Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Harga Beras Dunia Turun

16 Jan 2025

PADA 30 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat yang berlangsung sekitar 2 jam 30 menit itu, Prabowo memutuskan penghentian impor beras untuk mewujudkan target swasembada pangan. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan kemudian menginstruksikan jajarannya menjalankan strategi demi mencapai ambisi swasembada pangan ini. Berapa pun produksi gabah petani, kata dia, akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp 6.500 per kilogram.

Rapat koordinasi kemudian diselenggarakan di Serang, Banten, pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi melaporkan keputusan Indonesia menyetop impor beras turut memicu penurunan harga beras di pasar internasional. "Begitu Pak Menko Pangan sampaikan bahwa kita tidak mengimpor empat produk pangan, salah satunya beras, harga beras beberapa negara turun," ujarnya.

Menurut Arief, saat Indonesia mengumumkan penghentian impor beras pada 19 Desember 2024, harga beras mulai menurun di rentang US$ 455-514 per metrik ton. Didorong kebijakan India yang kembali membuka keran ekspornya, kata Arief, tren harga beras putih makin menurun menjadi US$ 430-490 per metrik ton per 8 Januari 2025. Arief menyebutkan harga beras beberapa negara turun, dari US$ 640 per metrik ton turun lagi ke US$ 590 sampai mendekati US$ 400. Menurut catatan Badan Pangan Nasional, rata-rata harga beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pada Januari 2024 sebesar US$ 622-655 per metrik ton. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Ekspor Batubara dan CPO Mengancam Surplus Dagang

16 Jan 2025

Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar US$ 2,24 miliar pada Desember 2024, lebih rendah dibandingkan November 2024 yang mencapai US$ 4,37 miliar. Sepanjang tahun 2024, surplus neraca dagang mencapai US$ 31,04 miliar, turun dari US$ 36,88 miliar pada 2023.

Komoditas ekspor utama menurun, Ekspor batubara, besi dan baja, serta minyak sawit mentah (CPO) menunjukkan tren penurunan. Contohnya, ekspor batubara Desember 2024 tercatat US$ 2,69 miliar, turun 10,36% secara tahunan, meski naik sedikit secara bulanan (2,81%). Defisit perdagangan dengan beberapa negara, Defisit terbesar terjadi dengan China (US$ 11,41 miliar), Australia (US$ 4,76 miliar), dan Thailand (US$ 3,84 miliar).

Permintaan global melemah, Menurut David Sumual, Kepala Ekonom BCA, perlambatan surplus dipicu oleh pelemahan harga komoditas dan permintaan ekspor dari negara seperti China.

Surplus perdagangan terbesar pada 2024 adalah dengan Amerika Serikat (US$ 16,84 miliar), diikuti India (US$ 15,39 miliar), dan Filipina (US$ 8,85 miliar). David Sumual memprediksi surplus 2025 akan turun menjadi US$ 26,2 miliar, sementara Myrdal Gunarto dari Bank Maybank Indonesia lebih optimis, memperkirakan surplus perdagangan mencapai US$ 43 miliar jika tidak ada tekanan besar, seperti kebijakan proteksionis Presiden AS Donald Trump.

Penurunan surplus neraca perdagangan pada 2024 menunjukkan dampak pelemahan harga komoditas dan permintaan ekspor global. Meski surplus masih diproyeksikan berlanjut pada 2025, tantangan dari kebijakan perdagangan internasional dan fluktuasi harga komoditas perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Lingkungan Hidup

Perbankan Nasional Biayai Hilirisasi Batu Bara

15 Jan 2025

Proyek hilirisasi batu bara akan masif seiring dengan peluang mendapatkat biaya dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank nasional. Pembiayaan itu diberikan atas rekomondasi Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025 itu antara lain memberi wewenang untuk mengindentifikasi dan merekomondasikan proyek strategis guna mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dalam negeri. Pendanaan merupakan salah satu isu terpenting dalam pengembangan hilirisasi batu bara. Pasalnya, proyek berbasis batu bara sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan internasional karena diangap sebagai sumber energi kotor yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Plt Direktur EKsekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan pelaku usaha berkomitemn dalam meningkatkan nilai tambah batu bara melalui hilirisasi. Dia membenarkan faktor pendanaan proyek hilirisasi menjadi salah satu kendala dalam proses pengembangannya. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Mengapa Penyakit Mulut dan Kuku pada Sapi Mewabah Lagi

15 Jan 2025

TRI Wahyuni, peternak asal Dukuh Kutu, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, terpaksa menjual sapi-sapinya dengan harga murah. Perempuan berusia 56 tahun ini melego dua sapinya yang masih hidup dengan harga sekitar Rp 23 juta kepada tukang jagal. Padahal, dalam kondisi normal, harga tersebut berlaku untuk seekor sapi. Selain merugi, kini Tri yang mulai menjadi peternak pada 2020, sudah tidak punya sapi barang satu ekor. Tri buru-buru menjual sapinya karena khawatir bakal mengalami kerugian lebih besar jika sapinya mati mendadak akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali merebak. Apalagi ada satu sapi miliknya yang terjangkit penyakit tersebut. "Saya terpaksa menjual semua sapi daripada nanti ikut mati terkena penyakit (PMK) itu, termasuk yang sedang hamil," ujarnya kepada Tempo pada Senin, 13 Januari 2025.

Sebelumnya, sapi milik Tri terus mengeluarkan busa dan kakinya pincang. Petugas Dinas Peternakan setempat juga sempat mengobati dan memvaksin sapi tersebut. Namun Tri mengatakan, pada sore harinya, sapinya mati. Tak berhasilnya pengobatan dan vaksin terhadap salah satu ternaknya itu lantas mendorong Tri menjual sisa sapi yang ia punya. Kondisi serupa terjadi di Jawa Timur. Muhammad Arif, 36 tahun, salah satu peternak asal Kabupaten Malang, mengatakan 20 domba miliknya terkena PMK dalam sebulan terakhir. Ia segera memisahkan domba-domba yang terkena penyakit dari domba yang sehat. Hingga saat ini 20 domba miliknya yang terkena PMK masih dalam tahap pengobatan.

Saat tahu ternaknya terkena PMK, Arif segera melapor ke Dinas Peternakan melalui mantri hewan. Ia sudah menginformasikan kondisi dombanya yang terkena PMK agar Dinas bisa segera memberikan vaksin. Namun Dinas Peternakan belum merespons laporannya. Bahkan, kata Arif, Dinas juga sama sekali belum menyurvei soal penyebaran PMK tersebut. Pemilik PT Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Indonesia itu menyayangkan lambatnya tindakan pemerintah terhadap kasus ini. “Vaksin didatangkan biasanya paling cepat, ya, seminggu-dua minggu. Kalau lama, bisa berbulan-bulan, seperti tahun lalu,” ucap Arif kepada Tempo, Selasa 14 Januari 2025. Vaksin cavac penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk disuntikkan ke sapi ternak di peternakan Desa Jatisura, Cikedung, Indramayu, Jawa Barat, 7 Januari 2025. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Terkurung Pagar Laut Membuat Nestapa Nelayan

15 Jan 2025

Pembangunan pagar dan tanggul laut di Kabupaten Tangerang, Banten, serta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengikis hak nelayan dalam memperoleh penghidupan. Hasil tangkapan terus menurun, sementara biaya untuk mengais sisa kekayaan laut kian melambung karena nelayan mesti menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan hasil. Sejak enam bulan lalu, Rodin (40), nelayan di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, harus bersusah payah mencari ikan. Tanggul laut sepanjang 5 kilometer menghalanginya mengarungi pesisir yang dikelilingi oleh hutan mangrove itu. Tanggul laut yang terbuat dari bambu itu digunakan sebagai batasan area yang dimiliki oleh dua perusahaan yang sejak 2023 sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun kawasan industri perikanan dan pelabuhan. Kerja sama ini akan berlangsung hingga 2028. Dulu, ketika tanggul laut belum dibangun, Rodin bisa mendapatkan hasil laut, seperti bandeng dan belanak, dengan mudah. ”Hanya dengan berlayar beberapa mil saja, saya sudah bisa mendapatkan banyak ikan,” kata Rodin, Selasa (14/1/2025).

Saking melimpahnya kekayaan laut di kawasan itu, Rodin bisa memperoleh ikan sekitar 40 kilogram per hari. Namun, anugerah itu kian pudar dengan hadirnya tanggul laut. Dalam sehari menjala, rata-rata ia hanya mendapat 5 kg ikan. ”Pendapatan saya pun turun dari yang semula bisa Rp 400.000 per hari sekarang hanya Rp 100.000 per hari. Dan, uang itu pun habis untuk biaya bahan bakar,” katanya. Ya, sejak tanggul laut itu berdiri, Rodin harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli bahan bakar. Dalam satu hari, ia membutuhkan bensin sekitar 4 liter lantaran perahunya harus memutar untuk bisa menjala. Kini, ia pun harus memutar otak lantaran perahu yang ia gunakan tengah bocor karena terantuk bambu dari tanggul laut itu. ”Entah kapan kami bisa memperoleh ikan seperti dulu lagi,” katanya. Setali tiga uang, Sulaiman (30), nelayan lain, merasakan hal serupa. Dia pun tidak bisa memperoleh hasil laut dengan maksimal. ”Akibat pembangunan tanggul, ikan di pesisir sangat berkurang,” katanya. Dalam proses pembangunan, ucap Sulaiman, para nelayan tidak pernah diajak berdiskusi. ”Tiba-tiba saja tanggul itu berdiri,” katanya. Situasi ini membuat nelayan kian terjepit. Sulaiman berharap agar pembangunan tanggul dihentikan segera dan nelayan pesisir diberi akses untuk kembali menjala ikan. (yoga)

Lingkungan Hidup

Bullion Bank Jadi Bisnis Menjanjikan

14 Jan 2025

Langkah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) untuk mengajukan lisensi sebagai bullion bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpotensi mendongkrak kinerjanya secara signifikan. Rencana ini didukung oleh regulasi baru, yaitu Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2024, yang memungkinkan bank untuk menjalankan layanan berbasis emas, seperti simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas.

Maximilianus Nicodemus, Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, menyebut bahwa layanan bullion bank dapat memperkuat ekosistem keuangan berbasis emas dan memberikan opsi menarik bagi masyarakat untuk menyimpan aset mereka. BRIS dinilai layak menjalankan peran ini karena memiliki standar kemurnian emas yang sesuai dengan London Bullion Market Association (LBMA).

Saat ini, BRIS telah mengelola program cicilan emas sebesar 15 ton hingga Desember 2024, dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 30 ton pada 2025. Isfhan Helmy, Analis Sinarmas Sekuritas, memperkirakan lisensi bullion bank dapat mendorong pengelolaan hingga 100 ton emas dalam lima tahun mendatang. Dengan lisensi ini, spread emas diproyeksi meningkat dari kurang dari 1% menjadi sekitar 5%, yang akan signifikan meningkatkan pendapatan berbasis biaya (fee-based income).

James Stanley Wijaya, Analis Buana Capital Sekuritas, menyoroti pembiayaan emas sebagai mesin pertumbuhan baru bagi BRIS. Pembiayaan ini telah tumbuh 77,6% YoY menjadi Rp 12,4 triliun pada Desember 2024, menawarkan imbal hasil aset sebesar 13%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata aset gabungan sebesar 8,1%.

Kepala Riset RHB Sekuritas Indonesia, Andrey Wijaya, menambahkan bahwa minat nasabah terhadap rekening wadiah Bank BSI mendukung pertumbuhan dana murah (CASA) dan pembiayaan emas, yang semakin memperkuat posisi BRIS. Dengan potensi pertumbuhan signifikan, para analis, termasuk Maximilianus, Isfhan, James, dan Andrey, merekomendasikan beli saham BRIS dengan target harga Rp 3.500 per saham. Per 13 Januari 2025, harga saham BRIS naik 0,74% menjadi Rp 2.720 per saham.

Lingkungan Hidup

Beberapa Alasan Mengapa Indonesia Masih Juga Impor Minyak

14 Jan 2025

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Namun, Indonesia tercatat menjadi salah satu negara yang melakukan impor minyak. Fenomena ini sering memicu pertanyaan, mengapa negara dengan cadangan minyak melimpah masih bergantung pada impor BBM? Berikut deretan alasan yang mendasari kondisi tersebut. 1. Kapasitas kilang minyak yang terbatas. Salah satu alasan utama adalah kapasitas pengolahan kilang minyak di Indonesia yang tidak mencukupi. Kilang-kilang minyak yang ada saat ini, seperti di Cilacap, Balikpapan, dan Balongan, sebagian besar dibangun pada era 1970-an hingga 1990-an. Teknologi yang digunakan pun sudah cukup tua, sehingga kapasitasnya terbatas dalam memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.

Data menunjukkan bahwa kilang minyak nasional hanya mampu mengolah sekitar 700-800 ribu barel minyak mentah per hari. Padahal, kebutuhan BBM dalam negeri mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari. Kekurangan inilah yang memaksa Indonesia mengimpor BBM untuk menutupi kebutuhan konsumsi domestik. 2. Konsumsi BBM yang terus meningkat Seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi, konsumsi BBM di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM, mengingat tingginya jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah. Dilansir dari esdm.go.id, konsumsi BBM meningkat rata-rata 4-5 persen per tahun. Hal ini tidak sebanding dengan peningkatan produksi minyak mentah dan kapasitas pengolahan kilang, sehingga kebutuhan impor menjadi tidak terhindarkan.

3. Penurunan produksi minyak mentah. Meskipun Indonesia memiliki cadangan minyak, produksi minyak mentah dalam negeri cenderung menurun selama beberapa dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya cadangan di sumur-sumur minyak yang sudah tua, terutama di wilayah seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Dilansir dari esdm.go.id, kurangnya investasi dalam eksplorasi dan pengembangan sumur baru juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Akibatnya, kemampuan produksi minyak mentah Indonesia tidak mampu mengejar kebutuhan konsumsi domestik. 4. Keterbatasan infrastruktur energi. Selain kapasitas kilang yang terbatas, infrastruktur pendukung seperti pipa distribusi dan fasilitas penyimpanan BBM juga belum mencukupi. Kondisi ini menyebabkan distribusi BBM dari kilang ke konsumen akhir tidak efisien, sehingga impor menjadi solusi jangka pendek yang lebih praktis. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Pengembangan Energi Terbarukan Kian Masif

14 Jan 2025

Pengembangan energi terbarukan kian masif seiring dengan dibentuknya Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini diberi kewenangan secara cepat memutuskan permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala. Adapun bauran energi terbarukan hingga akhir 2024 baru mencapai 14%. Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025 itu juga memberi wewenang kepada satgas untuk mengindentifikasikan dan merekomondasikan proyek strategis guna mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan non bank dalam negeri.

Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya darma mengapresiasi langkah Prabowo membentuk Satgas Percepatan. Menurutnya pengembangan energi terbarukan kian masif dengan dibentuk satgas tersebut. "(Satgas) Sangat diperlukan yang bisa melakukan terobosan jika ada kendala karena langsung bertanggung jawan kepada Presiden," kata Surya. Dengan wewenang yang diberikan kepada satgas, lanjut Surya, maka pengembangan energi terbarukan direncanakan dengan baik. Hal itu dimulai dengan kajian jenis energi, besaran kapasitas pembangkit, hingga jadwal operasi komersial. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Gejolak Hidro-iklim Cuaca Ekstrim yang Dipicu Pemanasan Global

14 Jan 2025

Tahun 2025 dibuka dengan kebakaran hutan dan lahan terburuk yang menghancurkan perumahan mewah di kota Los Angeles, Amerika Serikat, karena api berkobar di lanskap yang kering setelah kekeringan berbulan-bulan. Bencana kebakaran terdahsyat di kawasan ini dalam sejarah tak bisa dilepaskan dari gejolak hidro-iklim, kontras cuaca ekstrem yang dipicu pemanasan global. Tahun 2024 telah terlewati dengan serangkaian bencana yang dipicu oleh cuaca ekstrem. Dimulai dari kekeringan berkepanjangan di Afrika bagian selatan dan Amerika Tengah di awal tahun. Bahkan, kekeringan berkepanjangan selama nyaris setahun itu telah menyebabkan permukaan air Sungai Amazon di Amerika Selatan mencapai titik terendah sepanjang masa.mKondisi kering di California Selatan itu pula yang memicu serangkaian kebakaran hutan dan lahan mematikan.

Kombinasi antara angin kencang dan kekeringan parah itulah yang kemudian membakar ribuan rumah dan bangunan lain di Los Angeles pada awal Januari 2025. Data National Integrated Drought Information System (NIDIS) di bawah Badan Atmosfer dan Kelautan AS (NOAA) menunjukkan, di awal tahun ini, tingkat kelembaban tanah di sebagian besar California Selatan berada di kisaran 2 persen terendah dalam catatan historis. Ming Pan, ahli hidrologi dari University of California-San Diego, dalam tulisannya di The Conversation pada Jumat (10/1/2025) menunjukkan, wilayah California Selatan hanya mendapat sedikit hujan dari bulan Mei hingga September 2024. Sejak Oktober 2024, hujan yang diterima kurang dari 10 persen curah hujan rata ratanya. Wilayah ini seharusnya bisa memanen air dari hujan dan salju di akhir musim gugur dan musim dingin.

California Selatan selama ini bergantung pada lapisan salju Sierra untuk sekitar sepertiga pasokan air tawarnya. Namun, nyatanya mereka hanya mendapat guyuran salju lebih sedikit. Hal ini menyebabkan wilayah ini mengawali tahun air 2025 dengan cukup kering. Saat udara hangat dan kering, transpirasi, serta penguapan juga menyedot air dari tanaman dan tanah. Maka, ketika angin musiman Santa Ana yang kering berembus kencang di awal tahun ini melalui vegetasi kering itu, percikan api pun menyebar cepat sehingga memicu kebakaran hutan dan lahan terbesar sepanjang sejarah. Penelitian terbaru yang dipublikasikan di Nature Reviews Earth & Environment pada Kamis (9/1) menjelaskan tentang fenomena hydroclimate whiplash atau ”gejolak hidro-iklim” yang memicu kebakaran hebat di California Selatan. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Menata Ulang Tata Niaga Gas Nasional

13 Jan 2025

Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang terlambat diterapkan sejak awal tahun telah menyebabkan lonjakan harga gas komersial, yang memperburuk disparitas antara harga gas pipa dan gas hasil regasifikasi LNG. Kondisi ini memperburuk daya saing industri dan menegaskan perlunya penataan ulang tata niaga gas nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, akselerasi pembangunan infrastruktur gas, termasuk pipa transmisi, pipa distribusi, dan terminal LNG, sangat diperlukan sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2022-2031. Selain itu, percepatan proyek hulu gas juga menjadi kunci untuk memastikan pasokan gas yang berkelanjutan dan mendukung ekspansi industri serta kebutuhan konsumen di masa depan.