Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Alasan Bantuan Pangan Beras Diperpanjang jadi 6 Bulan

06 Jan 2025

Pemerintah resmi memperpanjang periode bantuan pangan beras dari dua bulan sepanjang Januari hingga Februari 2025 menjadi enam bulan. Keputusan ini telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024. Keputusan memperpanjang periode bantuan pangan itu tetap diambil pemerintah kendati produksi beras tahun depan diproyeksi akan naik dari 30,35 juta ton pada tahun lalu menjadi 32,83 juta ton pada tahun ini. Pemerintah optimistis pada awal tahun, produksi beras akan berlimpah. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada Januari 2025 bisa mencapai 1,2 juta ton dan Februari 2025 sebesar 2,08 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, perpanjangan periode bantuan pangan beras itu tetap diperlukan lantaran produksi bulan-bulan tertentu tak sebesar bulan-bulan lain, yakni 2,5 juta ton. "November, Desember, dan Januari biasanya belum bisa 2,5 juta ton setara beras. Hampir setiap tahun," ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 5 Januari 2024. Presiden Prabowo Resmi Melanjutkan Bansos Beras di 2025 untuk 16 Juta Penerima Manfaat Kendati begitu, eks Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI ini memastikan bantuan pangan tambahan selama empat bulan itu bukan merupakan pilihan opsional, melainkan pasti akan digulirkan. Namun, ia mengaku belum dapat menentukan kapan bantuan pangan beras tambahan itu akan disalurkan kepada masyarakat. Untuk empat bulan selanjutnya, kata dia, penyaluran bantuan pangan akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas). Rinciannya terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal. Daftar Barang dan Layanan yang Kena Imbas Kenaikan PPN 12 Persen Per 1 Januari 2025 Rencana perpanjangan ini pernah dilontarkan Arief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Ia mengusulkan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp31,01 triliiun untuk program bantuan pangan beras, bantuan pangan stunting, dan penyaluran stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) pada 2025. Bantuan itu akan disalurkan selama 6 bulan dan menyasar 16 juta keluarga penerima manfaat dan 1,5 juta keluarga risiko stunting. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Peringatan dari Bumi Ewako: Saatnya Waspada

06 Jan 2025

Potensi banjir besar diperkirakan melanda Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan pada Januari 2025 akibat curah hujan ekstrem yang diproyeksi mencapai 300-500 milimeter. Kepala BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, menyatakan bahwa banjir sebelumnya pada Desember 2024 menjadi peringatan penting untuk meningkatkan langkah mitigasi. Pemerintah kota bekerja sama dengan BMKG Wilayah IV dan lintas instansi untuk menyusun strategi yang lebih matang demi meminimalkan dampak bencana.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa beberapa wilayah lain di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Maros, dan Soppeng, juga berpotensi mengalami cuaca ekstrem. Ia meminta masyarakat terus memantau informasi cuaca dan tetap siaga.

Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya kewaspadaan nelayan terhadap gelombang tinggi dan meminta semua kepala daerah di Sulsel untuk bersiaga. Untuk mendukung mitigasi, Menko PMK Pratikno telah menyerahkan bantuan senilai Rp14,4 miliar dalam bentuk barang dan dana operasional tanggap darurat. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi dampak bencana secara signifikan.

Upaya mitigasi yang komprehensif, koordinasi lintas sektor, serta kesiapsiagaan masyarakat diharapkan dapat menghadapi ancaman banjir dengan lebih baik dan mengurangi kerugian akibat bencana.

Lingkungan Hidup

Ironi Mimpi Swasembada, Peternak Buang Susu

04 Jan 2025

Produksi susu sapi perah nasional hanya memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan domestik. Namun, mengapa tidak semua produksi susu segar dalam negeri terserap industri pengolah? Bahkan, peternak harus protes dengan membuang susu sapi produksinya? Dalam bingkai mimpi swasembada, ini ironi yang tak perlu terjadi. Kisah itu dialami peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah, dan Pasuruan, Jawa Timur, pada Oktober-November 2024. Mereka membuang susu karena tak terserap industri pengolah. Koperasi penampung susu merugi karena harus menyerap susu produksi para peternak anggota tanpa bisa menyalurkannya ke industri pengolahan susu (IPS). Di Boyolali, produksi susu harian mencapai 140.000 liter. Namun, hanya 110.000 liter susu yang diserap IPS ketika itu.

Di Pasuruan, sekitar 80 ton susu sapi produksi peternak tidak terserap oleh IPS sejak awal Oktober 2024. Penyebab utamanya, permintaan pasar turun serta kebijakan pembatasan kuota serapan oleh IPS.Aksi buang susu, antara lain, digelar oleh pengepul susu dan peternak sapi perah di Boyolali yang tergabung dalam Paguyuban Tanpo Sambat. Menurut Ketua Paguyuban Tanpo Sambat, Sriyono, koperasi merugi hingga Rp 40 juta per hari. Peternak harus membayar ongkos produksi, sedangkan harga jual susu segar tetap Rp 8.000 per liter atau di bawah harga keekonomian Rp 9.000 per liter. Kenyataan itu pahit. Sebab, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada susu impor untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. Saat ini, hanya sekitar 20 persen dari sekitar 4,1 juta ton kebutuhan susu per tahun yang dipenuhi dari produksi susu segar dalam negeri (SSDN).

Sebanyak 80 persen sisanya dipenuhi melalui impor, terutama dari Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Eropa. Keberadaan perjanjian perdagangan bebas yang menghapus bea masuk susu impor dinilai membuat harga susu impor lebih kompetitif dibandingkan susu lokal. Akibatnya, IPS memilih mengimpor susu bubuk ketimbang menyerap susu segar dari peternak lokal. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa kadar total solid susu segar lokal sedikit lebih rendah dibandingkan susu impor, meskipun memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemerintah merespons itu dengan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan IPS menyerap produksi susu lokal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan mencabut izin impor IPS yang tidak patuh. Namun, regulasi ini tidak sepenuhnya menjawab persoalan struktural yang dihadapi industri persusuan. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Bahlil Lahadalia Optimistis Indonesia akan Terbebas dari Impor Solar pada Tahun 2026

04 Jan 2025

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis Indonesia akan terbebas dari impor solar pada tahun 2026 jika berhasil mendorong penggunaan biodiesel hingga mencapai 50 persen atau B50. "Implementasi B40 di 2025 sambil mempersiapkan implementasi B50 di 2026," katanya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM pada Jumat, 3 Januari 2025. Bahlil mengumumkan, pemberlakukan mandatori kebijakan pencampuran biodiesel sebesar 40 persen atau B40 sudah berlaku satu Januari 2025. Pada pelaksanaannya, pemerintah sekaligus menyiapkan implementasi B50 di 2026 untuk mengurangi konsumsi solar. "Sekaligus perintah Bapak Presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor."

Pemerintah sebelumnya memberlakukan secara penuh pencampuran B35 sejak Agustus 2022. Saat terjadi peningkatan, biodiesel pada Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar naik 5 persen ke B40. Selain itu, aturan mengenai B40 dalam bentuk peraturan menteri sudah rampung. "Permennya sudah kami tandatangani, termasuk alokasi ke masing-masing perusahaan," tuturnya. Langkah ini membawa perubahan signifikan pada kuota biodiesel nasional. Pada 2025, kuota biodiesel diproyeksikan naik menjadi 15,62 juta kiloliter. "B35 itu menghasilkan produksi sekitar 12.98 juta kilo liter, dan ini meningkat menjadi 15.62 juta kilo liter," ucapnya. Pemerintah, kata Bahlil, akan terus memperbaiki kadar air dari implementasi pencampuran biodiesel ini agar optimal "Sekarang kadar airnya 320, masih ada langkah-langkah yang akan dilakukan terkait transportasi karena kita akan meningkatkan spek kapal, sehingga kadar airnya betul-betul seminimal mungkin." (Yetede)

Lingkungan Hidup

MBG Bisa Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Indonesia

04 Jan 2025

Perekonomian Indonesia yang tengah lesu membutuhkan gebrakan baru dari pemerintah agar konsumsi masyarakat kembali bergairah sehingga pertumbuhan ekonomi pun kembali dalam tren menguat. Salah satu program prioritas Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru bila dikelola dengan baik. BPS mencatat, inflasi Indonesia pada 2023 sebesar 1,57%, terendah sepanjang sejarah sejak lembaga itu melakukan penghitungan inflasi. Level angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan inflasi pada 2020 yang sebesar 1,68%, saat pandemi Covid-19 melanda ha,pir seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. BPS menyebutkan, penyebab utama inflasi yang rendah ini adalah menurunnya harga pangan pokok setelah sebelumnya mengalami kenaikan yang tinggi pada 2022 dan 2023. Namun, kalangan ekonom melihat. Faktor daya beli dan kegamangan pemerintah dalam penetapan kebijakan PPN 12% ikut berkontribusi secara signifikan. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Tekan Inflasi, Pasar Murah

04 Jan 2025

Warga membeli bahan pokok dalam program pasar murah di Kantor Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2025). Pemerintah Provinsi Jakarta melalui BUMD pangan PT Food Station Tjipinang Jaya yang bekerja sama dengan Bank Indonesia menggelar pasar murah pada 2-3 Januari 2025 untuk menekan laju inflasi. Pasar murah berlangsung, antara lain, di Kelurahan Rawa Terate, Cengkareng Barat dan Utan Kayu Selatan. Berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur dijual murah. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Soal Relaksasi Ekspor Tembaga Pemerintah Belum Tegas

04 Jan 2025

Memasuki awal tahun 2025, pemerintah masih belum tegas memutuskan soal ada tidaknya perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia yang berakhir per 31 Desember 2024. Pemerintah masih berpotensi memperpanjang izin ekspor mineraltembaga mentahPTFreeport Indonesia (PTFI) akibat belum beroperasinya fasilitas smelter, imbas dari kebakaran unit pabrik pemisahan gas bersih pada fasilitas pemurnian milik perusahaan di Jawa Timur. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (3/1/2025), mengatakan, perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga PTFI baru akan diputuskan melalui rapat koordinasi antara Presiden, kementerian koordinasi, dan kementerian teknis terkait. ”Kajian diperlukan karena Freeport sudah punya smelter, tetapi kemudian ada musibah. Pabrik asam sulfatnya terbakar, membuat operasional smelter menjadi berhenti,” ujarnya.

Pemerintah secara bertahap melarang ekspor mineral mentah untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Untuk dapat mengekspor, perusahaan tambang harus membangun smelter atau pusat pemurnian dan pengolahan mineral. Berbeda dengan komoditas bijih nikel yang sudah dilarang secara penuh mulai Januari 2020, konsentrat tembaga masih dapat diekspor sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Berdasarkan beleid itu, perusahaan tembaga seperti Freeport boleh mengekspor konsentrat hingga 31 Desember 2024, diperpanjang dari yang seharusnya berakhir 31 Mei 2024. Pertimbangan pemerintah memperpanjang relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk Freeport merupakan buntut dari belum beroperasinya fasilitas pemurnian katoda tembaga yang berlokasi di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Emas Tetap Jadi Andalan untuk Kinerja ANTM yang Stabil

03 Jan 2025

Kinerja PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) diproyeksikan positif pada 2025, didukung oleh harga emas yang kuat, pemulihan segmen nikel, dan perkembangan proyek strategis.

Rizal Nur Rafly, Equity Research Analyst Panin Sekuritas, mencatat bahwa kontribusi emas signifikan terhadap pendapatan ANTM, dengan penjualan naik 47% yoy hingga September 2024. Kenaikan harga emas global akibat potensi penurunan suku bunga menjadi pendorong utama. Rizal merekomendasikan hold saham ANTM dengan target harga Rp 1.700.

Laurencia Hiemas, Analis KB Valbury Sekuritas, menyoroti kontribusi segmen emas sebesar 83% terhadap pendapatan ANTM. Ia juga menekankan perluasan jaringan emas ritel dan perjanjian offtake baru dengan Freeport yang memperkuat posisi ANTM. Laurencia memproyeksikan pemulihan segmen nikel dengan izin produksi meningkat, mendukung kinerja. Ia merekomendasikan buy saham ANTM dengan target harga Rp 2.100.

Timothy Wijaya, Analis BRI Danareksa Sekuritas, memperkirakan pertumbuhan produksi dan penjualan bijih nikel sebesar 25%-48% yoy pada 2025. Ia mencatat efisiensi biaya melalui penggunaan jaringan listrik PLN di proyek RKEF Pomalaa. Timothy merekomendasikan buy saham ANTM dengan target harga Rp 2.000.

ANTM diharapkan dapat memanfaatkan harga emas yang stabil, pemulihan segmen nikel, dan perkembangan proyek kilang SGA Mempawah untuk memperkuat kinerja di 2025.

Lingkungan Hidup

Marak Penipuan, MBG Harus Diawasi dengan Ketat

03 Jan 2025

Jelang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbagai aksi penipuan marak terjadi diberbagai daerah. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TNI, pemerintah, hingga lembaga negara seperti Badan Gizi Nasional (BGN).

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Zainul Munasichin mengatakan maraknya penipuan berkedok makan bergizi gratis karena program ini dibiayai dengan anggaran sangat besar Rp 71 triliun, sehingga banyak orang berupaya mengeruk keuntungan darinya. “Pada program pemerintah selalu ada moral hazard atau orang-orang yang selalu mencari keuntungan,” ujar dia. Zainul mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas maraknya kasus penipuan berkedok makan bergizi gratis.

“Kalau ada yang mencoba menjadikan program ini sebagai modus penipuan, maka aparat hukum harus mengusut tuntas.” Direktur kebijakan Public Center of Economic and law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan program makan bergizi gratis yang dibiayai dengan angaran sangat besar rawan menjadi ladang korupsi, sehingga butuh pengawasan ketat.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan meminta masyarakat berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan makan bergizi gratis mengatasnamakan lembaganya. “Badan Gizi nasional tidak pernah meminta dana atau menawarkan kerja sama berbayar terkait program ini. Semua layanan kami gratis.” tegasnya (Yetede)

Lingkungan Hidup

Penjelasan Kementerian Agraria soal Girik Tanah

03 Jan 2025

Girik atau bukti kepemilikan tanah lama tidak akan berlaku lagi pada 2026. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron wahid menjelaskan girik otomatis tidak berlaku setelah seluruh tanah di suatu kawasan telah terpetakan dan diterbitkan sertifikatnya. "Kecuali, jika ada cacat administrasi yang terbukti dalam waktu kurang dari lima tahun. Maka, girik masih dapat digunakan sebagai bukti," kata Nusron, dikutip Tempo dari keterangan resmi pada Jumat, 3 Januari 2025. Mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2021, persoalan sertifikat telah terbit lebh dari lima tahun hanya bisa diselesaikan melalui pengadilan. Sebab, kata Nusron, sertifikat merupakan produk hukum.

"Sesuai PP 18, produk hukum hanya dapat digantikan dengan produk hukum lain atas perintah pengadilan," ujarnya. Mulanya, girik merupakan bukti kepemilikan tanah lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi beleid menjelaskan, dalam beleid itu disebutkan bahwa pemilik tanah diberi waktu untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, seiring berjalannya waktu dan beberapa peraturan tambahan, hak atas tanah yang bersumber dari girik seharusnya sudah tidak berlaku. Menurut Asnaedi, selama ini banyak sengketa dan konflik tanah yang berawal dari girik. "Bahkan, girik seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh mafia tanah melalui dokumen palsu," ujarnya. Karena itu, ia berujar, penghapusan girik bertujuan untuk mencegah konflik di masa depan. (Yetede)