Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk mewaspadai kenaikan harga komoditas menjelang Nataru 2025. Karena, sejumlah komoditas, seperti bawang putih, bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, hingga minyak goreng, terpantau mengalami kenaikan harga. "Jadi, ini adalah kenaikan angka  kabupaten/kota di beberaoa komoditas tadi yang disampaikan oleh Ibu Plt (Pelaksana Tugas) kepala BPS. Kita lihat tadi seperti yang disampaikan beberapa provinsi mencatat angka yang tinggi untuk IPH (Indeks Perkembangan harga)," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Dia mengungkapkan, menjelang perayaan seperti Natal, biasanya terjadi peningkatan permintaan barang/jasa dari masyarakat yang berdampak terhadap kenaikan harga. 

Kondisi itu perlu untuk diantisipsi oleh pemda dengan melakukan langkah konkret. Ia merinci langkah-langkah itu seperti dengan menggelar operasi pasar, sehingga mengadakan gerakan pangan murah. "Peningkatan permintaan masyarakat inilah yang harus kita antisipasi agar stoknya selalu ada. Jadi mohon dilanjutkan tadi upaya gerakan pangan murah, operasi pasar, dan lain-lain," imbuh dia. Selain itu, Bima mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengendalikan inflasi.  Kota tersebut diketahui telah menjalankan strategi 4 K dalam mengendalikan inflasi, yakni Keterjangkauan Harga Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, hingga Komunikasi Efektif. Strategi tersebut diterapkan dengan melibatkan pihat terkait. (Yetede)

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, beras premium tidak dikenai tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen. Hal itu sama dengan komoditas pangan strategis lainnya, seperti beras medium, daging ruminansia, kedelai, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Terkait dengan beras khusus, Bapanas selama ini tidak mengaturnya. Peraturan menteri keuangan terkait hal itu juga belum ada sehingga akan didiskusikan lebih lanjut. ”Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Beras khusus akan diatur kemudian,” katanya kepada Kompas pada hari Minggu (22/12/2024). Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, beras premium memang sepatutnya dibebaskan dari PPN.

Pengenaan PPN pada beras premium dikhawatirkan akan berimbas pada semua jenis beras.Padahal, beras punya andil paling besar dalam mendorong inflasi. ”Selain itu, beras premium juga bisa merembet pada kenaikan biaya produksi berbagai jenis usaha, seperti makanan minuman level UMKM, sampai ke beras yang digunakan untuk program MBG (makan bergizi gratis). Artinya, sudah tepat pemerintah mengecualikan beras premium dari PPN 12 persen,” ujarnya. Sebelumnya, Senin (16/12), pemerintah mengumumkan pemberlakuan PPN 12 persen beserta stimulus dan insentif kebijakan tersebut. Pemerintah juga menyampaikan daftar barang/jasa premium atau mewah yang dikenai PPN 12 persen, yakni beras premium, buah premium, daging premium, ikan dan udang premium, pendidikan premium jasa premium, serta tariflistrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500-6.600 volt ampere (VA).

Dalam pengumuman kenaikan PPN menjadi 12 persen tersebut, pemerintah beralasan, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PPN dinaikkan menjadi 11 persen pada April 2024 dan per 1 Januari 2025 disesuaikan lagi menjadi 12 persen. Pemerintah juga memberikan stimulus atau insentif untuk kelas menengah dan kelas pekerja. Ragam stimulus tersebut terbagi dalam sejumlah sektor, seperti sektor properti, otomotif, dan kelistrikan. Pengecualian terbaru atas kenaikan PPN tahun depan adalah untuk tiga jenis barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting), seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng curah Minyakita. Khusus ketiga jenis barang ini, pemerintah akan menanggung PPN sebesar 1 persen. Artinya, mulai tahun depan, ketiga jenis barang itu tetap dipungut tarif PPN 11 persen, tidak 12 persen seperti barang lainnya. Sebab,1persennya sudah ditanggung pemerintah. (Yoga)

Sumatera Barat diberkati kekayaan alam melimpah, termasuk mineral dan hasiltambang lainnya.Namun, kekayaan itu seolah menjadi kutukan bagi masyarakat ketika dikelola tangan-tangan para perusak lingkungan yang didukung para pembeking. Masyarakat kecil jadi korban tambang ilegal, sedangkan pemodal dan pembeking meraup keuntungan dan bebas tanpa hukuman. Sepanjang 2024, belasan nyawa melayang akibat tambang ilegal di Sumbar. Di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, misalnya, 13 orang meninggal dan 12 orang luka-luka akibat longsor di lokasi tambang emas ilegal pada Kamis (26/9/2024). Selama 2019-2024, setidaknya ada 41 orang meninggal akibat kecelakaantambang ilegal di Sumbar. Sebanyak 36 korban di tambang emas ilegal dan 5 korban di tambang galian ilegal. Korban terbanyak di Solok Selatan, yakni 21 orang. Peneliti politik lingkungan dan dosen ilmu politik Universitas Andalas, Dewi Anggraini, dalam diskusi publik di Padang, Sumbar, Rabu (4/12), mengatakan, jumlah korban tambang ilegal bisa lebih banyak, tetapi tak terekspos. ”Banyak kejadian 1-2 orang pelaku tambang ilegal tenggelam atau tertimbun longsor. Namun, karena korban sedikit, beritanya tidak begitu muncul ke permukaan,” kata Dewi. Perkara tambang ilegal juga merenggut nyawa polisi. Pada Jumat (22/11), Kepala Satreskrim Polres Solok Selatan Ajun Komisaris Ryanto Ulil Ashar meninggal karena ditembak Kepala Bagian Operasional Ajun Komisaris Dadang Iskandar.

Dadang diduga pembeking tambang ilegal. ”Pertama kali terjadi di Sumbar. Polisi dihabisi di kantor polisi. Institusi Polri seperti tidak ada wibawanya di hadapan penjahat lingkungan,”kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar Wengki Purwanto, Rabu (4/12). Wengki mengatakan, aktivitas tambang ilegal marak di Sumbar, seperti di Solok Selatan, Solok, Sijunjung, Dharmasraya, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Padang, Pasaman Barat, dan Pasaman. Di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, misalnya, kata Wengki, berdasarkan data 2022-2023, luas total tambang ilegal di hulu DAS Batanghari mencapai 7.662 hektar. Bukaan tambang emas ilegal terbesar terdapat di Solok Selatan, seluas 2.939 hektar, disusul Dharmasraya 2.179 hektar, Solok 1.330 hektar, dan Sijunjung 1.174 hektar. Sementara itu, di DAS Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman, data Walhi Sumbar menyebutkan, pada 2024 terdapat 8,43 hektar tambang ilegal/tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dan 10,24 hektar di luar lokasi IUP. Total luas tambang tak sesuai aturan hampir separuh dari total luas tambang ber-IUP sekitar 23,81 hektar. Selain korban jiwa dan luka-luka, aktivitas tambang ilegal merusak kawasan hutan dan lingkungan. Komunitas Konservasi Indonesia Warsi mencatat, pada 2023, Sumbar kehilangan tutupan hutan seluas 8.756,04 hektar akibat tambang emas ilegal.

Kajian tahun 2017 menyebut kandungan organik dan logam berat di sekitar DAS Batang Kuantan, Kabupaten Sijunjung, Sumbar, relatif tinggi dan tidak layak konsumsi akibat tambang emas ilegal. Bahkan, kandungan merkuri (Hg) di sekitar DAS itu 0,0078 mg/L, melampaui baku mutu yang hanya 0,001 mg/L. Keberadaan tambang ilegal juga merugikan masyarakat dan negara. Contohnya, tambang galian C ilegal marak di DAS atau Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Kompas bersama Depati Project menjumpai titik-titik tambang pasir dan batu ilegal di DAS Anai, Jumat (13/12). Aktivitas tambang ilegal yang masif menyebabkan erosi parah yang merusak badan dan sempadan sungai. Warga sekitar DAS kehilangan sumber air bersih, kehilangan lahan pertanian, hingga kehilangan rumah. Di Korong Lasung Batu, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, misalnya, erosi Batang Anai menghancurkan 13 rumah. Ernawati (52), warga Korong Lasung Batu, mengatakan, keluarganya kehilangan empat rumah sejak 2016, yaitu rumahnya, rumah ibu, dan dua rumah bibinya. ”Rumah ibu saya yang terakhir kena, tahun 2022. Jika terus dibiarkan, habis kampung kami,” katanya. Tambang ilegal di DAS Anai juga mengancam jalan nasional Padang-Bukittinggi, jembatan, hingga sekolah. Bangunan baru SD 05 Lubuk Alung yang digunakan sejak 2013 terancam erosi. Jembatan Kayu Gadang sepanjang 101,8 meter dan lebar 7 meter di DAS Anai roboh pada Mei 2023. Jembatan senilai Rp 25,4 miliar ini hanya bertahan dua tahun. (Yoga)

Selain lonjakan mobilitas masyarakat yang dapat menyebabkan kepadatan lalu lintas, warga yang melakukan perjalanan saat masa libur Natal 2024 dan Tabun Baru 2025 juga perlu mewaspadai dampak cuaca ekstrem. Gelombang tinggi berpotensi menunda kebe rangkatan angkutan penyeberangan. Hujan lebat dapat memicu banjir di jalur perjalanan. Ancaman longsor juga mengintai, terutama di ruas jalan dengan medan bertebing. Deputi Bidang Meteorologi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Guswanto mengatakan, secara umum wilayah Jawa bagian utara dan selatan masih akan mengalami peningkatan curah hujan pada 21-22 Desember 2024. Hal yang sama terjadi di Sumatera bagian barat dan timur. ”Jawa bagian utara mulai dari Cirebon, Pekalongan, hingga Jawa Timur itu curah hujannya masih tinggi. Peningkatan curah hujan dari sedang hingga ekstrem,” katanya saat dihubungi, Jumat (20/12) malam. Namun, gelombang tinggi di Selat Sunda diprediksi mereda pada 21-22 Desember. Fenomena angin kencang di Selat Sunda mulai berkurang karena tertahan oleh bibit siklon yang ada di Kalimantan Barat. ”Dalam dua hari ke depan juga akan terjadi pengurangan curah hujan di wilayah Jabodetabek. Curah hujan ini diprediksi kembali meningkat pada 24 Desember 2024, ”ujarnya.

Terkait dengan hal itu, ancaman banjir rob, longsor, hingga angin kencang harus diwaspadai oleh warga yang akan bepergian untuk merayakan liburan Natal dan Tahun Baru. Warga diminta terus mengecek prakiraan cuaca dari BMKG agar bisa melakukan persiapan perjalanan dengan matang. ”Ancaman banjir rob di utara Jawa Tengah juga harus diwaspadai,” kata Guswanto. Berdasarkan data Jasa Marga, 307.831 kendaraan meninggalkan wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabode-tabek) padaRabu (18/12) hinggaKamis (19/12). Jumlah ini meningkat 13,6 persen dibandingkan dengan lalu lintas normal yang mencapai 270.968 kendaraan pada periode yang sama. ”Distribusi lalu lintas kendaraan meninggalkan Jabodetabek menuju tiga arah, yakni timur menuju Tol Trans-Jawa dan Bandung sebesar 42 persen, barat (Merak) sebesar 34,6 persen, dan selatan (Bogor) sebesar 23,3 persen,” papar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana.Kemacetan belum terlihat hingga Jumat malam di Tol Trans-Jawa. Hingga pukul 20.00 WIB, tidak ada antrean panjang kendaraan yang memasuki gerbang tol. Kondisi serupa terjadi di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Kendaraan bisa melaju hingga lebih dari 60 kilometer per jam. Namun, hujan deras yang terjadi sejak Jumat siang hingga sore membatasi jarak pandang pengemudi. (Yoga)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar kegiatan eksplorasi migas dibebaskan dari PPN. Hal ini dilakukan untuk menarik  minat investor untuk berinvestasi di dalam negeri. "Ini saya negosiasikan dengan menteri keuangan. Kalau pada saat masa eksplorasi, PPN jangan dikenakan dulu. Orang judi kok, eksplorasi itu judi. Satu sumur itu bisa mengeluarkan kocek US$ 100 juta, ini belum tentu ada. Kalau langsung kita kenakan PPN, artinya menjadi US$ 110 juta  hingga US$ 112 juta. Ini orang belum tentu ada barang. Larilah orang," kata Bahlil. Menurut Bahlil, regulasi tersebut membuat banyak investor asing  memilih hengkang. Oleh karenannya, dia menciptakan terobosan agar saat investor masuk menyatakan minat, mereka langsung mengucurkan dan mengimplementasikan investasi. (Yetede)

Pemerintah meresmikan 31 titik penyalur BBM satu harga secara serentak yang dipusatkan di Ambon, Maluku, Rabu (18/12/2024). Dengan demikian, tahun ini telah diresmikan 71 lembaga penyalur BBM satu harga di sejumlah daerah di Indonesia. Secara akumulatif, sejak 2017 telah diresmikan 583 titik penyaluran BBM satu harga. Dari jumlah itu, 573 di antaranya oleh Pertamina, sedangkan sisanya AKR Corporindo. BBM satu harga ialah program pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Lembaga penyalur itu baik berupa stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) maupun fasilitas yang lebih sederhana. BBM yang tersedia adalah pertalite seharga Rp 10.000 per liter dan solar Rp 6.800 per liter. Sebanyak 9 dari 31 penyalur BBM satu harga yang diresmikan terpusat di Terminal Terintegrasi BBM Wayame, Ambon, Rabu, ada di Maluku.Sementara sisanya di Terminal BBM PT Pertamina (Persero) KabupatenFakfak,PapuaBarat; Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Dengan demikian, target 71 penyalur BBM satu harga pada 2024 terpenuhi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada peluncuran tersebut mengatakan, saat ini, produksi siap jual (lifting) minyak bumi sekitar 600.000 barel per hari (BOPD), sedangkan konsumsi 1,5 juta-1,6 juta BOPD.

Sisa kebutuhan minyak bumi dan BBM pun dipenuhi dengan impor. Guna memastikan harga di masyarakat terjangkau, kebijakan BBM satu harga diperlukan. ”Sebab, tidak akan mungkin ada pertumbuhan ekonomi yang baik di daerah kalau tidak tersedia BBM dengan harga terjangkau. Jika tidak ada kebijakan tersebut, akan terjadi ketimpangan,” kata Bahlil. Ia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di samping kedaulatan energi, kebijakan tersebut juga terkait bagaimana menjamin ketersediaan bahan bakar dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Artinya, harga BBM bersubsidi di kota-kota juga dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah 3T. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menuturkan, pelaksanaan program BBM satu harga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan satu harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara Nasional. Sejak 2017, BPH Migas mengawalnya melalui penugasan terhadap badan usaha penerima penugasan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Peresmian 31 penyalur BBM satu harga pada Rabu menjadi penutup pelaksanaan program di tahun ini. ”Seluruh target pembangunan penyalur BBM satu harga tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan target,” kata Erika. (Yoga)