Instrumen Pengendalian Stok dan Harga Pangan Belum Cukup Bertaji
Sejumlah program ketahanan pangan yang telah bergulir selama hampir 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai memuaskan. Namun, perihal pengendalian harga barang dan jasa, sebagian masyarakat belum cukup puas. Sejumlah kalangan menilai, instrumen pemerintah dalam pengendalian stok dan harga pangan belum cukup bertaji. Di sisi lain, terdapat sejumlah catatan dan potensi risiko untuk program-program ketahanan pangan, terutama terkait pemenuhan kebutuhan pangan dari dalam negeri. Sejumlah kalangan khawatir produksi pangan tidak sesuai target dan kebijakan pangan berbenturan dengan sektor energi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) Kompas periode Januari 2025, terdapat tiga indikator di bidang ekonomi yang terkait dengan pangan.
Survei yang digelar pada 4-10 Januari 2025 itu dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi. Indikator pertama adalah memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri atau tidak membeli dari negara lain dengan tingkat kepuasan responden 74,9 persen. Kedua, pemberdayaan petani dan nelayan dengan tingkat kepuasan 72,39 persen. Ketiga, mengendalikan harga barang dan jasa dengan tingkat kepuasan hanya 60,9 persen. Padahal, pemerintah sudah menggulirkan sejumlah kebijakan terkait stabilisasi harga barang dan jasa. Beberapa di antaranya penyaluran bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Pemerintah juga melanjutkan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) Minyakita. Bahkan, pemerintah juga memperkuat cadangan pangan pemerintah, termasuk beras, yang dikelola
Perum Bulog. Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori, Rabu (22/1/2025), mengatakan, sepanjang periode 2015-2024, tingkat inflasi Indonesia relatif terkendali. Rerata tingkat inflasi per tahun dalam 10 tahun terakhir itu sebesar 2,9 persen. ”Sumber inflasi paling dominan adalah komoditas pangan yang andilnya terhadap rerata inflasi tersebut sebesar 47,9 persen,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk ”Upaya Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat untuk Mendukung Ketahanan Pangan” yang digelar Propaktani TV di Jakarta. Tujuh belas komoditas Khudori juga memetakan, dalam lima tahun terakhir, 2019-Juli 2024, terdapat 17 komoditas pangan yang harganya kerap bergejolak. Dari jumlah itu, ada 11 komoditas pangan yang paling tinggi fluktuasi harganya, antara lain beras medium, minyak goreng, sawit, gula, bawang merah, dan bawang putih. (Yoga)
Tags :
#PanganPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023