Menambah stok telur ayam ras di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024). Pedagang mengakui harga telur ayam ras naik sejak sepekan terakhir. Saat ini di tingkat pedagang pengecer di pasar, harga telur mencapai Rp 31.500 per kilogram. Padahal, sepekan sebelumnya masih dijual Rp 26.000 per kilogram. Kenaikan harga telur terjadi menjelang perayaan Natal 2024.(Yoga)

Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional aman hingga pengujung 2025. Stok BBM saat ini cukup untuk kebutuhan hingga lebih dari 20 hari, dengan rincian coverage day untuk beberapa jenis BBM seperti Pertalite (18,47 hari), Pertamax (20,58 hari), dan Solar (16,75 hari). Langkah ini diambil untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Kinerja sektor unggas diprediksi akan tetap positif di tahun 2025, didorong oleh program makan bergizi gratis dan perbaikan harga di pasar. Abdul Azis Setyo Wibowo, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai program ini akan meningkatkan permintaan daging ayam, membantu mengurangi oversupply, serta mendorong kenaikan harga anak ayam umur sehari (DOC) dan ayam hidup (livebird). Selain itu, program swasembada pangan juga berpotensi menstabilkan harga, mengurangi biaya, dan meningkatkan margin.

Penyelenggara usaha bullion bank tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sudah dirancang sejak lama dan diamanatkan oleh UU P2SK. Sejalan dengan itu, OJK juga telah menerbitkan peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelengaraan Kegiatan Usaha Bullion pada 18 Oktober 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Venture, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, OJK terus berkoordinasi dengan pemerintah, pelaku  industri, dan pihak terkait guna mendorong kegiatan usaha bullion yang dinilainya bermanfaat bagi sektor jasa keuangan (SJK) dan tentu saja perekonomian nasional. "OJK juga tengah berkoordinasi denan lembaga terkait guna menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan dan penguatan usaha bullion di Indonesia, yang dalam jangka panjang diharapkan memberikan gambaran mengenai visi kegiatan bullion di Indonesia, target, strategi, dan program kerjanya yang akan dilakukan  untuk mencapai apa yang diharapkan," kata Agusman. (Yetede)

Perdagangan emas fisik digital di Indonesia mengalami lonjakan signifikan pada 2024 dengan nilai transaksi mencapai Rp53,3 triliun, meningkat 556% dibandingkan tahun sebelumnya. Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita, menyatakan bahwa kemudahan transaksi melalui platform digital menjadi salah satu faktor pendorong tren ini. Pemerintah menargetkan pertumbuhan nilai dan volume transaksi sebesar 10%-20% pada 2025.

Rencana pemerintah menstop impor dan mempercepat swasembada sejumlah komoditas pangan merupakan langkah penting menuju kedaulatan pangan. Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, stop impor pada 2025 akan dilakukan terhadap komoditas beras, gula konsumsi, jagung pakan, dan garam konsumsi. Sementara untuk bawang putih, gula mentah, serta daging kerbau dan sapi, akan dilakukan pengurangan kuota impor (Kompas, 9/12/2024). Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo dan Menko Pangan menyebutkan, target swasembada sejumlah komoditas pangan utama dipercepat, dari 2028 menjadi 2027.

Anggaran masif pun dikucurkan untuk mendukung program ini, mencapai Rp 139,4 triliun pada 2025, naik 21,9 % dari 2024. Langkah ini disambut baik sejumlah kalangan karena di atas kertas, swasembada bisa kita wujudkan jika kita serius membenahi rantai pasok dan produksi dalam negeri. Mereka juga mengingatkan pentingnya memitigasi risiko yang mungkin muncul jika impor dihentikan terlalu cepat, untuk komoditas yang produksi dalam negeri belum mampu menutup kebutuhan. Swasembada selalu jadi program unggulan setiap rezim pemerintahan di negara ini, tetapi sejauh ini lebih banyak menghadapi kegagalan. Alih-alih swasembada, impor pangan terus membengkak.

Berkisar 10-13 % kebutuhan beras saat ini masih harus kita impor. Untuk beberapa komoditas, porsi impor 100 % (gandum, bawang putih), atau hampir seluruhnya impor (kedelai 97 %, gula 70 %, susu 82 %). Daging sapi/kerbau dan jagung, porsi impor 10 %. Pemerintah perlu belajar dari keberhasilan dan kegagalan program-program swasembada sebelumnya. Termasuk ekses dari program swasembada di masa lalu, salah satunya ketergantungan berlebihan pada beras yang mengakibatkan rentannya ketahanan pangan nasional kita hingga sekarang. Swasembada harus dibarengi upaya membasmi kartel impor pangan. (Yoga)

Penyaluran BBM bersubsidi bisa terus membengkak jika pengendalian atau pengaturan tepat sasaran tidak dijalankan. Pemerintah telah membahas reformasi subsidi energi, terutama untuk BBM dan listrik, dan kini menunggu keputusan Presiden Prabowo. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi, Saleh Abdurrahman, dalam diskusi pada Hilir Migas Conference & Expo 2024, di Jakarta, Kamis (12/12) mengatakan, peningkatan konsumsi BBM memang memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah BBM bersubsidi tepat sasaran atau tidak. Dalam hal ini, BPH Migas terus memastikan pengawasannya bersama badan usaha untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Di sisi lain, perlu didorong juga penggunaan BBM dengan hemat. ”Sebab, saat konsumsi BBM naik, di saat bersamaan kapasitas penyimpanan sama atau menurun. Lalu, impornya naik. Jika melihat data Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), penjualan sepeda motor sekitar 5 juta unit per tahun dan mobil 1 juta unit per tahun. Ini, memerlukan BBM. Apabila itu adalah BBM subsidi, (subsidi) diprediksi akan tetap tinggi,” kata Saleh. Sejauh ini, kata Saleh, BPH Migas turut mengatur dan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi. Termasuk bersama Pertamina yang melakukan pendataan pengguna BBM bersubsidi dengan kode respons cepat (QR code).

Dengan upaya itu, pertumbuhan konsumsi BBM yang disubsidi pemerintah menggunakan APBN diharapkan tidak terlalu tinggi. Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang juga ketua tim subsidi tepat sasaran, akan ada kombinasi bantuan langsung tunai dan subsidi pada barang. Namun, akan dilaporkan dulu kepada Presiden untuk diputuskan. Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menuturkan, pihaknya terus mendorong tata kelola kebijakan BBM dengan baik. ”Transformasi kebijakan subsidi (BBM) sudah kami diskusikan. Mudah-mudahan bisa diputuskan Pak Presiden. Setelah itu juga akan mempercepat (peningkatan) dari sisi kualitas bahan bakar,” katanya. (Yoga)