Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Target EBT Dalam Bauran Energi

25 Jan 2025

DPR menyetujui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060. Dalam RUKN antara lain disebutkan target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 82% pada tahun 2060, melebihi target Komite Ekonomi Nasional (KEN) sebesar 78%. Target tersebut dalam satuan MTOE (Milion Ton Oil Equivalent) yang juga mencakup energi sektor industri dan transportasi. "Sementara itu, bauran energi dalam satuah TWh (terra watt hour), didukung oleh bauran energi pada Rancangan RUPTI PLN 2025-2034. Sampai dengan 2030 target RUKN dan RUPTL sama. Selanjutnya bauran enegri PLM ditargetkan lebih tinggi dari RUKN," kata Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung. Persetujuan Wakil Rakyat diperlukan seiring dengan keputusan MG yang menegaskan bahwa dalam penyusunan dan penetapan RUKN diperlukan pertimbangan dari DPR. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Harga Emas Antam Naik Rp 3.000, dan Sudah Kini Berada di Angka Rp 1.611.000

25 Jan 2025

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam pada perdagangan hari ini, Sabtu, 25 Januari 2025, mengalami kenaikan sebesar Rp 3.000 dibandingkan sehari sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Logam Mulia, harga emas ukuran 1 gram kini dibanderol Rp 1.611.000. Jika ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen untuk pemegang NPWP, harga emas Antam menjadi Rp 1.615.028. Kenaikan harga ini turut memengaruhi harga emas di ukuran lainnya. Berikut daftar harga emas batangan hari ini: 0,5 gram: Rp 855.500 (Rp 857.639 termasuk pajak 0,25 persen), 1 gram: Rp 1.611.000 (Rp 1.615.028 termasuk pajak 0,25 persen), 2 gram: Rp 3.162.000 (Rp 3.169.905 termasuk pajak 0,25 persen), 3 gram: Rp 4.718.000 (Rp 4.729.795 termasuk pajak 0,25 persen), 5 gram: Rp 7.830.000 (Rp 7.849.575 termasuk pajak 0,25 persen), 10 gram: Rp 15.605.000 (Rp 15.644.013 termasuk pajak 0,25 persen), 25 gram: Rp 38.887.000 (Rp 38.984.218 termasuk pajak 0,25 persen), 50 gram: Rp 77.695.000 (Rp 77.889.238 termasuk pajak 0,25 persen) 100 gram: Rp 155.312.000 (Rp 155.700.280 termasuk pajak 0,25 persen), 250 gram: Rp 388.015.000 (Rp 388.985.038 termasuk pajak 0,25 persen), 500 gram: Rp 775.820.000 (Rp 777.759.550 termasuk pajak 0,25 persen), 1.000 gram: Rp 1.551.600.000 (Rp 1.555.479.000 termasuk pajak 0,25 persen)

0,5 gram: Rp 925.500 (Rp 927.814 termasuk pajak 0,25 persen)/ 1 gram: Rp 1.761.000 (Rp 1.765.403 termasuk pajak 0,25 persen), 10 gram: Rp 16.610.000 (Rp 16.651.525 termasuk pajak 0,25 persen), 20 gram: Rp 32.420.000 (Rp 32.501.050 termasuk pajak 0,25 persen). Kenaikan harga emas ini mencerminkan sentimen positif terhadap logam mulia sebagai aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sementara itu, harga perak murni juga tercatat stabil, dengan rincian sebagai berikut: 250 gram: Rp 5.122.500 (Rp 5.685.975 termasuk PPN 11 persen), 500 gram: Rp 9.845.000 (Rp 10.927.950 termasuk PPN 11 persen) Perak Heritage: 31,1 gram: Rp 1.135.193 (Rp 1.260.064 termasuk PPN 11 persen), 186,6 gram: Rp 5.690.481 (Rp 6.316.434 termasuk PPN 11 persen). Dengan tren kenaikan ini, masyarakat yang ingin berinvestasi dalam emas disarankan untuk memperhatikan dinamika pasar serta mempertimbangkan biaya tambahan seperti pajak yang berlaku. Sebagai aset investasi jangka panjang, emas masih dianggap sebagai pilihan yang menjanjikan di tengah gejolak ekonomi dunia. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Strategi Baru Hadapi Tantangan Ekonomi Hijau

24 Jan 2025

Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam upaya menurunkan emisi karbon, khususnya di sektor limbah dan energi. Proyeksi emisi sektor limbah diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030, namun dapat menurun drastis pada 2050 dan 2060 berkat berbagai upaya pengurangan emisi. Salah satu tokoh penting, Agus Rusly, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa mayoritas emisi di sektor limbah berasal dari tempat pemrosesan akhir dan proses biologis, dengan upaya pengurangan mencapai 1,35 juta ton CO2e pada tahun-tahun terakhir.

Selain itu, Hendra Iswahyudi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menekankan pentingnya efisiensi energi, peningkatan elektrifikasi, dan penggunaan teknologi rendah karbon sebagai langkah penting untuk mengurangi emisi sektor energi. Pencapaian penurunan emisi sektor energi pada 2024 tercatat lebih tinggi dari target yang ditetapkan, menghasilkan surplus karbon yang dapat diperdagangkan.

Namun, sektor industri juga menjadi tantangan besar karena kontribusinya terhadap emisi, terutama dari sektor kertas, semen, tekstil, dan lainnya. Sri Gadis Pari Bekti dari Kementerian Perindustrian menyoroti keterbatasan dana investasi yang dihadapi industri untuk melakukan transformasi menuju net zero emission, dan pentingnya insentif pembiayaan hijau untuk mendukung upaya tersebut.

Di sektor transportasi, Pandu Yunianto dari Kementerian Perhubungan menjelaskan bahwa sektor ini berkontribusi 26% terhadap emisi gas rumah kaca nasional, dan langkah mitigasi, seperti meningkatkan angkutan umum dan pembatasan kendaraan pribadi, sangat penting untuk mencapai target pengurangan emisi.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan dan target yang ambisius untuk mencapai net zero emission pada 2060, tantangan yang besar tetap ada, terutama dalam hal pembiayaan hijau, insentif fiskal, dan kerangka regulasi yang jelas. Dunia usaha pun mengharapkan kepastian dan insentif yang jelas agar dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon secara efektif.

Lingkungan Hidup

APNI Tolak Kebijakan Pemerintah Memberi Prioritas Perguruan Tinggi Kelola Tambang

24 Jan 2025

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey menolak kebijakan pemerintah memberi prioritas kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi untuk mengelola lahan tambang. Hal ini sebagai bentuk respons terhadap usulan Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan yang optimis kampus dan ormas agama bisa mengelola tambang. "Betul (menolak). Jangan pernah ada kata prioritas, saya minta yang adil. Kalau mau gandeng semuanya, oke. Tapi lelang terbuka,” kata Meidy ketika ditemui setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025, seperti dilansir dari Antara. Meidy mengatakan bahwa kapabilitas yang dimiliki pengelola tambang dan ormas keagamaan atau perguruan tinggi jelas berbeda.

Menurut dia, bila ormas keagamaan dan perguruan tinggi ingin dilibatkan dalam mengelola lahan tambang, sebaiknya dibuat klasifikasi dan spesifikasi lelang sesuai dengan kemampuan masing-masing. “Misalkan, batasannya A, luasan 100 hektar, harus punya kemampuan apa saja, alat beratnya harus berapa, Dengan demikian, para pihak yang ingin dilibatkan oleh pemerintah dapat mengelola lahan tambang sesuai dengan kemampuan mereka,” ucap Meidy. Meidy juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kemampuan ormas keagamaan maupun perguruan tinggi dalam mengelola pertambangan, sebab tambang memiliki risiko yang tinggi, membutuhkan pendanaan yang tinggi, serta membutuhkan keterampilan yang tinggi. “Dengan inkonsistensi aturan, pengusaha semua, bukan hanya nikel, saya rasa semua juga nyerah. Selain itu, kondisi di lapangan juga nggak mudah,” kata Meidy. Merugikan Warga, Izin Tambang Ormas Agama Digugat ke Mahkamah Agung

Sebelumnya, Bob Hasan optimistis perguruan tinggi dan ormas keagamaan dapat mengelola lahan dan usaha tambang, meskipun memiliki risiko yang tinggi. “Betul bahwa untuk menambang juga tidak gampang, tetapi kita tidak boleh menjadi pesimistis atas kesempatan untuk tujuan kemaslahatan ini diberikan pada ormas keagamaan maupun juga pendidikan tinggi,” ucap Bob dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR mengenai RUU Minerba di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025. Bob merujuk pada kemampuan Muhammadiyah dalam mengelola bisnis, rumah sakit, hingga pendidikan. Muhammadiyah merupakan salah satu ormas keagamaan yang memperoleh izin untuk mengelola lahan tambang, yakni wilayah tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Respons Akademisi dan Kampus Dalam Pengelolaan Tambang

24 Jan 2025

Usulan perguruan tinggi bisa mengelola tambang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Beleid itu menyatakan bahwa wilayah izin usaha pertambangan untuk perguruan tinggi bisa diberikan dengan cara prioritas. Dalam ketentuan itu, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan pemberian izin tambang untuk perguruan tinggi, yakni mempertimbangkan luas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam, mempertimbangkan akreditasi perguruan tinggi, dan mempertimbangkan peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada, Herlambang Perdana Wiratraman, mengkritik usulan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan untuk perguruan tinggi. Menurut dia, usulan yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) merupakan bentuk kegagalan dalam mengelola negara. "Ini menunjukkan negara nggak becus mengurusi pendidikan.

Bukan begitu caranya," ujar Herlambang kepada Tempo pada Rabu, 22 Januari 2025. Dosen sekaligus peneliti Hak Asasi Manusia (HAM) ini juga mengatakan bahwa pengelolaan tambang selama ini selalu berdampak negatif terhadap lingkungan. Karena itu, menurut dia, tambang tidak dapat dianggap sebagai kebutuhan dalam dunia pendidikan. "Bagaimana mau percaya Selama ini belum ada rekam jejak tambang memproteksi lingkungan atau melindungi manusia," ujar dia. Herlambang menegaskan konsesi pengelolaan tambang kepada kampus dengan alasan untuk pengembangan pendidikan bukan hanya merusak integritas dunia pendidikan, tetapi juga menghancurkan masa depan bangsa. "Ditambah lagi ini bertentangan dengan pencerdasan bangsa. Orientasinya akan ke bisnis," ucap dia. Sementara itu, Sekretaris Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi mengatakan mereka belum membahas soal usulan perguruan tinggi sebagai pihak yang bisa mendapatkan izin usaha tambang. "Sampai saat ini UGM belum mengambil kebijakan untuk ikut atau tidak dalam mengelola tambang," katanya saat dihubungi, Selasa, 21 Januari 2025. "Belum ada proses apa pun, sebab kami belum mendapatkan informasi apa pun." (Yetede)

Lingkungan Hidup

Peluang Emas di Industri Data Center

23 Jan 2025

Dua pengembang kawasan industri besar, BEST dan DMAS, mencatatkan pendapatan yang signifikan pada tahun 2024 berkat tingginya permintaan lahan dari sektor data center. BEST berhasil mencapai marketing sales sebesar Rp404 miliar pada September 2024, didorong oleh sektor data center yang menjadi pendorong utama, sementara DMAS membukukan pendapatan operasional sebesar Rp1,7 triliun, dengan sektor data center berkontribusi 64,5% dari penjualan lahan industri mereka. Kinerja positif ini juga mencerminkan peningkatan margin laba kotor dan laba usaha yang signifikan.

Tondy Suwanto, Direktur DMAS, mengungkapkan bahwa data center terus menjadi sektor primadona dalam permintaan lahan industri. Di sisi lain, sektor data center global diperkirakan akan terus berkembang pada 2025, dengan sejumlah pemain besar seperti Edge Digital dan Microsoft mengumumkan investasi besar-besaran dalam pengembangan data center. Hal ini memberikan prospek yang baik bagi pengembang kawasan industri di Indonesia, dengan sektor ini diperkirakan akan tetap menjadi magnet investasi seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas digital di tanah air.

Lingkungan Hidup

Peristiwa Longsor di Kabupaten Pekalongan

23 Jan 2025

Peristiwa longsor di Kabupaten Pekalongan pada Senin (20/1/2025) menewaskan 20 orang. Bencana hidro-iklim terjadi seiring tingginya curah hujan. Sekitar 500 petugas dan sukarelawan mencari dan mengevakuasi korban. Delapan orang masih dilaporkan hilang. Petugas juga berupaya membuka jalan yang terdampak longsor. Tiga jembatan rusak akibat banjir besar, sejumlah rumah dan kendaraan rusak berat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan pun menetapkan status tanggap darurat terkait bencana longsor. Status tersebut ditetapkan sejak Selasa (21/1) hingga 14 hari ke depan dengan fokus penanganan pada mencari korban hilang dan evakuasi. Wilayah Jawa Tengah juga mengalami bencana hidrometeorologi lainnya, yaitu banjir. Selain Pekalongan, beberapa kabupaten lain dan kota juga terdampak, seperti Kendal, Brebes, Grobogan, Pemalang, Demak, Sragen, Tegal, dan Kota Surakarta (Kompas.id, 22/1/2025).

Menurut analisis Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, gerakan tanah di Desa Kasimpar dipicu hujan deras berintensitas tinggi dan berdurasi lama. Bencana ini lalu menjadi aliran bahan rombakan atau banjir bandang. Faktor pemicu longsor ini ialah bentukan morfologi berupa dataran kipas aluvial dengan kemiringan lereng atas yang curam, sifat tanah pelapukan vulkanik yang mudah luruh, dan sistem fluktuasi keairan yang tak terkontrol. Selain itu, ditemukan perubahan penggunaan lahan dan vegetasi pada lereng. Memasuki transisi kering ke basah, kejadian longsor dikhawatirkan bakal meluas. Sebagian daerah menjadi lebih rentan terhadap bencana gerakan tanah yang dipicu cuaca, gempa bumi, dan alih fungsi lahan untuk vegetasi. Sebagian wilayah mengalami transisi ekstrem atau gejolak hidro-iklim dari kemarau panjang menuju musim hujan. Saat ini terjadi perubahan dari fase El Nino yang menyebabkan kekeringan dan banyak retakan tanah lalu memasuki La Nina dan curah hujan tinggi membuat retakan tanah terisi air.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan, fenomena La Nina menyebabkan penambahan curah hujan 20 persen pada awal 2025. Dua pekan pertama Januari 2025 terjadi delapan kejadian longsor dan banjir. Sepekan ke depan sejumlah wilayah di Jawa diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Potensi curah hujan tinggi berdurasi lama berisiko menimbulkan banjir dan longsor. Musibah longsor di Pekalongan yang mematikan menjadi alarm pentingnya mitigasi bencana hidrometeorologi di tengah cuaca ekstrem. Selain penguatan sistem peringatan dini bencana berbasis komunitas, ketangguhan warga menghadapi gejolak cuaca ekstrem juga perlu ditingkatkan. Risiko longsor dan banjir juga bisa dimitigasi dengan menjaga ekosistem di wilayah rawan. Salah satunya, menghindari alih fungsi lahan, terutama vegetasi, di lereng hingga relokasi permukiman di daerah rentan banjir dan longsor. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Instrumen Pengendalian Stok dan Harga Pangan Belum Cukup Bertaji

23 Jan 2025

Sejumlah program ketahanan pangan yang telah bergulir selama hampir 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai memuaskan. Namun, perihal pengendalian harga barang dan jasa, sebagian masyarakat belum cukup puas. Sejumlah kalangan menilai, instrumen pemerintah dalam pengendalian stok dan harga pangan belum cukup bertaji. Di sisi lain, terdapat sejumlah catatan dan potensi risiko untuk program-program ketahanan pangan, terutama terkait pemenuhan kebutuhan pangan dari dalam negeri. Sejumlah kalangan khawatir produksi pangan tidak sesuai target dan kebijakan pangan berbenturan dengan sektor energi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) Kompas periode Januari 2025, terdapat tiga indikator di bidang ekonomi yang terkait dengan pangan.

Survei yang digelar pada 4-10 Januari 2025 itu dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi. Indikator pertama adalah memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri atau tidak membeli dari negara lain dengan tingkat kepuasan responden 74,9 persen. Kedua, pemberdayaan petani dan nelayan dengan tingkat kepuasan 72,39 persen. Ketiga, mengendalikan harga barang dan jasa dengan tingkat kepuasan hanya 60,9 persen. Padahal, pemerintah sudah menggulirkan sejumlah kebijakan terkait stabilisasi harga barang dan jasa. Beberapa di antaranya penyaluran bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Pemerintah juga melanjutkan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) Minyakita. Bahkan, pemerintah juga memperkuat cadangan pangan pemerintah, termasuk beras, yang dikelola

Perum Bulog. Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori, Rabu (22/1/2025), mengatakan, sepanjang periode 2015-2024, tingkat inflasi Indonesia relatif terkendali. Rerata tingkat inflasi per tahun dalam 10 tahun terakhir itu sebesar 2,9 persen. ”Sumber inflasi paling dominan adalah komoditas pangan yang andilnya terhadap rerata inflasi tersebut sebesar 47,9 persen,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk ”Upaya Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat untuk Mendukung Ketahanan Pangan” yang digelar Propaktani TV di Jakarta. Tujuh belas komoditas Khudori juga memetakan, dalam lima tahun terakhir, 2019-Juli 2024, terdapat 17 komoditas pangan yang harganya kerap bergejolak. Dari jumlah itu, ada 11 komoditas pangan yang paling tinggi fluktuasi harganya, antara lain beras medium, minyak goreng, sawit, gula, bawang merah, dan bawang putih. (Yoga)

Lingkungan Hidup

ID Food Ikut Memasok Bahan Baku Makan Bergizi Gratis

22 Jan 2025

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan ID Food ikut memasok bahan baku untuk program makan bergizi gratis (MBG). Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan perusahaannya telah terlibat aktif dalam pelaksanaan program MBG sejak awal. ID Food saat ini memasok bahan baku ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tangerang, Bandung, Bogor, hingga Palu. Ke depan, tak tertutup kemungkinan ID Food untuk memasok kebutuhan bahan baku di 190 dapur MBG yang ada di berbagai daerah."Seiring bertambahnya skala program, kami akan meningkatkan volume pasokan dan memperluas titik distribusi dengan menggandeng yayasan serta koperasi yang mengelola SPPG," kata Sis Apik melalui keterangan tertulis pada Rabu, 22 Januari 2025.

Saat ini, bahan baku yang ID Food pasok ke SPPG termasuk garam, gula, beras, minyak goreng, tepung terigu, hingga kecap manis. Sis Apik berujar ID Food juga berencana menambah jenis bahan baku yang disalurkan, seperti telur dan daging ayam. Nantinya, ID Food akan mengambil pasokan bahan baku telur dan ayam dari para peternak lokal. Penyaluran bahan baku tersebut akan bekerja sama dengan asosiasi peternak yang ada di berbagai daerah. "Telur ayam dan daging ayam yang akan dipasok ke MBG merupakan hasil produksi 100 persen dari peternak lokal," ucap Sis Apik.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Philips J. Vermonte sebelumnya mengatakan BUMN bisa turut mendanai program makan bergizi gratis. Keterlibatan BUMN bisa terjadi setelah program ini berkembang selama beberapa tahun. “Nanti kalau multi-years dia berkembang, masyarakat mungkin berpartisipasi, pihak swasta dan lainnya,” ujar Philips kepada wartawan usai memantau pelaksanaan makan bergizi di SLB Negeri 5 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa, 21 Januari 2025. Philips menjelaskan, program andalan pemerintahan Prabowo Subianto ini tak hanya dicanangkan untuk multi-years, tapi multi-decades. Setelah beberapa tahun, ujar dia, sumber-sumber pendanaan juga akan berkembang. “Ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN dan lain-lain,” tuturnya. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Target Energi Terbarukan: Perjuangan Panjang

22 Jan 2025

Target pemerintah Indonesia untuk menghasilkan 49,7 gigawatt (GW) listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menghadapi berbagai kendala yang cukup besar. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan mencapai target bauran energi hijau yang telah ditetapkan. Capaian porsi EBT dalam bauran energi nasional selama beberapa tahun terakhir tidak sesuai dengan harapan, yang mengarah pada penurunan target porsi EBT pada 2025 dari 23% menjadi 17%-19%.

PLN, dalam upaya mencapai target tersebut, juga mengalami kesulitan, termasuk dalam mengeksekusi rencana penambahan pembangkit listrik berbasis EBT. Hingga 2025, PLN diproyeksikan hanya dapat merealisasikan sekitar 1—1,5 GW, sementara target yang harus dicapai adalah 9 GW. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan seperti keterbatasan permodalan, tantangan geografis, dan minimnya investasi di sektor pembangkit listrik berbasis energi hijau. Selain itu, masalah pembebasan lahan, kepastian hukum, dan harga jual listrik yang tidak kompetitif menjadi faktor penghambat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan pihak terkait lainnya berupaya untuk menyelesaikan tantangan ini dan meningkatkan perhatian terhadap transisi energi menuju net zero emission. Pembangkit listrik berbasis energi hijau diharapkan dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga uap yang berbasis energi fosil di masa depan, guna memastikan pasokan listrik nasional yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.