Periode panen raya padi diperkirakan akan segera dimulai, dengan produksi padi pada Maret—Mei 2025 diperkirakan melimpah. Produksi pada periode panen raya biasanya mencapai 60%-65% dari total produksi tahunan, sedangkan sisanya dihasilkan pada musim panen gadu dan paceklik. Namun, fluktuasi harga gabah yang terjadi akibat ketergantungan pada iklim dan musim panen yang tidak merata menyebabkan petani dan konsumen sering menghadapi ketidakpastian harga. Petani memiliki daya tawar yang rendah, terutama karena surplus produksi yang harus segera dijual dan kualitas gabah yang dipengaruhi cuaca.

Dalam kondisi pasar yang monopsonistik, pemerintah, melalui Bulog, berperan penting untuk menstabilkan harga dengan menyerap gabah dari petani. Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk menjaga kestabilan harga gabah. Tahun ini, produksi beras diperkirakan mengalami surplus, yang memungkinkan Bulog tidak perlu melakukan impor beras. Namun, tantangan bagi Bulog adalah penyerapan gabah domestik yang masih rendah dalam lima tahun terakhir, serta terbatasnya kapasitas penggilingan dan dryer yang dimiliki.

Untuk mengatasi hal ini, Bulog berencana menggandeng mitra penggilingan swasta untuk mengoptimalkan penyerapan gabah. Meskipun langkah ini akan meningkatkan harga pokok beras Bulog, diharapkan dapat memperbaiki likuiditas swasta dan mengurangi persaingan langsung di pasar. Namun, kualitas beras produksi Bulog yang lebih rendah dibandingkan beras impor dapat memengaruhi persepsi konsumen. Meskipun demikian, konsumen diharapkan menghargai produk lokal yang segar dan cocok dengan selera Indonesia, serta mendukung keberlanjutan usaha tani lokal.

Ribuan ton beras impor asal Myanmar dibongkar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, pada awal 2025. Hal ini memicu keresahan petani padi di lumbung pangan terbesar nasional ini karena kini mereka sedang bersiap memasuki musim panen raya. Masuknya beras impor diketahui dari bongkar muatan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, tepatnya di Jalan Perak Barat, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, pada 18 Januari 2025. Video tentang aktivitas pembongkaran beras asal Myanmar itu diunggah oleh pemilik akun @barokah.www di media sosial Tik-tok. ”Assalamualaikum warah matullah wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Laporan buat mas gondrong lagi. Ini di dek kedua sudah seperti ini di tanggal 18 Januari 2025. Ini proses pembongkaran,” ujar seseorang di video tersebut. Beras impor yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak itu sudah dikemas dalam zak warna putih bertuliskan beras Bulog dengan berat 50 kilogram (kg).

Pada kemasan itu juga tertera tulisan beras putih asal Myanmar dengan tingkat kepecahan 5 persen. Adapun perusahaan yang mengekspor ke Indonesia ialah SWY PTE LTD yang berkantor di Singapura. Masuknya beras impor itu memicu keresahan petani di Jatim, salah satunya Jumantoro. Ketua Perkumpulan Petani Pangan Indonesia itu mengatakan, masuknya beras impor bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang menyatakan tidak ada impor beras pada tahun 2025. Produksi beras di Jatim mengalami surplus setiap tahun sehingga sebagian dikirim ke luar daerah. Di sisi lain, sebagian petani di sejumlah daerah di Jatim sudah memasuki masa panen dan akan mencapai panen raya serentak pada Maret 2025. ”Petani khawatir gabahnya tidak terserap pasar dan Bulog sehingga harganya jatuh ke titik paling rendah. Sementara biaya produksi yang dikeluarkan petani saat ini cukup tinggi,” kata Jumantoro, Senin (3/2/2025). Menurut dia, untuk panen Saat ini, pembelian gabah petani masih dilakukan para pedagang. Di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, misalnya, gabah petani hanya dihargai Rp 5.000-Rp 5.800 per kg sesuai kualitasnya.

Harga itu jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) Rp 6.500 per kg. Kekhawatiran terkait kehadiran beras impor juga disampaikan Muhammad Suud (50), petani di Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Alasannya, petani saat ini bersiap menghadapi masa panen di musim hujan sehingga kualitas gabah kurang bagus karena kadar airnya tinggi. Pengadaan tahun 2024 Direktur Pengadaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, beras impor yang dibongkar di PelabuhanTanjung Perak merupakan pengadaan tahun 2024. Beras itu tiba di Indonesia pada Desember 2024, tetapi baru bisa dibongkar dari kapal pada Januari 2025. ”Semua kapal datang pada 2024. Namun, saat kapal dating di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tidak bisa langsung membongkar muatannya,” ujar Awaludin saat dikonfirmasi, Minggu (2/2/2025) malam. Ia menyebutkan, salah satu kendala dalam pembongkaran beras impor adalah kondisi cuaca ekstrem di perairan Surabaya. Selain itu, antrean bongkar muat kapal di pelabuhan juga banyak sehingga memerlukan waktu untuk membongkar beras impor. (Yoga)

Terhitung per 1 Februari 2025, pemerintah memberlakukan pembelian elpiji bersubsidi 3 kilogram tidak lagi dapat dilakukan ditingkat pengecer, tetapi hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi Pertamina. Aturan ini berimbas pada sulitnya warga di berbagai daerah untuk mendapat gas bersubsidi. Salah satunya dialami  Aan Sanewi (47), warga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beberapa hari terakhir ia kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg karena stok di pengecer terbatas. Selama ini ia mudah mendapatkan elpiji 3 kg di warung seharga Rp 25.000 per tabung ataupun Rp 28.000 di pengecer keliling. Ia tidak mempersoalkan harga yang jauh dari harga resmi, yakni Rp 12.750 per tabung, sepanjang mudah mendapatkannya. Sejak kebijakan baru diberlakukan, ia harus keliling ke sejumlah warung untuk membelinya. ”Kadang dapat satu, kadang enggak kebagian,” ucap Aan, Senin (3/2/2025).

Di sejumlah daerah, warga bahkan harus mengantre panjang di pangkalan untuk membeli elpiji 3 kg. Bahkan, seorang warga diduga kelelahan hingga meninggal setelah mengantre untuk membeli elpiji 3 kg. Yonih (62), warga Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten, meninggal sepulang membeli elpiji, Senin siang. Rohaya (51), adik Yonih, menuturkan, sang kakak pingsan sepulang mengantre untuk membeli dua elpiji. Tak lama berselang, Yonih meninggal. ”Sampai rumah langsung pingsan. Dia tidak ada riwayat penyakit,” ujar Rohaya. Sementara itu, kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer menuai kekhawatiran warga di pelosok Lampung. Mereka khawatir kebijakan tersebut bakal menyulitkan mereka untuk bisa mendapatkan gas bersubsidi. Darman (51), warga Pekon Sukadana, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menuturkan, selama ini warga di pulau kecil itu mengandalkan warung-warung untuk mendapatkan elpiji 3 kg.

Harga elpiji di Pulau Pisang berkisar Rp 28.000-Rp 30.000 per tabung.Harga itu lebih tinggi dari harga eceran tertinggi elpiji 3 kg di Lampung sebesar Rp 20.000 per tabung. Namun, tidak setiap saat warga Pulau Pisang bisa mendapat gas subsidi itu dengan mudah. ”Kalau angin kencang, elpiji sulit didapat karena kapal tidak bisa menyeberang dari Krui, Pesisir Barat, ke Pulau Pisang untuk memasok elpiji,” kata Darman, dihubungi dari Bandar Lampung. Efek sementara Terkait kondisi warga kesulitan mendapat elpiji 3 kg, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, hal itu dampak sementara dari upaya perbaikan distribusi gas bersubsidi agar lebih tepat sasaran. ”Mohon kasih kami waktu sedikit saja, akan kami selesaikan ini. Barangnya (elpiji 3 kg) tidak langka, saya jamin itu,” ujarnya. (Yoga)