Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018. Saat menjabat Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Isa disebut memberikan izin kepada PT Asuransi Jiwasraya untuk mengeluarkan produk JS Saving Plan yang berujung pada kerugian keuangan. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kompleks Kejagung, Jumat (7/2/2025) malam, mengatakan, penyidik mengembangkan perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018 dengan memeriksa seorang saksi.

”Malam hari ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR (Isa), yang saat itu menjabat Kepala Biro Asuransi pada Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) periode 2006-2012,” kata Qohar. Beri persetujuan Dalam kasus tersebut, Isa diduga telah memberikan persetujuan kepada direksi PT Asuransi Jiwasraya yang bermaksud untuk menerbitkan produk bernama JS Saving Plan. Produk tersebut dibuat untuk mengatasi kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya yang sedang dalam kesulitan berupa ketimpangan antara aset dan kewajiban perusahaan senilai Rp 5,7 triliun. Produk JS Saving Plan tersebut ditawarkan dengan bunga tinggi, yakni 9-13 persen. Sementara bunga perbankan saat itu 7,5-8,7 persen atau di atas rata-rata bunga perbankan.

Dari beberapa kali pertemuan antara direksi PT Asuransi Jiwasraya dan Isa, akhirnya Isa menyetujui diterbitkannya produk JS Saving Plan tersebut berdasarkan dua surat yang dikeluarkan pada 2009. ”Padahal tersangka tahu kondisi riil PT Asuransi Jiwasraya saat itu dalam keadaan insolvensi,” kata Qohar. Dalam perjalanannya, produk asuransi tersebut tidak berjalan mulus. Bunga dan benefit yang tinggi telah membebani keuangan perusahaan, sementara hasil investasi tidak sebanding. Tidak hanya itu, saham dan reksa dana hasil dari penjualan produk JS Saving Plan tidak dikelola dengan benar dan terjadi beberapa transaksi yang tidak wajar. Akibatnya, nilai portofolio aset reksadana dan sahamnya pun turun. Dalam kasus itu, kerugian keuangan negara pe riode 2008-2018 berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp 16,8 triliun. (Yoga)

Mantan Hakim Konstitusi Aswanto menilai, peraturan Tata Tertib DPR terbaru yang memberi kewenangan kepada para wakil rakyat untuk mengevaluasi pejabat negara yang mereka pilih tidak bisa dibiarkan. Ketentuan tersebut sangat berbahaya dan akan mengakibatkan kemunduran hukum dan demokrasi di Tanah Air. Terkait hal itu, Jumat (7/2/2025), Aswanto menuturkan, ketentuan yang ada di Tata Tertib (Tatib) DPR tersebut bisa dimintakan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Sebab, kewenangan menguji peraturan di bawah undang-undang (UU) ada di MA. Hal senada disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Adian Napitupulu. Ia mempersilakan pihak yang tidak setuju dengan perubahan Tatib DPR tersebut untuk melakukan uji materi. ”Kita punya mekanisme, kamu tidak setuju, ketika berten- tangan sama konstitusi atau undang-undang, kamu JR (judicial review atau uji materi). Kita mau semua masyarakat bisa mengikuti mekanisme tersebut sehingga ketidaksetujuan itu disalurkan lewat mekanisme konstitusional,” kata Adian.

Namun, pengajar hukum pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, berpendapat, pengujian Tatib DPR ke MA bukan jalan ideal. Meski pengujian peraturan di bawah UU menjadi kewenangan MA, ada persoalan norma yang bermasalah secara konstitusional. ”Substansi yang ada di dalamnya (Tatib DPR) tidak hanya bertentangan dengan UU, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi. Kalau pengujiannya hanya merujuk pada UU, bisa saja aspek inkonstitusionalitasnya tidak akan sejauh itu untuk dinilai,” ujar Titi. Apalagi, ada pengalaman beberapa pengujian ketentuan di bawah UU yang dilakukan MA, kata Titi, menimbulkan masalah. Ia mencontohkan pengujian syarat usia calon kepala daerah yang oleh MA dinyatakan dihitung sejak pasangan calon tersebut dilantik. Persoalan tersebut menjadi sorotan sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dalam pengujian UU Pilkada bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. ”Apalagi ini isunya konstitusionalitas normanya, yang kalau sekadar diuji di level UU, bisa mendistorsi persoalan fun- damental yang kita hadapi,” katanya. (Yoga)

Langkah ini menjadi peluang investasi besar bagi perusahaan sektor EBT, termasuk PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) dan PT Hero Global Investment Tbk (HGII). Nicko Yosafat, Head of Investor Relations ARKO, menyebut perusahaan telah menyiapkan capex Rp 200 miliar untuk membiayai pembangunan dua proyek PLTA Kukusan 2 di Lampung dan PLTA Tomoni di Sulawesi Selatan, dengan target operasi masing-masing pada 2025 dan 2026. Nicko menekankan bahwa potensi bisnis EBT masih sangat besar, mengingat tingkat utilisasi EBT di Indonesia baru 0,34%.

Sementara itu, Robin Sunyoto, Direktur Utama HGII, mengatakan bahwa perusahaannya mengalokasikan capex Rp 300 miliar untuk mengembangkan proyek PLTA 25 MW dan PLTM 10 MW di Sumatra Utara. Robin menilai bahwa target peningkatan bauran EBT dalam RPP KEN cukup ambisius, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi 8% per tahun dan target net zero emission (NZE) 2060. Selain fokus pada hidro, HGII juga akan mengeksplorasi potensi biogas, biomassa, dan energi surya.

Peningkatan bauran EBT dalam RPP KEN diharapkan mendorong transisi energi yang lebih cepat dan menarik lebih banyak investasi ke sektor hijau, seiring meningkatnya urgensi menghadapi perubahan iklim.

Efisiensi anggaran belanja Kementerian Kesehatan pada 2025 mencapai  19,6 triliun dari total belanja Rp 105,6 triliun. Efisiensi tersebut akan berdampak pada sejumlah pengadaan layanan kesehatan, termasuk pengadaan obat dan vaksin. Meski demikian, evaluasi akan dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan di masyarakat tidak berkurang. ”Kemarin kita sudah ajukan kepada DPR dan sudah disetujui efisiensi Rp 19,6 triliun. Ada yang disarankan bisa efisiensi dan tidak. Jadi, mungkin ada beberapa realokasi yang diperlukan untuk program prioritas,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui seusai membuka acara ”Orientasi Pusat Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis di RSPPU”, di Jakarta, Kamis (6/2/2025). Meski begitu, ia mengatakan, realokasi anggaran yang dilakukan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penganggaran program prioritas.

Itu sebabnya pemangkasan anggaran belanja Kementerian Kesehatan juga dilakukan untuk pelaksanaan program prioritas pemeriksaan kesehatan gratis. Dari anggaran pemeriksaan yang sudah diajukan sebelumnya dengan target sasaran 200 juta orang, itu akan dipangkas. ”Kalau yang lakukan (pemeriksaan) cuma 100 juta, kan, anggarannya bisa dikurangi. Tapi, kalau ternyata minatnya banyak, saya yakin pasti Pak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan akan kasih (tambahan anggaran),” kata Budi. Selain itu, efisiensi ini juga akan berdampak pada anggaran untuk pengadaan vaksin dan obat. Diharapkan, stok obat dan vaksin yang sudah tersedia untuk dua bulan bisa mengantisipasi pengurangan anggaran untuk pengadaan obat dan vaksin pada tahun ini. ”Kita akan melihat lagi selama enam bulan realisasinya di bulan Mei atau Juni untuk melihat penyerapannya seperti apa. Tapi, yang bisa dipastikan adalah kami, pemerintah, Ibu Menteri Keuangan, Pak Presiden,tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan.

jakan itu pun akan berdampak pada pendanaan yang diberikan untuk Indonesia. Antisipasi pun telah dilakukan dengan membuka kerja sama bersama negara donor lainnya. ”Kita punya exposure (sumber pendanaan) dari mereka (USAID) sekitar 100 juta dollar AS atau hampir Rp 1 triliun. Beberapa tidak langsung diberikan ke Kementerian Kesehatan, tetapi ke mitra-mitra pihak ketiga. Kekurangan ini pasti akan ada dampaknya, tetapi kita juga masih ada negara donor lain,” tuturnya. Budi mengatakan, pemerintah pun telah berupaya mencari  sumber donor lain. Kerja sama telah dilakukan dengan Pemerintah Australia yang berkomitmen untuk pendanaan sekitar 130 juta dollar Australia. (Yoga)

Pemanfaatan obat modern asli Indonesia atau fitofarmaka dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dapat menjadi peluang Indonesia menekan importasi bahan baku obat dan obat. Kalangan masyarakat dan akademisi mendukung pemerintah mengizinkan penggunaan fitofarmaka bagi pasien JKN dengan memasukkan dalam Formularium Nasional Jaminan Kesehatan Nasional atau Fornas JKN. Kekayaan plasma nutfaH tumbuhan membuat Indonesia berpotensi mengembangkan fitofarmaka. Menurut laporan Grand View Research, nilai pasar global fitofarmaka 2022 mencapai 177 miliar dollar AS (Rp 2.750 triliun) dan Market sand Markets memproyeksikannya pada 2030 bisa menembus 300 miliar dollar AS (Rp 4.640 triliun). Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pihaknya menyesalkan jika pasien JKN belum dapat memanfaatkan fitofarmaka.

”Bandingkan dengan China dan India. Obat tradisional mereka sudah menjadi pendamping obat modern, bisa diresepkan,” kata Tulus di Jakarta, Kamis (6/2/2025). Indonesia memiliki 28.000 spesies tumbuhan hidup dengan 9.600 tumbuhan di antaranya sudah teridentifikasi sebagai tanaman obat. Kekayaan alam ini dapat membangun layanan kesehatan yang lebih efisien karena saat ini 95 persen bahan baku obat di Indonesia masih diimpor. Dihubungi secara terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan, pemerintah harus lebih serius membangun sistem layanan kesehatan menggunakan obat modern asli Indonesia sehingga fitofarmaka bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. ”Menjadi obat yang bisa membuat rakyat kita sehat. Tentunya harus diupayakan lEbih sistemik untuk memastikan ini masuk menjadi bagian dari obat kita,” ujar Timboel. 

Jalanan utama di kawasan Surabaya Barat, Sabtu (1/2/2025) sore, dipadati mobil dan motor pribadi. Daerah yang dulu berupa lembah dan rawa itu kini menjelma menjadi salah satu kawasan elite. Perumahan mewah, apartemen, perbelanjaan modern, hingga universitas tumbuh pesat menandai kencangnya laju modernisasi di kawasan itu. Dinding-dinding beton milik korporasi besar pun mulai mengimpit permukiman penduduk lokal. Namun, di balik dinding-dinding itulah tumbuh ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang mampu menciptakan destinasi wisata baru. Ada Pasar Lidah Ndonowati, Lidah Wetan; Pasar Ndeso Nyi Pandansari, Kelurahan Jeruk; serta Kampung Legenda, Lidah Kulon. Pasar-pasar yang diinisiasi warga lokal ini tak hanya memperkaya destinasi wisata Surabaya, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan di kawasan yang punya nilai sejarah tinggi bagi Surabaya.

Ada apa saja di sana? Di Pasar Ndonowati sore itu, sejumlah perempuan berdandan rapi mengenakan kebaya dipadu kain panjang atau jarit. Penampilan mereka anggun, layaknya perempuandesa di Jawa pada zaman dahulu. Dengan cekatan, mereka menata lapak dan menyajikan aneka ragam hidangan. Ada gulali, getuk, pisang goreng, ote-ote, jemblem, klanting, cenil, wajik, wingko, rujak cingur, dan pecel. Juga aneka minuman seperti dawet, sinom, es tebu, beras kencur, teh, dan kopi. Selepas ashar, Pasar Ndonowati mulai ramai pengunjung. Sesampai di pintu masuk pasar, mereka diminta menukarkan uangnya dengan kepingan koin dari bambu agar bisa berbelanja. Satu kepeng atau koin setara dengan Rp 2.000. Kepeng koin ini menjadi satu-satunya alat transaksi. Harga jajanan mulai 1-4 kepeng. Sisa koin bisa ditukarkan lagi dengan uang. Namun, mayoritas pengunjung seperti Danendra (15), asal Sidoarjo, Jawa Timur, justru menambah koin setelah mencicipi jajanan ndeso di tempat itu.

Pelajar kelas 3 sekolah menengah pertama (SMP) itu awalnya menukar Rp 20.000. Namun, setelah menikmati jajanan dan vibes pasar, tak terasa Danendra menghabiskan Rp 50.000. ”Seru, baru pertama ke sini, ternyata enak-enak makanan dan minumannya. Harganya murah,” ujarnya. Keseruan nguliner di Pasar Ndonowati juga dirasakan Ida (44), yang kinitinggal di Papua. Setiap kali pulang ke Surabaya, dia menyempatkan ke Pasar Ndonowati. ”Sudah tiga kali ke sini. Saya suka jajanan ndeso karena enak, bahannya alami dan segar, bahan langsung dimasak. Harganya murah, tapi kualitasnya tidak murahan,” kata Ida. Pasar Ndonowati ada di Gang 11 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri. Gang yang panjangnya sekitar 100 meter ini ditandai dengan gapura dari batang bambu. Di sepanjang gang berderet lapak pedagang yang beratap anyaman daun berhias ornamen dari bambu dan kayu. Total ada 34 pedagang. Semuanya warga lokal ditambah pengelola pasar. Para pengelola ini tidak digaji. (Yoga)

Kabar merger GoTo-Grab terdengar ”naik turun”. Akan tetapi, kabar kali ini makin memastikan aksi korporasi tersebut bakal segera terlaksana. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo kembali diterpa kabar potensi merger dengan perusahaan jasa transportasi Grab di 2025, yang berpotensi melahirkan perusahaan dengan valuasi raksasa. Sementara isu ini keluar, kinerja keuangan dan saham GoTo tengah menunjukkan perbaikan yang mengungkit keyakinan investor. Kabar baru yang juga sempat beredar di tahun 2020 dan awal 2024 itu tersiar dari media Bloomberg, Selasa (4/2/2025). Mereka memberitakan, Grab Holdings Ltd sedang mempertimbangkan potensi pengambilalihan grup GoTo dengan valuasi lebih dari 7 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 114,1 triliun (Kompas.id, 5/2/2025). Kabar kali ini berasal dari investor.

Mereka tentu berkepentingan dengan masa depan uang yang telah ditanam. Tanpa adanya langkah strategis mereka bakal gigit jari karena kedua perusahaan belum menghadirkan tanda-tanda bakal cerah. Apalagi, pengelolaan arus kas menjadi tantangan tersendiri ketika pendapatan masih tak bergerak naik sehingga waktu makin berkejaran. Pangkal masalahnya adalah persaingan kedua perusahaan di layanan yang nyaris tidak berbeda, seperti pengantaran orang, pengantaran makanan, pengantaran barang, dan lain-lain. Sejak lahir mereka bersaing terus sehingga mereka tidak bisa menaikkan harga. Konsumen menjadi sangat sensitif terhadap harga. Ketika salah satu platform menaikkan harga maka konsumen akan beralih ke layanan platform kompetitor. Salah satu cara keluar dari jebakan ini adalah bersekutu melalui langkah merger. Meski, secara kultur aksi korporasi ini akan sulit dilakukan. Kultur kedua perusahaan berseberangan sama sekali.

GoTo sangat berorientasi dan bangga sebagai karya anak bangsa sementara Grab cenderung menjadi perusahaan internasional. Latar belakang pendiri juga berbeda sehingga kultur perusahaan yang dibangun memiliki kekhasan masing-masing. Tantangan berikutnya, tingkat keberhasilan merger yang rendah. Berbagai masalah akan menyertai merger dan itu tak mudah diselesaikan. GoTo memiliki pengalaman yang takmudah ketika perusahaan ini lahir dari hasil merger antara Gojek dan Tokopedia. Hingga sebagian saham Tokopedia dijual ke Tiktok, merger ini belum sepenuhnya selesai. Merger dengan penguasaan pasar dari perusahaan hasil aksi korporasi sangat besar tentu berurusan dengan otoritas persaingan usaha. Di banyak negara merger seperti ini langsung pupus ketika penguasaan pasar diprediksi akan merugikan konsumen. Mereka mungkin memiliki lobi-lobi untuk mengegolkan rencana tersebut. Alasan bahwa telah banyak pemain yang sama mungkin akan dipakai, tetapi total penguasaan pasar tetap tinggi. (Yoga)

Pemberian subsidi tanpa basis data yang diverifikasi akan membuat subsidi salah sasaran. Akibatnya, anggaran membengkak tanpa hasil yang optimal. Beberapa hari lalu, elpiji dalam tabung hijau ukuran 3 kilogram sulit didapat. Penyebabnya, pengecer dilarang menjual langsung ke publik. Masyarakat bisa membelinya di pangkalan resmi. Yang terjadi kemudian, antrean pembeli mengular di pangkalan resmi elpiji. Waktu yang dimiliki penjual gorengan, pemilik warung makan, dan rumah tangga pengguna elpiji 3 kg habis untuk mengantre. Padahal, pengusaha mikro dan ultramikro ini sangat bergantung pada gerak usaha. Usaha berhenti, maka pendapatan nol. Kendati akhirnya pengecer boleh kembali menjual elpiji 3 kg, antrean masyarakat itu bagaikan dejavu. Berdasarkan arsip berita Kompas, pernah terjadi situasi serupa, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Setiap kali pasokan atau jaringan pasokannya terganggu, antrean pembeli seketika muncul karena kebutuhan elpiji subsidi tersebut selalu ada. 

Sebenarnya, elpiji subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin, seperti dituliskan di badan tabung. Namun, ada saja masyarakat yang secara ekonomi bukan kelompok miskin ikut menikmatinya. Sebab, elpiji 3 kg dijual di pasar secara bebas dan tidak dibatasi hanya untuk masyarakat miskin. Bisa saja, masyarakat yang mestinya tidak berhak mengonsumsi elpiji 3 kg justru menikmati subsidi lebih banyak karena memiliki kemampuan beli yang lebih besar. Mengutip laman Kementerian Keuangan, penyaluran subsidi elpiji terus meningkat, yakni 7,73 juta ton pada 2023 dan 7,9 juta ton pada 2024. Adapun pada 2025 direncanakan sebanyak 8,18 juta ton. Angka penyaluran subsidi elpiji ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang terus berkurang, yakni 25,9 juta orang pada Maret 2023 menjadi 25,22 juta orang pada Maret 2024 dan 24,06 juta orang pada September 2024. 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, ada target keluaran perlindungan sosial yang bertujuan mengentaskan warga dari kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Target itu, antara lain, program keluarga harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program bantuan sosial sembako untuk 18,3 juta KPM, dan bantuan langsung tunai desa untuk 2,96 juta KPM. Penyaluran subsidi elpiji termasuk dalam target itu. Berbagai program perlindungan sosial itu mestinya berlandaskan data penerima yang sudah diverifikasi. Pertanyaannya, penerima subsidi elpiji termasuk penerima fasilitas perlindungan sosial yang mana? Jika data sudah ada, seharusnya segera diverifikasi agar tepat sasaran. Jika masih belum lengkap dan benar, benahi sesegera mungkin agar subsidi bisa disalurkan dengan cepat dan tepat. Masyarakat penerima bantuan berhak menerima subsidi tanpa berlama-lama mengantre dan kepanasan. Subsidi kepada yang berhak merupakan efisiensi yang sesungguhnya. (Yoga)

Berbagai kebijakan dalam dan luar negeri yang menimbulkan banyak ketidakpastian ekonomi menurunkan kepercayaan investor di pasar modal. Pergerakan harga saham dalam Indeks Harga Saham Gabungan pun masih di zona merah dalam sebulan terakhir. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengakui, saat ini, ketidakpastian sedang melanda pasar global. Situasi ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (6/2/2025) menyentuh 6.870 atau turun lebih dari 2 persen dibandingkan posisi pembukaan perdagangan sehari sebelumnya di posisi 7.024. Posisi pembukaan per Kamis ini membawa IHSG pada titik terendah sejak awal 2025. Terhitung sejak penutupan pada hari pertama bursa tahun ini di posisi 7.163, IHSG sudah mengalami pelemahan lebih dari 3 persen. Faktor utama yang memicu kondisi ini menurut Jeffrey, adalah kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap China, serta dinamika ekonomiAS dengan negara lain, seperti Kanada dan Meksiko.

Kebijakan yang telah diumumkan, tetapi kemudian ditunda, menciptakan ketidakpastian yang semakin besar bagi pasar global.Ketidakpastian di pasar global turut berdampak pada nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan, dan rantai pasok global. Dinamika konstelasi ekonomi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis di Indonesia. ”Dengan adanyketidakpastian ini, investor harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investa si, terutama dalam menghadapi kemungkinan fluktuasi yang lebih besar di pasar keuangan domestik,” tuturnya. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan, ketegangan dagang AS dengan mitra utama, seperti China, masih menjadi faktor besar yang memengaruhi pasar keuangan dan prospek pertumbuhan ekonomi domestik.

Tertekannya sektor manufaktur dan ekspor AS karena perang dagang berimbas pada bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang semakin sulit menentukan kebijakan suku bunga acuan. Kegamangan The Fed melanjutkan kebijakan pengetatan suku bunga guna menekan inflasi yang masih tinggi atau justru menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan, menurut Andry, akan menentukan keputusan investor asing. Ketidakpastian itu bisa membuat investor asing menahan uangnya untuk masuk ke Indonesia. Apalagi, dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya tumbuh 5,03 persen atau melambat dari 5,05 persen pada 2023 dan 5,31 persen pada 2022 secara tahunan. Pilarmas Investindo Sekuritas, dalam rilis perdagangan bursa siang ini, menyampaikan, selain faktor ekonomi global, pasar juga khawatir pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sebagaimana diumumkan Badan Pusat Statistik beberapa haru lalu. (Yoga)

Peniadaan pemberian gaji ke-13 dan ke-14 bagi aparatur sipil negara berpotensi mengganggu pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Perekonomian di daerah tujuan mudik juga berpotensi akan terganggu saat kemampuan belanja aparatur sipil negara atau ASN berkurang. Hal itu dikemukakan ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, di Jakarta, Kamis (6/2/2025). Ia menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sebelumnya mengatakan, pemerintah sudah melakukan persiapan terkait rencana penghentian gaji ke-13 dan ke-14 ASN. Namun, Airlangga enggan berkomentar lebih lanjut. ”Dari segi ASN tanyakan ke Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Persiapan sudah ada, ya,” ujarnya singkat dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro belum mau berkomentar soal wacana penghentian gaji ke-13 dan ke-14. ”Saya belum bisa menanggapi, ya,” katanya.

Nailul Huda melanjutkan, sama seperti tenaga kerja pada umumnya, pegawai pemerintah juga mempunyai pengaruh terhadap permintaan secara agregat. Dengan adanya anggaran belanja ekstra bagi para ASN, akan terjadi pertumbuhan secara agregat. Berkaca pada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, cairnya gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) atau biasa disebut gaji ke-14 untuk para ASN membuat permintaan barang secara umum meningkat. ”Dampaknya di triwulan yang terdapat bulan Ramadhan dan Lebaran pasti lebih tinggi dibandingkan triwulan lainnya,” ujarnya. Bagaimanapun, katanya, ASN juga melakukan konsumsi yang memiliki dampak berkelanjutan ke sektor lainnya. Perekonomian di daerah yang banyak menjadi daerah tujuan mudik ASN berpotensi akan terganggu ketika ASN berkurang kemampuannya dalam berbelanja.

 ”Di periode-periode mudik Lebaran, ekonomi di daerah biasanya lebih hidup karena adanya aliran uang tunai yang menciptakan aktivitas-aktivitas ekonomi,” ujarnya. Setiap tahun, kebijakan pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN diatur dalam payung hukum berupa peraturan pemerintah. Pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN tahun lalu diatur dalam PP No 14/2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024. Mengacu aturan tersebut, gaji ke-13 dan THRadalah bentuk apresiasi negara terhadap kinerja dan pengabdian ASN dalam komponen gaji pokok; tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum; serta tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Sementara untuk tahun ini, pemerintah belum menerbitkan PP yang mengatur tentang pemberian gaji ke-13 dan THR bagi ASN.  (Yoga)