Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Kilau Emas Makin Cemerlang di Tengah Ketidakpastian

01 Feb 2025

Harga emas terus mencetak rekor baru, baik di pasar domestik maupun global. Pada Jumat (31/1), harga emas Antam mencapai Rp 1.620.000 per gram, naik 6,29% sejak awal Januari 2025. Sementara itu, harga emas di pasar spot global juga mencetak all-time high (ATH) di US$ 2.805,66 per ons troi. Analis Dupoin Indonesia, Andy Nugraha, memperkirakan bahwa tren kenaikan ini bisa berlanjut sepanjang 2025, dengan potensi menembus US$ 3.000 per ons troi, terutama jika harga tidak turun di bawah US$ 1.750.

Faktor utama pendorong harga emas adalah meningkatnya permintaan dari bank sentral, terutama People’s Bank of China (PBOC), yang memiliki cadangan emas jauh lebih kecil dibandingkan bank sentral Eropa dan AS. Selain itu, penurunan suku bunga global juga mendorong investor beralih ke emas sebagai aset safe haven.

Analis Finex Bisnis Solusi Future, Brahmantya Himawan, menambahkan bahwa kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif impor tinggi pada awal Februari dapat memicu permintaan emas lebih lanjut. Sementara itu, Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, memperingatkan bahwa meskipun tren harga emas masih naik, fluktuasi akibat profit-taking bisa terjadi.

Dalam hal strategi investasi, Lukman menyarankan agar investor mempertimbangkan dolar cost averaging, yaitu membeli emas secara berkala saat harga naik maupun turun. Emas fisik cocok untuk investor konservatif, sementara emas derivatif lebih likuid tetapi berisiko tinggi.

Lingkungan Hidup

Regulasi Baru: Pengecer LPG 3 Kg Wajib Terdaftar OSS

01 Feb 2025

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan para pengecer LPG bersubsidi 3 Kg mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) agar dapat beroperasi sebagai pangkalan resmi di bawah PT Pertamina (Persero). Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Februari 2025 dan bertujuan untuk menata distribusi, menghindari kelebihan pasokan, serta memastikan harga tetap sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, kebijakan ini akan menjadikan pengecer sebagai pangkalan resmi sehingga distribusi lebih efisien dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa sistem ini akan membantu mencegah oversupply dan penggunaan yang tidak tepat. Setiap pengecer harus mendaftar secara daring untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebelum bergabung dengan jaringan resmi Pertamina.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, memastikan bahwa harga LPG 3 Kg di pangkalan resmi tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah. Jika ditemukan harga lebih tinggi, kemungkinan LPG dibeli dari pengecer yang belum terdaftar.

Untuk menjamin ketersediaan dan kualitas LPG, Pertamina Patra Niaga telah memiliki 259.226 pangkalan di seluruh Indonesia dan terus memperluas jaringan dengan program One Village One Outlet (OVOO). Dengan kebijakan ini, masyarakat diimbau untuk membeli LPG hanya dari pangkalan resmi yang memiliki papan nama serta harga sesuai HET guna mendapatkan kualitas LPG yang lebih terjamin.

Lingkungan Hidup

Gas dan Rem Kebijakan Transisi Energi

31 Jan 2025

Pemerintah saat ini memang memprioritaskan kedaulatan energi demi mengikis impor yang menyedot devisa sekitar Rp500 triliun per tahun. Akan tetapi, agenda pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dalam rangka transisi energi terus dijalankan demi mengurangi pemanasan global. Kebijakan gas dan rem ini ditempuh untuk menyikapi dinamika global sekaligus menjalankan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satunya adalah kedaulatan energi. Ini penting, mengingat pada akhir 2024, impor minyak mencapai 1 juta barel per hari (bph) dari total kebutuhan domestik 1,6 juta bph. Sementara itu, impor gas LPG berkisar 6-7 juta ton per tahun. Selain itu, pengembangan EBT membutuhkan dana jauh lebih besar ketimbang energi fosil, baik dalam rangka membangun pembangkit listrik hingga mempensiunkan PLTU batu bara. Ironisnya, sampai saat ini, belum satupun pinjaman dari lembaga donor yang cair. Akibatnya, pembiayaan penutupan PLTU saat ini hanya bisa diperoleh dari APBN atau PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menarik utang baru yang bisa membebani neraca keuangan, karena APBN tidak bisa dilakukan, karena APBN memiliki banyak prioritas lainnya. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Menjadi Rp 171 Triliun Anggaran untuk MBG

31 Jan 2025

Kementerian Keuangan akan menyiapkan alokasi tambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2025. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu, menurut rencana, akan mendapat tambahan dana Rp 100 triliun. Sumbernya berasal dari hasil penyisiran anggaran di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah diminta menyisir anggaran dengan target akumulasi senilai Rp 306,7 triliun. Anggaran yang dipangkas antara lain belanja operasional perkantoran, belanja seremonial, perjalanan dinas, serta dana transfer ke daerah (TKD). Instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi waktu sampai 14 Februari 2025 untuk menyusun rencana penyisiran belanja di instansi masing-masing. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satu prioritas penting Prabowo adalah meningkatkan anggaran MBG yang kini sudah mendapat alokasi dana Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Presiden meminta agar anggaran MBG pada 2025 ditambah untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat, dari 17 juta orang menjadi 82,9 juta orang. Karena itu, penyisiran anggaran yang kini sedang dilakukan pemerintah pun diprioritaskan untuk mendukung program MBG. ”Ini investasi penting dan jangka panjang yang membutuhkan anggaran luar biasa,” ujar Sri Mulyani saat memberi kata sambutan di acara BRI Microfinance Outlook 2025 yang digelar di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1/2025). Program MBG berpotensi mendapat tambahan anggaran senilai Rp 100 triliun, sesuai penghitungan Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan kata lain, sekitar sepertiga dari total hasil penyisiran APBN 2025 senilai Rp 306,7 triliun akan dipakai untuk MBG. ”Apabila program MBG ini ditambah Rp 100 triliun, bukan naik ke Rp 100 triliun, maka akan menjadi Rp 171 triliun.

Saya berharap ini akan menimbulkan efek multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani. Ia mengatakan, pemerintah saat ini sedang terus menyempurnakan tata kelola dan bisnis model untuk pelaksanaan program MBG. Pada 2025 ini, MBG didahulukan untuk anak-anak sekolah dari level SD-SMA. Ia meyakini, program tersebut bisa menggerakkan UMKM di seluruh wilayah di Indonesia. ”Selama ada sekolah, berarti ada yang harus menyiapkan makanan. Ada yang harus membeli bahannya, ada yang memasak, mencuci bahan baku sampai tempat makannya, ada pula yang harus mengantar. Ini merupakan pekerjaan masif yang labour intensive (padat karya) dan merata di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani. Selain MBG, pemerintah juga memiliki daftar program prioritas yang berpotensi mendapat tambahan anggaran dari hasil efisiensi APBN 2025. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Banjir Masih Melanda Jakarta

31 Jan 2025

Hujan lebat hingga ekstrem berpotensi kembali menimbulkan banjir besar di wilayah Jakarta, seperti yang pernah terjadi pada 2020. Ini karena masih terbatasnya kemampuan infrastruktur utama pengendalian banjir. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Kamis (30/1/2025), mengatakan, saat ini infrastruktur utama pengendalian banjir di Jakarta hanya mampu menangani curah hujan dengan intensitas 150 milimeter (mm) per hari. Sementara sistem drainase atau saluran air di Jakarta hanya mampu menampung air akibat hujan dengan durasi di bawah lima jam. Banjir di Jakarta pada Selasa (28/1) malam dipicu curah hujan ekstrem yang mencapai 368 mm dan angka terendahnya 264 mm. Hujan turun sejak siang hingga malam hari. Angka curah hujan itu pun termasuk tinggi, hampir sama seperti pada 2020, saat Jakarta mengalami banjir besar.

”Berdasarkan data yang diperoleh, curah hujan pada 2020 yang tertinggi 377 mm, kemudian yang terendah 256 mm,” kata Teguh. Untuk mencegah banjir terulang, Teguh menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menyedot rendaman air dan memastikan tali-tali air berfungsi baik. Dalam mengantisipasi dampak banjir di sepanjang Kali Ciliwung, Pemprov Jakarta akan mengeruk dan melebarkan sungai atau normalisasi. ”Upaya normalisasi sungai dan kali masih terus dilakukan salah satunya di wilayah Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,” ujar Teguh. Tahun ini, Pemprov Jakarta akan meneruskan normalisasi Kali Ciliwung dengan anggaran Rp 90 miliar. Selain upaya fisik, Pemprov Jakarta juga mengedukasi masyarakat di sekitar Kali Ciliwung untuk menjaga kebersihan sungai dan lingkungan. Untuk jangka pendek, pemprov akan melakukan modifikasi cuaca kembali dalam dua hingga tiga hari ini.

Adapun hujan dengan intensitas tinggi seperti yang terjadi pada Selasa malam telah beberapa kali terjadi di Jakarta. Berdasarkan dataBMKG,BPBD, dan Jakarta Open Data, dari 2014 hingga 2020, hujan dengan intensitas itu rata-rata terjadi pada periode Januari hingga April. Masih tergenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan, hingga Kamis pukul 16.00, terdapat 35 RT dan satu ruas jalan yang masih tergenang banjir akibat hujan pada Selasa malam hingga Rabu. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Mohamad Yohan mengatakan, rinciannya, ada 17 RT di Jakarta Barat dengan ketinggian air 40-80 sentimeter (cm). Selanjutnya, 2 RT di Jakarta Selatan terendam 70 cm akibat luapan Kali Ciliwung. Kemudian, ada 11 RT di Jakarta Timur tergenang 30-160 cm akibatluapan Kali Ciliwung. Lalu, di Jakarta Utara ada 1 RT, yakni Kelurahan Semper Barat, akibat tingginya curah hujan. Ketinggian banjir sekitar 40 cm. Sementara itu, ruas jalan yang masih tergenang berada di Jalan Cakung Cilincing, Kelurahan Sukapura, Jakarta Timur. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Strategi Diversifikasi & Efisiensi di Tengah Tantangan

31 Jan 2025

Kinerja PT Vale Indonesia Tbk (INCO) diperkirakan akan mengalami penurunan pada 2025, meski ada prospek pemulihan secara bertahap, terutama didorong oleh penurunan biaya input dan inisiatif hilirisasi nikel. Miftahul Khaer, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menyebutkan bahwa adopsi teknologi HPAL dan hilirisasi nikel dapat memperbaiki kinerja keuangan INCO, dengan diversifikasi produk yang lebih luas. Namun, harga nikel yang diperkirakan tetap rendah di kisaran US$ 15.000–US$ 16.000 per ton akan menekan harga jual rata-rata (ASP) INCO.

Analis Hasan Barakwan dari Maybank Sekuritas, yang menurunkan perkiraan ASP INCO sebesar 9,8% menjadi US$ 12.937 per ton untuk 2025, juga menyoroti surplus pasar nikel yang didorong oleh dominasi Indonesia sebagai produsen utama nikel. Surplus ini diperkirakan akan terus menggerakkan pasar, meskipun berdampak pada harga jual.

Meski demikian, ada prospek pertumbuhan yang menjanjikan bagi INCO, terutama melalui inisiatif hilirisasi yang berlangsung di Indonesia. Rizkia Darmawan, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, mencatat bahwa proyek-proyek utama seperti yang ada di Morowali dan Pomalaa dapat meningkatkan permintaan terhadap produk INCO. Fokus INCO pada efisiensi biaya dan penggunaan energi bersih dari pembangkit listrik tenaga air juga akan memberi keuntungan kompetitif dan memperkuat komitmen keberlanjutan.

Dari segi valuasi, Mirae Asset Sekuritas merevisi target harga INCO menjadi Rp 4.290 per saham, sementara Hasan mempertahankan target harga Rp 4.600 per saham. Keduanya mempertahankan rekomendasi buy untuk saham INCO, meskipun menghadapi tantangan pasar nikel yang lebih lemah di tahun 2025.

Lingkungan Hidup

AS Mundur, Masa Depan Proyek Hijau Suram?

31 Jan 2025

Program pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia menghadapi tantangan besar setelah Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Paris Climate Agreement per 27 Januari 2026. Keputusan ini memicu ketidakpastian terhadap pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP), yang sebelumnya diinisiasi AS dan Jepang dengan total nilai US$ 20 miliar (Rp 310 triliun).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keluarnya AS berpotensi menghambat pendanaan proyek EBT di Indonesia. Bahkan, meskipun AS masih tergabung dalam JETP, realisasi pendanaan yang diterima Indonesia baru US$ 500 juta, jauh dari kebutuhan yang diproyeksikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, yaitu Rp 1.100 triliun.

Namun, Kepala Sekretariat JETP Indonesia, Paul Butar-butar, menyatakan bahwa Jerman dan Jepang telah sepakat menggantikan AS sebagai pemimpin proyek pendanaan. Selain itu, janji pendanaan AS sebesar US$ 1 miliar tetap berlaku melalui Bank Dunia, yang masih bisa dimanfaatkan Indonesia untuk proyek transisi energi.

Paul juga mengungkapkan bahwa JETP Indonesia saat ini tengah menyelesaikan pendanaan dari U.S. International Development Finance Corporation (DFC) sebesar US$ 126 juta untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen. Dengan perkembangan ini, diharapkan proyek transisi energi tetap berjalan meskipun AS telah mundur dari komitmen iklim global.

Lingkungan Hidup

Ketika Akhirnya Tambang Masuk ke Kampus

30 Jan 2025

Dalam satu pekan ini publik dikejutkan oleh rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara yang antara lain membuka peluang bagi perguruan tinggi (PT) menjadi pengelola bisnis tambang. Ini kejutan kedua dan kelanjutan dari kontroversi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas menjelang akhir pemerintahan Joko Widodo. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, menerima tawaran ini. Apakah kampus juga memilih jalan yang sama? Penulis mewakili Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) berpendapat, gagasan pemberian IUP kepada PT adalah sesat pikir kebijakan negara (Kompas, 20/1/2025). Korporatisasi PT Dalam artikel ”Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution” (2023), Andrew Rosser mengidentifikasi dua problem predatoris yang menyebabkan krisis PT di Indonesia.

Pertama, ketatnya kontrol politik atas semua keputusan akademik dan non-akademik di kampus. Kedua, manajemen internal yang birokratis. Keduanya warisan Orde Baru dalam pengelolaan kampus. Tujuannya, penundukan sivitas akademika agar selaras dengan politik monoloyalitas pembangunanisme Soeharto. Meminjam Gramsci, di era Orde Baru, kampus adalah ideological state apparatus yang harus tunduk kepada kemauan pemerintah melalui kementerian pendidikan. Kontrol kebijakan akademik berlaku lewat mekanisme kerja pengambilan keputusan yang birokratis sejak di level kampus hingga kementerian, baik dalam pemilihan rektor, dekan, maupun perencanaan keuangan. Kampus adalah kepanjangan tangan negara dalam urusan produksi pengetahuan dan SDM yang menunjang pembangunan. Perbedaan pendapat, apalagi penolakan, dianggap mbalelo, melawan. Risikonya pemecatan rektor, minimal pengurangan jatah anggaran PTN yang bersumber dari APBN.

Intinya, kampus seperti lembaga politik, organisasi politik, alat mobilitas politik bagi para dosen atau sebaliknya. Dalam konteks ini, kita menjadi paham mengapa suara para rektor PTN cenderung seragam untuk setuju, atau minimal diam, atas rencana pemberian IUP, yang jelas berisiko tinggi bagi reputasi kampus di mata publik. Anehnya, pascareformasi 1998, kondisi tersebut berlanjut di era Jokowi dan Prabowo. Hal itu berkelindan dengan agenda neoliberalisasi dalam bentuk korporatisasi kampus. Jargon kampus mandiri, merdeka secara ekonomi, lebih kuat. Maknanya: harus mencari uang sendiri dan negara lepas tangan. Dalam hubungan ini, rencana pemberian IUP dikerangka dalam wacana yang sempit dan pragmatis: tambang akan menjawab kesulitan ekonomi di PT (dahaga anggaran operasional kampus yang tak terpenuhi oleh terbatasnya guyuran dana APBN). Kampus tak ubahnya korporasi biasa, turun jauh marwah sebagai lembaga sosial yang menjaga etika dan tanggung jawab setiap kegiatannya. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Kebijakan Energi Trump dan Peluang Indonesia Penghasil Komoditas Fosil

30 Jan 2025

Sejumlah kebijakan Presiden Amrika Serikat Donald Trump di sektor energi diprediksi bisa menguntungkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditas fosil, khususnya batu bara. Namun, keputusan AS yang memilih keluar dari Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tidak akan mengubah komitmen Indonesia yang akan mencapai karbon netral pada 2060. Donald Trump secara tegas mendukung kebijakan optimalisasi produksi minyak dan gas AS sejak masa kampanye. Dengan semboyan "drill, baby drill", AS akan memperluas secara besar-besaran pengeboran minyak dunia. Pasalnya, dengan produksi minyak AS yang meningkat maka suplai minyak dunia akan bertambah. Tercatat produksi minyak AS saat ini mencapai sekitar 18 juta barel per hari pada Oktober 2024. AS menyumbangkan 20% dari produksi minyak mentah global, menjadikannya negara penghasil minyak terbesar dunia. Trump juga menyebutkan batu bara sebagai sumber energi penting bagi Amerika dan mengusulkan membangun pembangkit listrik baru yang dapat menggunakan sebagai cadangan energi, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik. Trump mengklaim AS memiliki cadangan batu bata tersbesar di dunia yang dapat diandalkan jika terjadi gangguan pasokan gas dan minyak (Yetede)

Lingkungan Hidup

Indonesia Antisipasi Ketidakpastian Geopolitik Global

30 Jan 2025

Kebijakan pemerintah mengalihkan ekspor minyak mentah bagian negara untuk diproses dalam negeri, dinilai sebagai upaya dalam mengantisipasi ketidakpastian geopolitik global. Sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalisasikan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri. "Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap ketidakpastian harga impor, sebab adanya ketidakpastian geopolitik," kata Ekonom Energi dari Uiversitas Padjadjaran Yayan Satyakti. Yayan menyoroti presien AS Trump yang ingin menurunkan harga minyak sehingga US$ 74 per barel. Keinginan tersebut menimbulkan kekhawatiran soal harga jual minyak mentah dalam negeri yang diekspor ke negara lain. "Daripada dijual harga murah, lebih baik digunakan sendiri, seiring dengan produksi lifting minyak mentah Indonesia yang semakin menurun," ujar Yayan. Tetapi, Yayan menyarankan kepada pemerintah untuk menghitung ulang dampak dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) apabila Indonesia berhenti mengekspor minyak mentaj. Ia menyampaikan, selama ini kemampuan suplai minyak mentah Indonesia hanya 40% dari 60% sisanya berasal dari impor. (Yetede)