;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Meroket Harga Komoditas

02 Jan 2025
Pemerintah telah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, tetapi dampak psikologis dari wacana kenaikan pajak itu telanjur dirasakan warga. Di Kota Bandung, Jawa Barat, harga berbagai bahan pokok meroket. Kenaikan itu seperti terlihat di Pasar Kosambi. Harga barang kebutuhan pokok di pasar ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam memantau inflasi yang dipengaruhi harga barang pokok. Asep Rizal (27), salah satu pedagang, mengatakan, harga telur melambung tinggi, dari Rp 28.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 33.000 per kg. Harga beras juga dikeluhkan konsumen karena naik dari Rp 13.000 per kg menjadi Rp 16.000 per kg. ”Harga minyak goreng kemasan bersubsidi, yakni Minyakita, naik hingga Rp 17.000 per liter.

Padahal, Minyakita sesuai harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp 15.000 per liter,” katanya, Rabu (1/1/2025). Eli Anita (59), pedagang sayuran, mengatakan, kenaikan harga cabai rawit menjadi yang tertinggi. Harga cabai rawit sebelumnya Rp 40.000 per kg kini menjadi Rp 80.000 per kg. Harga cabai keriting juga naik menjadi Rp 70.000 per kg dari sebelumnya Rp 50.000 per kg. Harga bawang merah dan bawang putih juga fluktuatif. Dari sebelumnya Rp 28.000 per kg dan Rp 30.000 per kg kini konsumen harus membelinya dengan harga Rp 45.000 per kg dan Rp 46.000 per kg. Eli khawatir kondisi ini dipengaruhi isu kenaikan PPN menjadi 12 persen yang sebelumnya diwacanakan pembuat kebijakan. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, isu kenaikan PPN juga menjadi salah satu pemicu kenaikan harga beras dan telur. Di Pasar Basah Mandonga, misalnya, harga beras medium berkisar Rp 630.000-Rp 640.000 per 50 kg. (Yoga)

Reformasi Subsidi Energi

02 Jan 2025
Awal November 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tancap gas membahas rencana membenahi salah satu masalah kronis dan menahun di Indonesia: subsidi energi yang tidak tepat sasaran. Pemerintah menyadari, jika tata kelola dibenahi, anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat dialihkan pada program-program prioritas lain untuk pembangunan. Tim reformasi subsidi energi dibentuk dan diketuai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Rapat perdana tim digelar di kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (4/11/2024). Selain Bahlil, hadir, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Rapat perdana belum menghasilkan keputusan apa pun, kecuali penegasan bahwa reformasi subsidi energi hanya akan menyasar pada bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Sementara penyaluran elpiji bersubsidi akan berjalan seperti biasa. Kepada wartawan, Bahlil menyebut timnya diberi waktu sepekan untuk menyampaikan formulasi reformasi subsidi energi kepada Presiden Prabowo. Namun, lantaran Presiden tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, penyampaiannya bakal ditunda. Bahlil pun berjanji kepada wartawan akan menyampaikan bentuk baru subsidi energi jika sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo. Ia juga mengindikasikan skema baru subsidi akan mengarah pada kombinasi bantuan langsung tunai (BLT) beserta skema yang sudah berjalan selama ini. Seiring waktu, keputusan yang ditunggu tak kunjung tiba. Dalam beberapa kesempatan, saat dikonfirmasi oleh wartawan, Bahlil kerap kali menyebut skema baru subsidi energi masih diutak-atik dan hampir final. Belum ada kepastian kapan akan diputuskan dan diterapkan. (Yoga)

Skema Baru Subsidi BBM Masih di Persimpangan Jalan

02 Jan 2025
Kebijakan subsidi BBM di Indonesia masih belum menemukan kejelasan meski sempat direncanakan untuk berubah pada 2025. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian khusus terhadap subsidi yang dinilai belum tepat sasaran, dengan membentuk tim yang dipimpin oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk mematangkan skema baru. Namun, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan bahwa implementasi skema subsidi baru masih menunggu arahan presiden.

Skema campuran yang direncanakan, yaitu kombinasi antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi barang, dinilai lebih tepat sasaran. Menurut Yusuf Rendy Manilet dari CORE, kebijakan ini dapat mengurangi beban fiskal negara sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama melalui subsidi langsung untuk transportasi publik dan UMKM. Meski demikian, tantangan besar tetap ada, termasuk risiko inflasi, dampak pada kelas menengah bawah, dan efektivitas nilai BLT untuk mengimbangi kenaikan harga BBM.

Sementara itu, Fabby Tumiwa dari IESR mengingatkan bahwa perubahan skema subsidi BBM bisa memengaruhi daya beli masyarakat luas, terutama kelompok pengguna transportasi umum. Selain itu, peningkatan harga BBM berpotensi meningkatkan inflasi dan memukul sektor usaha strategis yang tidak masuk kategori penerima subsidi.

Keputusan terkait subsidi BBM menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara dan perlindungan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ekonomi yang lebih luas, baik untuk masyarakat umum maupun sektor usaha, sebelum mengimplementasikan kebijakan ini.

Pelaku Usaha Dorong Diskon Tarif Listrik PLN di Tahun Baru

02 Jan 2025
Pelaku usaha berharap PT PLN (Persero) memperluas kebijakan diskon tarif listrik hingga 50% ke sektor industri, seperti yang telah diterapkan pada pelanggan rumah tangga dengan daya 2200 VA ke bawah selama Januari-Februari 2025. Diskon ini dinilai mampu menekan biaya operasional dan meningkatkan daya saing sektor industri, termasuk smelter dan perhotelan.

Haykal Hubeis, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), menekankan pentingnya diskon listrik bagi industri smelter, terutama yang berskala kecil, karena biaya listrik menyumbang lebih dari 10% terhadap total operasional. Ia juga mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada kuartal pertama 2025, yang dinilai mendukung daya saing sektor hilirisasi tambang.

Sementara itu, Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), berharap diskon listrik dapat menjadi stimulus bagi industri perhotelan yang sedang lesu. Ia mencatat bahwa biaya listrik menyumbang 15%-20% dari total operasional hotel. Maulana juga mengusulkan kebijakan serupa dengan pembebasan biaya abonemen yang pernah diberikan saat pandemi Covid-19 untuk membantu sektor perhotelan.

Diskon tarif listrik diharapkan mampu mendorong keberlanjutan dan efisiensi operasional di berbagai sektor industri strategis.

Pemerintah Memastikan Stok Pangan mencukupi untuk Program MBG

02 Jan 2025
Pemerintah memastikan bahan  pangan untuk program MBG mencukupi. Demikian pula dengan ketersediaan sejumlah dapur umum dan pergudangan. Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar untuk mendukung program MBG yang akan untuk mendukung kesiapan dapur-dapur MBG melalui dua direktorat jenderal, yaitu Ditjen Holtikultura dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Anggaran untuk holtikultura sekitar Rp400 miliar, sedangkan untuk peternakan ayam sekitar Rp 300 miliar," jelas Mentan Andi Amran Sulaiman. Selain anggaran dari Kementan, Kementerian Desa juga mengalokasikan dana sebesar Rp 16 triliun untuk mendukung penyediaan bahan pangan. "Anggaran ini adalah kolaborasi antara Kementan dan Kementerian Desa. Total dana yang disiapkan oleh Kementerian Desa mencapai Rp 16 triliun, angka yang sangat besar," ujar Amran. Kolaborasi ini telah resmi disahkan melalui penandatanganan MoU antara kedua kementerian. Mentan Amran meminta Ditjen PKH untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Desa guna memastikan kelancaran program MBG. (Yetede)

Ambisi Pemerintah Menyetop Impor Gula Konsumsi pada Tahun Depan

31 Dec 2024
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menanggapi potensi kritis di masa transisi giling 2025 yang mengancam agenda menyetop impor gula konsumsi pada tahun depan. Ia mengatakan, pemerintah akan meningkatkan produksi komoditas itu tahun depan. "Kalau stok akhir tahun ini sudah 700 ribu sekian, berarti itu yang jadi andalan stok awal tahun depan. Tapi produksinya harus naik. Ini semangatnya harus dikejar. Berat, iya berat. Berat memang. Tapi itu semangatnya itu harus diambil. Momentumnya juga harus diambil," ujar Arief saat dihubungi Tempo, Sabtu, 28 Desember 2024. Untuk menggenjot produksi, Arief mengatakan, bibit tebu harus merupakan varietas unggul. Varietas ini dicirikan dengan tinggi mencapai 4 meter dan jarak antar ruas 35–40 centimeter. Ia mengatakan, mustahil produksi naik jika varietasnya stunting.

Arief menambahkan, varietas juga harus diperbarui setiap tahun. Varietas tak boleh sama dengan yang ditanam 5 hingga 20 tahun lalu. Varietas harus sudah adaptif terhadap berbagai cuaca, termasuk El Nino dan La Nina. Selain bibit, Arief mengatakan pemerintah mengupayakan peningkatan pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun depan. Pupuk ini akan disediakan bagi total lahan seluas sekitar 2 juta hektare. Ia juga menagtakan pemerintah mengupayakan pembangunan dan perbaikan irigasi untuk menopang ketersediaan air

Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori sebelumnya meragukan ambisi pemerintah menyetop impor gula konsumsi pada tahun depan. Pasalnya, stok gula konsumsi akan kritis pada masa transisi giling sekitar Juni hingga September 2025. Tahun depan, pemerintah membidik produksi gula konsumsi mencapai 2,58 juta ton. Angka ini naik dari produksi tahun ini yang diperkirakan mencapai 2,46 juta ton. Adapun stok akhir tahun ini yang akan menjadi stok awal tahun depan yakni sebesar 1,47 juta ton. Khudori memperkirakan, stok 1,47 juta ton itu hanya cukup memenuhi kebutuhan selama 6 bulan atau sampai Juni 2025. Sedangkan musim giling tebu pabrik gula dalam jumlah kecil baru mulai pada Mei 2025 dan dalam jumlah besar mulai pada bulan berikutnya. Musim giling biasanya berlangsung sampai Oktober atau November. (Yetede)

179 Orang Kemungkinan Tewas, Jeju Air Terbakar

30 Dec 2024

Awan mendung memayungi dunia penerbangan di pengujung tahun. Dalam sepekan, empat pesawat penumpang mengalami kecelakaan di empat negara. Kecelakaan terparah dialami pesawat Boeing 737-800 milik Jeju Air yang tergelincir dan terbakar saat mendarat di Bandar Udara Internasional Muan di Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan, Minggu (29/12/2024) pagi. Sampai Minggu siang waktu setempat, 179 orang dari 181 orang yang diangkut pesawat itu hampir dipastikan tewas. Sejauh ini, 122 jenazah telah dikumpulkan petugas penyelamat. Pesawat mengangkut 175 penumpang dan enam awak. Hanya seorang awak perempuan dan seorang awak laki-laki yang selamat dari kecelakaan itu.

Seorang pejabat pemadam kebakaran Korea Selatan mengatakan, kecil kemungkinan penumpang yang tersisa selamat. Hal ini karena badan pesawat nyaris hancur seluruhnya. ”Para penumpang terlempar keluar dari pesawat setelah (pesawat) menabrak pagar pembatas (bandara) sehingga sedikit kemungkinan untuk selamat,” kata pejabat tersebut. Selang beberapa jam selepas pesawat Jeju Air terbakar di Muan, pesawat Air Canada rute St John-Halifax mendarat darurat di Bandara Halifax, Kanada, pada Sabtu (28/12) malam waktu setempat atau Minggu pagi WIB. Tidak ada korban dalam kecelakaan yang menimpa pesawat jenis De Havilland Dash 8-400 itu. Sebelumnya, sebuah pesawat penumpang Embraer 190 milik maskapai Azerbaijan Airlines jatuh di dekat kota Aktau, Kazakhstan, Rabu (25/12) waktu setempat. Otoritas Kazakhstan mengatakan, pesawat rute Baku (Azerbaijan)-Grozny (Rusia)itu mengangkut 62 penumpang dan lima awak. Dari jumlah itu, lebih dari 30 orang diperkirakan tewas. (Yoga)

Bandung Tenggelam, Lautan Sampah

30 Dec 2024

Sepanjang 2024, Kota Bandung, Jawa Barat, masih saja sulit mengembalikan citra sebagai ”Kota Kembang” melalui keindahan dan kebersihan alamnya. Pengelolaan sampah masih menjadi persoalan pelik. Ke depan, jangan sampai Bandung tenggelam makin dalam di lautan sampah yang menjengkelkan. Video di media sosial Tiktok tentang tumpukan sampah di depan Pasar Caringin, Kota Bandung, viral. Diunggah pada 14 Desember 2024, video itu menggambarkan pengelolaan sampah yang masih jauh dari ideal di ibu kota Jabar ini. Video yang diunggah Depupi Iskandar itu ditonton hingga 738.000 netizen. Depupi mengeluhkan bau menyengat sampah yang tercium hingga ke rumah kontrakannya. Dari rumahnya, jarak gunungan sampah itu sekitar 100 meter. Hingga 10 hari setelah video itu viral, Selasa (24/12/2024), kondisi belum berubah. Sampah plastik, sisa makanan, dan berbagai residu jenis lain masih saja teronggok di sana. Aroma busuk sampah yang menyengat tercium di sekitar area pasar. Sampah yang menggunung hingga 4 meter itu terhampar di area dengan luas sekitar 50 meter persegi.

Warga yang berjualan di daerah pasar sangat tersiksa aroma bau busuk sampah. Siska (33), penjual makanan dan kopi yang berjarak sekitar 10 meter dari lokasi tumpukan sampah itu, misalnya, merasakan dampaknya. Selain bau, lapaknya juga sepi pembeli. Hanya seorang bapak yang sedang meminum kopi hitam di lapaknya. Sesekali bapak itu menutup hidungnya karena tak tahan dengan aroma bau sampah. Sudah setahun ini Siska dan para penjual barang kebutuhan pokok di lokasi tersebut terganggu dengan aroma menyengat sampah. Ibu beranak satu ini berjualan di Pasar Caringin selama lima tahun terakhir. ”Bau sampah yang menyengat berdampak sepinya pembeli. Untuk mendapatkan uang Rp 100.000 per hari saja sangat susah,” ujar Siska. Kondisi yang dialami Siska juga dirasakan warga di luar area Pasar Caringin. Tiupan angin mengakibatkan bau busuk sampah tersebar dengan radius lebih dari 100 meter. Aji (30) yang tinggal bersama istri dan dua anaknya setiap hari menghirup bau sampah di rumahnya. Rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari lokasi tumpukan sampah ini di Pasar Caringin. ”Bau sampah,” ucap Aldi (10), anak sulung Aji yang kerap mual karena tak tahan dengan bau sampah yang menyengat, saat ditemui di rumah kontrakan mereka di Jalan Babakan Ciparay. (Yoga)

Diharapkan Naik HPP Gabah Jadi Rp 7.000 Per Kg

30 Dec 2024

Sejumlah asosiasi dan organisasi petani berharap pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah gabah kering panen ditingkat petani pada 2025 sebesar Rp 7.000 per kilogram. Harapan tersebut merupakan respons atas rencana pemerintah menaikkan HPP GKP menjadi Rp 6.500-Rp 7.000 per kg. Pada Selasa (24/12/2024) Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan akan menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tahun depan. HPP GKP di tingkat petani yang semula Rp 6.500 per kg akan dinaikkan di kisaran Rp 6.500-Rp 7.000 per kg. Kisaran nilai HPP itu akan segera diusulkan kepada Presiden (Kompas, 27/12/2024). Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Zulharman Djusman, Sabtu (28/12), mengatakan, KTNAtelah mengusulkan HPP GKP di tingkat petani Rp 7.000 per kg.

Hal itu mengingat HPP GKP lama, yakni Rp 6.000 per kg, sudah tidak relevan karena biaya usaha tani telah meningkat. Berdasarkan hitungan KTNA, biaya usaha tani tanaman padi pada Agustus-Desember 2024 telah mencapai Rp 31,84 juta per hektar. Komponen biaya usaha tani tertinggi adalah sewa lahan, pengolahan tanah, dan pupuk. ”Biaya sewa lahan 1 hektar, misalnya, telah mencapai Rp 14 juta, mengikuti kenaikan harga tanah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah menetapkan HPP GKP di tingkat petani Rp 7.000 per kg,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Menurut Zulharman, biaya usaha tani tersebut belum mencakup analisis dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen menjadi 12 persen. Kenaikan PPN itu sudah pasti berdampak pada sejumlah komponen biaya usaha tani, seperti obat-obatan pertanian untuk penanggulangan hama dan penyakit serta pupuk nonsubsidi. (Yoga)

Petani Padi, Karpet Merah

28 Dec 2024

Pemerintah menyiapkan karpet merah bagi petani padi tahun depan. Karpet merah itu, antara lain, berupa harga pembelian dan jaminan serapan gabah serta ketersediaan pupuk bersubsidi tepat waktu, jumlah, dan sasaran. Pemerintah sudah mengantongi kisaran harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani untuk tahun depan. Pemerintah juga telah menandatangani kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) lebih awal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada sejumlah pertimbangan. Pertama, panen raya padi tahun depan diperkirakan maju. Kedua, pemerintah tidak ingin harga gabah petani jatuh saat panen raya. Ketiga, pemerintah membutuhkan tambahan cadangan beras untuk tahun depan. Cadangan beras itu untuk memitigasi potensi risiko menyetop impor beras pada 2025.Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tahun depan, panen raya padi diperkirakan maju dari Maret-April ke Februari Maret. Hal itu merujuk hasil Kerangka Sampel Area (KSA) Padi Badan Pusat Statistik (BPS).

Produksi beras pada Januari dan Februari 2025 diperkirakan masing-masing mencapai 1,2 juta ton dan 2,08 juta ton. Potensi produksi beras itu lebih tinggi dibandingkan dengan Januari dan Februari 2024 yang masing-masing 0,87 juta ton dan 1,39 juta ton. ”Pada Januari dan Februari saja kenaikannya cukup tinggi, hampir 1 juta ton. Apalagi nanti pada Maret yang diperkirakan sebagai puncak panen,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (25/12/2024). Merujuk hasil KSA Padi pada November 2024, BPS menunjukkan, neraca produksi konsumsi beras pada Januari 2025 berpotensi defisit 1,39 juta ton. Adapun pada Februari 2025, neraca tersebut diperkirakan mulai surplus 0,51 juta ton. Pada Januari dan Februari 2024, neraca produksi-konsumsi beras nasional defisit masing-masing 1,69 juta ton dan 1,18 juta ton. Untuk itu, Zulkifli meminta pemerintah daerah dan Perum Bulog memantau panen raya padi. Jangan sampai panen padi yang berlimpah membuat harga gabah petani anjlok dan tidak terserap. (Yoga)