Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Masa Depan Komitmen Iklim RI Setelah AS Keluar dari Perjanjian Paris

10 Feb 2025

Langkah mundur Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Paris, yang diumumkan setelah Donald Trump menjadi Presiden, memberikan dampak negatif terhadap komitmen global dalam mengatasi krisis iklim. AS, sebagai salah satu negara pengemisi gas rumah kaca terbesar, menciptakan sinyal buruk yang dapat mempengaruhi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16/2016, ada sinyal dari pejabat Indonesia yang cenderung mendukung pendekatan yang lebih fleksibel terhadap kebijakan iklim, salah satunya disampaikan oleh Utusan Khusus Indonesia untuk Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang menyatakan bahwa Perjanjian Paris tidak lagi relevan bagi Indonesia.

Lebih jauh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memfokuskan kebijakan pada kedaulatan energi, yang lebih berorientasi pada pemanfaatan energi fosil dan biofuel, yang berpotensi merusak alam, terutama dengan rencana perluasan perkebunan sawit. Konsep kedaulatan energi yang mengandalkan batu bara juga dapat memperburuk masalah lingkungan di Indonesia, yang kecanduan terhadap energi fosil. Data menunjukkan bahwa meski energi terbarukan semakin diperkenalkan, batu bara masih menjadi sumber energi dominan di Indonesia.

Dengan kondisi ini, komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim semakin melemah, dan dapat mengikuti jejak AS yang mengabaikan Perjanjian Paris. Publik diharapkan untuk lebih bersuara agar pemerintah tetap mematuhi UU No. 16/2016 dan terus berpegang pada komitmen global untuk mengatasi krisis iklim. Tanpa upaya nyata untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mendukung energi terbarukan, Indonesia berisiko menghadapi dampak ekologi yang lebih besar di masa depan.

Lingkungan Hidup

Pasokan Energi Jadi Ujian bagi Emiten Migas

10 Feb 2025

Kinerja emiten sektor migas pada tahun 2025 diperkirakan bervariasi, dipengaruhi oleh penurunan harga minyak dan gas serta kebijakan ekspor pemerintah.

Menurut Reza Priyambada, Direktur Reliance Sekuritas Indonesia, faktor global seperti perang dagang, ketersediaan migas, dan tensi geopolitik akan menjadi sentimen utama. Sementara di dalam negeri, kebijakan pembatasan ekspor gas alam dapat memberikan efek positif bagi perusahaan yang fokus pada pasar domestik, seperti yang disampaikan oleh Sukarno Alatas, Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Namun, penurunan harga minyak dan gas bisa menjadi tantangan bagi emiten migas. Data Bloomberg menunjukkan harga minyak WTI turun 0,35% sejak awal tahun menjadi US$ 71 per barel, sementara gas alam turun 6,81% ke US$ 3,31 per mmbtu.

Timothy Wijaya, analis BRI Danareksa Sekuritas, menyoroti keputusan OPEC+ yang kembali menunda peningkatan produksi hingga April 2025 – September 2026, yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar minyak global. IEA memperkirakan pasokan minyak global akan meningkat menjadi 104,8 juta barel per hari (mbpd) pada 2025, menciptakan surplus 900 ribu barel per hari.

Dengan kondisi ini, BRI Danareksa Sekuritas memberikan pandangan netral terhadap sektor migas. Beberapa emiten yang direkomendasikan adalah Medco Energi Tbk (MEDC) dan WINS, dengan target harga masing-masing Rp 1.400 dan Rp 610 per saham. Sukarno menyarankan wait and see dalam jangka pendek, namun merekomendasikan hold untuk MEDC dan Pertamina Gas Negara Tbk (PGAS).

Sementara itu, Reza Priyambada merekomendasikan beberapa saham migas, termasuk MEDC, PGAS, Rukun Raharja Tbk (RAJA), Energi Mega Persada Tbk (ENRG), dan Elnusa Tbk (ELSA) dengan target harga yang bervariasi.

Lingkungan Hidup

Standarisasi Keselamatan di Jalan Tol Dinilai Mendesak

08 Feb 2025

Kecelakan yang melibatkan muatan lebih batas atau over loading (ODOL) di jalan tol terus berulang, untuk itu dibutuhkan perbaikan dan evaluasi menyeluruh terkait standarisasi kendaraan dan keselamatan di jalan tol. Anggota Komisi V DPR RI, A. bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti kecelakaan truk galon air minuman kemasan di gerbang Tol Ciawi 2 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menewaskan delapan orang pada Selasa (4/2) lalu. Bakri menjelaskan, Panja ini akan membahas standarisasi jalan tol dan memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk menelisik standar kendaraan yang diperbolehkan masuk ke jalan tol. "Kita akan bicara di Panja, minimal standat jalan tol. Setelah itu, mungkin kita akan panggil BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Kementerian PURP, dan Kementerian Perhubungan," kata Bakri. "Kira-kira dua atau tiga bulan lalu, kejadian serupa juga terjadi, katanya akibat rem blong. Kita juga akan melihat nanti kendaraan-kendaraan yang bisa lewat di jalan tol, karena tentu ada aturannya," imbuhnya. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Keluar dari Jebakan Pertumbuhan Ekonomi Medioker, Mampukah RI?

08 Feb 2025

Tahun 2025 menjadi momen pertaruhan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia keluar dari stagnasi pertumbuhan ekonomi. Berkaca dari perekonomian 2024 yang melambat, ditambah kondisi domestik dan global yang kian pelik, tantangan ekonomi yang menyambut mulai tahun 2025 dan seterusnya akan jauh lebih berat. Berdasarkan pengumuman Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada 2024 hanya mampu tumbuh 5,03 persen. Angka itu lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi 2023 yang sebesar 5,05 persen sekaligus di bawah target 5,2 persen yang dipatok pemerintah. Capaian pertumbuhan ekonomi yang melambat dan di bawah target itu merupakan ”alarm” bagi Prabowo untuk mengambil terobosan arah kebijakan ekonomi yang lebih jitu daripada pendahulunya.

Strategi Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir terbukti gagal membuat ekonomi tumbuh di atas level 5 persen. Pertumbuhan tertinggi ialah 5,31 persen pada 2022 akibat adanya kenaikan harga komoditas dan terungkit oleh basis pertumbuhan yang rendah tahun sebelumnya saat Covid-19. Di luar itu, ekonomi terus-menerus tumbuh di bawah 5,2 persen serta di bawah target, kecuali saat pandemi dan momentum commodity boom pada 2022. Ini merupakan pijakan awal yang ”goyah” bagi pemerintahan Prabowo, yang punya ambisi mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2027. Mengutip peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, Indonesia kini dalam posisi pelik. Pemerintah ingin mengejar ambisi pertumbuhan 8 persen hanya dalam waktu tiga tahun.

Padahal, di saat yang sama, ekonomi tengah kesulitan bertahan tumbuh di level 5 persen. Realisasi pertumbuhan 2024 menunjukkan tantangan berat secara domestik. Daya beli masyarakat menurun, kelas menengah menyusut, ekspor melemah tanpa faktor ”keberuntungan” harga komoditas, dan produktivitas sektoral melanjutkan tren penurunan. Kinerja pada 2024 juga membuktikan, ekonomi Indonesia masih bergantung pada faktor musiman, seperti hari raya, libur panjang, dan agenda politik, untuk bisa tumbuh di level 5 persen. Itu terlihat dari capaian triwulan III-2024, satu-satunya triwulan tanpa faktor musiman. Pada periode itu, ekonomi hanya mampu tumbuh 4,95 persen. Namun, faktor musiman pun ternyata tidak menjamin

pertumbuhan yang memuaskan. Sebab, meski dengan setumpuk faktor pengungkit seperti pemilu, pilkada, serta gelontoran bantuan sosial dan stimulus ekonomi jumbo, ekonomi 2024 tetap gagal tumbuh melampaui 2023. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Survei Atlas di Cile Menemukan Sebuah Asteroid Kecil yang Bergerak Menjauh dari Bumi

08 Feb 2025

PADA 27 Desember tahun lalu, para astronom yang menggunakan teleskop survei ATLAS di Cile menemukan sebuah asteroid kecil yang bergerak menjauh dari bumi. Pengamatan lanjutan mengungkapkan bahwa asteroid tersebut, 2024 YR4, berada di jalur yang mungkin mengarah pada tabrakan dengan planet kita pada 22 Desember 2032. Dengan kata lain, batuan angkasa yang baru ditemukan tersebut menimbulkan ancaman dampak yang signifikan terhadap planet kita. Kedengarannya seperti sesuatu dari film Hollywood yang buruk. Namun, pada kenyataannya, tidak perlu panik—ini hanyalah hari biasa dalam hidup di sebuah target pada galeri penembakan angkasa.

Jadi apa ceritanya? Apa yang kita ketahui tentang 2024 YR4? Dan apa yang akan terjadi jika ia benar-benar bertabrakan dengan bumi? Saat bumi bergerak mengelilingi matahari, ia terus-menerus menjumpai debu dan puing-puing yang berasal dari kelahiran tata surya. Tata surya dipenuhi dengan puing-puing tersebut, dan meteor serta bola api yang terlihat setiap malam adalah bukti betapa tercemarnya lingkungan sekitar kita. Namun sebagian besar puing itu terlalu kecil untuk menimbulkan masalah bagi kehidupan di bumi. Jumlah puing-puing yang sangat kecil jauh lebih banyak daripada bongkahan yang lebih besar—sehingga dampak dari obyek yang dapat membahayakan kehidupan di permukaan bumi jauh lebih jarang terjadi.

Dampak paling terkenal terjadi sekitar 66 juta tahun silam. Sebuah batu raksasa dari luar angkasa, berdiameter setidaknya 10 kilometer, menghantam bumi—menyebabkan kepunahan massal yang memusnahkan sekitar 75 persen dari semua spesies di bumi. Untungnya, dampak sebesar itu merupakan peristiwa yang sangat langka. Perkiraan saat ini menunjukkan obyek seperti yang membunuh dinosaurus hanya menghantam bumi setiap 50 juta tahun atau lebih. Namun dampak yang lebih kecil lebih umum terjadi. Pada 30 Juni 1908, terjadi ledakan besar di bagian Siberia yang jarang penduduknya. Ketika penjelajah kemudian mencapai lokasi ledakan, mereka menemukan lokasi yang mencengangkan: hutan rata dengan tanah, dengan semua pohon tumbang ke arah yang sama. Saat mereka bergerak, arah pohon tumbang berubah—semuanya mengarah ke dalam menuju episentrum ledakan. (Yetede)

Lingkungan Hidup

DKI Membatasi Tenggat Waktu Sewa Rusun Selama 6 dan 10 Tahun

08 Feb 2025

Lama sewa rumah susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal dibatasi 10 tahun bagi warga terprogram dan 6 tahun untuk umum. Pembatasan ini diambil karena tunggakan biaya sewa rusun mencapai Rp 95 miliar. Pemprov tengah menggodok kebijakan pembatasan melalui revisi Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Revisi dibarengi penagihan tunggakan dan sanksi berupa teguran hingga pengosongan secara paksa, terutama bagi penyewa umum. Pada saat yang sama, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta memeriksa kembali data penyewa rusun berdasarkan nama dan alamat agar tepat sasaran. Dinas juga mengkaji program yang tepat agar warga bisa mempunyai hunian milik dan pengelolaan rusun lebih optimal dalam bentuk badan layanan umum daerah (BLUD) atau oleh swasta di bidang perumahan.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, tunggakan biaya sewa rusun oleh warga terprogram dan warga umum mencapai Rp 95 miliar per 31 Januari 2025. Angka ini berasal dari 7.615 unit rusun warga terprogram senilai Rp 54,9 miliar dan 9.416 unit umum sebesar Rp 40,5 miliar. Warga terprogram ialah yang terdampak pembangunan untuk kepentingan umum, korban bencana alam, penertiban ruang kota atau kondisi lain yang sejenis. Sementara warga umum merupakan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai syarat sewa rusun. ”Setelah (peraturan gubernur) revisi disahkan, perlu so sialisasi terlebih dahulu kepada penyewa rusun. Dan pemberlakuan masa tinggal tentunya baru diterapkan setelah habis masa berlaku surat perjanjian sewa sebelumnya. Nanti, dalam perjanjian baru, akan tertuang batas waktu menghuni rusun sepanjang penyewa masih sesuai kriteria atau tidak melakukan pelanggaran berat atau pelanggaran khusus,” tutur Meli, Jumat (7/2/2025).

Tunggakan terhitung sejak warga menyewa rusun sebelum tahun 2000. Namun, ada pengecualian selama pandemi Covid-19 karena biaya sewa Rp 0 atau gratis. Selama itu, ada sanksi bagi penunggak berdasarkan Pergub No 111/2014. Sayangnya sanksi denda, surat peringatan, pemutusan perjanjian sewa, dan pengosongan tidak efektif. ”Warga beralasan mereka direlokasi ke rusun.Akhirnya masyarakat umum juga ikut menunggak dengan alasan penghasilannya pas-pasan,” ujarnya. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta akan mengecek lagi data registrasi sosial ekonomi penyewa rusun. Tujuannya, untuk mengetahui status penyewa, pekerjaan, dan penghasilannya agar penempatan unit sesuai ketentuan, yakni blok bagi warga terprogram dan tower untuk umum, serta penyewa tak lagi menunggak. Target utama dari pendataan ini ialah penyewa umum. Mereka akan diminta mencicil biaya sewa atau disanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Efisiensi Anggaran Sebabkan Ribuan Karyawan Perhotelan dan Pariwisata Terancam PHK

08 Feb 2025

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Sulawesi Selatan menyebut efisiensi anggaran pemerintah akan berdampak petaka bagi sektor perhotelan dan pariwisata. Sedikitnya 20 persen dari 29.000 lebih pekerja sektor ini bisa terdampak rasionalisasi. Yang tetap bekerja pun akan mengalami pengurangan gaji. Hal itu dikatakan Ketua Badan Pengurus Daerah PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, Jumat (7/2/2025), di Makassar. Tak hanya pekerja, UMKM, termasuk petani, peternak, nelayan, dan lainnya yang selama ini menjadi pemasok berbagai kebutuhan hotel dan restoran, juga akan ikut terdampak. ”Sejak tahun lalu okupansi sudah mulai berkurang. Selama ini, terutama di Makassar yang jadi kota MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), hotel dan restoran banyak mengandalkan agenda pemerintah, seperti pertemuan, pameran, dan ajang lain.

Beda dengan hotel yang ada di tempat wisata yang tak terlalu bergantung pada kegiatan pemerintah,” kata Anggiat. Berdasarkan data PHRI Sulsel, ada 689 hotel di daerah itu dan terbanyak di Makassar. Ini mencakup hotel bintang dan nonbintang. Adapun jumlah kamar mencapai 19.641. Kondisi puncak dialami sektor perhotelan pada 2023 dengan tingkat okupansi cukup tinggi. Tahun lalu, tingkat okupansi turun di angka 60-68 persen. Memasuki 2025, okupansi rerata 20 persen. ”Sedikitnya 29.100 orang bekerja di sektor perhotelan di Sulsel. Jika efisiensi terjadi, jelas akan ada rasionalisasi. Saya menghitung angkanya bisa sampai 20 persen. Bahkan, bisa jadi hotel-hotel banyak yang tutup. Kredit macet usaha perhotelan dan restoran juga jadi ancaman serius,” ucapnya. Kota Makassar selama ini menjadi pusat pertumbuhan dan interkoneksi antara wilayah barat dan timur Indonesia. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Pembangunan IKN Tetap Berlanjut Meski Ada Pemblokiran Anggaran di Kementerian PU

08 Feb 2025

Meski ada pemblokiran anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, hal itu dinilai tidak akan mengganggu jalannya program. Dukungan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN menjadi dasar bahwa pembangunan tidak akan berhenti. Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap dua (2025-2029) sesuai arahan Presiden Prabowo, yaitu terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 48,8 triliun, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta. Investasi swasta yang akan masuk di 2025 per Februari diperkirakan sebesar Rp 6,49 triliun.

”Program pembangunan IKN tahap dua ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Republik Indonesia pada 2028, dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya,” ujar Troy saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/2/2025). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa anggaran pembangunan untuk IKN masih diblokir. Anggaran tersebut kini tersebar di Otorita IKN serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU). ”Kalau diblokir itu, kan, bukan berarti anggarannya enggak ada, kan? Anggarannya belum dibuka,” ujar Hasan di Jakarta, Jumat. Meski demikian, Hasan menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk terus melanjutkan pembangunan di IKN. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan di IKN untuk periode 2025-2029.

Anggaran itu bakal digunakan untuk pembangunan di IKN, khususnya gedung-gedung untuk lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah juga terus mendorong swasta untuk terlibat dalam pembangunan di IKN. ”Yang jelas, komitmen dari Bapak Presiden beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur bahwa selama lima tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” ucap Hasan. Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, belum ada anggaran untuk realisasi pembangunan IKN karena anggaran tersebut telah diblokir. Pada 2024, Kementerian PU menggelontorkan Rp 40,29 triliun untuk proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Realisasi anggaran untuk IKN ini tersebar di empat sektor, yakni sumber daya air senilai Rp 1,45 triliun, bina marga Rp 18,32 triliun, cipta karya Rp 12,09 triliun, dan perumahan senilai Rp 8,43 triliun. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Saham Bank dan Konglomerat, Terpuruk

08 Feb 2025

Pasar saham dalam negeri terpuruk sepanjang pekan pertama Februari 2025. Berbagai saham berfundamental baik, seperti perbankan hingga saham konglomerat, tidak lagi mampu menggendong harga saham lainnya setelah ditinggal investor asing. Pasar saham memburuk pada perdagangan Kamis (6/2/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 2,1 persen ke level 6.875 menyusul Rp 2,3 triliun dana investor asing cabut dari bursa. Pada Jumat (7/2), koreksi IHSG kembali berlanjut hingga menembus batas support di 6.700. Posisi indeks pun terhitung sudah minus 5 persen dibanding level 7.076 pada perdagangan Jumat (31/1) pekan lalu. Analis Pasar Modal Stocknow.id, Hendra Wardana, mengatakan, penurunan terdalam yang dialami IHSG pada Jumat terjadi manakala indeks saham regional justru menguat. Situasi ini diakibatkan sejumlah faktor.

Faktor yang dimaksud ialah terkait ketidakpastian kebijakan di Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih rendah dari ekspektasi. Ada pula sentimen negatif dari keluarnya saham-saham konglomerat, seperti PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Petrosea Tbk (PTRO), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), di daftar calon indeks MSCI. Tekanan terbesar juga terjadi di perbankan. Saham-saham bank besar, seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Persero Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BBNI), mengalami koreksi tajam setelah laporan keuangan triwulan IV-2024 menunjukkan perlambatan laba. BCA yang masih mencatat pertumbuhan laba 12,7 persen pada triwulan IV-2024 secara tahunan justru turun 3,1 persen secara triwulanan. Sementara laba BNI yang tumbuh 2,7 persen secara tahunan, labanya tergerus minus 8 persen secara triwulanan.

Sementara Bank Mandiri, laba pada triwulan IV-2024 turun 11 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan laba tahunannya hanya 1,3 persen. ”Ketidakpastian di sektor ini turut menyeret IHSG semakin dalam mengingat bobot saham perbankan yang besar dalam indeks,” kata Hendra kepada Kompas. Tekanan berlanjut Melihat kondisi ini, tekanan pada IHSG diperkirakan masih berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Ini terutama jika belum ada katalis positif yang mampu mengimbangi sentimen negatif dari dalam negeri. ”Namun, koreksi yang terjadi juga bisa membuka peluang bagi investor yang mulai mencari saham dengan valuasi menarik,” ujarnya. Emiten media, menurut Hendra, memiliki prospek defensif di tengah penurunan pasar, terutama dengan pergeseran tren ke digital yang membuka peluang pertumbuhan baru. Emiten perbankan syariah juga memiliki prospek menarik di industri perbankan syariah, yang terus berkembang dengan strategi ekspansi agresif. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Dampak Efisiensi Anggaran

08 Feb 2025

Efisiensi anggaran tak perlu memicu kekhawatiran dampak pada pertumbuhan ekonomi selama efisiensi diiringi realokasi ke belanja yang benar-benar prioritas dan produktif. Pasca-terbitnya Inpres No 1/2025, kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah mulai mengetatkan ikat pinggang. Efisiensi anggaran ditargetkan menciptakan ruang fiskal Rp 306,69 triliun di APBN 2025, yang bisa dipakai untuk belanja yang lebih prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat. Sejumlah sektor dipastikan terdampak. Banyak program mungkin harus ditangguhkan dan di-scale back, termasuk sejumlah proyek infrastruktur yang sudah berjalan atau dalam perencanaan. Bahkan, tunjangan kinerja dosen dan gaji ke-13 ASN/PNS mungkin juga terpengaruh. Terlihat sejumlah K/L dan pemda masih kerepotan menyiasati kebijakan ini. Beberapa K/L memastikan, efisiensi tak akan mengganggu program K/L-nya. Namun, sejumlah lembaga mengeluhkan akan kesulitan menjalankan fungsi lembaganya dengan pemangkasan anggaran drastis yang ada.

Layanan publik yang dibutuhkan masyarakat bawah juga terancam oleh pemangkasan anggaran. Tantangan terberat kita adalah bagaimana efisiensi bisa berjalan, tanpa berdampak negatif pada kinerja makroekonomi, pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, stabilitas sosial, dan kesejahteraan. Kita terutama harus mewaspadai sektor-sektor yang memiliki multiplier effect luas dan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Komitmen pemerintah untuk tetap fokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi jadi penting. Untuk itu, efisiensi harus terarah, selektif, dan anggaran yang dihemat direalokasi ke sektor-sektor yang paling berdampak besar pada ekonomi. Selain itu, ada belanja yang tak boleh dikorbankan. Termasuk infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta anggaran perlindungan sosial dan bantuan untuk kelompok rentan yang bisa berdampak pada daya beli.

Efisiensi juga menjadi momentum pembenahan birokrasi, mewujudkan tata kelola anggaran dan pemerintahan yang lebih baik dan sehat, sehingga ”lemak-lemak” yang tak perlu dan menjadi kanker bagi ekonomi selama ini bisa dihilangkan agar ekonomi bisa berlari lebih kencang. Artinya, pengetatan ikat pinggang sifatnya bukan hanya langkah darurat dan setelah itu kembali business as usual berfoya-foya dengan anggaran. Pemangkasan anggaran mungkin langkah pahit tetapi harus ditempuh, terutama dengan beban fiskal berat saat ini, baik akibat kebutuhan pembiayaan birokrasi dan pembangunan yang terus membengkak, dengan postur kabinet tambun, berbagai program unggulan baru pemerintah, maupun beban belanja utang warisan. Ditambah lagi, batalnya kenaikan PPN. Meningkatkan efektivitas belanja, mencegah kebocoran, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru adalah langkah krusial. Maraknya kasus korupsi, menunjukkan praktik bancakan anggaran oleh oknum birokrat, legislatif, dan calo anggaran, masih terjadi. Sinyalemen Soemitro Djojohadikoesoemo tentang angka kebocoran 30 persen APBN mungkin terlalu underestimate. (Yoga)