Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Asosiasi Protes, Pemutihan Utang Macet untuk UMKM

07 Feb 2025

Asosiasi UMKM Indonesia memprotes pelaksanaan kebijakan hapus tagih piutang macet usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang digelar pemerintah. Sebab, alih-alih membantu seluruh UMKM, kebijakan itu hanya untuk kepentingan perbaikan rapor kinerja perbankan milik negara karena hanya berlaku untuk UMKM nasabah perbankan negara. Protes itu disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia Edy Misero saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (6/2/2025). Kebijakan hapus tagih kredit macet tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapustagihan Piutang Macet kepada UMKM. Kebijakan ini hanya berlaku untuk piutang macet bank dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara (BUMN). Ketentuan hapus tagih piutang macet itu meliputi nilai pokok piutang maksimal Rp 500 juta per nasabah dan telah dihapusbukukan minimal lima tahun sejak PP mulai berlaku.

Kebijakan ini berlaku enam bulan sejak PP diundangkan alias berakhir pada Mei 2025. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan hapus tagih piutang macet menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Realisasi kebijakan hapus tagih tersebut telah menjangkau sekitar 71.000 nasabah. ”Dari monitor yang terbanyak hapus tagih adalah Bank BRI. Nah, tentu ini merupakan capaian yang merupakan komitmen pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara BRI Microfinance Out- look 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, 30 Januari 2025. Edy Misero melanjutkan, kebijakan penghapusan kredit macet hanya diberikan kepada pelaku-pelaku UMKM nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sementara pelaku UMKM yang bukan nasabah Himbara tidak diperhatikan.

”Padahal, kebijakan itu mestinya kebijakan bersama untuk seluruh pelaku UMKM. Kalau mau adil, pinjam di mana pun akan dihapuskan.Harus ada peluang untuk kesempatan menghapus utang bagi semua UMKM,” katanya Administrasi keuangan Menurut Edy, kebijakan tersebut hanya mementingkan administrasi keuangan dari bank-bank Himbara. Alih-alih menyuarakan kepentingan UMKM, hapus tagih piutang macet tersebut cenderung ditujukan untuk memperbaiki kinerja perseroan dengan menghapuskan riwayat kredit macet. ”Kalau tujuannya menghapus kredit UMKM, harus adil. Kan, katanya mau membantu UMKM, tetapi yang ada hanya untuk UMKM nasabah Himbara, harus tegas itu. Kalau sejak awal dibilang hanya membantu pelaku UMKM yang ada di Himbara, oke kita terima,” tuturnya. Meskipun demikian, Edy mengatakan, fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut setidaknya membantu sejumlah pelaku UMKM yang memiliki riwayat kredit macet di perbankan Himbara. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Indonesia Akan Segera Punya Government Coal Index

07 Feb 2025

Pemerintah diprediksi akan menggunakan formula baru dalam penetapan harga Batu Bara Acuan (HBA). Niatnya harga acuan teranyar itu menjadi basis perhitungan royalti maupun acuan harga ekspor batu bara, Kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan. Formula HBA ini belum mencerminkan harga batu bara ke depan. Pasalnya penetapan dilakukan satu kali dalam sebulan dan merujuk harga beberapa pekan sebelumnya. Diproyeksikan, HBA teranyar menggunakan pola seperti indeks batu bara pihak swasta yakni penetapan harga setiap jumat untuk proyeksi harga pekan berikutnya. Ketua Indoensia Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menterjemahkan rencana pemerintah dalam menerapakan HBA untuk kegiatan ekspor yakni membentuk Indonesia Government Coal Index. Menurutnya, pembentukan index itu bisa dilakukan pemerintah namun dengan syarat mengubah formula HBA saat ini. "Ini ibaratnya pemerintah menentukan tim sendiri, Indonesian Government Coal Index. Pemerintah membuat panel itu bisa saja. Badan swasta saja bisa masak pemerintah tidak, kalau dalam menentukan parameternya bisa sama dengan HBS tapi dimodifikasi 100% dari pemerintahan," kata Singgih. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Transformasi Digital dalam Distribusi Elpiji 3 Kg

07 Feb 2025

Kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram secara eceran yang diterapkan mulai 1 Februari 2025 menuai pro-kontra di masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, menjaga kualitas, dan mengontrol harga elpiji. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menyulitkan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, karena akses ke elpiji menjadi lebih terbatas tanpa pengecer.

Secara keseluruhan, reformasi subsidi LPG yang dirancang dengan sistem digitalisasi, seperti logbook digital dan verifikasi data penerima subsidi, sudah menciptakan kontrol yang cukup untuk memantau distribusi gas melon. Dalam hal ini, sistem yang ada sebenarnya sudah mampu memastikan subsidi tepat sasaran tanpa perlu membatasi akses melalui kebijakan restriktif seperti larangan penjualan eceran. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan ini benar-benar untuk mengatasi masalah subsidi atau justru menciptakan hambatan baru.

Sistem digital yang sudah diuji sebelumnya, seperti penggunaan identitas digital dan otentikasi biometrik, seharusnya dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan aksesibilitas bagi masyarakat kecil. Beberapa solusi yang bisa diimplementasikan meliputi penggunaan perangkat biometrik di pengecer tradisional untuk memastikan subsidi tepat sasaran, pemasangan QR code atau NFC pada setiap tabung elpiji untuk meningkatkan transparansi, dan membangun platform digital terpadu untuk memudahkan integrasi seluruh rantai distribusi.

Dengan kata lain, kebijakan yang membatasi penjualan eceran tampaknya kurang konsisten dengan kebijakan sebelumnya yang lebih berbasis pada teknologi digital dan sistem yang lebih transparan. Implementasi sistem digital yang optimal dapat menjadi solusi terbaik tanpa menyulitkan masyarakat.

Lingkungan Hidup

Polri Ungkap Dugaan Kerugian Negara Rp 10 Miliar Berasal dari Pengolahan Timah Ilegal

07 Feb 2025

Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri berhasil mengungkap kasus pengolahan timah ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp10 miliar. Kasus ini melibatkan dua orang tersangka, yakni Direktur CV Galena Alam Raya Utama berinisial AF dan seorang warga negara asing (WNA) Korea Selatan berinisial J. Kasubdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Donny Charles Go, menjelaskan bahwa operasi ini bermula dari informasi terkait pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung ke Tanjung Priok, yang kemudian dibawa ke gudang pengolahan ilegal di Bekasi. Gudang tersebut ternyata tidak memiliki izin untuk mengolah timah.

Tersangka J berperan sebagai kepala operasional dan penyandang dana untuk kegiatan pengolahan timah ilegal di gudang tersebut. Penyelidikan menunjukkan bahwa sindikat ini berencana mengirimkan timah ilegal ke Korea Selatan, dengan total pengiriman sebanyak empat kali sejak 2023. Kasus ini menunjukkan dampak besar terhadap perekonomian negara, dan polisi terus melakukan upaya penyelidikan lebih lanjut.

Lingkungan Hidup

Prabowo Didorong untuk Rombak Kabinet

07 Feb 2025

Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mencuat meskipun baru memasuki 100 hari kerja. Prabowo menegaskan bahwa ia akan menindak para pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat. Ia menyebut telah memberikan waktu dan peringatan kepada para menteri dan pejabat negara, serta akan menyingkirkan mereka yang tidak mengikuti arah kebijakan pemerintahannya.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, reshuffle kabinet diperlukan karena beberapa menteri justru merusak reputasi pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, misalnya, dinilai kurang aktif dibandingkan wakilnya, Immanuel Ebenezer. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga masuk dalam daftar evaluasi karena dianggap gagal dalam tata kelola elpiji subsidi 3 kg. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi sorotan terkait kasus pagar laut. Namun, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid masih dipertahankan karena dinilai responsif dalam menangani isu tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai beberapa menteri patut dicopot, seperti Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahkan, ia menyoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dinilai kurang efektif dalam menangani polemik PPN 12% dan sistem Coretax.

Baik Dedi maupun Bhima sepakat bahwa reshuffle kabinet diperlukan agar program kerja Prabowo bisa berjalan dengan lebih efektif dan membawa pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Lingkungan Hidup

Menjaga Stabilitas Harga Ayam di Pasar

07 Feb 2025

Prospek kinerja PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) diperkirakan membaik berkat stabilisasi harga unggas dan potensi meningkatnya permintaan ayam. Analis Maybank Sekuritas, Jocelyn Santoso, menilai bahwa intervensi pemerintah dalam pengaturan pasokan unggas hidup melalui kuota impor grand parent stock yang lebih rendah serta pemusnahan unggas parent stock secara sukarela akan membantu menstabilkan harga unggas.

Selain itu, JPFA telah menerapkan teknologi kandang tertutup, yang meningkatkan kenyamanan ternak dan menekan tingkat kematian ayam dari 10% menjadi kurang dari 1%, menurut Jocelyn. Penggunaan pengering jagung juga memungkinkan perusahaan memperoleh bahan baku dengan harga lebih murah, yang berkontribusi terhadap peningkatan margin keuntungan. Dengan faktor-faktor ini, Maybank Sekuritas memproyeksi laba JPFA mencapai Rp 3,6 triliun pada 2025, lebih tinggi dari Rp 3,02 triliun pada 2024.

Sementara itu, Analis BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano, memperkirakan kelebihan pasokan ayam menurun menjadi 14% pada 2025, dibandingkan 22% pada 2024. Namun, ia juga memperingatkan bahwa margin pakan akan tertekan akibat potensi kenaikan harga jagung dan bungkil kedelai karena curah hujan yang tinggi. Meski begitu, bisnis komersial dan peternakan ayam pembibit diharapkan tetap memberikan margin yang lebih tinggi bagi JPFA.

Dari sisi kebijakan pemerintah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprediksi akan berdampak positif pada sektor unggas. Analis Mirae Asset Sekuritas, Andreas Saragih, menilai bahwa program MBG, penurunan biaya bahan baku, dan peningkatan daya beli masyarakat akan menguntungkan JPFA. Dengan bertambahnya jumlah dapur umum MBG menjadi 937 unit, permintaan ayam sebagai sumber protein juga diprediksi meningkat.

Dari perspektif investasi, Andreas menyarankan beli saham JPFA dengan target harga Rp 2.400 per saham, sementara Victor menargetkan Rp 2.800 per saham, dan Jocelyn merekomendasikan Rp 2.300 per saham.

JPFA berpotensi mencetak kinerja lebih baik di 2025 berkat stabilisasi harga unggas, intervensi pemerintah, efisiensi operasional, serta dukungan dari program MBG. Meskipun tantangan seperti potensi kenaikan harga bahan baku masih ada, JPFA tetap menjadi pilihan menarik bagi investor dengan proyeksi laba yang meningkat dan rekomendasi beli dari para analis.

Lingkungan Hidup

Pemerintah Perketat Pengawasan Minyak Kita

06 Feb 2025

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan peringatan tegas kepada para distributor yang memainkan harga minyak goreng rakyat (MinyaKita) dengan cara menahan jalur distribusi, yang mengakibatkan harga jual minyak goreng melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.700 per liter. Zulkifli menegaskan bahwa tindakan penimbunan ini akan ditindak tegas oleh Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) guna memastikan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Ramadan.

Peringatan ini juga berlaku untuk bahan pokok lain seperti cabai, gula, dan gas LPG. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan bahwa telah ditemukan bukti adanya distributor yang sengaja menahan MinyaKita di Tangerang, dan satu pelaku sudah teridentifikasi. Kemendag akan menyita barang bukti dan mencabut izin usaha distributor yang melanggar. Selain itu, Staf Ahli Menteri Perdagangan, Tommy Andana, mengungkapkan bahwa beberapa produsen dan distributor menahan distribusi MinyaKita untuk mencari keuntungan lebih banyak, dan mereka akan ditindak tegas jika ketahuan.

Pemerintah juga telah melakukan pemantauan langsung di pasar dan memastikan bahwa realisasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng pada Desember 2024 dan Januari 2025 melebihi kebutuhan. Dengan meningkatnya realisasi DMO, pemerintah berharap agar distribusi minyak goreng bisa lebih terkontrol dan harga dapat stabil.

Lingkungan Hidup

Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.670.000 per Gram

06 Feb 2025

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam mencetak rekor tertingginya pada perdagangan hari ini, Kamis pagi, 6 Februari 2025. Mengutip dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini berada di level Rp 1.670.000 per gram. Harga emas Antam terpantau meningkat Rp 7 ribu bila dibandingkan dengan harga perdagangan kemarin. Pada Rabu, 5 Februari 2025, emas Antam per gram tercatat seharga Rp 1.663.000. Sementara pada Kamis pekan lalu, harga emas batangan Antam berada di angka Rp 1.606.000 per gram. Artinya, harga emas Antam meningkat Rp 64 ribu selama seminggu terakhir.

Adapun sejak awal Januari 2025, harga emas dari perusahaan BUMN ini terpantau melesat Rp 146.000 per gramnya. Emas Antam tercatat diperdagangkan sebesar Rp 1.524.000 per gram pada Kamis pagi, 2 Januari 2025 lalu. Sementara, harga jual kembali atau buyback emas batangan Antam pada hari ini juga mengalami kenaikan dibandingkan harga buyback pada 5 Februari 2025. Harga buyback emas Antam hari ini tercatat di level Rp 1.521.000 per gram. Harga ini naik Rp 7 ribu dibandingkan harga pada perdagangan Rabu, yang tercatat berada di level Rp 1.514.000 per gramnya. Semua transaksi jual kembali dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh 22 sebesar 1,5 persen. Aturan ini berlaku sesuai dengan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak untuk individu, badan usaha, dan instansi pemerintah.

Perubahan ini juga mencakup penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). PPh 22 akan dipotong secara otomatis dari total nilai transaksi penjualan atau buyback. Berikut daftar harga dasar emas batangan Antam di situs Logam Mulia untuk perdagangan hari ini: Antam 0,5 gram: Rp 885.000, Antam 1 gram: Rp 1.670.000, Antam 2 gram: Rp 3.280.000, Antam 3 gram: Rp 4.895.000, Antam 5 gram: Rp 8.125.000, Antam 10 gram: Rp 16.195.000, Antam 25 gram: Rp 40.362.000, Antam 50 gram: Rp 80.645.000, Antam 100 gram: Rp 161.212.000, Antam 250 gram: Rp 402.765.000, Antam 500 gram: Rp 805.320.000,Antam 1.000 gram: Rp 1.610.600.000 (Yetede)

Lingkungan Hidup

Mengapa Pasokan BBM Masih Juga Langka di SPBU Swasta

06 Feb 2025

Sudah hampir tiga pekan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik perusahaan swasta langka. Di Jalan Panjang, kawasan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, SPBU milik BP-AKR terlihat sepi, bahkan tidak ada aktivitas pengisian BBM seperti biasanya. Di depan pintu masuk SPBU itu tertulis, "Stok yang tersedia hanya BBM Ultimate Diesel". Febrian, satu-satunya petugas yang berjaga, mengatakan stok BBM di stasiun pengisian ini sudah habis sejak pertengahan Januari 2025. Awalnya BBM jenis BP 92 dengan kandungan RON 92 yang habis. Lalu, dua pekan kemudian, stok BP Ultimate dengan kandungan RON 95 ikut kosong.

“Dari tadi juga yang datang ya sudah lewatin saja. Kebanyakan nyari yang bensin," tutur Febrian saat ditemui Tempo, Rabu, 5 Februari 2025. Akibat kelangkaan BBM ini, kantornya hanya memberlakukan satu petugas dalam satu kali shift. Suasana serupa terjadi di SPBU Shell di Jalan Soeroso, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aktivitas pengisian BBM nihil. Tidak ada lagi antrean seperti biasanya. Hanya ada sepeda motor dan mobil yang singgah untuk sekadar bertanya mengapa pasokan BBM di stasiun pengisian ini tak ada. Meskipun aktivitas jual-beli BBM tidak berjalan, lini bisnis Shell lainnya tetap beroperasi di SPBU tersebut, antara lain layanan Shell Advance MotoCare Express dan Shell Helix Oil Change. Selain itu, ada Shell Select yang menjual makanan untuk pengendara.

Sementara itu, SPBU Vivo di Jalan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, masih beroperasi seperti biasa. Seorang petugas Vivo yang enggan disebutkan namanya mengatakan Vivo memang belum mengalami kehabisan pasokan. Namun jumlah stok yang ada tidak sebanyak biasanya. Kelangkaan ini dikeluhkan oleh para pengendara, termasuk Andika, pengemudi ojek online berusia 30 tahun. Ia kesulitan mengisi bahan bakar sepeda motornya di SPBU swasta. Padahal, menurut dia, SPBU swasta selama ini menjadi pilihan utama para pengemudi ojek online karena lebih irit. “Semoga jangan sampai langka terus-menerus,” ujarnya. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Pemotongan Anggaran 2025 di Inpres Prabowo Disambut Baik Pattiro

06 Feb 2025

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tepat saat instruksi tersebut dikeluarkan, kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 resmi diberlakukan, terutama pada jajaran kementerian. Dilansir dari Antara, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menyambut baik kebijakan tersebut, sekalian memberikan sedikit catatan harus adanya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nantinya. Program Manager Pattiro Ramlan Nugraha, mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah terkait pengoptimalan anggaran belanja. “Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara, namun harus disertai dengan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan implementasi yang efektif di tingkat pusat dan daerah," kata Ramlan dilansir Antara pada Senin, 3 Februari 2025.

Melalui Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto dalam instruksinya ingin melakukan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran tersebut sebesar Rp 306,69 triliun yang terdiri atas Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian atau lembaga, dan Rp 50,59 triliun transfer ke daerah. Menanggapi hal tersebut, Pattiro menyebut kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo sebagai komitmen positif pemerintah. Ia menilai pemerintah ingin memangkas anggaran yang tidak esensial, baik di pusat maupun di daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ditemui menjelaskan Prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. Belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya. Berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, terdapat 16 jenis belanja operasional yang dipangkas oleh Sri Mulyani.

Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. “Seperti makan bergizi gratis (MBG), juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul,” kata Sri Mulyani pada 27 Januari 2025. Ramlan menanggapi, penggunaan realokasi anggaran, tidak mesti selalu difokuskan untuk kebutuhan program MBG. Program lain, misalnya peningkatan kualitas dan infrastruktur sekolah maupun rumah sakit bisa menjadi saran untuk ikut diprioritaskan, kata dia. Selain itu, Ramlan juga menambahkan pentingnya pengawasan oleh masyarakat terhadap realokasi anggaran ini. Pattiro menilai kebijakan efisiensi anggaran ini bisa di