Kategori
Lingkungan Hidup
( 5781 )
Menteri Agraria Nusron Wahid Beberkan Fakta Pagar Laut di Perairan Tangerang Punya Sertifikat HGB
20 Jan 2025
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membeberkan fakta pagar laut di perairan Tangerang telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB). Ia mengatakan setidaknya ada 263 bidang dalam bentuk sertifikat HGB. Rinciannya, atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, serta atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. “Ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang,” kata Nusron dalam konferensi pers di Kementerian ATR/BPN pada Senin, 20 Januari 2025. “Lokasinya juga benar adanya sesuai aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.”
Dari temuan tersebut, Nusron bakal berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memastikan apakah titik sertifikat HGB tersebut berada di dalam atau di luar garis pantai. Bila ternyata sertifikat HGB diterbitkan di luar garis pantai alias di wilayah lautan, Nusron berjanji bakal melakukan evaluasi. “Tentu akan kami tinjau ulang,” ucapnya. Nusron mengklaim masih memiliki kewenangan lantaran sertifikat HGB tersebut terbit pada 2023. Menurut dia, selama sertifikat HGB belum berusia lima tahun dan terbukti secara faktual ada cacat procedural, cacat material, dan cacat hukum, maka sertifikat tersebut bisa dibatalkan dan ditinjau ulang tanpa harus dengan perintah peradilan.
Pagar laut di perairan Tangerang terbentang sepanjang 30,16 kilometer. Pagar bambu bambu itu menganggu aktivitas nelayan para nelayan. Nusron sempat menyatakan tidak akan melakukan intervensi lantaran persoalan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer itu berada di wilayah lautan. Sedangkan kewenangan Kementerian ATR/BPN, kata dia, masalah tata ruang di wilayah darat. “Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut,” kata Nusron di kantornya, pada Rabu, 15 Januari 2025, dikutip dari keterangan resmi. Adapun sebelumnya, Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Tangerang Yayat Ahadiat Awaludin mengatakan sertifikat HGB yang terbit di Desa Kohod luasnya mencapai 300 hektare. (Yetede)
Prabowo Targetkan RI Tak Impor BBM Lagi
20 Jan 2025
Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada energi tercapai kurang dari lima tahun ini. Artinya, Indonesia tak lagi mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kurun waktu tersebut. “Dalam 5 tahun pemerintah tidak impor BBM lagi,” kata Prabowo dipantau melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 20 Januari 2025. Prabowo menyampaikan hal itu ketika meresmikan 26 pembangkit listrik dan 11 transmisi serta gardu induk di 18 Provinsi. Peresmian dipusatkan di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sinyal Jokowi dan Prabowo Pamer Makan Bareng, Saat Pilpres 2024 hingga di GBK Menjelang Transisi Pemerintahan Kepala Negara mengatakan, puluhan proyek itu menghasilkan energi sebesar 3,2 gigawatt listrik. Proyek ini, kata Prabowo, merupakan peresmian proyek terbesar di dunia.
Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan, swasembada energi penting untuk transformasi Indonesia menjadi negara modern dan maju. Tujuan transformasi energi itu untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan menghilangkan kemiskinan. Respons Istana, Mensesneg, hingga Gerindra Ihwal Pertemuan Jokowi dan Prabowo Indonesia, kata Prabowo, harus menjadi negara yang menguasai teknologi. Penguasaan itu untuk mengelola sumber daya menjadi barang jadi dan barang industri. “Untuk itu, energi sangat vital. Kita punya sumber alam yang sangat besar. Sekarang kita punya kemampuan untuk melakukan transformasi ini,” kata Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengklaim, Indonesia saat ini menjadi negara yang paling maju dibandingkan negara lain dalam melakukan transformasi energi. Dalam hal ini, Indonesia mampu menjadikan tranformasi energi menjadi energi terbarukan dan energi bersih yang mengurangi emisi karbon. “Banyak negara teriak. Kira tidak usah teriak tapi kita mewujudkan transformasi itu." (Yetede)
Optimisme di Tengah Sentimen Positif Industri Sawit
18 Jan 2025
Diplomasi pemerintah Indonesia berhasil membuktikan bahwa kebijakan Uni Eropa yang mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia, khususnya biodiesel, bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO pada 10 Januari 2025 yang mengakui kebijakan diskriminasi Uni Eropa sebagai tidak sah, mengakhiri perjuangan panjang Indonesia yang dimulai sejak 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kemenangan ini membuka peluang untuk mempercepat penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Keputusan ini juga memperkuat citra positif kelapa sawit Indonesia di dunia, karena negara-negara mitra dagang, seperti India, China, dan Pakistan, diharapkan tidak lagi menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Edi Suhardi, menambahkan bahwa putusan WTO ini akan memberikan dampak psikologis yang positif terhadap pasar internasional, mengurangi hambatan perdagangan, dan mendorong pemahaman bahwa produk sawit Indonesia tidak merusak lingkungan.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, juga mengharapkan agar negara-negara mitra dagang lainnya tidak mengikuti jejak Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia.
Ujian Berat Indocement dan SIG di Tahun 2025
18 Jan 2025
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), dua pemain papan atas di Tanah Air, masih akan menghadapi ujian berat pada tahun ini menyusul terbatasnya katalis positif yang bisa mendongkrak penjualan semen. Katalis seperti program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembangunan tiga juta rumah dinilai belum akan berdampak terhadap penjualan semen. Justru, pada tahun ini pasar semen semakin menantang seiring dengan memanasnya persaingan industri semen dan menurunnya anggaran di sektor infrastruktur. Menanggapi hal ini, Sekretaris Perusahan Indocement Dani Handajani menyampaikan, INTP akan berfokus menjaga profitabilitas dengan cara mengedepankan upaya efisiensi di berbagai lini termasuk dalam bidang logistik dan transportasi melalui akuisis saham PT Samudra Harmoni Perkasa. (Yetede)
Naik Rp 17 Ribu, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.594.000 per Gram
17 Jan 2025
Harga emas dari PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau harga emas Antam naik Rp 17 ribu per gram pada perdagangan hari ini Jumat, 17 Januari 2025. Menyitir laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini tercatat Rp 1.594.000 per gram. Pada Kamis, 16 Januari 2024, harga emas Antam berada pada level Rp 1.577.000 per gram, atau naik Rp 13 ribu dibanding Rabu, Rp1.564.000. Harga naik signifikan sejak Selasa, 14 Januari 2 Harga jual kembali atau buyback emas batangan hari ini naik Rp 17 ribu menjadi Rp 1.440.000 per gram. Transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenai pajak penghasilan atau PPh 22 sebesar 1,5 persen.
Aturan ini sesuai dengan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk individu, badan usaha, dan instansi pemerintah. Perubahan ini juga mencakup penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. PPh 22 akan dipotong secara otomatis dari total nilai transaksi penjualan atau buyback. Berikut daftar harga emas batangan Antam hari ini dari situs Logam Mulia. Harga Emas Antam Hari Ini naik lagi Rp2.000 jadi Rp1,471 juta per Gram 1 gram: Rp 1.594.000, 2 gram: Rp 3.128.000, 3 gram: Rp 4.667.000, 5 gram: Rp 7.745.000, 10 gram: Rp 15.435.000, 25 gram: Rp 38.462.000, 50 gram: Rp 76.845.000, 100 gram: Rp 153.612.000, 250 gram: Rp 383.765.000, 500 gram: Rp 767.320.000, 1 kilogram: Rp 1.534.600.000 (Yetede)
Harga Beras Dunia Turun
16 Jan 2025
PADA 30 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat yang berlangsung sekitar 2 jam 30 menit itu, Prabowo memutuskan penghentian impor beras untuk mewujudkan target swasembada pangan. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan kemudian menginstruksikan jajarannya menjalankan strategi demi mencapai ambisi swasembada pangan ini. Berapa pun produksi gabah petani, kata dia, akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp 6.500 per kilogram.
Rapat koordinasi kemudian diselenggarakan di Serang, Banten, pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi melaporkan keputusan Indonesia menyetop impor beras turut memicu penurunan harga beras di pasar internasional. "Begitu Pak Menko Pangan sampaikan bahwa kita tidak mengimpor empat produk pangan, salah satunya beras, harga beras beberapa negara turun," ujarnya.
Menurut Arief, saat Indonesia mengumumkan penghentian impor beras pada 19 Desember 2024, harga beras mulai menurun di rentang US$ 455-514 per metrik ton. Didorong kebijakan India yang kembali membuka keran ekspornya, kata Arief, tren harga beras putih makin menurun menjadi US$ 430-490 per metrik ton per 8 Januari 2025. Arief menyebutkan harga beras beberapa negara turun, dari US$ 640 per metrik ton turun lagi ke US$ 590 sampai mendekati US$ 400. Menurut catatan Badan Pangan Nasional, rata-rata harga beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pada Januari 2024 sebesar US$ 622-655 per metrik ton. (Yetede)
Ekspor Batubara dan CPO Mengancam Surplus Dagang
16 Jan 2025
Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar US$ 2,24 miliar pada Desember 2024, lebih rendah dibandingkan November 2024 yang mencapai US$ 4,37 miliar. Sepanjang tahun 2024, surplus neraca dagang mencapai US$ 31,04 miliar, turun dari US$ 36,88 miliar pada 2023.
Komoditas ekspor utama menurun, Ekspor batubara, besi dan baja, serta minyak sawit mentah (CPO) menunjukkan tren penurunan. Contohnya, ekspor batubara Desember 2024 tercatat US$ 2,69 miliar, turun 10,36% secara tahunan, meski naik sedikit secara bulanan (2,81%). Defisit perdagangan dengan beberapa negara, Defisit terbesar terjadi dengan China (US$ 11,41 miliar), Australia (US$ 4,76 miliar), dan Thailand (US$ 3,84 miliar).
Permintaan global melemah, Menurut David Sumual, Kepala Ekonom BCA, perlambatan surplus dipicu oleh pelemahan harga komoditas dan permintaan ekspor dari negara seperti China.
Surplus perdagangan terbesar pada 2024 adalah dengan Amerika Serikat (US$ 16,84 miliar), diikuti India (US$ 15,39 miliar), dan Filipina (US$ 8,85 miliar). David Sumual memprediksi surplus 2025 akan turun menjadi US$ 26,2 miliar, sementara Myrdal Gunarto dari Bank Maybank Indonesia lebih optimis, memperkirakan surplus perdagangan mencapai US$ 43 miliar jika tidak ada tekanan besar, seperti kebijakan proteksionis Presiden AS Donald Trump.
Penurunan surplus neraca perdagangan pada 2024 menunjukkan dampak pelemahan harga komoditas dan permintaan ekspor global. Meski surplus masih diproyeksikan berlanjut pada 2025, tantangan dari kebijakan perdagangan internasional dan fluktuasi harga komoditas perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Perbankan Nasional Biayai Hilirisasi Batu Bara
15 Jan 2025
Proyek hilirisasi batu bara akan masif seiring dengan peluang mendapatkat biaya dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank nasional. Pembiayaan itu diberikan atas rekomondasi Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025 itu antara lain memberi wewenang untuk mengindentifikasi dan merekomondasikan proyek strategis guna mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dalam negeri. Pendanaan merupakan salah satu isu terpenting dalam pengembangan hilirisasi batu bara. Pasalnya, proyek berbasis batu bara sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan internasional karena diangap sebagai sumber energi kotor yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Plt Direktur EKsekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan pelaku usaha berkomitemn dalam meningkatkan nilai tambah batu bara melalui hilirisasi. Dia membenarkan faktor pendanaan proyek hilirisasi menjadi salah satu kendala dalam proses pengembangannya. (Yetede)
Mengapa Penyakit Mulut dan Kuku pada Sapi Mewabah Lagi
15 Jan 2025
TRI Wahyuni, peternak asal Dukuh Kutu, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, terpaksa menjual sapi-sapinya dengan harga murah. Perempuan berusia 56 tahun ini melego dua sapinya yang masih hidup dengan harga sekitar Rp 23 juta kepada tukang jagal. Padahal, dalam kondisi normal, harga tersebut berlaku untuk seekor sapi. Selain merugi, kini Tri yang mulai menjadi peternak pada 2020, sudah tidak punya sapi barang satu ekor. Tri buru-buru menjual sapinya karena khawatir bakal mengalami kerugian lebih besar jika sapinya mati mendadak akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali merebak. Apalagi ada satu sapi miliknya yang terjangkit penyakit tersebut. "Saya terpaksa menjual semua sapi daripada nanti ikut mati terkena penyakit (PMK) itu, termasuk yang sedang hamil," ujarnya kepada Tempo pada Senin, 13 Januari 2025.
Sebelumnya, sapi milik Tri terus mengeluarkan busa dan kakinya pincang. Petugas Dinas Peternakan setempat juga sempat mengobati dan memvaksin sapi tersebut. Namun Tri mengatakan, pada sore harinya, sapinya mati. Tak berhasilnya pengobatan dan vaksin terhadap salah satu ternaknya itu lantas mendorong Tri menjual sisa sapi yang ia punya. Kondisi serupa terjadi di Jawa Timur. Muhammad Arif, 36 tahun, salah satu peternak asal Kabupaten Malang, mengatakan 20 domba miliknya terkena PMK dalam sebulan terakhir. Ia segera memisahkan domba-domba yang terkena penyakit dari domba yang sehat. Hingga saat ini 20 domba miliknya yang terkena PMK masih dalam tahap pengobatan.
Saat tahu ternaknya terkena PMK, Arif segera melapor ke Dinas Peternakan melalui mantri hewan. Ia sudah menginformasikan kondisi dombanya yang terkena PMK agar Dinas bisa segera memberikan vaksin. Namun Dinas Peternakan belum merespons laporannya. Bahkan, kata Arif, Dinas juga sama sekali belum menyurvei soal penyebaran PMK tersebut. Pemilik PT Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Indonesia itu menyayangkan lambatnya tindakan pemerintah terhadap kasus ini. “Vaksin didatangkan biasanya paling cepat, ya, seminggu-dua minggu. Kalau lama, bisa berbulan-bulan, seperti tahun lalu,” ucap Arif kepada Tempo, Selasa 14 Januari 2025. Vaksin cavac penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk disuntikkan ke sapi ternak di peternakan Desa Jatisura, Cikedung, Indramayu, Jawa Barat, 7 Januari 2025. (Yetede)
Terkurung Pagar Laut Membuat Nestapa Nelayan
15 Jan 2025
Pembangunan pagar dan tanggul laut di Kabupaten Tangerang, Banten, serta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengikis hak nelayan dalam memperoleh penghidupan. Hasil tangkapan terus menurun, sementara biaya untuk mengais sisa kekayaan laut kian melambung karena nelayan mesti menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan hasil. Sejak enam bulan lalu, Rodin (40), nelayan di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, harus bersusah payah mencari ikan. Tanggul laut sepanjang 5 kilometer menghalanginya mengarungi pesisir yang dikelilingi oleh hutan mangrove itu. Tanggul laut yang terbuat dari bambu itu digunakan sebagai batasan area yang dimiliki oleh dua perusahaan yang sejak 2023 sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun kawasan industri perikanan dan pelabuhan. Kerja sama ini akan berlangsung hingga 2028. Dulu, ketika tanggul laut belum dibangun, Rodin bisa mendapatkan hasil laut, seperti bandeng dan belanak, dengan mudah. ”Hanya dengan berlayar beberapa mil saja, saya sudah bisa mendapatkan banyak ikan,” kata Rodin, Selasa (14/1/2025).
Saking melimpahnya kekayaan laut di kawasan itu, Rodin bisa memperoleh ikan sekitar 40 kilogram per hari. Namun, anugerah itu kian pudar dengan hadirnya tanggul laut. Dalam sehari menjala, rata-rata ia hanya mendapat 5 kg ikan. ”Pendapatan saya pun turun dari yang semula bisa Rp 400.000 per hari sekarang hanya Rp 100.000 per hari. Dan, uang itu pun habis untuk biaya bahan bakar,” katanya. Ya, sejak tanggul laut itu berdiri, Rodin harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli bahan bakar. Dalam satu hari, ia membutuhkan bensin sekitar 4 liter lantaran perahunya harus memutar untuk bisa menjala. Kini, ia pun harus memutar otak lantaran perahu yang ia gunakan tengah bocor karena terantuk bambu dari tanggul laut itu. ”Entah kapan kami bisa memperoleh ikan seperti dulu lagi,” katanya. Setali tiga uang, Sulaiman (30), nelayan lain, merasakan hal serupa. Dia pun tidak bisa memperoleh hasil laut dengan maksimal. ”Akibat pembangunan tanggul, ikan di pesisir sangat berkurang,” katanya. Dalam proses pembangunan, ucap Sulaiman, para nelayan tidak pernah diajak berdiskusi. ”Tiba-tiba saja tanggul itu berdiri,” katanya. Situasi ini membuat nelayan kian terjepit. Sulaiman berharap agar pembangunan tanggul dihentikan segera dan nelayan pesisir diberi akses untuk kembali menjala ikan. (yoga)
Pilihan Editor
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023