Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Presiden Meminta Para Pengusaha Penggilingan Padi Jangan Sampai Menurunkan Harga

04 Feb 2025

Presiden Prabowo Subianto memastikan usaha menuju swasembada pangan benar-benar terlaksana. Presiden meminta pengusaha penggilingan padi tidak menurunkan harga gabah kering panen. Presiden Prabowo Subianto mendadak mendatangi kantor pusat Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (3/2/2025). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun menyambutnya, kemudian dialog dilakukan secara daring dengan kepala dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota serta perwakilan pengusaha beras, petani, dan penyuluh pertanian. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, kedatangannya tidak direncanakan, tetapi sebagai langkah koordinasi. Selain berterima kasih atas kerja keras semua pihak menuju swasembada pangan, Presiden Prabowo juga beberapa kali menekankan pentingnya Indonesia mencapai ini. ”Saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan, adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, masa survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman,” tuturnya.

Presiden juga meminta semua sama-sama bekerja dengan tulus untuk itu. Semua perlu sama-sama mendukung dan bukan sekadar ingin mendapat untung sendiri. Petani sebagai produsen pangan pun harus sejahtera. Untuk itu, pemerintah menetapkan harga gabah kering panen dari petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Presiden pun siap menerbitkan peraturan pemerintah terkait hal ini. ”Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha A harus untung, tetapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga,” tambahnya. Presiden juga menegaskan, pengusaha yang tak mau bekerja sama dan mengikuti aturan dalam menyerap gabah kering panen petani akan ditinggalkan. ”Kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja. Tidak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi,” ujarnya. Penyerapan gabah kering panen Dalam laporannya, Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Sutarto Alimoeso melaporkan bahwa penyerapan gabah kering panen sudah dilakukan. Penggilingan padi pun mulai memasok ke Bulog baik di Aceh, Nusa Tenggara Barat, Lampung, maupun Pulau Jawa dengan harga yang diputuskan pemerintah. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Generasi Muda Yang Kurang Minat pada Investasi Hijau

04 Feb 2025

Investasi hijau yang lebih ramah lingkungan dan sosial diharapkan menjadi solusi di tengah krisis iklim yang menguat. Namun, menghadapi ketidakpastian ekonomi, investor milenial dan generasi Z kini lebih memprioritaskan laba daripada lingkungan dan sosial. Dalam satu dekade terakhir, prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) semakin populer di kalangan dunia usaha menyusul besarnya dampak pembangunan terhadap lingkungan dan sosial. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap ancaman degradasi lingkungan dan krisis iklim membuat pelaku bisnis disyaratkan mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi, ataupun bisnis yang berkelanjutan dengan memperhitungkan dampak terhadap ESG. Meski demikian, situasi ekonomi yang tidak stabil beberapa tahun terakhir membuat keberadaan ESG justru cenderung memudar, termasuk di kalangan muda.

Laporan McKinsey tentang ”Keadaan Konsumen 2024” menunjukkan, minat konsumen terhadap isu ESG menurun antargenerasi. Bahkan, konsumen gen Z di lima dari enam negara yang disurvei telah kehilangan minat pada ESG, dengan penurunan lima poin sejak 2023. Pertimbangan generasi milenial terhadap ESG dalam keputusan pembelian juga menurun. Hanya konsumen gen X dan baby boomer di Belanda dan Australia yang masih fokus pada ESG dalam keputusan pembelian mereka. Menurunnya minat konsumen terhadap ESG juga melanda kalangan investor. Survei terbaru yang dilakukan Hoover Institution Working Group on Corporate Governance dan Rock Center for Corporate Governance di Universitas Stanford merekam tren penurunan minat investor terhadap ESG. Selama tiga tahun berturut-turut, David Larcker, profesor emeritus akuntansi; Amit Seru, profesor keuangan; dan Brian Tayan, peneliti di Ini siatif Penelitian Tata Kelola Perusahaan Stanford GSB; telah menyurvei sikap investor ritel di Amerika Serikat dari berbagai latar belakang usia terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Laporan survei ini dirilis Universitas Stanford pekan lalu. Kepedulian kaum muda Survei pertama, yang dilakukan tim Universitas Stanford pada 2022, mengungkap kesenjangan generasi yang mencolok. Investor milenial dan gen Z jauh lebih bersemangat daripada rekan-rekan mereka dari gen X dan baby boomer ketika melihat manajer dana menangani masalah lingkungan dan sosial. Saat itu, generasi milenial dan gen Z menyatakan lebih bersedia mengorbankan keuntungan dalam prosesnya. Survei yang melibatkan 2.470 investor dengan tabungan kurang dari 10.000 dollar AS hingga lebih dari 500.000 dollar AS itu mengungkap perbedaan tajam berdasarkan generasi. Pemegang saham yang lebih muda mengatakan bahwa mereka jauh lebih bersemangat melihat manajer dana mengejar tujuan ESG. Mereka juga lebih bersedia mengambil risiko kerugian yang lebih tinggi dalam prosesnya. Secara keseluruhan, 83 persen dari semua responden menganggap pandangan pribadi mereka harus dipertimbangkan ketika manajer reksa dana menggunakan saham mereka untuk memberikan suara pada isu lingkungan atau sosial. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Surabaya Bongkar Beras Impor asal Myanmar

04 Feb 2025

Ribuan ton beras impor asal Myanmar dibongkar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, pada awal 2025. Hal ini memicu keresahan petani padi di lumbung pangan terbesar nasional ini karena kini mereka sedang bersiap memasuki musim panen raya. Masuknya beras impor diketahui dari bongkar muatan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, tepatnya di Jalan Perak Barat, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, pada 18 Januari 2025. Video tentang aktivitas pembongkaran beras asal Myanmar itu diunggah oleh pemilik akun @barokah.www di media sosial Tik-tok. ”Assalamualaikum warah matullah wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Laporan buat mas gondrong lagi. Ini di dek kedua sudah seperti ini di tanggal 18 Januari 2025. Ini proses pembongkaran,” ujar seseorang di video tersebut. Beras impor yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak itu sudah dikemas dalam zak warna putih bertuliskan beras Bulog dengan berat 50 kilogram (kg).

Pada kemasan itu juga tertera tulisan beras putih asal Myanmar dengan tingkat kepecahan 5 persen. Adapun perusahaan yang mengekspor ke Indonesia ialah SWY PTE LTD yang berkantor di Singapura. Masuknya beras impor itu memicu keresahan petani di Jatim, salah satunya Jumantoro. Ketua Perkumpulan Petani Pangan Indonesia itu mengatakan, masuknya beras impor bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang menyatakan tidak ada impor beras pada tahun 2025. Produksi beras di Jatim mengalami surplus setiap tahun sehingga sebagian dikirim ke luar daerah. Di sisi lain, sebagian petani di sejumlah daerah di Jatim sudah memasuki masa panen dan akan mencapai panen raya serentak pada Maret 2025. ”Petani khawatir gabahnya tidak terserap pasar dan Bulog sehingga harganya jatuh ke titik paling rendah. Sementara biaya produksi yang dikeluarkan petani saat ini cukup tinggi,” kata Jumantoro, Senin (3/2/2025). Menurut dia, untuk panen Saat ini, pembelian gabah petani masih dilakukan para pedagang. Di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, misalnya, gabah petani hanya dihargai Rp 5.000-Rp 5.800 per kg sesuai kualitasnya.

Harga itu jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) Rp 6.500 per kg. Kekhawatiran terkait kehadiran beras impor juga disampaikan Muhammad Suud (50), petani di Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Alasannya, petani saat ini bersiap menghadapi masa panen di musim hujan sehingga kualitas gabah kurang bagus karena kadar airnya tinggi. Pengadaan tahun 2024 Direktur Pengadaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, beras impor yang dibongkar di PelabuhanTanjung Perak merupakan pengadaan tahun 2024. Beras itu tiba di Indonesia pada Desember 2024, tetapi baru bisa dibongkar dari kapal pada Januari 2025. ”Semua kapal datang pada 2024. Namun, saat kapal dating di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tidak bisa langsung membongkar muatannya,” ujar Awaludin saat dikonfirmasi, Minggu (2/2/2025) malam. Ia menyebutkan, salah satu kendala dalam pembongkaran beras impor adalah kondisi cuaca ekstrem di perairan Surabaya. Selain itu, antrean bongkar muat kapal di pelabuhan juga banyak sehingga memerlukan waktu untuk membongkar beras impor. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Di Tingkat Bawah Penyaluran gas bersubsidi 3 kg Mendesak Dibenahi

04 Feb 2025

Terhitung per 1 Februari 2025, pemerintah memberlakukan pembelian elpiji bersubsidi 3 kilogram tidak lagi dapat dilakukan ditingkat pengecer, tetapi hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi Pertamina. Aturan ini berimbas pada sulitnya warga di berbagai daerah untuk mendapat gas bersubsidi. Salah satunya dialami Aan Sanewi (47), warga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beberapa hari terakhir ia kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg karena stok di pengecer terbatas. Selama ini ia mudah mendapatkan elpiji 3 kg di warung seharga Rp 25.000 per tabung ataupun Rp 28.000 di pengecer keliling. Ia tidak mempersoalkan harga yang jauh dari harga resmi, yakni Rp 12.750 per tabung, sepanjang mudah mendapatkannya. Sejak kebijakan baru diberlakukan, ia harus keliling ke sejumlah warung untuk membelinya. ”Kadang dapat satu, kadang enggak kebagian,” ucap Aan, Senin (3/2/2025).

Di sejumlah daerah, warga bahkan harus mengantre panjang di pangkalan untuk membeli elpiji 3 kg. Bahkan, seorang warga diduga kelelahan hingga meninggal setelah mengantre untuk membeli elpiji 3 kg. Yonih (62), warga Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten, meninggal sepulang membeli elpiji, Senin siang. Rohaya (51), adik Yonih, menuturkan, sang kakak pingsan sepulang mengantre untuk membeli dua elpiji. Tak lama berselang, Yonih meninggal. ”Sampai rumah langsung pingsan. Dia tidak ada riwayat penyakit,” ujar Rohaya. Sementara itu, kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer menuai kekhawatiran warga di pelosok Lampung. Mereka khawatir kebijakan tersebut bakal menyulitkan mereka untuk bisa mendapatkan gas bersubsidi. Darman (51), warga Pekon Sukadana, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menuturkan, selama ini warga di pulau kecil itu mengandalkan warung-warung untuk mendapatkan elpiji 3 kg.

Harga elpiji di Pulau Pisang berkisar Rp 28.000-Rp 30.000 per tabung.Harga itu lebih tinggi dari harga eceran tertinggi elpiji 3 kg di Lampung sebesar Rp 20.000 per tabung. Namun, tidak setiap saat warga Pulau Pisang bisa mendapat gas subsidi itu dengan mudah. ”Kalau angin kencang, elpiji sulit didapat karena kapal tidak bisa menyeberang dari Krui, Pesisir Barat, ke Pulau Pisang untuk memasok elpiji,” kata Darman, dihubungi dari Bandar Lampung. Efek sementara Terkait kondisi warga kesulitan mendapat elpiji 3 kg, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, hal itu dampak sementara dari upaya perbaikan distribusi gas bersubsidi agar lebih tepat sasaran. ”Mohon kasih kami waktu sedikit saja, akan kami selesaikan ini. Barangnya (elpiji 3 kg) tidak langka, saya jamin itu,” ujarnya. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Menteri ESDM Larang Pedagang Eceran Jual LPG 3 LG

03 Feb 2025

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengatakan kebijakan pemerintah yang melarang penjualan LPG 3 kilogram (kg) di tingkat pengecer dan hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina mulai 1 Februari 2025 bertujuan untuk memastikan LPG 3 kg tidak dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). “Karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kami bisa tahu siapa pemainnya,” kata Bahlil dalam konferensi pers bertajuk “Capaian Sektor ESDM Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025” di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025 seperti dilansir dari Antar.

Pada kesempatan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa lahirnya regulasi tersebut bermula dari laporan yang diterima oleh Kementerian ESDM terkait penyaluran LPG 3 kg (gas melon) yang tidak tepat sasaran, mengingat gas melon tersebut merupakan subsidi dari pemerintah. Selain itu, kata Bahlil, ada juga temuan terkait banyaknya pengecer yang menjual gas melon di atas HET yang ditetapkan oleh pemerintah. “Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya juga naik. Sudah volume yang tidak wajar, harganya pun dimainkan,” ujar Bahlil. Penjualan gas melon di atas HET dinilai merugikan bagi masyarakat dan harga gas melon pun seolah-olah mengalami peningkatan. Karena itu, untuk memastikan distribusi subsidi bisa sesuai target, Kementerian ESDM kemudian mewajibkan para pengecer mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. Dengan demikian, tidak ada lagi LPG 3 kg yang dijual di pengecer.

“Saya sudah meminta agar pengecer-pengecer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kendalikan harganya. Karena kalau tidak (dikendalikan), ini bisa berpotensi penyalahgunaan,” ucap Bahlil. Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, meminta para pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. “Yang pengecer itu, kami jadikan pangkalan, per 1 Februari,” ucap Yuliot ketika ditemui di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025. Menurut Yuliot, langkah tersebut merupakan upaya untuk mencegah harga LPG 3 kg yang lebih mahal daripada HET yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Selain itu, distribusi LPG 3 kg pun menjadi lebih tercatat, sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa kebutuhan masyarakat. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Prospek Singkong Nusantara yang Harus Diselamatkan

03 Feb 2025

Problem harga singkong petani dan makin masifnya impor singkong telah dirampungkan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah terkait komoditas itu yang masih perlu mendapat perhatian. Apalagi, Indonesia tercatat sebagai negara produsen singkong ketujuh dunia. Sejak akhir 2024, petani singkong di sejumlah daerah di Lampung terjerat problem harga. Singkong petani dibeli murah di bawah harga patokan yang ditetapkan pemerintah setempat, yakni Rp 1.400 per kilogram, dengan rafaksi harga 15 persen. Pabrik-pabrik tepung tapioka di daerah tersebut ada yang membeli singkong petani Rp 1.100 per kg dengan rafaksi harga 15-18 persen. Ada juga yang mematoknya Rp 1.300-Rp 1.400 per kg, tetapi rafaksi harganya 35-38 persen. Tak hanya itu, serbuan singkong negara lain semakin masif. Para periode 2018-2022, neraca perdagangan singkong RI hanya mengalami surplus pada 2021. Selebihnya, neraca dagang tersebut selalu defisit.

Pada 2022, defisit neraca dagang singkong senilai 10,11 juta dollar AS. Pada tahun itu, nilai ekspor singkong dan produk turunan singkong 235.998 dollar AS, adapun nilai impor mencapai 10,34 juta dollar AS. Ekspor dan impor singkong RI didominasi ubi kayu yang diiris dalam bentuk pelet dan kepingan kering serta pati singkong. Negara tujuan ekspor singkong RI terbesar adalah Taiwan, adapun impor terbanyak berasal dari Thailand. Singkong impor itu menyebabkan harga singkong dalam negeri tertekan atau dihargai lebih murah. Kondisi itulah yang membuat para petani singkong di Lampung berunjuk rasa di DPRD Provinsi Lampung dan sejumlah pabrik tepung singkong. Mereka minta harga pembelian singkong sesuai ketetapan dan impor singkong dikendalikan. Pada Jumat (31/1/2025), Kementerian Pertanian (Kementan) memanggil perwakilan petani singkong dan pelaku industri tepung tapioka.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pertemuan itu menghasilkan tiga kesepakatan. Pertama, harga pembelian singkong petani secara nasional ditetapkan Rp 1.350 per kg. ”Jika ada yang melanggar kesepakatan harga itu, nanti akan berhadapan langsung dengan saya,” ujarnya melalui siaran pers. Kedua, pemerintah akan memperketat kebijakan impor singkong. Impor singkong harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi Kementan serta baru boleh dilakukan setelah singkong petani terserap. Ketiga, singkong akan ditetapkan sebagai komoditas yang dilarang dan dibatasi (lartas). Dengan demikian, pengawasan perdagangan singkong akan lebih ketat untuk melindungi petani dalam negeri. ”Kami telah berkoordinasi dengan menteri perdagangan untuk menahan impor singkong per 31 Januari 2025. Impor hanya boleh dilakukan jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi,” kata Amran. Prospek singkong World Population Review mencatat, pada 2022, Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai negara produsen singkong dengan total produksi 13,6 juta ton. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Komisi HAM Malaysia Didorong Menyelidiki Penembakan yang Mengakibatkan Tewasnya Warga Negara RI

01 Feb 2025

Di tengah belum adanya kejelasan mengenai kasus penembakan lima warga negara Indonesia oleh aparat maritim Malaysia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membuka opsi bekerja sama dengan lembaga serupa di Malaysia. Komisi HAM Malaysia bakal didorong untuk menyelidiki penembakan yang mengakibatkan satu pekerja migran Indonesia tewas dan empat orang terluka itu secara independen dan transparan. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, pihaknya akan menjajaki peluang kerja sama dengan komisi HAM Malaysia, Suhakam (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia), agar kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat maritimMalaysia menjadi terang benderang. Hal itu dimungkinkan karena selama ini komisi HAM kedua negara memiliki rekam jejak hubungan bilateral yang baik. Kerja sama dilakukan, antara lain, dengan berbagi informasi dan praktik baik tentang kasus-kasus HAM yang menjadi perhatian atau ditangani kedua lembaga.

Oleh karena itu, kata Atnike, KomnasHAM membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Suhakam ihwal penembakan lima WNI di Malaysia. Koordinasi dimaksud dapat dilakukan secara bilateral ataupun melalui Forum Komnas HAM Asia Tenggara (SEANF), sesuai dengan yurisdiksi dan kewenangan masing-masing. ”Komnas HAM akan mendorong Suhakam menginvestigasi peristiwa tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM,” kata Atnike, Jumat (31/1/2025). Jamin perlindungan Selain mendorong komisi HAM Malaysia, ujarnya, Komnas HAM juga telah meminta Kementerian Luar Negeri mengambil langkah lain di luar pengiriman nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga diminta memperkuat tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia. Sejumlah langkah itu penting untuk memberikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM bagi pekerja migran. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Dana Rp 16 Triliun dan Cadangan Beras Pemerintah

01 Feb 2025

Tak main-main. Tahun ini pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras. Konsekuensinya, cadangan beras pemerintah perlu diperkuat. Dana Rp 16 triliun pun disiapkan dari kocek negara agar Bulog dapat menyerap gabah dan beras dalam negeri. Bahkan, pemerintah tidak lagi memberlakukan rafaksi atau pengurangan harga gabah petani yang standarnya rendah. Pemerintah juga mengurangi persyaratan standar derajat sosoh beras yang bakal diserap Perum Bulog. Dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Serap Gabah Petani di Kementerian Pertanian, Kamis (30/1/2025), terungkap, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 16 triliun bagi Bulog. Dana untuk menyerap gabah dan beras itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah menginstruksikan Bulog untuk segera menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras. Tujuannya, guna meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP).

”Hari ini, stok beras Bulog berkisar 1,9 juta-2 juta ton. Jika target serapan3juta ton terpenuhi sepanjang panen raya padi hasil musim tanam I tahun ini, total stok beras Bulog dalam 3-4 bulan ke depan akan mencapai 5 juta ton,” ujarnya. Bapanas juga meminta Bulog tak mengkhawatirkan dana pengadaan gabah dan beras dari dalam negeri. Pemerintah telah menganggarkan Rp 16 triliun dari APBN sehingga Bulog tidak perlu lagi meminjam dana dari bank-bank milik pemerintah. Pada Jumat (24/1), Arief menjelaskan, pemerintah akan memberikan dana tunai dari APBN kepada Bulog untuk pengadaan gabah dan beras dari dalam negeri. Selama ini, pembiayaan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), termasuk CBP, oleh Bulog bersumber dari pinjaman bank-bank milik negara dengan bunga murah melalui mekanisme subsidi bunga pinjaman. Dengan skema itu, Bulog harus mengembalikan pinjaman dan menanggung biaya bunga meskipun sebagian bunga pinjaman ditanggung pemerintah.

Bulog juga harus menunggu cukup lama pencairan dana pembayaran klaim atas subsidi bunga itu. ”Kini, pemerintah telah sepakat mengubah mekanisme pinjaman subsidi bunga itu menjadi pendanaan tunai dari APBN. Pasti nanti akan ada bedanya saat Bulog membeli gabah dan beras dengan dana tunai dibandingkan dengan pinjaman dari bank-bank milik negara,” kata Arief (Kompas, 24/1/2025). Kewajiban Bulog Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengemukakan, dalam rapat koordinasi tersebut telah disepakati bahwa Bulog harus menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Hal itu mengingat produksi beras nasional, terutama pada Januari-Maret 2025, meningkat signifikan dibandingkan dengan periode sama 2024. ”Bulog juga diwajibkan membeli gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 6.500 per kilogram. Ini guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani, terutama saat panen raya,” katanya. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Kerikil Tajam Perusahaan Gas Negara

01 Feb 2025

Defisit suplai gas masih akan berlanjut dan menjadi kerikil tajam bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN di 2025. Perseroan terindikasi mengencangkan ikat pinggang dengan menciutkan target kinerja operasional. Sejumlah indikator operasional yang menunjukkan PGAS waspada dalam mengarungi kinerja tahun buku 2025 tampak dari volume transmisi gas yang diproyeksikan turun sebesar 7% yoy menjadi 1.435 MMSCFD. Begitu juga dengan proyeksi regasifikasi turun 15,6% yoy menjadi 168 BBTUD. Bahkan, Analis CGS Internasional Sekuritas Indonesia dalam risetnya yang dipublikasikan menyebut, regasifikasi PGAS akan lebih turun lagi menjadi 1655 BBTUD akibat adanya keterbatasan di Unit Penyimpanan dan Regaisifkasi Terapung (FSRU) Lampung. Entitas Grup Pertamina itu juga memproyeksikan lifting hulu atau produksi minyak dan gas pada 2025 mencapai 17.233 BOPED. Lagi-lagi, angka itu turun jika dibanding 2024 yang diestimasi mencapai 20,4 ribu BOPED, atau dibawah perkiraan CGS yang sebesar 24,3 ribu BOPED. Sebab, broker efek ini sebelumnya mengestimasi lifting hulu PGAS bisa mencapai 23,1 ribu pada 2025. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Prospek Cerah Bulion Bank Nanti Akan Bermanfaat bagi Perekonomian

01 Feb 2025

Pemerintah menilai kehadiran bulion bank atau bank emas nantinya akan bermanfaat bagi perekonomian. Bulion bank dinilai dapat meningkatkan variasi produk investasi, memperdalam pasar keuangan Indonesia, serta mewujudkan distribusi emas yang optimal dari hulu ke hilir. "Ke depan BRI (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) akan meluncurkan inovasi bullion bank yang memungkinkan UMKM mengubah simpanan depsito konvensional menjadi deposito emas, sehingga mendapatkan natural hedging terutama untuk eskpor. Harga emas cenderung stabil dan mengalami apresiasi dibandingkan aset lain, yang penting sekarang menjadikan safe haven investasi," ujarnya. Terkait hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarsi mengungkapkan bulllion sudah diinisiasi sejak dirinya masih menjabat sebagai direktur utama penggadaian. Saat itu, Penggadaian memiliki unit usaha yang bernama Galeri 24 jam yang bergerak di bidang perdagangan emas. Namun, karena emas dikatagorikan sebagai komoditas, bisnis ini tdak berada di bawah pengawasan OJK, melainkan tunduk pada peraturan Menteri Perdagangan. (Yetede)