Usai sudah drama pungutan Pajak Pertambahan Nilai 12 persen beras premium. Entah lantaran keliru menyebut jenis beras atau memang sejak awal sudah berniat demikian, siapa yang tahu. Pastinya, kebijakan itu meresahkan masyarakat umum, petani, dan pelaku usaha perberasan. Pada 16 Desember 2024, pemerintah mengumumkan beras premium bakal dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Dalam materi paparan Kementerian Keuangan, beras premium dikategorikan sebagai barang premium atau mewah yang dikonsumsi kalangan mampu. Namun, tidak ada penjelasan secara detail tentang jenis beras premium yang dimaksud. Alhasil, kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk petani dan pelaku usaha perberasan. Mereka mempertanyakan istilah ”premium”. Mereka juga menyebut beras premium bukan barang mewah. Beras premium juga tidak hanya dikonsumsi masyarakat mampu atau kelas atas, tetapi juga kelas menengah. Jika dikenai PPN 12 persen, harga beras yang semula bebas PPN itu otomatis akan melonjak. Masyarakat kelas menengah yang daya belinya belum sepenuhnya pulih bakal terbebani. Apabila harganya tidak dinaikkan, petanilah yang menjadi korban.

Harga gabah kering panen di tingkat petani akan tertekan atau turun. Ujung-ujungnya, daya beli petani bakal tergerus. Beberapa hari setelah pengumuman kebijakan itu, pemerintah menyebut beras premium tetap bebas PPN. Hanya beras khusus yang terkena PPN 12 persen. Namun, beras khusus yang disasar juga masih belum spesifik. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan itu. Bahkan, Bapanas menyebut beras khusus yang bakal dikenai PPN 12 persen sedang didiskusikan. Namun, Bapanas menjamin, kebijakan itu tidak akan menyasar beras khusus lokal atau yang diproduksi dalam negeri (Kompas, 20/12/2024). Saat itu, giliran petani dan pelaku usaha beras khusus yang resah. Selama ini, beras khusus diatur dalam Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Beras khusus yang dimaksud adalah beras ketan, merah, dan hitam; beras varietas lokal; beras fortifikasi; beras organik; beras indikasi geografis; beras tertentu yang tidak bisa diproduksi dalam negeri; dan beras untuk kesehatan. Baru pada 23 Desember 2024, Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Bapanas memberikan kepastian. Beras premium dan beras khusus produksi dalam negeri tetap bebas PPN, seperti beras medium. Beras yang dikenai PPN 12 persen adalah beras khusus impor atau yang tidak diproduksi dalam negeri. Beras khusus tersebut diimpor untuk memenuhi kebutuhan hotel dan restoran. Beberapa di antaranya seperti shirataki dan japonica. (Yoga)

Sebuah bus pariwisata menabrak truk di Kilometer 80 Tol Cipularang di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (26/12/2024) dini hari. Dua penumpang tewas dalam kejadian ini, sementara 56 orang lainnya mengalami luka-luka. Data yang dihimpun Kompas dari Jasamarga Metropolitan Tollroad dan Kepolisian Resor Purwakarta, kecelakaan yang melibatkan bus PO Qonita Wisata dengan truk itu terjadi pukul 01.35. Kecelakaan terjadi ketika bus melintas dari Bandung menuju Jakarta. Bus dengan nomor polisi B 7363 NGA itu dikemudikan oleh Romyani (57). Bus menabrak bagian belakang truk bernomor polisi B 9354 FYT yang berada di lajur kiri jalan tol tersebut. Pengemudi bus diduga mengantuk sehingga kurang mengantisipasi kendaraan di depannya. Akibatnya, bus menabrak bagian belakang truk. Pascakejadian ini, para korban yang terluka dan tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Radjak, Purwakarta. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke Gerbang Tol Jatiluhur di Purwakarta. Sekalipun sempat tersendat, arus lalu lintas kembali lancar beberapa jam setelah kejadian tersebut. ”Terdapat 12 korban luka berat yang masih menjalani perawatandiRumah Sakit Abdul Radjak, Purwakarta. Kami telah menahan sopir di Markas Polres Purwakarta,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purwakarta Ajun Komisaris Dadang Supriadi. Polisi belum dapat menyampaikan pemicu kecelakaan.

Sopir masih diperiksa oleh polisi. ”Sopir diperiksa untuk mengungkap adanya unsur kelalaian dalam kasus ini.Bus diduga terlebih dahulu menabrak truk ini,” ujarnya. Sementara itu, Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Agni Mayvvina mengatakan, total terjadi dua kecelakaan pada Kamis dini hari. Peristiwa kedua terjadi di Kilometer 92 Tol Cipularang di ruas jalan dari arah Jakarta menuju Bandung pada pukul 02.50. ”Peristiwa yang kedua melibatkan satu bus angkutan dan satu kendaraan yang belum teridentifikasi karena sudah tidak berada di lokasi kejadian. Terdapat satu korban luka pada kecelakaan di lokasi ini,” kata Agni. Ia mengimbau pengguna jalan, baik pengendara kendaraan pribadi maupun angkutan, untuk menyiapkan diri dan kendaraan dengan baik sebelum memulai perjalanan. ”Khusus bagi pengguna jalan yang berkendara pada malam hari, manfaatkan rest area (tempat istirahat) terdekat jika mengalami kelelahan atau mengantuk,” ujarnya. Sebelumnya, dua kecelakaan besar yang melibatkan bus pariwisata terjadi di Jabar pada tahun 2024. Pertama, kecelakaan tunggal bus Putera Fajar yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana asal Depok di Jalan Raya Ciater, Subang, Jabar, pada 11 Mei. Peristiwa yang dipicu rem bus blong ini mengakibatkan 11 korban tewas dan puluhan lain terluka. Kedua, kecelakaan bus wisata Blue Star yang membawa rombongan dosen Universitas Pamulang di Kilometer 176 Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) di Kabupaten Majalengka, Jabar, pada 24 Juli. Seorang dosen tewas dalam insiden ini. (Yoga)

Petani singkong di Lampung berharap kebijakan harga pembelian ubi kayu atau singkong di tingkat petani Rp 1.400 per kg segera diberlakukan. Petani menyebut harga singkong saat ini cenderung tidak stabil dan lebih rendah dari harga acuan. Pemprov Lampung menginisiasi kesepakatan bersama petani dan pelaku industri terkait harga pembelian ubi kayu atau singkong di tingkat petani. Harga pembelian singkong ditingkat petani ditetapkan paling rendah Rp 1.400 per kg dengan rafaksi 15 %, yang berlaku untuk singkong dengan masa tanam minimal sembilan bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang digelar pada Senin (23/12).

Kesepakatan bersama tersebut diharapkan mulai efektif berlaku pada Selasa (24/12). Tan Malaka (50), petani singkong di Kabupaten Lampung Timur, menuturkan, saat ini harga jual singkong di tingkat petani Rp 1.200-Rp 1.300 per kg. Selain itu, petani harus menanggung potongan kadar air atau rafaksi 25 %. ”Dengan harga tersebut ditambah potongan rafaksi dan ongkos angkut, harga yang diterima petani rata-rata Rp 700 per kg,” kata Malaka, Rabu (25/12). Menurut Malaka, petani singkong berharap kebijakan baru terkait harga singkong itu segera diberlakukan oleh industri. Dengan begitu, petani bisa menikmati harga yang lebih baik.

Dia juga menyebut, setiap musim panen, harga singkong cenderung rendah. Pada 2016, harga singkong di Lampung bahkan pernah menyentuh harga terendah, yakni Rp 400 per kg. Padahal, biaya produksi, mulai dari mengolah tanah, menyiapkan bibit, membeli pupuk, hingga membayar ongkos petik dan angkut, semakin mahal. Untuk mengolah 1 hektar lahan, petani harus mempunyai modal Rp 10 juta-Rp 12 juta. Jika harga bersih masih di bawah Rp 1.000 per kg, petani rata-rata hanya mendapat keuntungan Rp 8 juta-Rp 9 juta untuk satu kali masa panen. Namun, keuntungan itu hanya bisa didapatjika hasil panen cukup bagus atau di atas 20 ton per hektar. Padahal, petani singkong harus menunggu 8-9 bulan untuk bisa panen. (Yoga)  

Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk mewaspadai kenaikan harga komoditas menjelang Nataru 2025. Karena, sejumlah komoditas, seperti bawang putih, bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, hingga minyak goreng, terpantau mengalami kenaikan harga. "Jadi, ini adalah kenaikan angka  kabupaten/kota di beberaoa komoditas tadi yang disampaikan oleh Ibu Plt (Pelaksana Tugas) kepala BPS. Kita lihat tadi seperti yang disampaikan beberapa provinsi mencatat angka yang tinggi untuk IPH (Indeks Perkembangan harga)," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Dia mengungkapkan, menjelang perayaan seperti Natal, biasanya terjadi peningkatan permintaan barang/jasa dari masyarakat yang berdampak terhadap kenaikan harga. 

Kondisi itu perlu untuk diantisipsi oleh pemda dengan melakukan langkah konkret. Ia merinci langkah-langkah itu seperti dengan menggelar operasi pasar, sehingga mengadakan gerakan pangan murah. "Peningkatan permintaan masyarakat inilah yang harus kita antisipasi agar stoknya selalu ada. Jadi mohon dilanjutkan tadi upaya gerakan pangan murah, operasi pasar, dan lain-lain," imbuh dia. Selain itu, Bima mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengendalikan inflasi.  Kota tersebut diketahui telah menjalankan strategi 4 K dalam mengendalikan inflasi, yakni Keterjangkauan Harga Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, hingga Komunikasi Efektif. Strategi tersebut diterapkan dengan melibatkan pihat terkait. (Yetede)

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, beras premium tidak dikenai tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen. Hal itu sama dengan komoditas pangan strategis lainnya, seperti beras medium, daging ruminansia, kedelai, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Terkait dengan beras khusus, Bapanas selama ini tidak mengaturnya. Peraturan menteri keuangan terkait hal itu juga belum ada sehingga akan didiskusikan lebih lanjut. ”Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Beras khusus akan diatur kemudian,” katanya kepada Kompas pada hari Minggu (22/12/2024). Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, beras premium memang sepatutnya dibebaskan dari PPN.

Pengenaan PPN pada beras premium dikhawatirkan akan berimbas pada semua jenis beras.Padahal, beras punya andil paling besar dalam mendorong inflasi. ”Selain itu, beras premium juga bisa merembet pada kenaikan biaya produksi berbagai jenis usaha, seperti makanan minuman level UMKM, sampai ke beras yang digunakan untuk program MBG (makan bergizi gratis). Artinya, sudah tepat pemerintah mengecualikan beras premium dari PPN 12 persen,” ujarnya. Sebelumnya, Senin (16/12), pemerintah mengumumkan pemberlakuan PPN 12 persen beserta stimulus dan insentif kebijakan tersebut. Pemerintah juga menyampaikan daftar barang/jasa premium atau mewah yang dikenai PPN 12 persen, yakni beras premium, buah premium, daging premium, ikan dan udang premium, pendidikan premium jasa premium, serta tariflistrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500-6.600 volt ampere (VA).

Dalam pengumuman kenaikan PPN menjadi 12 persen tersebut, pemerintah beralasan, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PPN dinaikkan menjadi 11 persen pada April 2024 dan per 1 Januari 2025 disesuaikan lagi menjadi 12 persen. Pemerintah juga memberikan stimulus atau insentif untuk kelas menengah dan kelas pekerja. Ragam stimulus tersebut terbagi dalam sejumlah sektor, seperti sektor properti, otomotif, dan kelistrikan. Pengecualian terbaru atas kenaikan PPN tahun depan adalah untuk tiga jenis barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting), seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng curah Minyakita. Khusus ketiga jenis barang ini, pemerintah akan menanggung PPN sebesar 1 persen. Artinya, mulai tahun depan, ketiga jenis barang itu tetap dipungut tarif PPN 11 persen, tidak 12 persen seperti barang lainnya. Sebab,1persennya sudah ditanggung pemerintah. (Yoga)

Sumatera Barat diberkati kekayaan alam melimpah, termasuk mineral dan hasiltambang lainnya.Namun, kekayaan itu seolah menjadi kutukan bagi masyarakat ketika dikelola tangan-tangan para perusak lingkungan yang didukung para pembeking. Masyarakat kecil jadi korban tambang ilegal, sedangkan pemodal dan pembeking meraup keuntungan dan bebas tanpa hukuman. Sepanjang 2024, belasan nyawa melayang akibat tambang ilegal di Sumbar. Di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, misalnya, 13 orang meninggal dan 12 orang luka-luka akibat longsor di lokasi tambang emas ilegal pada Kamis (26/9/2024). Selama 2019-2024, setidaknya ada 41 orang meninggal akibat kecelakaantambang ilegal di Sumbar. Sebanyak 36 korban di tambang emas ilegal dan 5 korban di tambang galian ilegal. Korban terbanyak di Solok Selatan, yakni 21 orang. Peneliti politik lingkungan dan dosen ilmu politik Universitas Andalas, Dewi Anggraini, dalam diskusi publik di Padang, Sumbar, Rabu (4/12), mengatakan, jumlah korban tambang ilegal bisa lebih banyak, tetapi tak terekspos. ”Banyak kejadian 1-2 orang pelaku tambang ilegal tenggelam atau tertimbun longsor. Namun, karena korban sedikit, beritanya tidak begitu muncul ke permukaan,” kata Dewi. Perkara tambang ilegal juga merenggut nyawa polisi. Pada Jumat (22/11), Kepala Satreskrim Polres Solok Selatan Ajun Komisaris Ryanto Ulil Ashar meninggal karena ditembak Kepala Bagian Operasional Ajun Komisaris Dadang Iskandar.

Dadang diduga pembeking tambang ilegal. ”Pertama kali terjadi di Sumbar. Polisi dihabisi di kantor polisi. Institusi Polri seperti tidak ada wibawanya di hadapan penjahat lingkungan,”kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar Wengki Purwanto, Rabu (4/12). Wengki mengatakan, aktivitas tambang ilegal marak di Sumbar, seperti di Solok Selatan, Solok, Sijunjung, Dharmasraya, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Padang, Pasaman Barat, dan Pasaman. Di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, misalnya, kata Wengki, berdasarkan data 2022-2023, luas total tambang ilegal di hulu DAS Batanghari mencapai 7.662 hektar. Bukaan tambang emas ilegal terbesar terdapat di Solok Selatan, seluas 2.939 hektar, disusul Dharmasraya 2.179 hektar, Solok 1.330 hektar, dan Sijunjung 1.174 hektar. Sementara itu, di DAS Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman, data Walhi Sumbar menyebutkan, pada 2024 terdapat 8,43 hektar tambang ilegal/tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dan 10,24 hektar di luar lokasi IUP. Total luas tambang tak sesuai aturan hampir separuh dari total luas tambang ber-IUP sekitar 23,81 hektar. Selain korban jiwa dan luka-luka, aktivitas tambang ilegal merusak kawasan hutan dan lingkungan. Komunitas Konservasi Indonesia Warsi mencatat, pada 2023, Sumbar kehilangan tutupan hutan seluas 8.756,04 hektar akibat tambang emas ilegal.

Kajian tahun 2017 menyebut kandungan organik dan logam berat di sekitar DAS Batang Kuantan, Kabupaten Sijunjung, Sumbar, relatif tinggi dan tidak layak konsumsi akibat tambang emas ilegal. Bahkan, kandungan merkuri (Hg) di sekitar DAS itu 0,0078 mg/L, melampaui baku mutu yang hanya 0,001 mg/L. Keberadaan tambang ilegal juga merugikan masyarakat dan negara. Contohnya, tambang galian C ilegal marak di DAS atau Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Kompas bersama Depati Project menjumpai titik-titik tambang pasir dan batu ilegal di DAS Anai, Jumat (13/12). Aktivitas tambang ilegal yang masif menyebabkan erosi parah yang merusak badan dan sempadan sungai. Warga sekitar DAS kehilangan sumber air bersih, kehilangan lahan pertanian, hingga kehilangan rumah. Di Korong Lasung Batu, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, misalnya, erosi Batang Anai menghancurkan 13 rumah. Ernawati (52), warga Korong Lasung Batu, mengatakan, keluarganya kehilangan empat rumah sejak 2016, yaitu rumahnya, rumah ibu, dan dua rumah bibinya. ”Rumah ibu saya yang terakhir kena, tahun 2022. Jika terus dibiarkan, habis kampung kami,” katanya. Tambang ilegal di DAS Anai juga mengancam jalan nasional Padang-Bukittinggi, jembatan, hingga sekolah. Bangunan baru SD 05 Lubuk Alung yang digunakan sejak 2013 terancam erosi. Jembatan Kayu Gadang sepanjang 101,8 meter dan lebar 7 meter di DAS Anai roboh pada Mei 2023. Jembatan senilai Rp 25,4 miliar ini hanya bertahan dua tahun. (Yoga)