Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5813 )

Pemerintah Perketat Pengawasan Minyak Kita

06 Feb 2025

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan peringatan tegas kepada para distributor yang memainkan harga minyak goreng rakyat (MinyaKita) dengan cara menahan jalur distribusi, yang mengakibatkan harga jual minyak goreng melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.700 per liter. Zulkifli menegaskan bahwa tindakan penimbunan ini akan ditindak tegas oleh Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) guna memastikan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Ramadan.

Peringatan ini juga berlaku untuk bahan pokok lain seperti cabai, gula, dan gas LPG. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan bahwa telah ditemukan bukti adanya distributor yang sengaja menahan MinyaKita di Tangerang, dan satu pelaku sudah teridentifikasi. Kemendag akan menyita barang bukti dan mencabut izin usaha distributor yang melanggar. Selain itu, Staf Ahli Menteri Perdagangan, Tommy Andana, mengungkapkan bahwa beberapa produsen dan distributor menahan distribusi MinyaKita untuk mencari keuntungan lebih banyak, dan mereka akan ditindak tegas jika ketahuan.

Pemerintah juga telah melakukan pemantauan langsung di pasar dan memastikan bahwa realisasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng pada Desember 2024 dan Januari 2025 melebihi kebutuhan. Dengan meningkatnya realisasi DMO, pemerintah berharap agar distribusi minyak goreng bisa lebih terkontrol dan harga dapat stabil.

Lingkungan Hidup

Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.670.000 per Gram

06 Feb 2025

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam mencetak rekor tertingginya pada perdagangan hari ini, Kamis pagi, 6 Februari 2025. Mengutip dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini berada di level Rp 1.670.000 per gram. Harga emas Antam terpantau meningkat Rp 7 ribu bila dibandingkan dengan harga perdagangan kemarin. Pada Rabu, 5 Februari 2025, emas Antam per gram tercatat seharga Rp 1.663.000. Sementara pada Kamis pekan lalu, harga emas batangan Antam berada di angka Rp 1.606.000 per gram. Artinya, harga emas Antam meningkat Rp 64 ribu selama seminggu terakhir.

Adapun sejak awal Januari 2025, harga emas dari perusahaan BUMN ini terpantau melesat Rp 146.000 per gramnya. Emas Antam tercatat diperdagangkan sebesar Rp 1.524.000 per gram pada Kamis pagi, 2 Januari 2025 lalu. Sementara, harga jual kembali atau buyback emas batangan Antam pada hari ini juga mengalami kenaikan dibandingkan harga buyback pada 5 Februari 2025. Harga buyback emas Antam hari ini tercatat di level Rp 1.521.000 per gram. Harga ini naik Rp 7 ribu dibandingkan harga pada perdagangan Rabu, yang tercatat berada di level Rp 1.514.000 per gramnya. Semua transaksi jual kembali dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh 22 sebesar 1,5 persen. Aturan ini berlaku sesuai dengan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak untuk individu, badan usaha, dan instansi pemerintah.

Perubahan ini juga mencakup penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). PPh 22 akan dipotong secara otomatis dari total nilai transaksi penjualan atau buyback. Berikut daftar harga dasar emas batangan Antam di situs Logam Mulia untuk perdagangan hari ini: Antam 0,5 gram: Rp 885.000, Antam 1 gram: Rp 1.670.000, Antam 2 gram: Rp 3.280.000, Antam 3 gram: Rp 4.895.000, Antam 5 gram: Rp 8.125.000, Antam 10 gram: Rp 16.195.000, Antam 25 gram: Rp 40.362.000, Antam 50 gram: Rp 80.645.000, Antam 100 gram: Rp 161.212.000, Antam 250 gram: Rp 402.765.000, Antam 500 gram: Rp 805.320.000,Antam 1.000 gram: Rp 1.610.600.000 (Yetede)

Lingkungan Hidup

Mengapa Pasokan BBM Masih Juga Langka di SPBU Swasta

06 Feb 2025

Sudah hampir tiga pekan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik perusahaan swasta langka. Di Jalan Panjang, kawasan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, SPBU milik BP-AKR terlihat sepi, bahkan tidak ada aktivitas pengisian BBM seperti biasanya. Di depan pintu masuk SPBU itu tertulis, "Stok yang tersedia hanya BBM Ultimate Diesel". Febrian, satu-satunya petugas yang berjaga, mengatakan stok BBM di stasiun pengisian ini sudah habis sejak pertengahan Januari 2025. Awalnya BBM jenis BP 92 dengan kandungan RON 92 yang habis. Lalu, dua pekan kemudian, stok BP Ultimate dengan kandungan RON 95 ikut kosong.

“Dari tadi juga yang datang ya sudah lewatin saja. Kebanyakan nyari yang bensin," tutur Febrian saat ditemui Tempo, Rabu, 5 Februari 2025. Akibat kelangkaan BBM ini, kantornya hanya memberlakukan satu petugas dalam satu kali shift. Suasana serupa terjadi di SPBU Shell di Jalan Soeroso, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aktivitas pengisian BBM nihil. Tidak ada lagi antrean seperti biasanya. Hanya ada sepeda motor dan mobil yang singgah untuk sekadar bertanya mengapa pasokan BBM di stasiun pengisian ini tak ada. Meskipun aktivitas jual-beli BBM tidak berjalan, lini bisnis Shell lainnya tetap beroperasi di SPBU tersebut, antara lain layanan Shell Advance MotoCare Express dan Shell Helix Oil Change. Selain itu, ada Shell Select yang menjual makanan untuk pengendara.

Sementara itu, SPBU Vivo di Jalan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, masih beroperasi seperti biasa. Seorang petugas Vivo yang enggan disebutkan namanya mengatakan Vivo memang belum mengalami kehabisan pasokan. Namun jumlah stok yang ada tidak sebanyak biasanya. Kelangkaan ini dikeluhkan oleh para pengendara, termasuk Andika, pengemudi ojek online berusia 30 tahun. Ia kesulitan mengisi bahan bakar sepeda motornya di SPBU swasta. Padahal, menurut dia, SPBU swasta selama ini menjadi pilihan utama para pengemudi ojek online karena lebih irit. “Semoga jangan sampai langka terus-menerus,” ujarnya. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Pemotongan Anggaran 2025 di Inpres Prabowo Disambut Baik Pattiro

06 Feb 2025

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tepat saat instruksi tersebut dikeluarkan, kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 resmi diberlakukan, terutama pada jajaran kementerian. Dilansir dari Antara, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menyambut baik kebijakan tersebut, sekalian memberikan sedikit catatan harus adanya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nantinya. Program Manager Pattiro Ramlan Nugraha, mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah terkait pengoptimalan anggaran belanja. “Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara, namun harus disertai dengan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan implementasi yang efektif di tingkat pusat dan daerah," kata Ramlan dilansir Antara pada Senin, 3 Februari 2025.

Melalui Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto dalam instruksinya ingin melakukan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran tersebut sebesar Rp 306,69 triliun yang terdiri atas Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian atau lembaga, dan Rp 50,59 triliun transfer ke daerah. Menanggapi hal tersebut, Pattiro menyebut kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo sebagai komitmen positif pemerintah. Ia menilai pemerintah ingin memangkas anggaran yang tidak esensial, baik di pusat maupun di daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ditemui menjelaskan Prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. Belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya. Berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, terdapat 16 jenis belanja operasional yang dipangkas oleh Sri Mulyani.

Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. “Seperti makan bergizi gratis (MBG), juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul,” kata Sri Mulyani pada 27 Januari 2025. Ramlan menanggapi, penggunaan realokasi anggaran, tidak mesti selalu difokuskan untuk kebutuhan program MBG. Program lain, misalnya peningkatan kualitas dan infrastruktur sekolah maupun rumah sakit bisa menjadi saran untuk ikut diprioritaskan, kata dia. Selain itu, Ramlan juga menambahkan pentingnya pengawasan oleh masyarakat terhadap realokasi anggaran ini. Pattiro menilai kebijakan efisiensi anggaran ini bisa di

Lingkungan Hidup

Harga Emas yang Menanjak dan Terus Mencatatkan Rekor Baru

06 Feb 2025

Harga emas yang menanjak dan terus mencatatkan rekor baru, membawa angin segar pada saham-saham komoditas tersebut di lantai bursa. Saham-saham emas seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT United Tractors Tbk (UNTR), dan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) kompak menguat pada perdagangan Rabu (5/2/2025), di saat harga komoditas logam mulia kembali memecah rekor tertinggi sepanjang masa di US$ 2.869 per troi ons. Tercatat, saham ANTM menguat 3,57% ke level Rp1.450, disusul AMMN melesat 5,07% ke posisi Rp7.250, BRMS menanjak 3,19% ke Rp388, dan UNTR naik 0,6% ke Rp25.150, dan HRTA melonjak 7,31% ke Rp 470.

Kinerja positif saham-saham itu terjadi ditengah memerahnya IHSG sepanjang perdagangan kemarin, yang akhirnya ditutup turun 0,7% ke level 7.024. "Penguatan sebagian besar saham emas tersebut sebagai dampak dari kenaikan harga komoditasnya," kata Senior Market Charist Mirea Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta Utama kepada Investor Daily. Nafan memperkirakan, harga komoditas emas masih akan terius menanjak hingga US$ 3.000 per trai ons di tahun ini. Reli emas yang berkelanjutan disebabkan oleh kuatnya permintaan produk safe haven ini. Ditengah ketidakpastian kebijakan perdaangan Trump, ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di Timur Tengah, dan konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Harga Batubara Anjlok, Kinerja Tertekan

06 Feb 2025

Kinerja PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) diperkirakan mengalami penurunan pada 2025 akibat turunnya harga batubara, meskipun produksi meningkat.

Analis Maybank Sekuritas, Hasan Barakwan, memperkirakan ITMG akan meningkatkan produksi hingga 21,8 juta ton berkat kontribusi tambang Graha Panca Karsa (GPK) dan Tepian Indah Sukses (TIS). Namun, harga batubara yang telah terkoreksi 10% sejak awal 2025 menjadi US$ 115,25 per ton membuat prospek bisnis ITMG tetap menantang. Hasan juga merevisi asumsi harga jual rata-rata (ASP) batubara 2025 turun 13,3% menjadi US$ 91 per ton, yang berdampak pada penurunan ekspektasi laba bersih sebesar 21,6% menjadi US$ 355 juta.

Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas, menilai peningkatan produksi tidak akan banyak membantu karena harga batubara yang terus melemah. Ia memperkirakan ASP ITMG bisa berada di kisaran US$ 75-80 per ton, menyebabkan proyeksi pendapatan turun 13% dan laba turun 26% pada 2025.

Meski begitu, ITMG tetap berkomitmen mempertahankan dividen payout ratio di 70% untuk periode 2024-2026, yang menawarkan imbal hasil dividen di atas 12%. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rizkia Darmawan, memperkirakan pendapatan ITMG pada 2025 mencapai US$ 2,31 miliar dan laba bersih US$ 497 juta, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia menilai manajemen biaya yang disiplin dapat membantu mempertahankan profitabilitas perusahaan.

Dalam rekomendasi saham, Hasan dan Sukarno menyaranakan hold, dengan target harga masing-masing Rp 25.000 dan Rp 28.000 per saham, sedangkan Rizkia mempertahankan peringkat trading buy dengan target harga Rp 29.150 per saham.

Lingkungan Hidup

Biang Masalah Penyaluran Subsidi Elpiji Kisruh

05 Feb 2025

SEJAK 1 Februari 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji ukuran 3 kilogram dijual di pengecer. Kebijakan ini membuat masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan. Imbasnya, distribusi elpiji bersubsidi tersebut terganggu. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pembeli elpiji 3 kg harus antre lama dan panjang. Di sebuah toko grosir di Jalan Bojongkoneng, warga berbaris panjang sambil membawa tabung gas kosongnya yang umumnya berjumlah dua buah.

Nurohmi, yang biasanya cukup melangkahkan kaki ke warung tetangganya yang berjarak delapan rumah di gang, kini harus mengayuh sepeda sambil membawa sebuah tabung gas melon kosong ke pangkalan yang berjarak sekitar 700 meter. Setelah setengah jam antre, Nurohmi baru bisa membeli elpiji 3 kg seharga Rp 19 ribu per tabung. “Baru hari ini antre gas begini,” ujarnya kepada Tempo, Selasa, 4 Februari 2025. Alviani, 48 tahun, mengatakan stok gas elpiji 3 kg di warungnya habis. Ia mencari di pengecer langganan dan tempat lain, tapi tidak ada stop. Tidak hanya mencari di pengecer, ia juga sudah mencoba mendatangi hingga dua pangkalan gas. Namun hasilnya nihil. "Di warung saya sudah enggak ada stok, tinggal ini," katanya, Selasa, 4 Februari 2025.

Pelaku usaha lain, Sumarto, yang berjualan nasi goreng, mengatakan, mulai 1 Februari 2025, dia juga kesulitan mendapatkan gas elpiji di tingkat pengecer. Padahal, sebelum aturan itu berlaku, dia mudah mendapatkan gas LPG 3 kg. Di Tangerang Selatan, Banten, Yonih Binti Saman, 62 tahun, tutup usia setelah antre elpiji 3 kg. Wanita yang memiliki warung kopi dan gorengan ini diduga kelelahan setelah antre selama kurang-lebih dua jam untuk mendapatkan elpiji 3 kg. "Almarhumah sebelum meninggal habis antre gas. Pulang bawa dua tabung gas dan lemas atau gimana, terus dia duduk," ujar Saiful, Ketua RT 01/07 Kelurahan Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menilai larangan pengecer menjual elpiji 3 kg yang diterapkan Kementerian ESDM terlalu mendadak. Selain itu, kebijakan tersebut tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon tersebut. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Pemerintah Menetapkan Pengecer LPG 3 Kilogram menjadi Subpenyalur Resmi Pertamina

05 Feb 2025

Pemerintah menetapkan pengecer LPG 3 kilogram menjadi subpenyalur resmi Pertamina. Hal ini sebagai langkah penataan distribusi "gas melon". Pengecer merupakan garda terdepan dalam penyaluan LPG subsidi lantaran keberadaannya mudah terjangkau masyarakat. Peningkatan status pengecer menjadi subpenyalur sebenarnya sudah berlangsung sejak September 2024. Terdapat sekitar 735 ribu pengecer yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia. Namun hingga akhir 2024 hanya 299 pengecer yang tercatat menjadi subpenyalur, kemudian sebanyak 1.260 pengecer dalam proses pengangkatan. Sedangkan 310 ribu pengecer tidak bersedia menjadi subpenyalur. Kelangkaan "gas melon" di masyarakat beberapa hari terakhir lantaran 310 ribu pengecer tidak bisa mnegakses LPG 3 kg dari pangkalan resmi Pertamina. Kini pengecer kembali mendapatkan akses tersebut setelah berstatus penyalur. Dengan berstatus subpenyalur maka tidak bisa lagi menjual lebih dari 20 ribu per tabung. Margin subpenyalut ditetapkan sekitar Rp3000-4000 per tabung LPG 3 kg. Adapun harga LPG dari tingkat agen yang dijual ke pangkalan sebesar Rp 12 ribu per tabung. Dari pangkalan ke pengecer dijual Rp 16 ribu per tabung. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Perbankan Lokal Gencar Biayai Proyek EBT

05 Feb 2025

Mundurnya Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Iklim Paris di era Donald Trump berpotensi mengurangi pendanaan asing untuk proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Namun, pemerintah dan perbankan lokal tetap berkomitmen menyalurkan kredit untuk mendukung transisi energi hijau.

Salah satu bank yang aktif dalam pembiayaan EBT adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA). EVP Corporate Communication and Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menyatakan bahwa hingga Desember 2024, BCA telah menyalurkan Rp 3 triliun untuk proyek EBT, termasuk PLTMH, PLTS, dan PLTA. Selain itu, BCA juga berkontribusi dalam pengurangan emisi CO2 sebesar 4.216 ton dan mendukung perbankan digital serta gedung ramah lingkungan. Kredit berkelanjutan BCA mencapai Rp 229 triliun, dengan pertumbuhan 12,5% secara tahunan.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga aktif dalam pembiayaan hijau. Direktur Risk Management BNI, David Pirzada, menyebut bahwa total pembiayaan berkelanjutan BNI mencapai Rp 190,5 triliun, dengan Rp 73,4 triliun dialokasikan untuk sektor hijau dan Rp 117 triliun untuk UMKM. BNI juga meningkatkan pendanaan melalui sustainability linked loan (SLL) sebesar Rp 6 triliun hingga Desember 2024.

Sementara itu, Bank Mandiri mencatat pembiayaan EBT sebesar Rp 10 triliun hingga September 2024, dengan Rp 7,2 triliun dialokasikan untuk kendaraan ramah lingkungan. Wakil Direktur Bank Mandiri, Alexandra Askandar, menegaskan bahwa Bank Mandiri akan terus meningkatkan pembiayaan di sektor energi terbarukan, termasuk ekosistem kendaraan listrik dan sarana penunjangnya.

Meskipun pendanaan luar negeri berkurang akibat kebijakan AS, bank-bank nasional tetap optimistis dalam mendukung sektor EBT. Melalui peningkatan kredit hijau dan inisiatif keberlanjutan, perbankan Indonesia berperan aktif dalam mendorong transisi energi dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Lingkungan Hidup

Pembayaran Klaim Rumah Sakit Oleh BPJS Kesehatan yang Tertunda

05 Feb 2025

Pembayaran klaim rumah sakit oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tertunda dikhawatirkan dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Upaya mengendalikan fraud dengan memperketat laporan administrasi klaim rumah sakit diharapkan disertai dengan sosialisasi dan pendampingan yang berkesinambungan. Anggota Kompartemen Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Daniel Budi Wibowo, mengatakan, kondisi pembayaran klaim rumah sakit yang tertunda sebenarnya bisa terjadi. Biasanya, rata-rata pembayaran klaim yang tertunda (pending claim) oleh BPJS Kesehatan setiap bulan di bawah 3 persen dari total klaim yang diajukan. ”Tapi, kenyataannya, rata-rata per bulan pada 2024 ini hampir 15 persen klaim yang terpending. Ini data nasional yang kami (Persi) himpun. Kondisi pending claim ini semakin menjadi perhatian karena di akhir tahun 2024 sampai sekarang jumlahnya meningkat signifikan,” kata Daniel, Selasa

(4/2/2025), di Jakarta. Ia mengatakan, sebelumnya Persi Jawa Timur melaporkan adanya pembayaran klaim tertunda oleh BPJS Kesehatan yang diperkirakan Rp 500 miliar.Besarnya pending claim tersebut untuk 12.000 pelayanan di 439 rumah sakit di Jawa Timur. Menurut dia, jumlah klaim tertunda yang semakin besar disebabkan perubahan sistem laporan klaim dari BPJS Kesehatan. Sistem pelaporan klaim dari BPJS Kesehatan yang baru kini menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menyaring klaim yang masuk. ”Dengan sistem baru ini, banyak klaim yang tersaring sehingga pending claim cukup besar. Rumah sakit pun membutuhkan extra effort untuk klarifikasi terhadap kasus-kasus yang terjaring pada sistem tersebut. BPJS Kesehatan beralibi ini dilakukan untuk mengetatkan fraud (kecurangan),” kata Daniel. Ia menyampaikan, upaya untuk mencegah fraud memang amat penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan standar dan prosedur yang diatur.

Akan tetapi, sosialisasi dan pendampingan belum diberikan secara optimal. Sementara kapasitas setiap rumah sakit masih berbeda-beda. Jumlah klaim tertunda yang cukup besar dikhawatirkan dapat mengganggu arus kas (cash flow) rumah sakit. Selama klaim belum dibayarkan, arus kas rumah sakit akan berkurang. Padahal, pelayanan ke pasien harus tetap berjalan. ”Adanya berita acara yang sudah disepakati Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan organisasi profesi sebenarnya sudah membantu untuk menjadi panduan dan informasi terkait parameter yang harus dipenuhi rumah sakit terkait penyaringan klaim. Harapannya, ini jangan sampai berdampak pada aksesibilitas pasien untuk mendapatkan layanan,” ujar Daniel. Kondisi keuangan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat ditemui dalam acara Peluncuran New Rehab 2.0 dan En dowment Fund di Jakarta, Senin (3/2), menuturkan, jumlah pending claim yang terjadi saat ini sekitar 3 persen. Untuk itu, dia membantah jika ada pending claim yang mencapai 20-30 persen. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, pada 2024 tercatat biaya (klaim) pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan secara nasional yang belum teraudit (unaudited) sebesar Rp 175,1 triliun. (Yoga)