Kategori
Lingkungan Hidup
( 5820 )
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025
Warga membeli bahan pokok dalam program pasar murah di Kantor Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2025). Pemerintah Provinsi Jakarta melalui BUMD pangan PT Food Station Tjipinang Jaya yang bekerja sama dengan Bank Indonesia menggelar pasar murah pada 2-3 Januari 2025 untuk menekan laju inflasi. Pasar murah berlangsung, antara lain, di Kelurahan Rawa Terate, Cengkareng Barat dan Utan Kayu Selatan. Berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur dijual murah. (Yoga)
Soal Relaksasi Ekspor Tembaga Pemerintah Belum Tegas
04 Jan 2025
Memasuki awal tahun 2025, pemerintah masih belum tegas memutuskan soal ada tidaknya perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia yang berakhir per 31 Desember 2024. Pemerintah masih berpotensi memperpanjang izin ekspor mineraltembaga mentahPTFreeport Indonesia (PTFI) akibat belum beroperasinya fasilitas smelter, imbas dari kebakaran unit pabrik pemisahan gas bersih pada fasilitas pemurnian milik perusahaan di Jawa Timur. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (3/1/2025), mengatakan, perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga PTFI baru akan diputuskan melalui rapat koordinasi antara Presiden, kementerian koordinasi, dan kementerian teknis terkait. ”Kajian diperlukan karena Freeport sudah punya smelter, tetapi kemudian ada musibah. Pabrik asam sulfatnya terbakar, membuat operasional smelter menjadi berhenti,” ujarnya.
Pemerintah secara bertahap melarang ekspor mineral mentah untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Untuk dapat mengekspor, perusahaan tambang harus membangun smelter atau pusat pemurnian dan pengolahan mineral. Berbeda dengan komoditas bijih nikel yang sudah dilarang secara penuh mulai Januari 2020, konsentrat tembaga masih dapat diekspor sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Berdasarkan beleid itu, perusahaan tembaga seperti Freeport boleh mengekspor konsentrat hingga 31 Desember 2024, diperpanjang dari yang seharusnya berakhir 31 Mei 2024. Pertimbangan pemerintah memperpanjang relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk Freeport merupakan buntut dari belum beroperasinya fasilitas pemurnian katoda tembaga yang berlokasi di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. (Yoga)
Emas Tetap Jadi Andalan untuk Kinerja ANTM yang Stabil
03 Jan 2025
Kinerja PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) diproyeksikan positif pada 2025, didukung oleh harga emas yang kuat, pemulihan segmen nikel, dan perkembangan proyek strategis.
Rizal Nur Rafly, Equity Research Analyst Panin Sekuritas, mencatat bahwa kontribusi emas signifikan terhadap pendapatan ANTM, dengan penjualan naik 47% yoy hingga September 2024. Kenaikan harga emas global akibat potensi penurunan suku bunga menjadi pendorong utama. Rizal merekomendasikan hold saham ANTM dengan target harga Rp 1.700.
Laurencia Hiemas, Analis KB Valbury Sekuritas, menyoroti kontribusi segmen emas sebesar 83% terhadap pendapatan ANTM. Ia juga menekankan perluasan jaringan emas ritel dan perjanjian offtake baru dengan Freeport yang memperkuat posisi ANTM. Laurencia memproyeksikan pemulihan segmen nikel dengan izin produksi meningkat, mendukung kinerja. Ia merekomendasikan buy saham ANTM dengan target harga Rp 2.100.
Timothy Wijaya, Analis BRI Danareksa Sekuritas, memperkirakan pertumbuhan produksi dan penjualan bijih nikel sebesar 25%-48% yoy pada 2025. Ia mencatat efisiensi biaya melalui penggunaan jaringan listrik PLN di proyek RKEF Pomalaa. Timothy merekomendasikan buy saham ANTM dengan target harga Rp 2.000.
ANTM diharapkan dapat memanfaatkan harga emas yang stabil, pemulihan segmen nikel, dan perkembangan proyek kilang SGA Mempawah untuk memperkuat kinerja di 2025.
Marak Penipuan, MBG Harus Diawasi dengan Ketat
03 Jan 2025
Jelang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbagai aksi penipuan marak terjadi diberbagai daerah. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TNI, pemerintah, hingga lembaga negara seperti Badan Gizi Nasional (BGN).
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Zainul Munasichin mengatakan maraknya penipuan berkedok makan bergizi gratis karena program ini dibiayai dengan anggaran sangat besar Rp 71 triliun, sehingga banyak orang berupaya mengeruk keuntungan darinya. “Pada program pemerintah selalu ada moral hazard atau orang-orang yang selalu mencari keuntungan,” ujar dia. Zainul mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas maraknya kasus penipuan berkedok makan bergizi gratis.
“Kalau ada yang mencoba menjadikan program ini sebagai modus penipuan, maka aparat hukum harus mengusut tuntas.” Direktur kebijakan Public Center of Economic and law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan program makan bergizi gratis yang dibiayai dengan angaran sangat besar rawan menjadi ladang korupsi, sehingga butuh pengawasan ketat.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan meminta masyarakat berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan makan bergizi gratis mengatasnamakan lembaganya. “Badan Gizi nasional tidak pernah meminta dana atau menawarkan kerja sama berbayar terkait program ini. Semua layanan kami gratis.” tegasnya (Yetede)
Penjelasan Kementerian Agraria soal Girik Tanah
03 Jan 2025
Girik atau bukti kepemilikan tanah lama tidak akan berlaku lagi pada 2026. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron wahid menjelaskan girik otomatis tidak berlaku setelah seluruh tanah di suatu kawasan telah terpetakan dan diterbitkan sertifikatnya. "Kecuali, jika ada cacat administrasi yang terbukti dalam waktu kurang dari lima tahun. Maka, girik masih dapat digunakan sebagai bukti," kata Nusron, dikutip Tempo dari keterangan resmi pada Jumat, 3 Januari 2025. Mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2021, persoalan sertifikat telah terbit lebh dari lima tahun hanya bisa diselesaikan melalui pengadilan. Sebab, kata Nusron, sertifikat merupakan produk hukum.
"Sesuai PP 18, produk hukum hanya dapat digantikan dengan produk hukum lain atas perintah pengadilan," ujarnya. Mulanya, girik merupakan bukti kepemilikan tanah lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi beleid menjelaskan, dalam beleid itu disebutkan bahwa pemilik tanah diberi waktu untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, seiring berjalannya waktu dan beberapa peraturan tambahan, hak atas tanah yang bersumber dari girik seharusnya sudah tidak berlaku. Menurut Asnaedi, selama ini banyak sengketa dan konflik tanah yang berawal dari girik. "Bahkan, girik seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh mafia tanah melalui dokumen palsu," ujarnya. Karena itu, ia berujar, penghapusan girik bertujuan untuk mencegah konflik di masa depan. (Yetede)
Meroket Harga Komoditas
02 Jan 2025
Pemerintah telah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, tetapi dampak psikologis dari wacana kenaikan pajak itu telanjur dirasakan warga. Di Kota Bandung, Jawa Barat, harga berbagai bahan pokok meroket. Kenaikan itu seperti terlihat di Pasar Kosambi. Harga barang kebutuhan pokok di pasar ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam memantau inflasi yang dipengaruhi harga barang pokok. Asep Rizal (27), salah satu pedagang, mengatakan, harga telur melambung tinggi, dari Rp 28.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 33.000 per kg. Harga beras juga dikeluhkan konsumen karena naik dari Rp 13.000 per kg menjadi Rp 16.000 per kg. ”Harga minyak goreng kemasan bersubsidi, yakni Minyakita, naik hingga Rp 17.000 per liter.
Padahal, Minyakita sesuai harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp 15.000 per liter,” katanya, Rabu (1/1/2025). Eli Anita (59), pedagang sayuran, mengatakan, kenaikan harga cabai rawit menjadi yang tertinggi. Harga cabai rawit sebelumnya Rp 40.000 per kg kini menjadi Rp 80.000 per kg. Harga cabai keriting juga naik menjadi Rp 70.000 per kg dari sebelumnya Rp 50.000 per kg. Harga bawang merah dan bawang putih juga fluktuatif. Dari sebelumnya Rp 28.000 per kg dan Rp 30.000 per kg kini konsumen harus membelinya dengan harga Rp 45.000 per kg dan Rp 46.000 per kg. Eli khawatir kondisi ini dipengaruhi isu kenaikan PPN menjadi 12 persen yang sebelumnya diwacanakan pembuat kebijakan. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, isu kenaikan PPN juga menjadi salah satu pemicu kenaikan harga beras dan telur. Di Pasar Basah Mandonga, misalnya, harga beras medium berkisar Rp 630.000-Rp 640.000 per 50 kg. (Yoga)
Reformasi Subsidi Energi
02 Jan 2025
Awal November 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tancap gas membahas rencana membenahi salah satu masalah kronis dan menahun di Indonesia: subsidi energi yang tidak tepat sasaran. Pemerintah menyadari, jika tata kelola dibenahi, anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat dialihkan pada program-program prioritas lain untuk pembangunan. Tim reformasi subsidi energi dibentuk dan diketuai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Rapat perdana tim digelar di kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (4/11/2024). Selain Bahlil, hadir, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Rapat perdana belum menghasilkan keputusan apa pun, kecuali penegasan bahwa reformasi subsidi energi hanya akan menyasar pada bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Sementara penyaluran elpiji bersubsidi akan berjalan seperti biasa. Kepada wartawan, Bahlil menyebut timnya diberi waktu sepekan untuk menyampaikan formulasi reformasi subsidi energi kepada Presiden Prabowo. Namun, lantaran Presiden tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, penyampaiannya bakal ditunda. Bahlil pun berjanji kepada wartawan akan menyampaikan bentuk baru subsidi energi jika sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo. Ia juga mengindikasikan skema baru subsidi akan mengarah pada kombinasi bantuan langsung tunai (BLT) beserta skema yang sudah berjalan selama ini. Seiring waktu, keputusan yang ditunggu tak kunjung tiba. Dalam beberapa kesempatan, saat dikonfirmasi oleh wartawan, Bahlil kerap kali menyebut skema baru subsidi energi masih diutak-atik dan hampir final. Belum ada kepastian kapan akan diputuskan dan diterapkan. (Yoga)
Skema Baru Subsidi BBM Masih di Persimpangan Jalan
02 Jan 2025
Kebijakan subsidi BBM di Indonesia masih belum menemukan kejelasan meski sempat direncanakan untuk berubah pada 2025. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian khusus terhadap subsidi yang dinilai belum tepat sasaran, dengan membentuk tim yang dipimpin oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk mematangkan skema baru. Namun, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan bahwa implementasi skema subsidi baru masih menunggu arahan presiden.
Skema campuran yang direncanakan, yaitu kombinasi antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi barang, dinilai lebih tepat sasaran. Menurut Yusuf Rendy Manilet dari CORE, kebijakan ini dapat mengurangi beban fiskal negara sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama melalui subsidi langsung untuk transportasi publik dan UMKM. Meski demikian, tantangan besar tetap ada, termasuk risiko inflasi, dampak pada kelas menengah bawah, dan efektivitas nilai BLT untuk mengimbangi kenaikan harga BBM.
Sementara itu, Fabby Tumiwa dari IESR mengingatkan bahwa perubahan skema subsidi BBM bisa memengaruhi daya beli masyarakat luas, terutama kelompok pengguna transportasi umum. Selain itu, peningkatan harga BBM berpotensi meningkatkan inflasi dan memukul sektor usaha strategis yang tidak masuk kategori penerima subsidi.
Keputusan terkait subsidi BBM menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara dan perlindungan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ekonomi yang lebih luas, baik untuk masyarakat umum maupun sektor usaha, sebelum mengimplementasikan kebijakan ini.
Pelaku Usaha Dorong Diskon Tarif Listrik PLN di Tahun Baru
02 Jan 2025
Pelaku usaha berharap PT PLN (Persero) memperluas kebijakan diskon tarif listrik hingga 50% ke sektor industri, seperti yang telah diterapkan pada pelanggan rumah tangga dengan daya 2200 VA ke bawah selama Januari-Februari 2025. Diskon ini dinilai mampu menekan biaya operasional dan meningkatkan daya saing sektor industri, termasuk smelter dan perhotelan.
Haykal Hubeis, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), menekankan pentingnya diskon listrik bagi industri smelter, terutama yang berskala kecil, karena biaya listrik menyumbang lebih dari 10% terhadap total operasional. Ia juga mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada kuartal pertama 2025, yang dinilai mendukung daya saing sektor hilirisasi tambang.
Sementara itu, Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), berharap diskon listrik dapat menjadi stimulus bagi industri perhotelan yang sedang lesu. Ia mencatat bahwa biaya listrik menyumbang 15%-20% dari total operasional hotel. Maulana juga mengusulkan kebijakan serupa dengan pembebasan biaya abonemen yang pernah diberikan saat pandemi Covid-19 untuk membantu sektor perhotelan.
Diskon tarif listrik diharapkan mampu mendorong keberlanjutan dan efisiensi operasional di berbagai sektor industri strategis.
Pemerintah Memastikan Stok Pangan mencukupi untuk Program MBG
02 Jan 2025
Pemerintah memastikan bahan pangan untuk program MBG mencukupi. Demikian pula dengan ketersediaan sejumlah dapur umum dan pergudangan. Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar untuk mendukung program MBG yang akan untuk mendukung kesiapan dapur-dapur MBG melalui dua direktorat jenderal, yaitu Ditjen Holtikultura dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Anggaran untuk holtikultura sekitar Rp400 miliar, sedangkan untuk peternakan ayam sekitar Rp 300 miliar," jelas Mentan Andi Amran Sulaiman. Selain anggaran dari Kementan, Kementerian Desa juga mengalokasikan dana sebesar Rp 16 triliun untuk mendukung penyediaan bahan pangan. "Anggaran ini adalah kolaborasi antara Kementan dan Kementerian Desa. Total dana yang disiapkan oleh Kementerian Desa mencapai Rp 16 triliun, angka yang sangat besar," ujar Amran. Kolaborasi ini telah resmi disahkan melalui penandatanganan MoU antara kedua kementerian. Mentan Amran meminta Ditjen PKH untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Desa guna memastikan kelancaran program MBG. (Yetede)
Pilihan Editor
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023