Kategori
Lingkungan Hidup
( 5820 )
Penyakit PMK Kembali Merebak
13 Jan 2025
Penyakit mulut dan kuku atau PMK merebak kembali. Langkah strategis kelembagaan diperlukan guna mewujudkan Indonesia bebas dari PMK. Sejak akhir 2024 hingga pekan kedua 2025, harian Kompas (Kompas.id) melaporkan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah, terutama di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kasus terbanyak terjadi di Jatim dan Jateng. Laporan awal datang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DI Yogyakarta menjelang akhir tahun, 30 Desember 2024. PMK ditemukan di empat dari lima kabupaten/kota di DIY, yaitu Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo. Sebanyak 545 sapi terjangkit penyakit tersebut. Dari jumlah itu, sapi yang mati sebanyak delapan ekor, yakni di Sleman dan Gunungkidul. Pada 7 Januari 2025, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng melaporkan 2.387 sapi diduga terjangkit PMK. Dari jumlah tersebut, 56 sapi di antaranya mati. Ribuan sapi itu tersebar di 496 desa di 25 kabupaten dan kota di Jateng.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Hariyanta Nugraha menyebut, daerah dengan sebaran kasus terbanyak mayoritas berada di wilayah perbatasan, terutama yang berbatasan dengan Jatim. Di Jatim, dinas peternakan melaporkan, pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025 rata-rata terdapat lebih dari 250 kasus PMK di Jatim setiap hari. Jumlah itu melonjak signifikan dibandingkan dengan sebelumnya yang rata-rata 25 kasus PMK per hari. Vaksinasi sebetulnya telah menjadi strategi dan dilakukan secara masif sejak PMK muncul lagi di Tanah Air pada 2022, yaitu di Jatim, setelah 32 tahun Indonesia bebas PMK. Tahun 2022 itu pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PMK yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Wakilnya setingkat direktur jenderal dari kementerian terkait, termasuk wakil dari Polri dan TNI yang setingkat asisten operasi.
Belakangan, Kementerian Pertanian juga membentuk Satgas PMK Nasional yang juga beranggotakan organisasi profesi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia. Satgas PMK Nasional ini diharapkan mengaktifkan lagi Satgas PMK bentukan tahun 2022. Dengan merebaknya kembali PMK, penguatan kelembagaan perlu dilakukan untuk mengokohkan langkah pemberantasan PMK karena penyebab masalahnya berawal dari kebijakan lalu lintas ternak hingga implementasinya di lapangan. Kebijakan dan implementasi itu melibatkan otoritas lintas kementerian dan otoritas lintas wilayah. Pengalaman pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Flu Burung yang diubah menjadi Komnas Zoonosis bisa diterapkan dalam penanganan PMK. Organisasi yang lebih kuat diharapkan dapat memastikan Indonesia kembali bebas PMK. Ingat, status bebas PMK pada 1990 diperjuangkan selama 100 tahun lebih, sejak ditemukan kasus pertama pada 1887. (Yoga)
Upaya Pemerintah Merespon Secara Proporsional HMPV
13 Jan 2025
Upaya pemerintah dalam mendudukkan masalah kemunculan kasus infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang diakibatkan olah Human Metapneumovirus (HMPV) dengan narasi dan aksi secara utuh dan jelas, sangat dibutuhkan. Karena cara itu, publik dan pelaku usaha bisa merespons hal tersebut secara proposional dan terhindar dari kepanikan yang bisa merugikan perekonomian. Dipastikan virus yang kini merebak di China bagian utara itu telah masuk ke Indonesia. Di Provinsi DKI Jakarta saja telah ditemukan sebanyak 214 kasus USPA yang diakibatkan oleh HMPV hingga januari 2025 kini. Dari ratusan kasus itu, 13 kasus terjadi pada 2023, 121 kasus terjangkit pada 2024, dan 79 kasus hanya pada tahun 2025 saja. Otoritas dan sejumlah ahli menyebut selain telah lama ditemukan di dunia yakni pada 2001, dampauk dari virus ini memiliki tingkat fatalitas sangat rendah seperti flu. Sehingga proses penyembuhannya sepertinya halnya flu biasa. Yang terpenting lagi virus ini diyakini tidak berpotensi menjadi pandemi seperti Covid-19 beberapa tahun lalu. Namun demikian, sektor pariwisata, transportasi, dan hiburan terdampak jika kekhawatiran publik meningkat. (Yetede)
Ormas Keagamaan Bersiap Hadapi Tahun Politik
13 Jan 2025
Langkah-langkah yang diambil oleh dua organisasi besar, PBNU dan Muhammadiyah, terkait dengan rencana mereka untuk mengelola tambang batu bara. PBNU, melalui PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara, sedang merencanakan penghiliran batu bara dengan melakukan kajian untuk memastikan pengelolaannya tidak merugikan. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menekankan pentingnya keuntungan dalam bisnis batu bara ini, yang masih dalam tahap eksplorasi dan pencarian investor untuk mendanai kegiatan reklamasi. PBNU memperoleh wilayah izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur seluas 25.000–26.000 hektar.
Sementara itu, Muhammadiyah lebih berhati-hati dalam menyikapi rencana pengelolaan tambang batu bara bekas PKP2B Adaro Energy, yang luasnya mencapai 7.437 hektare. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menunggu kepastian dari pemerintah sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut. Muhammadiyah juga sudah membentuk dua perusahaan untuk mengelola izin usaha pertambangannya jika disetujui.
Secara keseluruhan, meskipun kedua organisasi besar ini bergerak di bidang yang sama, PBNU lebih cepat dalam memulai langkah-langkah konkret, sedangkan Muhammadiyah lebih menunggu kepastian dari pihak pemerintah. Sementara itu, sektor batu bara di Indonesia terus berkembang, dengan proyeksi permintaan batu bara global yang diperkirakan akan terus meningkat hingga 2027.
Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Merebak
11 Jan 2025
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Rochadi Tawaf mengatakan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkiti sapi para peternak di Indonesia disebabkan kebijakan pemerintah melonggarkan impor hewan ternak itu sejak 2016. "PMK bisa muncul kembali karena virusnya sendiri memang sulit diberantas. Yang penting buat kita ketahui, ini bisa terjadi karena kita lalai," ujar pengajar Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran (Unpad) ini saat dihubungi Tempo, Sabtu, 11 Januari 2025.
Rochadi bercerita, pemerintah pertama kali melonggarkan keran impor sapi melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 menjadi UU Nomor 18 Tahun 2009. Revisi ini mengubah kriteria impor sapi dari berbasis negara menjadi berbasis zona. Artinya, pemerintah boleh mengimpor sapi dari zona bebas PMK, meski wilayah lain di negara itu terjangkit penyakit menulan itu. Perubahan ini ditolak para asosiasi peternak. Rochadi cs. mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010. Para peternak menang. Alasannya, Indonesia belum memiliki sistem kesehatan hewan nasional dan otoritas veteriner untuk melindungi negara dari serangan kemungkinan munculnya penyakit. Impor sapi tetap berbasis negara.
Wabah PMK Menyebar ke 22 Provinsi, Begini Penjelasan Badan Karantina Kementan Tapi ambisi pemerintah mendatangkan sebanyak-banyaknya sapi dari luar negeri tak surut. Di era pemerintahan Joko Widodo, revisi aturan impor sapi ini kembali bergulir. Lewat UU Nomor 41 Tahun 2014, pemerintah saat itu ingin mengimpor sapi dari India. Para peternak kembali mengajukan judicial review, tapi ditolak. Aturan yang membolehkan mengimpor sapi dari zona bebas PMK muncul lewat Pemerintah Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2016. Permohonan judicial review yang diajukan para peternak ke Mahkamah Agung ditolak. "Kalah lagi di situ, ya sudah kami lemes aja. Akhirnya sudah kejadian kayak sekarang, enggak ada yang mau tanggung jawab kan," tuturnya. (Yetede)
Kuota BBM Subsidi Kereta Api 2025 Naik 6,7 Persen
11 Jan 2025
Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meningkatkan kuota bahan bakar minyak (BBM) Subsidi untuk transportasi kereta api pada tahun 2025 menjadi 209.809 kiloliter. Kuota BBM subsidi tersebut mengalami kenaikan 6,7 persen atau setara 13.156 kiloliter dari kuota 2024 yakni, 196.653 kiloliter. Pemerintah mengklaim kenaikan ini sebagai bentuk komitmen mendukung moda transportasi ramah lingkungan yang berdampak positif bagi masyarakat. Manager Humas Daerah Operasi 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menyatakan akan memanfaatkan peningkatan kuota ini untuk mendukung operasional berbagai layanan kereta api, baik untuk penumpang maupun barang. “Peningkatan kuota BBM Subsidi ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh KAI untuk memastikan kelancaran operasional transportasi kereta api. Kami juga berkomitmen menjaga prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan dan distribusi BBM ini,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu, 11 Januari 2025.
Dari total kuota nasional, Daop 1 Jakarta mendapatkan alokasi sebesar 56.892 kiloliter, yang merupakan porsi terbesar dibanding wilayah lainnya. Kuota ini akan menunjang berbagai layanan, termasuk kereta penumpang dan kereta barang. Rencana Pembatasan BBM Subsidi Mulai 1 Oktober, Begini Spesifikasi Pertalite
Dalam keterangan terpisah pada Selasa, 7 Januari, Vice President Public Relations KAI Anne Purba, PT KAI akan menggunakan kuota tersebut untuk berbagai jenis kereta api, baik untuk penumpang maupun barang, dengan rincian kereta penumpang 184.036 kiloliter, kereta barang komoditas klinker 913 kiloliter, kereta barang komoditas parcel 3.996 kiloliter, kereta barang komoditas peti kemas 15.593 kiloliter, dan kereta barang komoditas semen 5.271 kiloliter. Sebagai bagian dari implementasi yang efektif, kata Anne, PT KAI akan menyalurkan distribusi kuota BBM subsidi tersebut sesuai kebutuhan operasional tiap Daerah Operasi (Daop) dan Divisi Regional (Divre) KAI. (Yetede)
Kenaikan Produksi Emas, Kinerja Emiten Terangkat
10 Jan 2025
PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) diperkirakan mencatatkan kinerja positif pada tahun 2025, didukung oleh peningkatan kapasitas produksi tambang emas serta diversifikasi ke logam dasar seperti seng dan perak. Miftahul Khaer, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menyebut permintaan emas sebagai aset safe haven di tengah ketidakpastian global turut menjadi pendorong. Harga emas yang stabil, meski dipengaruhi dinamika kebijakan Federal Reserve, inflasi, dan geopolitik, juga memberikan prospek positif bagi BRMS.
Menurut Farras Farhan dari Samuel Sekuritas, produksi emas BRMS pada kuartal III-2024 meningkat 111% secara tahunan, sementara kadar emas yang diproses juga naik menjadi 1,67 gram per ton. Didukung oleh operasi pabrik ketiga dengan metode heap leach di Poboya, produksi emas diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 145,4 koz pada 2027. Namun, tantangan seperti kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar 71,98% menjadi US$ 145,12 juta hingga September 2024 dan potensi tekanan nilai tukar terhadap biaya operasional perlu diantisipasi.
Laurencia Hiemas dari KB Valbury Sekuritas memproyeksikan produksi emas BRMS akan meningkat setiap tahun hingga 2029, dengan tingkat pertumbuhan per tahun (CAGR) sebesar 41,4%. Produksi tahun 2025 diperkirakan meningkat 51,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Laurencia memprediksi harga emas pada 2025 mencapai US$ 2.600 per ons troi dan US$ 2.800 pada 2029, didorong dedolarisasi, risiko geopolitik, dan permintaan bank sentral global.
Pendapatan BRMS pada 2025 diproyeksikan mencapai US$ 216 juta dengan laba bersih sebesar US$ 38 juta, atau laba per saham sebesar Rp 72,2. Dengan prospek pertumbuhan yang kuat, KB Valbury Sekuritas merekomendasikan buy untuk BRMS dengan target harga Rp 560 per saham, sementara Farras dan Miftahul masing-masing memberikan target Rp 500 dan Rp 454 per saham.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk Gas Pertamina resmi bekerja sama dengan BUMD Papua Barat
10 Jan 2025
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina resmi bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua Barat. Kerja sama ini untuk memanfaatkan alokasi Liquefied Natural Gas milik PT Padoma Lirik Energy (PLE). Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini mengatakan perusahaannya akan memanfaatkan alokasi LNG ini dari Kilang BP Tangguh. “Tentunya juga menjadi wujud upaya keberlanjutan PGN yang secara aktif mencari sumber pasokan alternatif pasokan dari gas regasifikasi di tengah tantangan kondisi pasokan gas pipa,” kata Ratih dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia, dikutip Jumat, 10 Januari 2025.
Volume LNG yang akan dimanfaatkan ini untuk memenuhi kebutuhan PGN sebesar ± 20 MMSCFD atau setara dengan 2 kargo per tahun dari Kilang BP Tangguh, Papua Barat. Kerja sama PGN dengan BUMD Papua Barat ini diklaim untuk memastikan alokasi LNG dapat dimanfaatkan dengan optimal dengan tetap mematuhi ketentuan pemerintah yang berlaku. PGN: Jargas Bantu Substitusi Ompor LPG Nonsubsidi 83,5 Juta Kilogram “Inisiatif kerja sama ini dalam rangka pemanfaatan alokasi gas yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Semoga prosesnya berjalan dengan baik dan memberikan manfaat semua pihak,” ujar Erix Ayatanoi mewakili Gubernur Papua Barat.
Sementara itu, Direktur Utama PLT T. Heriwansyah mengatakan pemanfaatakan alokasi LNG Tangguh ini akan menjawab ketersediaan pasokan gas pipa di beberapa wilayah strategis. Dia menyebut PGN akan berkoordinasi dengan para stakeholder untuk mendapatkan ketahanan dan swasembada energi seiring permintaan gas juga meningkat. KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Jual Beli Gas PT PGN, Bagaimana Modusnya? “Pemanfaatan alokasi LNG oleh PGN ini merupakan harapan kami. Setelah ini kami akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah,” kata dia. (Yetede)
KPPU: Indeks Persaiangan Usaha Sektor ESDM Lemah
10 Jan 2025
Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengatakan sektor energi dan sumber daya mineral, konstruksi, atau pengadaan air dan pengolahan sampah memperoleh skor terendah dalam Indeks Persaingan Usaha (IPU). Fenomena ini tercatat dalam hasil IPU yang dirilis Center for Economic Development Studies (CESD) Universitas Padjadjaran pada 7 Januari lalu. “Untuk itu KPPU akan terus meningkatkan monitoring, pemberian advokasi, dan jika diperlukan penegakan hukum atas sektor-sektor yang konsisten nilai IPUnya rendah, serta advokasi dan sosialisasi pada provinsi dengan nilai IPU rendah,” kata Asa dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat, 10 Desember 2025.
Hasil Survei Indeks Persaingan Usaha CEDS mengungkapkan bahwa nilai Indeks Persaingan Usaha (IPU) mengalami kenaikan sebesar 0,04 menjadi 4,95 poin pada 2024. Artinya tingkat persaingan usaha di Indonesia masih di kategori menuju tinggi dan hanya meningkat tipis dibandingkan tahun lalu, yakni dari angka 4,91 poin pada 2023. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi, makanan, minuman, perdagangan besar atau eceran, dan jasa keuangan serta asuransi ditemukan sebagai sektor dengan nilai IPU tertinggi. Indeks di beberapa sektor seperti energi, pertambangan, air dan pengelolaan sampah, serta konstruksi tidak berubah sebagai sektor dengan tingkat persaingan terendah.
Provinsi DK Jakarta disimpulkan memiliki IPU tertinggi, sementara dua provinsi terujung Indonesia, Aceh dan Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan IPU terendah. Berdasarkan hasil tersebut, CEDS merekomendasikan KPPU untuk konsisten mengkaji dan intervensi melalui saran dan pertimbangan kepada pemerintah di sektor-sektor yang memiliki IPU rendah. Sekjen KPPU Charles Panji Blak-blakan soal Alasannya Ikut Seleksi Anggota BPK: Banyak Masalah Nonteknis “Ini telah sejalan dengan prioritas KPPU sejak awal tahun lalu, dan kembali akan menjadi fokus kami di tahun ini. Jika perlu, kami juga akan masuk ke sektor pengolahan sampah atau limbah,” kata Asa. Selain itu, KPPU juga mencatat bahwa tekanan atas IPU 2024 berasal dimensi kinerja dan penawaran. Penyebabnya dapat berupa meningkatnya hambatan keluar masuk maupun potensi kartel dan persekongkolan. (Yetede)
Perkuat Posisi Indonesia di Perdagangan Global dengan Bullion Bank
10 Jan 2025
Kehadiran ekosistem bank emas (bulion bank) di Tanah Air akan berdampak positif dalam memperkuat posisi Indonesia di perdagangan logam mulia secara global. Apalagi, Indonesia adalah salah satu produsen emas terbesar di dunia. "Bulion bank juga berperan dalam mendukung transaksi lintas negara, menjadikannya kunci untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagaangan logam mulia global," kata pengamat perbankan yang juga praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo. Dia mengatakan, bahwa pendirian bullion bank sangat penting, mengingat Indonesia adalah salah satu produsen emas terbesar di dunia. Namun, lanjut dia, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk menopang stabilitas ekonomi nasional. Arianto menuturkan, bank emas memungkinkan aktivitas perdagangan emas dalam skala besar, kredit berbasis emas, layanan hedging (mengurangi) resiko harga, serta pengelolaan emas untuk investor institusional maupun pemerintah. Dengan begitu, ia menyatakan, bank emas lebih dapat berkontribusi terhadap pemanfaatan potensi komodutas emas yang banyak ditawarkan para pelaku jasa perbankan saat ini. (Yetede)
Peran Perguruan Tinggi dalam Urusan Pangan
10 Jan 2025
Peran perguruan tinggi diperkuat untuk mendukung pembangunan, yaitu dengan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, industri, dan bangsa. Salah satu fokus kontribusi perguruan tinggi adalah mendukung terwujudnya ketahanan pangan Indonesia. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan Adziman, di Jakarta, Kamis (9/1/2025), mengatakan, pemenuhan suplai beberapa komoditas pangan penting Indonesia masih tergantung impor. Untuk itu, perwujudan ketahanan pangan memerlukan langkah strategis, di antaranya dengan pengembangan benih unggul. ”Pengembangan benih unggul di Indonesia masih sangat terbatas dan masih banyak tergantung dari benih impor. Untuk itu, perlu digalakkan riset dan inovasi untuk menghasilkan benih-benih unggul untuk berbagai komoditas pangan yang penting,” tutur Fauzan. Pihaknya sudah bertemu dengan lebih dari 25 pakar dari perguruan tinggi untuk membahas strategi-strategi yang dapat dikembangkan. Sejauh ini, strategi penting nomor satu adalah benih unggul.
Strategi berikutnya adalah intensifikasi. Ini diperlukan karena dapat diterapkan tanpa memperluas lahan arealtanam. Strategi ini lebih mengutamakan penggunaan teknologi dalam budidaya pertanian. Fauzan mencontohkan, di Bondowoso, Jawa Timur, jika tanpa intensifikasi, produksi padi di sawah hanya menghasilkan gabah 5 ton per hektar. Dengan implementasi intensifikasi pertanian berbasis riset organik, produksi bisa meningkat menjadi 8 ton per hektar. DIa mengatakan, peran riset untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu meningkatkan nilai tambah baik dalam hal produktivitas benih melaluiteknologi genomik. Selainitu, riset juga berperan dalam optimalisasi penggunaan lahan melalui implementasi berbagai teknologi, baik berbasis internet of things (IoT) maupun kecerdasan buatan (AI). Agen pembangunan ekonomi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro di acara Taklimat Media Kemendiktisaintek 2025: Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, beberapa waktu lalu, menekankan, pendidikan tinggi harus berdampak pada pembangunan nasional dengan memaksimalkan pengembangan serta pemanfaatan sains dan teknologi. (Yoga)
Pilihan Editor
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023