Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Bullion Bank Jadi Bisnis Menjanjikan

14 Jan 2025

Langkah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) untuk mengajukan lisensi sebagai bullion bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpotensi mendongkrak kinerjanya secara signifikan. Rencana ini didukung oleh regulasi baru, yaitu Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2024, yang memungkinkan bank untuk menjalankan layanan berbasis emas, seperti simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas.

Maximilianus Nicodemus, Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, menyebut bahwa layanan bullion bank dapat memperkuat ekosistem keuangan berbasis emas dan memberikan opsi menarik bagi masyarakat untuk menyimpan aset mereka. BRIS dinilai layak menjalankan peran ini karena memiliki standar kemurnian emas yang sesuai dengan London Bullion Market Association (LBMA).

Saat ini, BRIS telah mengelola program cicilan emas sebesar 15 ton hingga Desember 2024, dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 30 ton pada 2025. Isfhan Helmy, Analis Sinarmas Sekuritas, memperkirakan lisensi bullion bank dapat mendorong pengelolaan hingga 100 ton emas dalam lima tahun mendatang. Dengan lisensi ini, spread emas diproyeksi meningkat dari kurang dari 1% menjadi sekitar 5%, yang akan signifikan meningkatkan pendapatan berbasis biaya (fee-based income).

James Stanley Wijaya, Analis Buana Capital Sekuritas, menyoroti pembiayaan emas sebagai mesin pertumbuhan baru bagi BRIS. Pembiayaan ini telah tumbuh 77,6% YoY menjadi Rp 12,4 triliun pada Desember 2024, menawarkan imbal hasil aset sebesar 13%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata aset gabungan sebesar 8,1%.

Kepala Riset RHB Sekuritas Indonesia, Andrey Wijaya, menambahkan bahwa minat nasabah terhadap rekening wadiah Bank BSI mendukung pertumbuhan dana murah (CASA) dan pembiayaan emas, yang semakin memperkuat posisi BRIS. Dengan potensi pertumbuhan signifikan, para analis, termasuk Maximilianus, Isfhan, James, dan Andrey, merekomendasikan beli saham BRIS dengan target harga Rp 3.500 per saham. Per 13 Januari 2025, harga saham BRIS naik 0,74% menjadi Rp 2.720 per saham.

Lingkungan Hidup

Beberapa Alasan Mengapa Indonesia Masih Juga Impor Minyak

14 Jan 2025

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Namun, Indonesia tercatat menjadi salah satu negara yang melakukan impor minyak. Fenomena ini sering memicu pertanyaan, mengapa negara dengan cadangan minyak melimpah masih bergantung pada impor BBM? Berikut deretan alasan yang mendasari kondisi tersebut. 1. Kapasitas kilang minyak yang terbatas. Salah satu alasan utama adalah kapasitas pengolahan kilang minyak di Indonesia yang tidak mencukupi. Kilang-kilang minyak yang ada saat ini, seperti di Cilacap, Balikpapan, dan Balongan, sebagian besar dibangun pada era 1970-an hingga 1990-an. Teknologi yang digunakan pun sudah cukup tua, sehingga kapasitasnya terbatas dalam memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.

Data menunjukkan bahwa kilang minyak nasional hanya mampu mengolah sekitar 700-800 ribu barel minyak mentah per hari. Padahal, kebutuhan BBM dalam negeri mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari. Kekurangan inilah yang memaksa Indonesia mengimpor BBM untuk menutupi kebutuhan konsumsi domestik. 2. Konsumsi BBM yang terus meningkat Seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi, konsumsi BBM di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM, mengingat tingginya jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah. Dilansir dari esdm.go.id, konsumsi BBM meningkat rata-rata 4-5 persen per tahun. Hal ini tidak sebanding dengan peningkatan produksi minyak mentah dan kapasitas pengolahan kilang, sehingga kebutuhan impor menjadi tidak terhindarkan.

3. Penurunan produksi minyak mentah. Meskipun Indonesia memiliki cadangan minyak, produksi minyak mentah dalam negeri cenderung menurun selama beberapa dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya cadangan di sumur-sumur minyak yang sudah tua, terutama di wilayah seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Dilansir dari esdm.go.id, kurangnya investasi dalam eksplorasi dan pengembangan sumur baru juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Akibatnya, kemampuan produksi minyak mentah Indonesia tidak mampu mengejar kebutuhan konsumsi domestik. 4. Keterbatasan infrastruktur energi. Selain kapasitas kilang yang terbatas, infrastruktur pendukung seperti pipa distribusi dan fasilitas penyimpanan BBM juga belum mencukupi. Kondisi ini menyebabkan distribusi BBM dari kilang ke konsumen akhir tidak efisien, sehingga impor menjadi solusi jangka pendek yang lebih praktis. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Pengembangan Energi Terbarukan Kian Masif

14 Jan 2025

Pengembangan energi terbarukan kian masif seiring dengan dibentuknya Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini diberi kewenangan secara cepat memutuskan permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala. Adapun bauran energi terbarukan hingga akhir 2024 baru mencapai 14%. Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025 itu juga memberi wewenang kepada satgas untuk mengindentifikasikan dan merekomondasikan proyek strategis guna mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan non bank dalam negeri.

Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya darma mengapresiasi langkah Prabowo membentuk Satgas Percepatan. Menurutnya pengembangan energi terbarukan kian masif dengan dibentuk satgas tersebut. "(Satgas) Sangat diperlukan yang bisa melakukan terobosan jika ada kendala karena langsung bertanggung jawan kepada Presiden," kata Surya. Dengan wewenang yang diberikan kepada satgas, lanjut Surya, maka pengembangan energi terbarukan direncanakan dengan baik. Hal itu dimulai dengan kajian jenis energi, besaran kapasitas pembangkit, hingga jadwal operasi komersial. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Gejolak Hidro-iklim Cuaca Ekstrim yang Dipicu Pemanasan Global

14 Jan 2025

Tahun 2025 dibuka dengan kebakaran hutan dan lahan terburuk yang menghancurkan perumahan mewah di kota Los Angeles, Amerika Serikat, karena api berkobar di lanskap yang kering setelah kekeringan berbulan-bulan. Bencana kebakaran terdahsyat di kawasan ini dalam sejarah tak bisa dilepaskan dari gejolak hidro-iklim, kontras cuaca ekstrem yang dipicu pemanasan global. Tahun 2024 telah terlewati dengan serangkaian bencana yang dipicu oleh cuaca ekstrem. Dimulai dari kekeringan berkepanjangan di Afrika bagian selatan dan Amerika Tengah di awal tahun. Bahkan, kekeringan berkepanjangan selama nyaris setahun itu telah menyebabkan permukaan air Sungai Amazon di Amerika Selatan mencapai titik terendah sepanjang masa.mKondisi kering di California Selatan itu pula yang memicu serangkaian kebakaran hutan dan lahan mematikan.

Kombinasi antara angin kencang dan kekeringan parah itulah yang kemudian membakar ribuan rumah dan bangunan lain di Los Angeles pada awal Januari 2025. Data National Integrated Drought Information System (NIDIS) di bawah Badan Atmosfer dan Kelautan AS (NOAA) menunjukkan, di awal tahun ini, tingkat kelembaban tanah di sebagian besar California Selatan berada di kisaran 2 persen terendah dalam catatan historis. Ming Pan, ahli hidrologi dari University of California-San Diego, dalam tulisannya di The Conversation pada Jumat (10/1/2025) menunjukkan, wilayah California Selatan hanya mendapat sedikit hujan dari bulan Mei hingga September 2024. Sejak Oktober 2024, hujan yang diterima kurang dari 10 persen curah hujan rata ratanya. Wilayah ini seharusnya bisa memanen air dari hujan dan salju di akhir musim gugur dan musim dingin.

California Selatan selama ini bergantung pada lapisan salju Sierra untuk sekitar sepertiga pasokan air tawarnya. Namun, nyatanya mereka hanya mendapat guyuran salju lebih sedikit. Hal ini menyebabkan wilayah ini mengawali tahun air 2025 dengan cukup kering. Saat udara hangat dan kering, transpirasi, serta penguapan juga menyedot air dari tanaman dan tanah. Maka, ketika angin musiman Santa Ana yang kering berembus kencang di awal tahun ini melalui vegetasi kering itu, percikan api pun menyebar cepat sehingga memicu kebakaran hutan dan lahan terbesar sepanjang sejarah. Penelitian terbaru yang dipublikasikan di Nature Reviews Earth & Environment pada Kamis (9/1) menjelaskan tentang fenomena hydroclimate whiplash atau ”gejolak hidro-iklim” yang memicu kebakaran hebat di California Selatan. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Menata Ulang Tata Niaga Gas Nasional

13 Jan 2025

Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang terlambat diterapkan sejak awal tahun telah menyebabkan lonjakan harga gas komersial, yang memperburuk disparitas antara harga gas pipa dan gas hasil regasifikasi LNG. Kondisi ini memperburuk daya saing industri dan menegaskan perlunya penataan ulang tata niaga gas nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, akselerasi pembangunan infrastruktur gas, termasuk pipa transmisi, pipa distribusi, dan terminal LNG, sangat diperlukan sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2022-2031. Selain itu, percepatan proyek hulu gas juga menjadi kunci untuk memastikan pasokan gas yang berkelanjutan dan mendukung ekspansi industri serta kebutuhan konsumen di masa depan.

Lingkungan Hidup

Penyakit PMK Kembali Merebak

13 Jan 2025

Penyakit mulut dan kuku atau PMK merebak kembali. Langkah strategis kelembagaan diperlukan guna mewujudkan Indonesia bebas dari PMK. Sejak akhir 2024 hingga pekan kedua 2025, harian Kompas (Kompas.id) melaporkan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah, terutama di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kasus terbanyak terjadi di Jatim dan Jateng. Laporan awal datang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DI Yogyakarta menjelang akhir tahun, 30 Desember 2024. PMK ditemukan di empat dari lima kabupaten/kota di DIY, yaitu Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo. Sebanyak 545 sapi terjangkit penyakit tersebut. Dari jumlah itu, sapi yang mati sebanyak delapan ekor, yakni di Sleman dan Gunungkidul. Pada 7 Januari 2025, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng melaporkan 2.387 sapi diduga terjangkit PMK. Dari jumlah tersebut, 56 sapi di antaranya mati. Ribuan sapi itu tersebar di 496 desa di 25 kabupaten dan kota di Jateng.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Hariyanta Nugraha menyebut, daerah dengan sebaran kasus terbanyak mayoritas berada di wilayah perbatasan, terutama yang berbatasan dengan Jatim. Di Jatim, dinas peternakan melaporkan, pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025 rata-rata terdapat lebih dari 250 kasus PMK di Jatim setiap hari. Jumlah itu melonjak signifikan dibandingkan dengan sebelumnya yang rata-rata 25 kasus PMK per hari. Vaksinasi sebetulnya telah menjadi strategi dan dilakukan secara masif sejak PMK muncul lagi di Tanah Air pada 2022, yaitu di Jatim, setelah 32 tahun Indonesia bebas PMK. Tahun 2022 itu pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PMK yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Wakilnya setingkat direktur jenderal dari kementerian terkait, termasuk wakil dari Polri dan TNI yang setingkat asisten operasi.

Belakangan, Kementerian Pertanian juga membentuk Satgas PMK Nasional yang juga beranggotakan organisasi profesi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia. Satgas PMK Nasional ini diharapkan mengaktifkan lagi Satgas PMK bentukan tahun 2022. Dengan merebaknya kembali PMK, penguatan kelembagaan perlu dilakukan untuk mengokohkan langkah pemberantasan PMK karena penyebab masalahnya berawal dari kebijakan lalu lintas ternak hingga implementasinya di lapangan. Kebijakan dan implementasi itu melibatkan otoritas lintas kementerian dan otoritas lintas wilayah. Pengalaman pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Flu Burung yang diubah menjadi Komnas Zoonosis bisa diterapkan dalam penanganan PMK. Organisasi yang lebih kuat diharapkan dapat memastikan Indonesia kembali bebas PMK. Ingat, status bebas PMK pada 1990 diperjuangkan selama 100 tahun lebih, sejak ditemukan kasus pertama pada 1887. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Upaya Pemerintah Merespon Secara Proporsional HMPV

13 Jan 2025

Upaya pemerintah dalam mendudukkan masalah kemunculan kasus infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang diakibatkan olah Human Metapneumovirus (HMPV) dengan narasi dan aksi secara utuh dan jelas, sangat dibutuhkan. Karena cara itu, publik dan pelaku usaha bisa merespons hal tersebut secara proposional dan terhindar dari kepanikan yang bisa merugikan perekonomian. Dipastikan virus yang kini merebak di China bagian utara itu telah masuk ke Indonesia. Di Provinsi DKI Jakarta saja telah ditemukan sebanyak 214 kasus USPA yang diakibatkan oleh HMPV hingga januari 2025 kini. Dari ratusan kasus itu, 13 kasus terjadi pada 2023, 121 kasus terjangkit pada 2024, dan 79 kasus hanya pada tahun 2025 saja. Otoritas dan sejumlah ahli menyebut selain telah lama ditemukan di dunia yakni pada 2001, dampauk dari virus ini memiliki tingkat fatalitas sangat rendah seperti flu. Sehingga proses penyembuhannya sepertinya halnya flu biasa. Yang terpenting lagi virus ini diyakini tidak berpotensi menjadi pandemi seperti Covid-19 beberapa tahun lalu. Namun demikian, sektor pariwisata, transportasi, dan hiburan terdampak jika kekhawatiran publik meningkat. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Ormas Keagamaan Bersiap Hadapi Tahun Politik

13 Jan 2025

Langkah-langkah yang diambil oleh dua organisasi besar, PBNU dan Muhammadiyah, terkait dengan rencana mereka untuk mengelola tambang batu bara. PBNU, melalui PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara, sedang merencanakan penghiliran batu bara dengan melakukan kajian untuk memastikan pengelolaannya tidak merugikan. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menekankan pentingnya keuntungan dalam bisnis batu bara ini, yang masih dalam tahap eksplorasi dan pencarian investor untuk mendanai kegiatan reklamasi. PBNU memperoleh wilayah izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur seluas 25.000–26.000 hektar.

Sementara itu, Muhammadiyah lebih berhati-hati dalam menyikapi rencana pengelolaan tambang batu bara bekas PKP2B Adaro Energy, yang luasnya mencapai 7.437 hektare. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menunggu kepastian dari pemerintah sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut. Muhammadiyah juga sudah membentuk dua perusahaan untuk mengelola izin usaha pertambangannya jika disetujui.

Secara keseluruhan, meskipun kedua organisasi besar ini bergerak di bidang yang sama, PBNU lebih cepat dalam memulai langkah-langkah konkret, sedangkan Muhammadiyah lebih menunggu kepastian dari pihak pemerintah. Sementara itu, sektor batu bara di Indonesia terus berkembang, dengan proyeksi permintaan batu bara global yang diperkirakan akan terus meningkat hingga 2027.

Lingkungan Hidup

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Merebak

11 Jan 2025

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Rochadi Tawaf mengatakan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkiti sapi para peternak di Indonesia disebabkan kebijakan pemerintah melonggarkan impor hewan ternak itu sejak 2016. "PMK bisa muncul kembali karena virusnya sendiri memang sulit diberantas. Yang penting buat kita ketahui, ini bisa terjadi karena kita lalai," ujar pengajar Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran (Unpad) ini saat dihubungi Tempo, Sabtu, 11 Januari 2025.

Rochadi bercerita, pemerintah pertama kali melonggarkan keran impor sapi melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 menjadi UU Nomor 18 Tahun 2009. Revisi ini mengubah kriteria impor sapi dari berbasis negara menjadi berbasis zona. Artinya, pemerintah boleh mengimpor sapi dari zona bebas PMK, meski wilayah lain di negara itu terjangkit penyakit menulan itu. Perubahan ini ditolak para asosiasi peternak. Rochadi cs. mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010. Para peternak menang. Alasannya, Indonesia belum memiliki sistem kesehatan hewan nasional dan otoritas veteriner untuk melindungi negara dari serangan kemungkinan munculnya penyakit. Impor sapi tetap berbasis negara.

Wabah PMK Menyebar ke 22 Provinsi, Begini Penjelasan Badan Karantina Kementan Tapi ambisi pemerintah mendatangkan sebanyak-banyaknya sapi dari luar negeri tak surut. Di era pemerintahan Joko Widodo, revisi aturan impor sapi ini kembali bergulir. Lewat UU Nomor 41 Tahun 2014, pemerintah saat itu ingin mengimpor sapi dari India. Para peternak kembali mengajukan judicial review, tapi ditolak. Aturan yang membolehkan mengimpor sapi dari zona bebas PMK muncul lewat Pemerintah Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2016. Permohonan judicial review yang diajukan para peternak ke Mahkamah Agung ditolak. "Kalah lagi di situ, ya sudah kami lemes aja. Akhirnya sudah kejadian kayak sekarang, enggak ada yang mau tanggung jawab kan," tuturnya. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Kuota BBM Subsidi Kereta Api 2025 Naik 6,7 Persen

11 Jan 2025

Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meningkatkan kuota bahan bakar minyak (BBM) Subsidi untuk transportasi kereta api pada tahun 2025 menjadi 209.809 kiloliter. Kuota BBM subsidi tersebut mengalami kenaikan 6,7 persen atau setara 13.156 kiloliter dari kuota 2024 yakni, 196.653 kiloliter. Pemerintah mengklaim kenaikan ini sebagai bentuk komitmen mendukung moda transportasi ramah lingkungan yang berdampak positif bagi masyarakat. Manager Humas Daerah Operasi 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menyatakan akan memanfaatkan peningkatan kuota ini untuk mendukung operasional berbagai layanan kereta api, baik untuk penumpang maupun barang. “Peningkatan kuota BBM Subsidi ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh KAI untuk memastikan kelancaran operasional transportasi kereta api. Kami juga berkomitmen menjaga prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan dan distribusi BBM ini,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Dari total kuota nasional, Daop 1 Jakarta mendapatkan alokasi sebesar 56.892 kiloliter, yang merupakan porsi terbesar dibanding wilayah lainnya. Kuota ini akan menunjang berbagai layanan, termasuk kereta penumpang dan kereta barang. Rencana Pembatasan BBM Subsidi Mulai 1 Oktober, Begini Spesifikasi Pertalite

Dalam keterangan terpisah pada Selasa, 7 Januari, Vice President Public Relations KAI Anne Purba, PT KAI akan menggunakan kuota tersebut untuk berbagai jenis kereta api, baik untuk penumpang maupun barang, dengan rincian kereta penumpang 184.036 kiloliter, kereta barang komoditas klinker 913 kiloliter, kereta barang komoditas parcel 3.996 kiloliter, kereta barang komoditas peti kemas 15.593 kiloliter, dan kereta barang komoditas semen 5.271 kiloliter. Sebagai bagian dari implementasi yang efektif, kata Anne, PT KAI akan menyalurkan distribusi kuota BBM subsidi tersebut sesuai kebutuhan operasional tiap Daerah Operasi (Daop) dan Divisi Regional (Divre) KAI. (Yetede)