Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Peluang Emas di Industri Data Center

23 Jan 2025

Dua pengembang kawasan industri besar, BEST dan DMAS, mencatatkan pendapatan yang signifikan pada tahun 2024 berkat tingginya permintaan lahan dari sektor data center. BEST berhasil mencapai marketing sales sebesar Rp404 miliar pada September 2024, didorong oleh sektor data center yang menjadi pendorong utama, sementara DMAS membukukan pendapatan operasional sebesar Rp1,7 triliun, dengan sektor data center berkontribusi 64,5% dari penjualan lahan industri mereka. Kinerja positif ini juga mencerminkan peningkatan margin laba kotor dan laba usaha yang signifikan.

Tondy Suwanto, Direktur DMAS, mengungkapkan bahwa data center terus menjadi sektor primadona dalam permintaan lahan industri. Di sisi lain, sektor data center global diperkirakan akan terus berkembang pada 2025, dengan sejumlah pemain besar seperti Edge Digital dan Microsoft mengumumkan investasi besar-besaran dalam pengembangan data center. Hal ini memberikan prospek yang baik bagi pengembang kawasan industri di Indonesia, dengan sektor ini diperkirakan akan tetap menjadi magnet investasi seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas digital di tanah air.

Lingkungan Hidup

Peristiwa Longsor di Kabupaten Pekalongan

23 Jan 2025

Peristiwa longsor di Kabupaten Pekalongan pada Senin (20/1/2025) menewaskan 20 orang. Bencana hidro-iklim terjadi seiring tingginya curah hujan. Sekitar 500 petugas dan sukarelawan mencari dan mengevakuasi korban. Delapan orang masih dilaporkan hilang. Petugas juga berupaya membuka jalan yang terdampak longsor. Tiga jembatan rusak akibat banjir besar, sejumlah rumah dan kendaraan rusak berat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan pun menetapkan status tanggap darurat terkait bencana longsor. Status tersebut ditetapkan sejak Selasa (21/1) hingga 14 hari ke depan dengan fokus penanganan pada mencari korban hilang dan evakuasi. Wilayah Jawa Tengah juga mengalami bencana hidrometeorologi lainnya, yaitu banjir. Selain Pekalongan, beberapa kabupaten lain dan kota juga terdampak, seperti Kendal, Brebes, Grobogan, Pemalang, Demak, Sragen, Tegal, dan Kota Surakarta (Kompas.id, 22/1/2025).

Menurut analisis Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, gerakan tanah di Desa Kasimpar dipicu hujan deras berintensitas tinggi dan berdurasi lama. Bencana ini lalu menjadi aliran bahan rombakan atau banjir bandang. Faktor pemicu longsor ini ialah bentukan morfologi berupa dataran kipas aluvial dengan kemiringan lereng atas yang curam, sifat tanah pelapukan vulkanik yang mudah luruh, dan sistem fluktuasi keairan yang tak terkontrol. Selain itu, ditemukan perubahan penggunaan lahan dan vegetasi pada lereng. Memasuki transisi kering ke basah, kejadian longsor dikhawatirkan bakal meluas. Sebagian daerah menjadi lebih rentan terhadap bencana gerakan tanah yang dipicu cuaca, gempa bumi, dan alih fungsi lahan untuk vegetasi. Sebagian wilayah mengalami transisi ekstrem atau gejolak hidro-iklim dari kemarau panjang menuju musim hujan. Saat ini terjadi perubahan dari fase El Nino yang menyebabkan kekeringan dan banyak retakan tanah lalu memasuki La Nina dan curah hujan tinggi membuat retakan tanah terisi air.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan, fenomena La Nina menyebabkan penambahan curah hujan 20 persen pada awal 2025. Dua pekan pertama Januari 2025 terjadi delapan kejadian longsor dan banjir. Sepekan ke depan sejumlah wilayah di Jawa diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Potensi curah hujan tinggi berdurasi lama berisiko menimbulkan banjir dan longsor. Musibah longsor di Pekalongan yang mematikan menjadi alarm pentingnya mitigasi bencana hidrometeorologi di tengah cuaca ekstrem. Selain penguatan sistem peringatan dini bencana berbasis komunitas, ketangguhan warga menghadapi gejolak cuaca ekstrem juga perlu ditingkatkan. Risiko longsor dan banjir juga bisa dimitigasi dengan menjaga ekosistem di wilayah rawan. Salah satunya, menghindari alih fungsi lahan, terutama vegetasi, di lereng hingga relokasi permukiman di daerah rentan banjir dan longsor. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Instrumen Pengendalian Stok dan Harga Pangan Belum Cukup Bertaji

23 Jan 2025

Sejumlah program ketahanan pangan yang telah bergulir selama hampir 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai memuaskan. Namun, perihal pengendalian harga barang dan jasa, sebagian masyarakat belum cukup puas. Sejumlah kalangan menilai, instrumen pemerintah dalam pengendalian stok dan harga pangan belum cukup bertaji. Di sisi lain, terdapat sejumlah catatan dan potensi risiko untuk program-program ketahanan pangan, terutama terkait pemenuhan kebutuhan pangan dari dalam negeri. Sejumlah kalangan khawatir produksi pangan tidak sesuai target dan kebijakan pangan berbenturan dengan sektor energi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) Kompas periode Januari 2025, terdapat tiga indikator di bidang ekonomi yang terkait dengan pangan.

Survei yang digelar pada 4-10 Januari 2025 itu dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi. Indikator pertama adalah memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri atau tidak membeli dari negara lain dengan tingkat kepuasan responden 74,9 persen. Kedua, pemberdayaan petani dan nelayan dengan tingkat kepuasan 72,39 persen. Ketiga, mengendalikan harga barang dan jasa dengan tingkat kepuasan hanya 60,9 persen. Padahal, pemerintah sudah menggulirkan sejumlah kebijakan terkait stabilisasi harga barang dan jasa. Beberapa di antaranya penyaluran bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Pemerintah juga melanjutkan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) Minyakita. Bahkan, pemerintah juga memperkuat cadangan pangan pemerintah, termasuk beras, yang dikelola

Perum Bulog. Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori, Rabu (22/1/2025), mengatakan, sepanjang periode 2015-2024, tingkat inflasi Indonesia relatif terkendali. Rerata tingkat inflasi per tahun dalam 10 tahun terakhir itu sebesar 2,9 persen. ”Sumber inflasi paling dominan adalah komoditas pangan yang andilnya terhadap rerata inflasi tersebut sebesar 47,9 persen,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk ”Upaya Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat untuk Mendukung Ketahanan Pangan” yang digelar Propaktani TV di Jakarta. Tujuh belas komoditas Khudori juga memetakan, dalam lima tahun terakhir, 2019-Juli 2024, terdapat 17 komoditas pangan yang harganya kerap bergejolak. Dari jumlah itu, ada 11 komoditas pangan yang paling tinggi fluktuasi harganya, antara lain beras medium, minyak goreng, sawit, gula, bawang merah, dan bawang putih. (Yoga)

Lingkungan Hidup

ID Food Ikut Memasok Bahan Baku Makan Bergizi Gratis

22 Jan 2025

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan ID Food ikut memasok bahan baku untuk program makan bergizi gratis (MBG). Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan perusahaannya telah terlibat aktif dalam pelaksanaan program MBG sejak awal. ID Food saat ini memasok bahan baku ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tangerang, Bandung, Bogor, hingga Palu. Ke depan, tak tertutup kemungkinan ID Food untuk memasok kebutuhan bahan baku di 190 dapur MBG yang ada di berbagai daerah."Seiring bertambahnya skala program, kami akan meningkatkan volume pasokan dan memperluas titik distribusi dengan menggandeng yayasan serta koperasi yang mengelola SPPG," kata Sis Apik melalui keterangan tertulis pada Rabu, 22 Januari 2025.

Saat ini, bahan baku yang ID Food pasok ke SPPG termasuk garam, gula, beras, minyak goreng, tepung terigu, hingga kecap manis. Sis Apik berujar ID Food juga berencana menambah jenis bahan baku yang disalurkan, seperti telur dan daging ayam. Nantinya, ID Food akan mengambil pasokan bahan baku telur dan ayam dari para peternak lokal. Penyaluran bahan baku tersebut akan bekerja sama dengan asosiasi peternak yang ada di berbagai daerah. "Telur ayam dan daging ayam yang akan dipasok ke MBG merupakan hasil produksi 100 persen dari peternak lokal," ucap Sis Apik.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Philips J. Vermonte sebelumnya mengatakan BUMN bisa turut mendanai program makan bergizi gratis. Keterlibatan BUMN bisa terjadi setelah program ini berkembang selama beberapa tahun. “Nanti kalau multi-years dia berkembang, masyarakat mungkin berpartisipasi, pihak swasta dan lainnya,” ujar Philips kepada wartawan usai memantau pelaksanaan makan bergizi di SLB Negeri 5 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa, 21 Januari 2025. Philips menjelaskan, program andalan pemerintahan Prabowo Subianto ini tak hanya dicanangkan untuk multi-years, tapi multi-decades. Setelah beberapa tahun, ujar dia, sumber-sumber pendanaan juga akan berkembang. “Ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN dan lain-lain,” tuturnya. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Target Energi Terbarukan: Perjuangan Panjang

22 Jan 2025

Target pemerintah Indonesia untuk menghasilkan 49,7 gigawatt (GW) listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menghadapi berbagai kendala yang cukup besar. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan mencapai target bauran energi hijau yang telah ditetapkan. Capaian porsi EBT dalam bauran energi nasional selama beberapa tahun terakhir tidak sesuai dengan harapan, yang mengarah pada penurunan target porsi EBT pada 2025 dari 23% menjadi 17%-19%.

PLN, dalam upaya mencapai target tersebut, juga mengalami kesulitan, termasuk dalam mengeksekusi rencana penambahan pembangkit listrik berbasis EBT. Hingga 2025, PLN diproyeksikan hanya dapat merealisasikan sekitar 1—1,5 GW, sementara target yang harus dicapai adalah 9 GW. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan seperti keterbatasan permodalan, tantangan geografis, dan minimnya investasi di sektor pembangkit listrik berbasis energi hijau. Selain itu, masalah pembebasan lahan, kepastian hukum, dan harga jual listrik yang tidak kompetitif menjadi faktor penghambat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan pihak terkait lainnya berupaya untuk menyelesaikan tantangan ini dan meningkatkan perhatian terhadap transisi energi menuju net zero emission. Pembangkit listrik berbasis energi hijau diharapkan dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga uap yang berbasis energi fosil di masa depan, guna memastikan pasokan listrik nasional yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Lingkungan Hidup

Berulang, Kobaran Api Membumihanguskan Kemayoran

22 Jan 2025

Ratusan rumah di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang sebelumnya berdiri rapat kini hanya tersisa puing-puing bangunan. Sejumlah warga hanya bisa mengais barang-barang sisa kebakaran yang dapat dimanfaatkan. Kebakaran hebat di kawasan padat penduduk di RT 001 hingga 011, RW 004, Kebon Kosong ini terjadi pada Selasa (21/1/2025) dini hari. Amuk api menghanguskan 543 rumah semi permanen dan permanen, berdampak pada sekitar 1.797 jiwa atau 607 keluarga. Rumah-rumah di Kebon Kosong kini tersisa puing-puing. Petugas pemadam kebakaran berjaga-jaga di lokasi, sementara sejumlah warga terlihat mencari barang-barang yang mungkin masih tersisa. Nia (30) tak menyangka rumah tempat ia tinggal dari kecil tersebut harus ludes terbakar. Saat kebakaran terjadi, ia sedang tertidur pulas. Nia terbangun setelah mendengar teriakan kebakaran dari warga. Ia menyaksikan warga berhamburan menyelamatkan diri. Nia segera menyelamatkan dokumen-dokumen berharganya, beserta dompet dan gawainya. Lalu, keluar dari rumah bersama suami dan anaknya.

”Saya teriak-teriak di dalam rumah, saya bangunkan suami dan anak saya. Beruntung kami masih dikasih selamat. Ternyata kejadian di RW sebelah bulan lalu menimpa kami hari ini,” ujar Nia, Selasa sore. Api semakin menjalar dengan cepat, membakar rumah-rumah warga tanpa ampun. Kebakaran cepat meluas karena bangunan rumah di kawasan padat penduduk itu banyak yang terbuat dari kayu dan tripleks. Barang-barang milik warga lainnya, Adin (40), juga hampir seluruhnya hangus terbakar. Kini, ia hanya bisa mengambil besi dan seng bekas rumahnya untuk dijual. Barang-barang bekas itu menjadi sumber harapan Adin untuk memperoleh sedikit uang. Ia hanya berhasil menyelamatkan sepeda motornya. Adin pun berharap pemerintah dapat segera memberi bantuan selain makanan, seperti seragam sekolah. Menurut Adin, kebakaran pertama kali terlihat dari rumah seorang warga di RT 002. Sejumlah warga melihat asap muncul dari lantai dua rumah seseorang warga sekitar pukul 00.30 WIB. (Yoga)

Lingkungan Hidup

PT Pertamina Menyerahkan Bantuan Seperangkat Pembangkit Listrik Tenaga Surya

21 Jan 2025

PT Pertamina (Persero) menyerahkan bantuan seperangkat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau solar panel untuk SMK Negeri (SMKN) 1 Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. PLTS telah terpasang di atap sekolah untuk dioperasikan dengan kapasitas energi yang dihasilkan 3,3 kWp dan kapasitas baterai penyimpanan 5 kWh. Area Manager Communication, Relations, & CSR Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Taufiq Kurniawan mengemukakan pemberian seperangkat PLTS itu merupakan bagian dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Sekolah Energi Berdikari yang dijalankan di SMKN 1 Mojosongo, Boyolali. "Program tersebut dijalankan sebagai dorongan Pertamina untuk menciptakan Sekolah Mandiri Energi melalui energi bersih dan energi baru terbarukan," ujar Taufiq kepada wartawan, hari ini, Senin, 20 Januari 2025. "Selain itu kami juga ingin mengedukasi masyarakat mulai dari dunia pendidikan untuk semakin menyadari dan memahami urgensi transisi ke energi yang lebih bersih dalam keseharian kita, seperti di lingkungan belajar mengajar di sekolah," tuturnya.

Adapun untuk PLTS yang diserahkan kepada pihak sekolah, secara khusus akan dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik ruangan laboratorium bahasa di SMKN 1 Mojosongo. "Sehingga tidak hanya dapat mengurangi emisi yang dihasilkan tapi juga menghemat biaya operasional energi sekolah hingga Rp 6,8 juta per tahun,” katanya. Taufiq menambahkan, pada kegiatan tersebut juga terdapat berbagai aktivitas yang dijalankan, di antaranya penanaman pohon di lingkungan sekolah, upcycling expo yang menampilkan inovasi-inovasi siswa dalam mendaur ulang limbah menjadi karya yang dilombakan, hingga Kelas Generasi Hijau yaitu kegiatan pengajaran oleh tim Pertamina kepada siswa dengan topik seputar energi bersih dan gaya hidup peduli lingkungan. ”Serangkaian aktivitas tersebut kami jalankan dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak, di antaranya lembaga Society Renewable Energy (SRE), Kelompok Masyarakat Budidaya Maggot, mahasiswa penerima beasiswa Sobat Bumi, dan utamanya pekerja Pertamina serta para siswa di SMKN 1 Mojosongo,” ucap dia. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Ada Ide Perguruan Tinggi Kelola Tambang Mineral Logam

21 Jan 2025

Selain organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan, perguruan tinggi juga diusulkan untuk mendapatkan hak pengelolaan tambang mineral logam. Hal itu dibahas dalam rapat penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan dari Partai Gerindra, Senin (20/1/2025), di kompleks Senayan, Jakarta, yang berlangsung secara hibrida. Dalam rapat yang dihadiri sejumlah tim ahli tersebut, ada 11 poin yang menjadi topik pembahasan revisi ketiga UU No 4/2009 itu. Pada poin kelima dalam paparan rapat tertulis rencana prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi.

”Saya secara pribadi, masyarakat yang ada di dalam area pertambangan tidak lagi hanya terkena debu tambang akibat eksploitasi. Tetapi, (revisi) ini merupakan suatu peluang bagi masyarakat untuk melakukan usaha (penambangan) secara langsung. Ini adalah bentuk amanat dari Pasal 33 UUD 1945,” kata Bob. Dalam paparan yang dibacakan tim ahli dalam rapat tersebut, prioritas pemberian WIUP kepada perguruan tinggi disematkan dalam Pasal 51A. Dalam Ayat (1) pasal tersebut tertulis WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi secara prioritas. Di ayat berikutnya, pertimbangan pemberian WIUP tersebut adalah akreditasi perguruan tinggi dengan status paling rendah B. Seusai paparan, anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarif Muhammad, menyampaikan, ada sejumlah catatan kritis dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 4/2009 tersebut.

Menurut dia, ada cacat formal dan cacat material dalam penyusunan perubahan kedua yang terjadi di masa pandemi Covid-19 tahun 2020. ”Pembahasannya dilakukan tertutup dan minim partisipasi masyarakat. Selain itu, naskah RUU tidak ada pengujian oleh publik dan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),” kata Syarif. Sementara itu, saat dihubungi, Senin, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan, proses penyusunan RUU ini bisa dibilang kilat dan tidak transparan. RUU ini juga muncul tiba-tiba dan tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional 2025. Lagi-lagi, menurut dia, DPR dan pemerintah terkesan ugal-ugalan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. ”Khusus hak kelola bagi perguruan tinggi, perguruan tinggi seharusnya fokus pada penyiapan sumber daya manusia untuk hilirisasi tambang, bukan malah mengurusi eksploitasi tambang,” katanya. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Harga MinyakKita: Stabil atau Rentan?

21 Jan 2025

Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono dan pihak terkait lainnya terus memantau dan mengendalikan harga MinyaKita, yang masih jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Edy menyatakan bahwa meskipun ada beberapa wilayah yang menjual MinyaKita sesuai dengan HET, sebagian besar daerah masih mengalami kenaikan harga. Di tingkat nasional, harga rata-rata MinyaKita mencapai Rp17.502 per liter pada minggu ketiga Januari 2025, jauh melebihi HET.

Pemerintah dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya agar harga minyak goreng tersebut stabil sebelum Ramadan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, memastikan stok MinyaKita aman dan menegaskan bahwa distribusi yang tidak sesuai aturan, termasuk penjualan di atas HET, akan dikenakan sanksi pidana. Kemendag juga terus melakukan evaluasi terkait distribusi MinyaKita, termasuk mengusulkan relaksasi aturan wajib pungut yang bisa mempercepat distribusi oleh BUMN seperti Bulog dan ID Food.

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang mengevaluasi usulan tersebut, yang jika disetujui, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi minyak goreng. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan MinyaKita dapat dijual sesuai HET di seluruh wilayah Indonesia, serta mempersempit disparitas harga antar daerah.

Lingkungan Hidup

Izin Usaha Batu Bara

21 Jan 2025

Revisi Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi salah satu topik penting dalam pembahasan Badan Legislasi DPR. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) yang lebih luas kepada perguruan tinggi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta organisasi kemasyarakatan. Menurut Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, langkah ini membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk terlibat langsung dalam sektor pertambangan, tidak hanya yang berada di sekitar lokasi tambang, tetapi juga yang lebih luas.

Dalam draf revisi, Pasal 51A dan 51B mengatur pemberian WIUP mineral logam kepada perguruan tinggi dan UMKM dengan cara prioritas. Perguruan tinggi yang dapat menerima WIUP harus memiliki akreditasi minimal B, sementara pemberian WIUP untuk UMKM akan diprioritaskan berdasarkan faktor-faktor seperti peningkatan tenaga kerja dalam negeri dan pemenuhan rantai pasok. Selain itu, ketentuan tentang pemberian WIUP juga mengatur tentang badan usaha, koperasi, dan bahkan organisasi keagamaan yang dapat terlibat dalam usaha pertambangan.

Namun, pembahasan revisi UU ini menuai kontroversi. Putra Nababan, anggota Badan Legislasi DPR, mengkritik proses pembahasan yang terkesan terburu-buru tanpa melihat naskah akademik dengan cermat. Selain itu, pemberian WIUP kepada organisasi keagamaan, seperti yang dilakukan dengan Nahdlatul Ulama (NU), menimbulkan pro dan kontra. NU, misalnya, berencana mengelola penghiliran batu bara melalui PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara, meski masih mencari investor untuk membiayai kegiatan reklamasi dan memastikan keberlanjutan bisnis tambangnya.

Secara keseluruhan, revisi UU Minerba bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, perguruan tinggi, dan UMKM dalam industri pertambangan. Namun, implementasi dan dampak kebijakan ini memerlukan kajian yang lebih mendalam dan transparan agar tidak menimbulkan potensi risiko ekonomi dan sosial yang merugikan.