Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Perlu Dipertanyakan Mengapa Pensiun Dini PLTU Batu Bara Jalan di Tempat

30 Jan 2025

PROGRAM pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia masih jalan di tempat. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui penghentian kegiatan operasional PLTU batu bara lebih awal, tapi implementasi konkret program tersebut belum dimulai. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi G20 Brasil pada 20 November 2024 menyatakan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil di Indonesia akan dihentikan dalam 15 tahun ke depan. Dalam persamuhan itu, Prabowo juga memaparkan Indonesia akan membangun pembangkit listrik berkapasitas lebih dari 75 gigawatt dengan tenaga terbarukan pada periode yang sama.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian untuk target baru yang disampaikan Prabowo. Hanya, implementasi pensiun dini PLTU masih perlu dikaji agar transisi energi ini tidak membebani masyarakat. Pasalnya, Bahlil menilai biaya penggunaan energi baru terbarukan akan lebih mahal dibanding energi fosil. Bahlil menyatakan PLTU pertama yang bakal disuntik mati adalah PLTU Cirebon. Adapun hasil identifikasi Kementerian ESDM bersama Institut Teknologi Bandung dan United Nations Office for Project Services menunjukkan terdapat 13 PLTU batu bara yang berpotensi dilakukan pensiun dini sebelum 2030. Sebanyak 13 unit ini memiliki kapasitas sebesar 4,8 gigawatt dengan 66 juta ton CO2.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan serta arahan ihwal kelanjutan program pensiun dini PLTU batu bara. Implementasi suntik mati PLTU batu bara masih akan dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. "Semuanya masih menjadi to be discussed. Jadi kami masih menunggu jadwal pertemuan selanjutnya untuk memutuskan apakah akan diteruskan atau tidak," ujar Eniya kepada Tempo, Selasa, 28 Januari 2025. Sementara itu, Direktorat Jenderal EBTKE masih mempersiapkan konsep program ini, dari pendanaan, mekanisme pelaksanaan, manfaat yang dapat diperoleh, hingga potensi dampaknya. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Kepala BGN: Ada 230 SPPG Baru untuk MBG Per Februari 2025

30 Jan 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan ada tambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis di bulan Februari 2025. Dadan menyatakan jumlah SPPG baru hampir setara dengan jumlah yang telah beroperasi sejak Januari. "Akan ada minimal tambahan 230-an SPPG yang baru," ujar Dadan kepada Tempo pada Rabu, 29 Januari 2025. Hingga kini program MBG sudah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 SPPG telah beroperasi. Dengan tambahan SPPG yang akan diresmikan bulan depan, setidaknya akan ada 468 dapur yang memproduksi makanan untuk makan bergizi gratis. Namun Dadan enggan merinci di mana sebaran titik SPPG baru. Ia hanya memastikan lokasi SPPG baru tersebar di seluruh Indonesia.

Dosen di Institut Pertanian Bogor itu (IPB) juga mengungkap jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra MBG. "Sampai sejauh ini sudah 32 persen," ujarnya merujuk ke total 230 SPPG baru. Dadan menyatakan, komposisi SPPG lainnya berasal dari berbagai kalangan yang tak ia rincikan. "Untuk berita selanjutnya," kata Dadan saat ditanya apa sektor yang mendominasi SPPG. Di sisi lain Dadan memastikan sistem reimburse untuk pembayaran mitra MBG tidak berlaku lagi per Februari 2025. Dia menyatakan para mitra MBG akan menerima pembayaran di rekening mereka secara serempak, alih-alih menalangi biaya operasional terlebih dahulu seperti bulan Januari ini. Adapun BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini hingga akhir 2025 dengan target sasaran mencapai 15 juta penerima manfaat. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar BGN melakukan percepatan untuk mencapai target 89 juta penerima.

Sebelumnya Dadan mengungkapkan akselerasi itu memerlukan biaya tambahan. Dia memperkirakan setidaknya lembaganya membutuhkan total Rp100 triliun untuk melaksanakan instruksi kepala negara tersebut. "Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Januari 2025. Pada kesempatan itu Dadan mengklaim pemerintah sudah melakukan reimburse untuk mengganti modal produksi SPPG di tahap awal MBG. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk tidak lagi menggunakan sistem pembayaran yang sama untuk mitra MBG. "Kami sedang mengusahakan. Mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Akan Ada 230 SPPG Baru untuk MBG Per Februari 2025

30 Jan 2025

Adapun BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini hingga akhir 2025 dengan target sasaran mencapai 15 juta penerima manfaat. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar BGN melakukan percepatan untuk mencapai target 89 juta penerima. Sebelumnya Dadan mengungkapkan akselerasi itu memerlukan biaya tambahan. Dia memperkirakan setidaknya lembaganya membutuhkan total Rp100 triliun untuk melaksanakan instruksi kepala negara tersebut. "Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Januari 2025. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Pengendalian Kapasitas Banjir Tidak Lagi Memadai

30 Jan 2025

Hujan deras yang melanda Jakarta pada Selasa hingga Rabu (28-29/1/2025) memicu banjir di berbagai titik. Banjir sempat merendam kawasan Monas dan akses jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ribuan orang harus mengungsi. Sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta juga dialihkan. Banjir ini terjadi karena curah hujan ekstrem. Namun, disisi lain, banjir ini juga menunjukkan perlunya perbaikan pada sistem pengendalian banjir Jakarta. Pemerhati tata kota dari Universitas Trisakti, Jakarta, Yayat Supriatna, mengatakan, banjir yang mulai melanda Jakarta pada Selasa malam tidak terlepas dari kapasitas ekosistem untuk pengendalian banjir yang sudah tidak mendukung. Pemeliharaan yang dikaitkan dengan pengerukan, normalisasi, dan pembersihan selama dua tahun terakhir tidak ada gaungnya.

”Ini satu keprihatinan bahwa ekosistem penanggulangan banjir Jakarta kapasitasnya sudah tidak mampu. Itu sudah lama digaungkan oleh (mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Pak Basuki Hadimuljono saat masterplan penanggulangan banjir Jakarta yang dibuat tahun 1974 sampai sekarang belum pernah diubah. Belum ada upaya-upaya mengoptimalkan atau meningkatkan kapasitasnya,” katanya. Menurut Yayat, dua tahun terakhir tak pernah terdengar program seperti pengerukan dan pembersihan selokan. Akibatnya pun kelihatan. Hujan bisa membuat daerah sekitar kawasan Monas tergenang. Padahal, lanjut Yayat, Monas adalah zona steril dari genangan. Artinya, kalau jalanan di kawasan Monas sampai tergenang, artinya ada pemeliharaan yang tidak optimal.

(BPBD) Jakarta, sedikitnya 1.073 keluarga, yang terdiri atas 2.353 jiwa lebih, mengungsi akibat banjir. Lokasi pengungsian memanfaatkan tempat ibadah, berupa mushala, masjid, dan gereja, hingga rumah susun di wilayah terdekat. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Hendri mengatakan, sejumlah titik di lima kota administrasi di Jakarta dilanda hujan lebat bahkan ekstrem sejak Selasa malam. Alat pantau curah hujan di Stasiun Meteorologi Kemayoran, Jakarta Pusat, menunjukkan curah hujan 368 milimeter (mm) per hari. Curah hujan tinggi juga tercatat di Perumnas Cengkareng, Jakarta Barat, yakni 264 mm per hari. Di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hujan lebat juga mengguyur dengan 216 mm per hari. Curah hujan tinggi terpantau di Stasiun Pompa Pulomas, Jakarta Timur, dengan intensitas 212 mm per hari. Di Jakarta Utara, curah hujan tinggi terpantau di Stasiun Pompa Tanjungan, yakni 211 mm per hari. Begitu pula di Stasiun Pompa Teluk Gong yang mencatat 203 mm per hari. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Pasar Nikel Bangkit, Industri Berharap Lebih

28 Jan 2025

Prospek kinerja PT Harum Energy Tbk (HRUM) masih menghadapi tantangan akibat permintaan nikel yang lesu dan ketidakpastian harga komoditas. Analis Mirae Asset Sekuritas, Rizkia Darmawan, menyoroti bahwa kinerja HRUM sangat bergantung pada volume produksi dan penjualan batubara dan nikel, terutama di tengah permintaan yang belum pulih sepenuhnya dari China. Sementara itu, permintaan batubara dari India dan Asia Tenggara diperkirakan tetap kuat.

Analis Samuel Sekuritas, Farras Farhan, menilai HRUM masih memiliki peluang pertumbuhan dari meningkatnya permintaan batubara karena faktor musiman seperti musim dingin dan perayaan Imlek. Selain itu, transisi energi hijau yang berjalan lambat di berbagai negara memberikan dorongan tambahan bagi batubara. Namun, HRUM menghadapi tantangan dari meningkatnya penggunaan baterai LFP, yang tidak berbasis nikel, dalam kendaraan listrik (EV), yang bisa menekan permintaan nikel di masa depan.

Di sisi lain, analis Indo Premier Sekuritas, Ryan Winipta, menilai pembatalan potensi kenaikan tarif royalti bijih nikel dari 10% menjadi 15% sebagai kabar baik bagi industri nikel. Namun, meskipun royalti naik, dampaknya terhadap laba bersih HRUM diperkirakan relatif kecil.

Analis CGS Internasional Sekuritas, Jacquelin Hamdani, memprediksi harga nikel tetap lemah hingga 2026 akibat kelebihan pasokan global. Dia dan Ryan Winipta merekomendasikan hold HRUM dengan target harga Rp 1.010 – Rp 1.450 per saham. Sementara itu, analis BRI Danareksa, Erindra Krisnawan, lebih optimistis dan merekomendasikan buy HRUM dengan target harga Rp 1.700 per saham.

Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi Diberi Izin Usaha Pertambang

28 Jan 2025

Usul perguruan tinggi diberi wilayah izin usaha pertambangan menimbulkan pertanyaan publik. Apakah tepat dan patut perguruan tinggi menambang? Harian Kompas (Kompas.id) seminggu terakhir menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Berdasarkan draf sementara, RUU Minerba itu berisi ketentuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dengan cara lelang atau prioritas untuk badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan, organisasi masyarakat(ormas), dan perguruan tinggi. Dalam pembahasan pada 20 Januari 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Badan Legislasi (Baleg) DPR membahasnya bersama tim ahli. Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg DPR Bob Hasan dari Partai Gerindra. Ada 11 poin yang menjadi topik pembahasan dalam revisi ketiga UU Minerba tersebut. Pada poin kelima paparan rapat, tertulis rencana prioritas pemberian WIUP kepada perguruan tinggi.

Dalam paparan yang dibacakan tim ahli di rapat tersebut, prioritas pemberian WIUP kepada perguruan tinggi disematkan dalam Pasal 51A. Pada Ayat (1) dari Pasal 51A itu tertulis, WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi secara prioritas. Pada ayat berikutnya, pertimbangan pemberian WIUP tersebut adalah akreditasi perguruan tinggi dengan status paling rendah B. Kita terkaget-kaget dengan hal ini setelah tahun lalu

pemerintah juga memberikan WIUP khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. WIUPK diberikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 25/2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terbit pada 30 Mei 2024. Kali ini revisi langsung ditujukan terhadap UU Minerba, tidak sekadar revisi terhadap PP. Selain substansinya, mekanisme pembahasannya pun minim partisipasi publik dan dilakukan terburu-buru dalam masa reses.

Dari delapan fraksi di DPR, empat fraksi menyepakati RUU itu menjadi usul inisiatif DPR, yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat. Empat fraksi lain menyetujui dengan catatan, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, dan Fraksi PKS. Jika seluruh fraksi sudah menyetujuinya, harapan kita tinggal pada sivitas akademika untuk dapat memberikan catatan kritis atas pembahasan revisi UU Minerba tersebut. Perguruan tinggi menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Beberapa perguruan tinggi memang memiliki jurusan pertambangan, tetapi terbatas pada ruang lingkup Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. Kita mengetuk hati nurani sivitas akademika untuk merenungkan apakah keterlibatan langsung perguruan tinggi dalam usaha pertambangan tidak bertentangan dengan nilai-nilai akademik yang selama ini dijunjung tinggi. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Raksasa Pengelolaan Limbah Regional Siap Go Publik

28 Jan 2025

PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) bersiap memboyong platform usahanya di bidang pengelolaan limbah yang merupakan pemain raksasa di tingkat regional Asia Tenggara, untuk segera menggelar penawaran umum perdana (Initial public offering/IPO) alias go public. Saat ini bisnis pengelolaan limba TOBA dikendalikan anak usahanya yakni PT Solusi Bersih TBS (SBT), dengan beberapa entitas di bawah seperti PT Arah Environmental Indonesia dan Asia Medical Enviro Services Pts Ltd. Platform usaha TBS di sketor limbah akan makin terintegrasi dengan diakuisisinya 100% saham perusahaan limbah terkemuka asal Singapura, Sembcorp Environment Pte. Ltd (SembEnviro) senilai S$ 405 juta (setara Rp4,85 triliun) oleh SBT Environment 2 Pte Ltd S$ 325,85 juta (SBT2). Saat ini, SBT2 memiliki 100% kepemilikan di PT Solusi Bersih TBS (SBT), di mana SBT memiliki 100% kepemilikan di SBT2. Akuisis perusahaan dengan aset 325,85 juta (setara Rp3,92 triliun) tersebut, telah disetujui dalam RUPSLB. TBS Energi yang digelar pada 20 Desember 2024.

Lingkungan Hidup

Bulog Bakal Dapatkan Dana Tunai APBN

25 Jan 2025

Pemerintah bakal memberikan dana tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras. Saat ini, mekanismenya tengah digodok di Kementerian Keuangan. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Jumat (24/1/2025), mengatakan, tahun ini pemerintah menargetkan Bulog dapat menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras. Setidaknya sekitar 70 persen dari target itu bisa direalisasikan pada masa panen padi Februari-Mei 2025. Oleh karena itu, Bulog membutuhkan dana tunai yang bisa langsung digunakan untuk menyerap gabah dan beras. Pemerintah melalui rapat koordinasi bidang pangan telah menyetujui pendanaan tunai bagi Bulog yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

”Saat ini, mekanisme dana tunai itu tengah digodok Kementerian Keuangan. Pencairannya tidak perlu menunggu Bulog menjadi badan otonom. Kami harap mekanisme baru itu dapat kelar dalam waktu dekat agar Bulog dapat segera menyerap gabah dan beras dalam negeri,” ujarnya kepada Kompas. Arief menjelaskan, selama ini pembiayaan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP) oleh Bulog bersumber dari pinjaman bank-bank milik negara dengan bunga murah melalui mekanisme subsidi bunga pinjaman. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam Rangka Pengadaan CPP.

Dengan skema itu, Bulog harus mengembalikan pinjaman dan menanggung biaya bunga meski sebagian bunga pinjaman ditanggung pemerintah. Bulog juga harus menunggu cukup lama pencairan dana pembayaran klaim atas subsidi bunga tersebut. ”Kini, pemerintah telah sepakat mengubah mekanisme pinjaman subsidi bunga itu menjadi pendanaan tunai dari APBN. Pasti nanti akan ada bedanya saat Bulog membeli gabah dan beras dengan dana tunai dibandingkan dengan pinjaman dari bank-bank milik negara,” kata Arief. Pada 22 Januari 2024, pemerintah yang telah menghentikan impor beras tahun ini telah menugaskan Bulog menyerap gabah ditingkat petani dan penggilingan. Bulog juga diminta membeli beras di pabrik-pabrik penggilingan beras untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Peluang Besar dari Bisnis Energi Baru Terbarukan

25 Jan 2025

Industri Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia terus berkembang pesat, dengan perusahaan seperti PT Hero Global Investment Tbk (HGII) yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Januari 2025. HGII berkomitmen untuk menambah kapasitas pembangkit listrik EBT, dengan target mencapai 100 Megawatt (MW) pada tahun 2031. Saat ini, HGII telah mengoperasikan beberapa pembangkit listrik tenaga mini-hidro dan berencana memperluas kapasitasnya melalui berbagai proyek seperti PLTA dan PLTM.

Robin Sunyoto, Direktur Utama HGII, menyatakan bahwa dana hasil dari initial public offering (IPO) sebesar Rp 260 miliar akan digunakan untuk mendanai ekspansi proyek energi hijau mereka. Target ekspansi ini akan dilakukan baik secara organik maupun anorganik, dan mencakup proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia serta potensi ekspansi ke Asia Tenggara bersama mitra Shikoku Electric Power Company.

Dengan prospek pertumbuhan yang solid, HGII menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada level dua digit. Hugo Silalahi, Direktur Keuangan HGII, menambahkan bahwa meski pendapatan di tahun 2024 diperkirakan stabil, laba bersih HGII akan mengalami kenaikan sekitar 22% dibandingkan tahun sebelumnya.

Lingkungan Hidup

Pelihara Marwah Perguruan Tinggi dari Godaan Izin Tambang

25 Jan 2025

Rencana pemerintah dan DPR RI memberikan hak pengelolaan tambang mineral logam kepada perguruan tinggi dalam Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menuai penolakan publik. Masih banyak cara mendapatkan pendanaan untuk mengelola kampus demi menjaga marwah pendidikan. Pendiri Indonesian Climate Justice Literacy, Firdaus Cahyadi, mengatakan, gagasan pemberian konsesi tambang untuk perguruan tinggi adalah salah satu contoh kesesatan berpikir para elite politik dalam melihat persoalan sumber daya alam. Rencana ini menegaskan bahwa pembangunan Indonesia yang diinginkan negara akan didasarkan pada model pembangunan ekstraktif yang merusak alam. ”Alasan membagi konsesi tambang ke perguruan tinggi untuk membantu pendanaan kampus sangat tidak masuk akal sehat,” kata Firdaus, Jumat (24/1/2025), di Jakarta.

Dia menduga pemberian konsesi tambang ke organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang sudah dilakukan, dan kini untuk perguruan tinggi, adalah salah satu cara untuk meredam kesadaran masyarakat yang mulai meningkat tentang lingkungan hidup. Perguruan tinggi yang menerima konsesi tambang berpotensi memproduksi wacana yang seolah-olah ilmiah untuk membenarkan atau menormalisasi kerusakan alam dan sosial akibat tambang. ”Elite politik yang memberikan konsesi tambang untuk ormas keagamaan dan perguruan tinggi seperti menugaskan kedua institusi yang menjadi simbol moral dan pengetahuan itu untuk membodohi masyarakat terkait soal daya rusak tambang,” ujarnya. Alasan demi menasionalisasikan tambang yang sekarang banyak dikuasai asing, kata Firdaus, juga tidak masuk akal. Sebab, siapa pun yang mengelola tambang tidak akan bisa menghilangkan daya rusak ekologis dan sosialnya. (Yoga)