungan saya, stok beras awal 2025 di atas 6 juta ton, di atas stok awal 2024 yang sebanyak 4,1 juta ton. Stok beras itu berada di petani, penggilingan, pedagang, konsumen, pemerintah, serta hotel, restoran, dan kafe,” ujar Dwi. Lain halnya dengan jagung pakan dan gula konsumsi. Dwi memperkirakan produksi jagung dalam negeri tidak akan meningkat.

Kalaupun meningkat, kenaikan produksinya tidak terlalu besar sehingga impor jagung pakan masih diperlukan. Jika hal itu terjadi, pemerintah harus mengantisipasi dampaknya. Harga pakan ayam akan naik sehingga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga daging dan telur ayam. Terkait gula konsumsi, Dwi menilai, pemerintah akan kesulitan menutup selisih produksi dan konsumsi yang sekitar 800.000 ton. Peningkatan produksi sebesar itu tidak mungkin, bahkan ada potensi produksi gula dalam negeri tahun 2025 akan stagnan. ”Keputusan tak mengimpor gula konsumsi tahun depan akan melonjakkan harga gula di masyarakat, merembesnya gula rafinasi ke pasar, dan penyelundupan gula,” katanya. (Yoga)  

Pemerintah menyatakan bahwa program lumbung pangan atau food estate yang digadang-gadang bisa menjamin ketahanan pangan nasional akan terus dilanjutkan meskipun dikritik dunia internasional. Sebagai gantinya, Kementerian Kehutanan akan memasifkan program reboisasi. Hal tersebut diungkapkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo saat sosialisasi hasil United Nation Climate Change Conference (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61, dan SBI61) di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (10/12). ”Di Baku itu cukup banyak kritik terhadap program pangan kita. Di Merauke, food estate, dan lain-lain. Saya jawab dan beri tahu bahwa program pangan nasional kita itu non-negotiable (tidak bisa ditawar),” kata Hashim. Swasembada pangan adalah cita-cita Prabowo sejak lama agar ketahanan pangan Indonesia tidak terpengaruh oleh situasi geopolitik luar negeri.

Misalnya, perang Rusia-Ukraina yang sangat berpengaruh pada harga pangandi Indonesia, khususnya produk gandum. Karena itu, kritik dari sejumlah pihak terhadap program food estate, termasuk dari sejumlah delegasi negara lain pada COP29 di Baku, Azerbaijan, beberapa waktu lalu, tidak mengurungkan niat pemerintah untuk melanjutkannya. ”Pak Prabowo merasa kita harus swasembada pangan supaya Indonesia tak rentan terhadap masalah-masalah itu. Maka, program food estate jalan terus,” ucap Hashim. Untuk mengimbangi dampak lingkungannya, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan akan memasifkan program reboisasi di wilayah-wilayah yang kritis. Jumlah lahan kritis itu menurut pemerintah luasnya mencapai 12,7 juta hektar di seluruh Indonesia. ”Kami akan melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab dan menyeimbangkannya dengan reboisasi yang besar,” ujar Hashim. (Yoga)  

Indonesia bertekad menjadi penentu harga komoditas global. Hal ini dilakukan dengan merivisi target produksi mineral dan batu bara yang sbelumnya sudah ditetapkan untuk tiga tahun yakni 2024-2026. Target produksi ini tertuang dalam rencana kerja dan angaran biaya (RKAB). Pergerakan harga komoditas  berkorelasi dengan besaran penerimaan bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan. Selain itu tingkat produksi mineral dan batu bara terjaga berkaitan dengan umur cadangan. Namun kegiatan eksplore juga perlu ditingkatkan guna memastikan keberlanjutan usaha hulu dan hilir pertambangan. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan harga komoditas global antara lain dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Indonesia sebagai negara yang kaya akan mineral dan batu bara memiliki peran dalam menentukan pergerakan harga komoditas global. "Produksi kita atur supaya pas angkanya berapa. (Produksi) batu bara jangan sampai over, jadi dapat memberikan manfaat dan nilai yang pas untuk Indonesia," kata Tri. (Yetede)