Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Prospek Singkong Nusantara yang Harus Diselamatkan

03 Feb 2025

Problem harga singkong petani dan makin masifnya impor singkong telah dirampungkan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah terkait komoditas itu yang masih perlu mendapat perhatian. Apalagi, Indonesia tercatat sebagai negara produsen singkong ketujuh dunia. Sejak akhir 2024, petani singkong di sejumlah daerah di Lampung terjerat problem harga. Singkong petani dibeli murah di bawah harga patokan yang ditetapkan pemerintah setempat, yakni Rp 1.400 per kilogram, dengan rafaksi harga 15 persen. Pabrik-pabrik tepung tapioka di daerah tersebut ada yang membeli singkong petani Rp 1.100 per kg dengan rafaksi harga 15-18 persen. Ada juga yang mematoknya Rp 1.300-Rp 1.400 per kg, tetapi rafaksi harganya 35-38 persen. Tak hanya itu, serbuan singkong negara lain semakin masif. Para periode 2018-2022, neraca perdagangan singkong RI hanya mengalami surplus pada 2021. Selebihnya, neraca dagang tersebut selalu defisit.

Pada 2022, defisit neraca dagang singkong senilai 10,11 juta dollar AS. Pada tahun itu, nilai ekspor singkong dan produk turunan singkong 235.998 dollar AS, adapun nilai impor mencapai 10,34 juta dollar AS. Ekspor dan impor singkong RI didominasi ubi kayu yang diiris dalam bentuk pelet dan kepingan kering serta pati singkong. Negara tujuan ekspor singkong RI terbesar adalah Taiwan, adapun impor terbanyak berasal dari Thailand. Singkong impor itu menyebabkan harga singkong dalam negeri tertekan atau dihargai lebih murah. Kondisi itulah yang membuat para petani singkong di Lampung berunjuk rasa di DPRD Provinsi Lampung dan sejumlah pabrik tepung singkong. Mereka minta harga pembelian singkong sesuai ketetapan dan impor singkong dikendalikan. Pada Jumat (31/1/2025), Kementerian Pertanian (Kementan) memanggil perwakilan petani singkong dan pelaku industri tepung tapioka.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pertemuan itu menghasilkan tiga kesepakatan. Pertama, harga pembelian singkong petani secara nasional ditetapkan Rp 1.350 per kg. ”Jika ada yang melanggar kesepakatan harga itu, nanti akan berhadapan langsung dengan saya,” ujarnya melalui siaran pers. Kedua, pemerintah akan memperketat kebijakan impor singkong. Impor singkong harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi Kementan serta baru boleh dilakukan setelah singkong petani terserap. Ketiga, singkong akan ditetapkan sebagai komoditas yang dilarang dan dibatasi (lartas). Dengan demikian, pengawasan perdagangan singkong akan lebih ketat untuk melindungi petani dalam negeri. ”Kami telah berkoordinasi dengan menteri perdagangan untuk menahan impor singkong per 31 Januari 2025. Impor hanya boleh dilakukan jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi,” kata Amran. Prospek singkong World Population Review mencatat, pada 2022, Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai negara produsen singkong dengan total produksi 13,6 juta ton. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Komisi HAM Malaysia Didorong Menyelidiki Penembakan yang Mengakibatkan Tewasnya Warga Negara RI

01 Feb 2025

Di tengah belum adanya kejelasan mengenai kasus penembakan lima warga negara Indonesia oleh aparat maritim Malaysia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membuka opsi bekerja sama dengan lembaga serupa di Malaysia. Komisi HAM Malaysia bakal didorong untuk menyelidiki penembakan yang mengakibatkan satu pekerja migran Indonesia tewas dan empat orang terluka itu secara independen dan transparan. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, pihaknya akan menjajaki peluang kerja sama dengan komisi HAM Malaysia, Suhakam (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia), agar kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat maritimMalaysia menjadi terang benderang. Hal itu dimungkinkan karena selama ini komisi HAM kedua negara memiliki rekam jejak hubungan bilateral yang baik. Kerja sama dilakukan, antara lain, dengan berbagi informasi dan praktik baik tentang kasus-kasus HAM yang menjadi perhatian atau ditangani kedua lembaga.

Oleh karena itu, kata Atnike, KomnasHAM membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Suhakam ihwal penembakan lima WNI di Malaysia. Koordinasi dimaksud dapat dilakukan secara bilateral ataupun melalui Forum Komnas HAM Asia Tenggara (SEANF), sesuai dengan yurisdiksi dan kewenangan masing-masing. ”Komnas HAM akan mendorong Suhakam menginvestigasi peristiwa tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM,” kata Atnike, Jumat (31/1/2025). Jamin perlindungan Selain mendorong komisi HAM Malaysia, ujarnya, Komnas HAM juga telah meminta Kementerian Luar Negeri mengambil langkah lain di luar pengiriman nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga diminta memperkuat tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia. Sejumlah langkah itu penting untuk memberikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM bagi pekerja migran. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Dana Rp 16 Triliun dan Cadangan Beras Pemerintah

01 Feb 2025

Tak main-main. Tahun ini pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras. Konsekuensinya, cadangan beras pemerintah perlu diperkuat. Dana Rp 16 triliun pun disiapkan dari kocek negara agar Bulog dapat menyerap gabah dan beras dalam negeri. Bahkan, pemerintah tidak lagi memberlakukan rafaksi atau pengurangan harga gabah petani yang standarnya rendah. Pemerintah juga mengurangi persyaratan standar derajat sosoh beras yang bakal diserap Perum Bulog. Dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Serap Gabah Petani di Kementerian Pertanian, Kamis (30/1/2025), terungkap, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 16 triliun bagi Bulog. Dana untuk menyerap gabah dan beras itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah menginstruksikan Bulog untuk segera menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras. Tujuannya, guna meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP).

”Hari ini, stok beras Bulog berkisar 1,9 juta-2 juta ton. Jika target serapan3juta ton terpenuhi sepanjang panen raya padi hasil musim tanam I tahun ini, total stok beras Bulog dalam 3-4 bulan ke depan akan mencapai 5 juta ton,” ujarnya. Bapanas juga meminta Bulog tak mengkhawatirkan dana pengadaan gabah dan beras dari dalam negeri. Pemerintah telah menganggarkan Rp 16 triliun dari APBN sehingga Bulog tidak perlu lagi meminjam dana dari bank-bank milik pemerintah. Pada Jumat (24/1), Arief menjelaskan, pemerintah akan memberikan dana tunai dari APBN kepada Bulog untuk pengadaan gabah dan beras dari dalam negeri. Selama ini, pembiayaan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), termasuk CBP, oleh Bulog bersumber dari pinjaman bank-bank milik negara dengan bunga murah melalui mekanisme subsidi bunga pinjaman. Dengan skema itu, Bulog harus mengembalikan pinjaman dan menanggung biaya bunga meskipun sebagian bunga pinjaman ditanggung pemerintah.

Bulog juga harus menunggu cukup lama pencairan dana pembayaran klaim atas subsidi bunga itu. ”Kini, pemerintah telah sepakat mengubah mekanisme pinjaman subsidi bunga itu menjadi pendanaan tunai dari APBN. Pasti nanti akan ada bedanya saat Bulog membeli gabah dan beras dengan dana tunai dibandingkan dengan pinjaman dari bank-bank milik negara,” kata Arief (Kompas, 24/1/2025). Kewajiban Bulog Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengemukakan, dalam rapat koordinasi tersebut telah disepakati bahwa Bulog harus menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Hal itu mengingat produksi beras nasional, terutama pada Januari-Maret 2025, meningkat signifikan dibandingkan dengan periode sama 2024. ”Bulog juga diwajibkan membeli gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 6.500 per kilogram. Ini guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani, terutama saat panen raya,” katanya. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Kerikil Tajam Perusahaan Gas Negara

01 Feb 2025

Defisit suplai gas masih akan berlanjut dan menjadi kerikil tajam bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN di 2025. Perseroan terindikasi mengencangkan ikat pinggang dengan menciutkan target kinerja operasional. Sejumlah indikator operasional yang menunjukkan PGAS waspada dalam mengarungi kinerja tahun buku 2025 tampak dari volume transmisi gas yang diproyeksikan turun sebesar 7% yoy menjadi 1.435 MMSCFD. Begitu juga dengan proyeksi regasifikasi turun 15,6% yoy menjadi 168 BBTUD. Bahkan, Analis CGS Internasional Sekuritas Indonesia dalam risetnya yang dipublikasikan menyebut, regasifikasi PGAS akan lebih turun lagi menjadi 1655 BBTUD akibat adanya keterbatasan di Unit Penyimpanan dan Regaisifkasi Terapung (FSRU) Lampung. Entitas Grup Pertamina itu juga memproyeksikan lifting hulu atau produksi minyak dan gas pada 2025 mencapai 17.233 BOPED. Lagi-lagi, angka itu turun jika dibanding 2024 yang diestimasi mencapai 20,4 ribu BOPED, atau dibawah perkiraan CGS yang sebesar 24,3 ribu BOPED. Sebab, broker efek ini sebelumnya mengestimasi lifting hulu PGAS bisa mencapai 23,1 ribu pada 2025. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Prospek Cerah Bulion Bank Nanti Akan Bermanfaat bagi Perekonomian

01 Feb 2025

Pemerintah menilai kehadiran bulion bank atau bank emas nantinya akan bermanfaat bagi perekonomian. Bulion bank dinilai dapat meningkatkan variasi produk investasi, memperdalam pasar keuangan Indonesia, serta mewujudkan distribusi emas yang optimal dari hulu ke hilir. "Ke depan BRI (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) akan meluncurkan inovasi bullion bank yang memungkinkan UMKM mengubah simpanan depsito konvensional menjadi deposito emas, sehingga mendapatkan natural hedging terutama untuk eskpor. Harga emas cenderung stabil dan mengalami apresiasi dibandingkan aset lain, yang penting sekarang menjadikan safe haven investasi," ujarnya. Terkait hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarsi mengungkapkan bulllion sudah diinisiasi sejak dirinya masih menjabat sebagai direktur utama penggadaian. Saat itu, Penggadaian memiliki unit usaha yang bernama Galeri 24 jam yang bergerak di bidang perdagangan emas. Namun, karena emas dikatagorikan sebagai komoditas, bisnis ini tdak berada di bawah pengawasan OJK, melainkan tunduk pada peraturan Menteri Perdagangan. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Kilau Emas Makin Cemerlang di Tengah Ketidakpastian

01 Feb 2025

Harga emas terus mencetak rekor baru, baik di pasar domestik maupun global. Pada Jumat (31/1), harga emas Antam mencapai Rp 1.620.000 per gram, naik 6,29% sejak awal Januari 2025. Sementara itu, harga emas di pasar spot global juga mencetak all-time high (ATH) di US$ 2.805,66 per ons troi. Analis Dupoin Indonesia, Andy Nugraha, memperkirakan bahwa tren kenaikan ini bisa berlanjut sepanjang 2025, dengan potensi menembus US$ 3.000 per ons troi, terutama jika harga tidak turun di bawah US$ 1.750.

Faktor utama pendorong harga emas adalah meningkatnya permintaan dari bank sentral, terutama People’s Bank of China (PBOC), yang memiliki cadangan emas jauh lebih kecil dibandingkan bank sentral Eropa dan AS. Selain itu, penurunan suku bunga global juga mendorong investor beralih ke emas sebagai aset safe haven.

Analis Finex Bisnis Solusi Future, Brahmantya Himawan, menambahkan bahwa kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif impor tinggi pada awal Februari dapat memicu permintaan emas lebih lanjut. Sementara itu, Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, memperingatkan bahwa meskipun tren harga emas masih naik, fluktuasi akibat profit-taking bisa terjadi.

Dalam hal strategi investasi, Lukman menyarankan agar investor mempertimbangkan dolar cost averaging, yaitu membeli emas secara berkala saat harga naik maupun turun. Emas fisik cocok untuk investor konservatif, sementara emas derivatif lebih likuid tetapi berisiko tinggi.

Lingkungan Hidup

Regulasi Baru: Pengecer LPG 3 Kg Wajib Terdaftar OSS

01 Feb 2025

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan para pengecer LPG bersubsidi 3 Kg mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) agar dapat beroperasi sebagai pangkalan resmi di bawah PT Pertamina (Persero). Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Februari 2025 dan bertujuan untuk menata distribusi, menghindari kelebihan pasokan, serta memastikan harga tetap sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, kebijakan ini akan menjadikan pengecer sebagai pangkalan resmi sehingga distribusi lebih efisien dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa sistem ini akan membantu mencegah oversupply dan penggunaan yang tidak tepat. Setiap pengecer harus mendaftar secara daring untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebelum bergabung dengan jaringan resmi Pertamina.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, memastikan bahwa harga LPG 3 Kg di pangkalan resmi tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah. Jika ditemukan harga lebih tinggi, kemungkinan LPG dibeli dari pengecer yang belum terdaftar.

Untuk menjamin ketersediaan dan kualitas LPG, Pertamina Patra Niaga telah memiliki 259.226 pangkalan di seluruh Indonesia dan terus memperluas jaringan dengan program One Village One Outlet (OVOO). Dengan kebijakan ini, masyarakat diimbau untuk membeli LPG hanya dari pangkalan resmi yang memiliki papan nama serta harga sesuai HET guna mendapatkan kualitas LPG yang lebih terjamin.

Lingkungan Hidup

Gas dan Rem Kebijakan Transisi Energi

31 Jan 2025

Pemerintah saat ini memang memprioritaskan kedaulatan energi demi mengikis impor yang menyedot devisa sekitar Rp500 triliun per tahun. Akan tetapi, agenda pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dalam rangka transisi energi terus dijalankan demi mengurangi pemanasan global. Kebijakan gas dan rem ini ditempuh untuk menyikapi dinamika global sekaligus menjalankan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satunya adalah kedaulatan energi. Ini penting, mengingat pada akhir 2024, impor minyak mencapai 1 juta barel per hari (bph) dari total kebutuhan domestik 1,6 juta bph. Sementara itu, impor gas LPG berkisar 6-7 juta ton per tahun. Selain itu, pengembangan EBT membutuhkan dana jauh lebih besar ketimbang energi fosil, baik dalam rangka membangun pembangkit listrik hingga mempensiunkan PLTU batu bara. Ironisnya, sampai saat ini, belum satupun pinjaman dari lembaga donor yang cair. Akibatnya, pembiayaan penutupan PLTU saat ini hanya bisa diperoleh dari APBN atau PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menarik utang baru yang bisa membebani neraca keuangan, karena APBN tidak bisa dilakukan, karena APBN memiliki banyak prioritas lainnya. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Menjadi Rp 171 Triliun Anggaran untuk MBG

31 Jan 2025

Kementerian Keuangan akan menyiapkan alokasi tambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2025. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu, menurut rencana, akan mendapat tambahan dana Rp 100 triliun. Sumbernya berasal dari hasil penyisiran anggaran di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah diminta menyisir anggaran dengan target akumulasi senilai Rp 306,7 triliun. Anggaran yang dipangkas antara lain belanja operasional perkantoran, belanja seremonial, perjalanan dinas, serta dana transfer ke daerah (TKD). Instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi waktu sampai 14 Februari 2025 untuk menyusun rencana penyisiran belanja di instansi masing-masing. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satu prioritas penting Prabowo adalah meningkatkan anggaran MBG yang kini sudah mendapat alokasi dana Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Presiden meminta agar anggaran MBG pada 2025 ditambah untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat, dari 17 juta orang menjadi 82,9 juta orang. Karena itu, penyisiran anggaran yang kini sedang dilakukan pemerintah pun diprioritaskan untuk mendukung program MBG. ”Ini investasi penting dan jangka panjang yang membutuhkan anggaran luar biasa,” ujar Sri Mulyani saat memberi kata sambutan di acara BRI Microfinance Outlook 2025 yang digelar di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1/2025). Program MBG berpotensi mendapat tambahan anggaran senilai Rp 100 triliun, sesuai penghitungan Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan kata lain, sekitar sepertiga dari total hasil penyisiran APBN 2025 senilai Rp 306,7 triliun akan dipakai untuk MBG. ”Apabila program MBG ini ditambah Rp 100 triliun, bukan naik ke Rp 100 triliun, maka akan menjadi Rp 171 triliun.

Saya berharap ini akan menimbulkan efek multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani. Ia mengatakan, pemerintah saat ini sedang terus menyempurnakan tata kelola dan bisnis model untuk pelaksanaan program MBG. Pada 2025 ini, MBG didahulukan untuk anak-anak sekolah dari level SD-SMA. Ia meyakini, program tersebut bisa menggerakkan UMKM di seluruh wilayah di Indonesia. ”Selama ada sekolah, berarti ada yang harus menyiapkan makanan. Ada yang harus membeli bahannya, ada yang memasak, mencuci bahan baku sampai tempat makannya, ada pula yang harus mengantar. Ini merupakan pekerjaan masif yang labour intensive (padat karya) dan merata di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani. Selain MBG, pemerintah juga memiliki daftar program prioritas yang berpotensi mendapat tambahan anggaran dari hasil efisiensi APBN 2025. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Banjir Masih Melanda Jakarta

31 Jan 2025

Hujan lebat hingga ekstrem berpotensi kembali menimbulkan banjir besar di wilayah Jakarta, seperti yang pernah terjadi pada 2020. Ini karena masih terbatasnya kemampuan infrastruktur utama pengendalian banjir. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Kamis (30/1/2025), mengatakan, saat ini infrastruktur utama pengendalian banjir di Jakarta hanya mampu menangani curah hujan dengan intensitas 150 milimeter (mm) per hari. Sementara sistem drainase atau saluran air di Jakarta hanya mampu menampung air akibat hujan dengan durasi di bawah lima jam. Banjir di Jakarta pada Selasa (28/1) malam dipicu curah hujan ekstrem yang mencapai 368 mm dan angka terendahnya 264 mm. Hujan turun sejak siang hingga malam hari. Angka curah hujan itu pun termasuk tinggi, hampir sama seperti pada 2020, saat Jakarta mengalami banjir besar.

”Berdasarkan data yang diperoleh, curah hujan pada 2020 yang tertinggi 377 mm, kemudian yang terendah 256 mm,” kata Teguh. Untuk mencegah banjir terulang, Teguh menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menyedot rendaman air dan memastikan tali-tali air berfungsi baik. Dalam mengantisipasi dampak banjir di sepanjang Kali Ciliwung, Pemprov Jakarta akan mengeruk dan melebarkan sungai atau normalisasi. ”Upaya normalisasi sungai dan kali masih terus dilakukan salah satunya di wilayah Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,” ujar Teguh. Tahun ini, Pemprov Jakarta akan meneruskan normalisasi Kali Ciliwung dengan anggaran Rp 90 miliar. Selain upaya fisik, Pemprov Jakarta juga mengedukasi masyarakat di sekitar Kali Ciliwung untuk menjaga kebersihan sungai dan lingkungan. Untuk jangka pendek, pemprov akan melakukan modifikasi cuaca kembali dalam dua hingga tiga hari ini.

Adapun hujan dengan intensitas tinggi seperti yang terjadi pada Selasa malam telah beberapa kali terjadi di Jakarta. Berdasarkan dataBMKG,BPBD, dan Jakarta Open Data, dari 2014 hingga 2020, hujan dengan intensitas itu rata-rata terjadi pada periode Januari hingga April. Masih tergenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan, hingga Kamis pukul 16.00, terdapat 35 RT dan satu ruas jalan yang masih tergenang banjir akibat hujan pada Selasa malam hingga Rabu. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Mohamad Yohan mengatakan, rinciannya, ada 17 RT di Jakarta Barat dengan ketinggian air 40-80 sentimeter (cm). Selanjutnya, 2 RT di Jakarta Selatan terendam 70 cm akibat luapan Kali Ciliwung. Kemudian, ada 11 RT di Jakarta Timur tergenang 30-160 cm akibatluapan Kali Ciliwung. Lalu, di Jakarta Utara ada 1 RT, yakni Kelurahan Semper Barat, akibat tingginya curah hujan. Ketinggian banjir sekitar 40 cm. Sementara itu, ruas jalan yang masih tergenang berada di Jalan Cakung Cilincing, Kelurahan Sukapura, Jakarta Timur. (Yoga)