Selain lonjakan mobilitas masyarakat yang dapat menyebabkan kepadatan lalu lintas, warga yang melakukan perjalanan saat masa libur Natal 2024 dan Tabun Baru 2025 juga perlu mewaspadai dampak cuaca ekstrem. Gelombang tinggi berpotensi menunda kebe rangkatan angkutan penyeberangan. Hujan lebat dapat memicu banjir di jalur perjalanan. Ancaman longsor juga mengintai, terutama di ruas jalan dengan medan bertebing. Deputi Bidang Meteorologi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Guswanto mengatakan, secara umum wilayah Jawa bagian utara dan selatan masih akan mengalami peningkatan curah hujan pada 21-22 Desember 2024. Hal yang sama terjadi di Sumatera bagian barat dan timur. ”Jawa bagian utara mulai dari Cirebon, Pekalongan, hingga Jawa Timur itu curah hujannya masih tinggi. Peningkatan curah hujan dari sedang hingga ekstrem,” katanya saat dihubungi, Jumat (20/12) malam. Namun, gelombang tinggi di Selat Sunda diprediksi mereda pada 21-22 Desember. Fenomena angin kencang di Selat Sunda mulai berkurang karena tertahan oleh bibit siklon yang ada di Kalimantan Barat. ”Dalam dua hari ke depan juga akan terjadi pengurangan curah hujan di wilayah Jabodetabek. Curah hujan ini diprediksi kembali meningkat pada 24 Desember 2024, ”ujarnya.

Terkait dengan hal itu, ancaman banjir rob, longsor, hingga angin kencang harus diwaspadai oleh warga yang akan bepergian untuk merayakan liburan Natal dan Tahun Baru. Warga diminta terus mengecek prakiraan cuaca dari BMKG agar bisa melakukan persiapan perjalanan dengan matang. ”Ancaman banjir rob di utara Jawa Tengah juga harus diwaspadai,” kata Guswanto. Berdasarkan data Jasa Marga, 307.831 kendaraan meninggalkan wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabode-tabek) padaRabu (18/12) hinggaKamis (19/12). Jumlah ini meningkat 13,6 persen dibandingkan dengan lalu lintas normal yang mencapai 270.968 kendaraan pada periode yang sama. ”Distribusi lalu lintas kendaraan meninggalkan Jabodetabek menuju tiga arah, yakni timur menuju Tol Trans-Jawa dan Bandung sebesar 42 persen, barat (Merak) sebesar 34,6 persen, dan selatan (Bogor) sebesar 23,3 persen,” papar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana.Kemacetan belum terlihat hingga Jumat malam di Tol Trans-Jawa. Hingga pukul 20.00 WIB, tidak ada antrean panjang kendaraan yang memasuki gerbang tol. Kondisi serupa terjadi di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Kendaraan bisa melaju hingga lebih dari 60 kilometer per jam. Namun, hujan deras yang terjadi sejak Jumat siang hingga sore membatasi jarak pandang pengemudi. (Yoga)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar kegiatan eksplorasi migas dibebaskan dari PPN. Hal ini dilakukan untuk menarik  minat investor untuk berinvestasi di dalam negeri. "Ini saya negosiasikan dengan menteri keuangan. Kalau pada saat masa eksplorasi, PPN jangan dikenakan dulu. Orang judi kok, eksplorasi itu judi. Satu sumur itu bisa mengeluarkan kocek US$ 100 juta, ini belum tentu ada. Kalau langsung kita kenakan PPN, artinya menjadi US$ 110 juta  hingga US$ 112 juta. Ini orang belum tentu ada barang. Larilah orang," kata Bahlil. Menurut Bahlil, regulasi tersebut membuat banyak investor asing  memilih hengkang. Oleh karenannya, dia menciptakan terobosan agar saat investor masuk menyatakan minat, mereka langsung mengucurkan dan mengimplementasikan investasi. (Yetede)

Pemerintah meresmikan 31 titik penyalur BBM satu harga secara serentak yang dipusatkan di Ambon, Maluku, Rabu (18/12/2024). Dengan demikian, tahun ini telah diresmikan 71 lembaga penyalur BBM satu harga di sejumlah daerah di Indonesia. Secara akumulatif, sejak 2017 telah diresmikan 583 titik penyaluran BBM satu harga. Dari jumlah itu, 573 di antaranya oleh Pertamina, sedangkan sisanya AKR Corporindo. BBM satu harga ialah program pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Lembaga penyalur itu baik berupa stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) maupun fasilitas yang lebih sederhana. BBM yang tersedia adalah pertalite seharga Rp 10.000 per liter dan solar Rp 6.800 per liter. Sebanyak 9 dari 31 penyalur BBM satu harga yang diresmikan terpusat di Terminal Terintegrasi BBM Wayame, Ambon, Rabu, ada di Maluku.Sementara sisanya di Terminal BBM PT Pertamina (Persero) KabupatenFakfak,PapuaBarat; Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Dengan demikian, target 71 penyalur BBM satu harga pada 2024 terpenuhi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada peluncuran tersebut mengatakan, saat ini, produksi siap jual (lifting) minyak bumi sekitar 600.000 barel per hari (BOPD), sedangkan konsumsi 1,5 juta-1,6 juta BOPD.

Sisa kebutuhan minyak bumi dan BBM pun dipenuhi dengan impor. Guna memastikan harga di masyarakat terjangkau, kebijakan BBM satu harga diperlukan. ”Sebab, tidak akan mungkin ada pertumbuhan ekonomi yang baik di daerah kalau tidak tersedia BBM dengan harga terjangkau. Jika tidak ada kebijakan tersebut, akan terjadi ketimpangan,” kata Bahlil. Ia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di samping kedaulatan energi, kebijakan tersebut juga terkait bagaimana menjamin ketersediaan bahan bakar dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Artinya, harga BBM bersubsidi di kota-kota juga dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah 3T. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menuturkan, pelaksanaan program BBM satu harga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan satu harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara Nasional. Sejak 2017, BPH Migas mengawalnya melalui penugasan terhadap badan usaha penerima penugasan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Peresmian 31 penyalur BBM satu harga pada Rabu menjadi penutup pelaksanaan program di tahun ini. ”Seluruh target pembangunan penyalur BBM satu harga tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan target,” kata Erika. (Yoga)

Program makan bergizi gratis (MBG) diyakini sebagai inisiatif yang bakal mendatangkan banyak manfaat yang maksimal, penyelenggara perlu memperhatikan proses 'from  farm to plate' termasuk manajemen di lokasi distribusi. "Program MBG sangat menguntungkan, terutama bagi mereka yang membutuhkan, seperti bumil, busui, murid sekolah, dan penghuni pesantren. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya," ujar Direksi Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Tjandra Yoga Aditama di Jakarta. Tjandra yang juga merupakan mantan direktur penyakit menular WHO Asia Tenggara itu menekankan prinsip 'from farm to palte' yaitu menjaga kualitas dari proses, mulai dari produksi bahan makanan hingga penyajian  kepada penerima manfaat. Ini mencakup pengelolaan bahan mentah yang baik, transportasi dan memasak yang higienis, hingga pengiriman  makanan yang tepat. (Yetede)

Pemerintah kembali menambah anggaran ketahanan pangan 2025 guna mendukung program swasembada pangan. Untuk tujuan yang sama, khususnya perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, pemerintah ”menggembok” dana desa dan alokasi khusus fisik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (16/12/2024), mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memajukan target swasembada pangan dari tahun 2029 ke 2028, lalu menjadi 2027. Oleh karena itu, pemerintah bergerak cepat untuk menderegulasi kebijakan terkait dan menambah anggaran ketahanan pangan. ”Total anggaran ketahanan pangan 2025 yang tersebar di sejumlah kementerian/lembaga sudah ditambah dari Rp 139,4 triliun menjadi Rp 144 triliun.

Dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa untuk ketahanan pangan digembok dulu. Semua difokuskan untuk swasembada pangan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta. Zulkifli menjelaskan, dana Kementerian Pekerjaan Umum untuk ketahanan pangan ditambah sekitar Rp 2 triliun, dari Rp 12,63 triliun menjadiRp 14,63 triliun. Dana itu akan difokuskan untuk perbaikan dan pembangunan waduk beserta jaringan irigasi. DAK fisik dan dana desa 2025 untuk ketahanan pangan yang digembok pemerintah masing-masing Rp 19,18 triliun danRp 16,26 triliun. Dana itu akan digunakan khusus untuk perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk itu, lanjut Zulkifli, pemerintah pusat telah menyusun instruksi presiden (inpres) terkait perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi tersebut. Melalui inpres itu, kewajiban pemerintah daerah memperbaiki infrastruktur pertanian itu dapat diserahkan kepada pemerintah pusat. (Yoga)

Program makan bergizi gratis (MBG) dan swasembada pangan akan menguntungkan industri peternakan nasional. Jumlah kepemilikan hewan diprediksi naik untuk menyokong program prioritas tersebut. Meski begitu ada dua tantangan yang bakal dihadapi sektor peternakan dalam menyukseskan MBG, yakni keterbatasan lahan dan regenerasi pelaku bisnis. Hal ini harus dimitigasi oleh pemerintah demi kesuksesan program itu. Di sisi lain pemerintah memastikan program MBG akan berjalan lancar saat dimulai pada 2 Januari 2025. Ini setelah sejumlah Menteri memantau langsung uji coba program tersebut. Dari sisi pendanaan, program MBG akan disokong oleh kenaikan tarif pajak PPN menjadi 12% dari 11% mulai Januari 2025. MBG adalah bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Setelah melalui uji coba insentif selama beberapa bulan, berbagai proses terkait pelaksanaan program telah dipersiapkan dengan matang, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolahan, hingga pengolahan limbah. (Yetede)