Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Strategi Diversifikasi & Efisiensi di Tengah Tantangan

31 Jan 2025

Kinerja PT Vale Indonesia Tbk (INCO) diperkirakan akan mengalami penurunan pada 2025, meski ada prospek pemulihan secara bertahap, terutama didorong oleh penurunan biaya input dan inisiatif hilirisasi nikel. Miftahul Khaer, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menyebutkan bahwa adopsi teknologi HPAL dan hilirisasi nikel dapat memperbaiki kinerja keuangan INCO, dengan diversifikasi produk yang lebih luas. Namun, harga nikel yang diperkirakan tetap rendah di kisaran US$ 15.000–US$ 16.000 per ton akan menekan harga jual rata-rata (ASP) INCO.

Analis Hasan Barakwan dari Maybank Sekuritas, yang menurunkan perkiraan ASP INCO sebesar 9,8% menjadi US$ 12.937 per ton untuk 2025, juga menyoroti surplus pasar nikel yang didorong oleh dominasi Indonesia sebagai produsen utama nikel. Surplus ini diperkirakan akan terus menggerakkan pasar, meskipun berdampak pada harga jual.

Meski demikian, ada prospek pertumbuhan yang menjanjikan bagi INCO, terutama melalui inisiatif hilirisasi yang berlangsung di Indonesia. Rizkia Darmawan, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, mencatat bahwa proyek-proyek utama seperti yang ada di Morowali dan Pomalaa dapat meningkatkan permintaan terhadap produk INCO. Fokus INCO pada efisiensi biaya dan penggunaan energi bersih dari pembangkit listrik tenaga air juga akan memberi keuntungan kompetitif dan memperkuat komitmen keberlanjutan.

Dari segi valuasi, Mirae Asset Sekuritas merevisi target harga INCO menjadi Rp 4.290 per saham, sementara Hasan mempertahankan target harga Rp 4.600 per saham. Keduanya mempertahankan rekomendasi buy untuk saham INCO, meskipun menghadapi tantangan pasar nikel yang lebih lemah di tahun 2025.

Lingkungan Hidup

AS Mundur, Masa Depan Proyek Hijau Suram?

31 Jan 2025

Program pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia menghadapi tantangan besar setelah Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Paris Climate Agreement per 27 Januari 2026. Keputusan ini memicu ketidakpastian terhadap pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP), yang sebelumnya diinisiasi AS dan Jepang dengan total nilai US$ 20 miliar (Rp 310 triliun).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keluarnya AS berpotensi menghambat pendanaan proyek EBT di Indonesia. Bahkan, meskipun AS masih tergabung dalam JETP, realisasi pendanaan yang diterima Indonesia baru US$ 500 juta, jauh dari kebutuhan yang diproyeksikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, yaitu Rp 1.100 triliun.

Namun, Kepala Sekretariat JETP Indonesia, Paul Butar-butar, menyatakan bahwa Jerman dan Jepang telah sepakat menggantikan AS sebagai pemimpin proyek pendanaan. Selain itu, janji pendanaan AS sebesar US$ 1 miliar tetap berlaku melalui Bank Dunia, yang masih bisa dimanfaatkan Indonesia untuk proyek transisi energi.

Paul juga mengungkapkan bahwa JETP Indonesia saat ini tengah menyelesaikan pendanaan dari U.S. International Development Finance Corporation (DFC) sebesar US$ 126 juta untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen. Dengan perkembangan ini, diharapkan proyek transisi energi tetap berjalan meskipun AS telah mundur dari komitmen iklim global.

Lingkungan Hidup

Ketika Akhirnya Tambang Masuk ke Kampus

30 Jan 2025

Dalam satu pekan ini publik dikejutkan oleh rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara yang antara lain membuka peluang bagi perguruan tinggi (PT) menjadi pengelola bisnis tambang. Ini kejutan kedua dan kelanjutan dari kontroversi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas menjelang akhir pemerintahan Joko Widodo. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, menerima tawaran ini. Apakah kampus juga memilih jalan yang sama? Penulis mewakili Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) berpendapat, gagasan pemberian IUP kepada PT adalah sesat pikir kebijakan negara (Kompas, 20/1/2025). Korporatisasi PT Dalam artikel ”Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution” (2023), Andrew Rosser mengidentifikasi dua problem predatoris yang menyebabkan krisis PT di Indonesia.

Pertama, ketatnya kontrol politik atas semua keputusan akademik dan non-akademik di kampus. Kedua, manajemen internal yang birokratis. Keduanya warisan Orde Baru dalam pengelolaan kampus. Tujuannya, penundukan sivitas akademika agar selaras dengan politik monoloyalitas pembangunanisme Soeharto. Meminjam Gramsci, di era Orde Baru, kampus adalah ideological state apparatus yang harus tunduk kepada kemauan pemerintah melalui kementerian pendidikan. Kontrol kebijakan akademik berlaku lewat mekanisme kerja pengambilan keputusan yang birokratis sejak di level kampus hingga kementerian, baik dalam pemilihan rektor, dekan, maupun perencanaan keuangan. Kampus adalah kepanjangan tangan negara dalam urusan produksi pengetahuan dan SDM yang menunjang pembangunan. Perbedaan pendapat, apalagi penolakan, dianggap mbalelo, melawan. Risikonya pemecatan rektor, minimal pengurangan jatah anggaran PTN yang bersumber dari APBN.

Intinya, kampus seperti lembaga politik, organisasi politik, alat mobilitas politik bagi para dosen atau sebaliknya. Dalam konteks ini, kita menjadi paham mengapa suara para rektor PTN cenderung seragam untuk setuju, atau minimal diam, atas rencana pemberian IUP, yang jelas berisiko tinggi bagi reputasi kampus di mata publik. Anehnya, pascareformasi 1998, kondisi tersebut berlanjut di era Jokowi dan Prabowo. Hal itu berkelindan dengan agenda neoliberalisasi dalam bentuk korporatisasi kampus. Jargon kampus mandiri, merdeka secara ekonomi, lebih kuat. Maknanya: harus mencari uang sendiri dan negara lepas tangan. Dalam hubungan ini, rencana pemberian IUP dikerangka dalam wacana yang sempit dan pragmatis: tambang akan menjawab kesulitan ekonomi di PT (dahaga anggaran operasional kampus yang tak terpenuhi oleh terbatasnya guyuran dana APBN). Kampus tak ubahnya korporasi biasa, turun jauh marwah sebagai lembaga sosial yang menjaga etika dan tanggung jawab setiap kegiatannya. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Kebijakan Energi Trump dan Peluang Indonesia Penghasil Komoditas Fosil

30 Jan 2025

Sejumlah kebijakan Presiden Amrika Serikat Donald Trump di sektor energi diprediksi bisa menguntungkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditas fosil, khususnya batu bara. Namun, keputusan AS yang memilih keluar dari Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tidak akan mengubah komitmen Indonesia yang akan mencapai karbon netral pada 2060. Donald Trump secara tegas mendukung kebijakan optimalisasi produksi minyak dan gas AS sejak masa kampanye. Dengan semboyan "drill, baby drill", AS akan memperluas secara besar-besaran pengeboran minyak dunia. Pasalnya, dengan produksi minyak AS yang meningkat maka suplai minyak dunia akan bertambah. Tercatat produksi minyak AS saat ini mencapai sekitar 18 juta barel per hari pada Oktober 2024. AS menyumbangkan 20% dari produksi minyak mentah global, menjadikannya negara penghasil minyak terbesar dunia. Trump juga menyebutkan batu bara sebagai sumber energi penting bagi Amerika dan mengusulkan membangun pembangkit listrik baru yang dapat menggunakan sebagai cadangan energi, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik. Trump mengklaim AS memiliki cadangan batu bata tersbesar di dunia yang dapat diandalkan jika terjadi gangguan pasokan gas dan minyak (Yetede)

Lingkungan Hidup

Indonesia Antisipasi Ketidakpastian Geopolitik Global

30 Jan 2025

Kebijakan pemerintah mengalihkan ekspor minyak mentah bagian negara untuk diproses dalam negeri, dinilai sebagai upaya dalam mengantisipasi ketidakpastian geopolitik global. Sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalisasikan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri. "Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap ketidakpastian harga impor, sebab adanya ketidakpastian geopolitik," kata Ekonom Energi dari Uiversitas Padjadjaran Yayan Satyakti. Yayan menyoroti presien AS Trump yang ingin menurunkan harga minyak sehingga US$ 74 per barel. Keinginan tersebut menimbulkan kekhawatiran soal harga jual minyak mentah dalam negeri yang diekspor ke negara lain. "Daripada dijual harga murah, lebih baik digunakan sendiri, seiring dengan produksi lifting minyak mentah Indonesia yang semakin menurun," ujar Yayan. Tetapi, Yayan menyarankan kepada pemerintah untuk menghitung ulang dampak dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) apabila Indonesia berhenti mengekspor minyak mentaj. Ia menyampaikan, selama ini kemampuan suplai minyak mentah Indonesia hanya 40% dari 60% sisanya berasal dari impor. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Perlu Dipertanyakan Mengapa Pensiun Dini PLTU Batu Bara Jalan di Tempat

30 Jan 2025

PROGRAM pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia masih jalan di tempat. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui penghentian kegiatan operasional PLTU batu bara lebih awal, tapi implementasi konkret program tersebut belum dimulai. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi G20 Brasil pada 20 November 2024 menyatakan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil di Indonesia akan dihentikan dalam 15 tahun ke depan. Dalam persamuhan itu, Prabowo juga memaparkan Indonesia akan membangun pembangkit listrik berkapasitas lebih dari 75 gigawatt dengan tenaga terbarukan pada periode yang sama.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian untuk target baru yang disampaikan Prabowo. Hanya, implementasi pensiun dini PLTU masih perlu dikaji agar transisi energi ini tidak membebani masyarakat. Pasalnya, Bahlil menilai biaya penggunaan energi baru terbarukan akan lebih mahal dibanding energi fosil. Bahlil menyatakan PLTU pertama yang bakal disuntik mati adalah PLTU Cirebon. Adapun hasil identifikasi Kementerian ESDM bersama Institut Teknologi Bandung dan United Nations Office for Project Services menunjukkan terdapat 13 PLTU batu bara yang berpotensi dilakukan pensiun dini sebelum 2030. Sebanyak 13 unit ini memiliki kapasitas sebesar 4,8 gigawatt dengan 66 juta ton CO2.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan serta arahan ihwal kelanjutan program pensiun dini PLTU batu bara. Implementasi suntik mati PLTU batu bara masih akan dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. "Semuanya masih menjadi to be discussed. Jadi kami masih menunggu jadwal pertemuan selanjutnya untuk memutuskan apakah akan diteruskan atau tidak," ujar Eniya kepada Tempo, Selasa, 28 Januari 2025. Sementara itu, Direktorat Jenderal EBTKE masih mempersiapkan konsep program ini, dari pendanaan, mekanisme pelaksanaan, manfaat yang dapat diperoleh, hingga potensi dampaknya. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Kepala BGN: Ada 230 SPPG Baru untuk MBG Per Februari 2025

30 Jan 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan ada tambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis di bulan Februari 2025. Dadan menyatakan jumlah SPPG baru hampir setara dengan jumlah yang telah beroperasi sejak Januari. "Akan ada minimal tambahan 230-an SPPG yang baru," ujar Dadan kepada Tempo pada Rabu, 29 Januari 2025. Hingga kini program MBG sudah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 SPPG telah beroperasi. Dengan tambahan SPPG yang akan diresmikan bulan depan, setidaknya akan ada 468 dapur yang memproduksi makanan untuk makan bergizi gratis. Namun Dadan enggan merinci di mana sebaran titik SPPG baru. Ia hanya memastikan lokasi SPPG baru tersebar di seluruh Indonesia.

Dosen di Institut Pertanian Bogor itu (IPB) juga mengungkap jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra MBG. "Sampai sejauh ini sudah 32 persen," ujarnya merujuk ke total 230 SPPG baru. Dadan menyatakan, komposisi SPPG lainnya berasal dari berbagai kalangan yang tak ia rincikan. "Untuk berita selanjutnya," kata Dadan saat ditanya apa sektor yang mendominasi SPPG. Di sisi lain Dadan memastikan sistem reimburse untuk pembayaran mitra MBG tidak berlaku lagi per Februari 2025. Dia menyatakan para mitra MBG akan menerima pembayaran di rekening mereka secara serempak, alih-alih menalangi biaya operasional terlebih dahulu seperti bulan Januari ini. Adapun BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini hingga akhir 2025 dengan target sasaran mencapai 15 juta penerima manfaat. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar BGN melakukan percepatan untuk mencapai target 89 juta penerima.

Sebelumnya Dadan mengungkapkan akselerasi itu memerlukan biaya tambahan. Dia memperkirakan setidaknya lembaganya membutuhkan total Rp100 triliun untuk melaksanakan instruksi kepala negara tersebut. "Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Januari 2025. Pada kesempatan itu Dadan mengklaim pemerintah sudah melakukan reimburse untuk mengganti modal produksi SPPG di tahap awal MBG. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk tidak lagi menggunakan sistem pembayaran yang sama untuk mitra MBG. "Kami sedang mengusahakan. Mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Akan Ada 230 SPPG Baru untuk MBG Per Februari 2025

30 Jan 2025

Adapun BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini hingga akhir 2025 dengan target sasaran mencapai 15 juta penerima manfaat. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar BGN melakukan percepatan untuk mencapai target 89 juta penerima. Sebelumnya Dadan mengungkapkan akselerasi itu memerlukan biaya tambahan. Dia memperkirakan setidaknya lembaganya membutuhkan total Rp100 triliun untuk melaksanakan instruksi kepala negara tersebut. "Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Januari 2025. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Pengendalian Kapasitas Banjir Tidak Lagi Memadai

30 Jan 2025

Hujan deras yang melanda Jakarta pada Selasa hingga Rabu (28-29/1/2025) memicu banjir di berbagai titik. Banjir sempat merendam kawasan Monas dan akses jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ribuan orang harus mengungsi. Sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta juga dialihkan. Banjir ini terjadi karena curah hujan ekstrem. Namun, disisi lain, banjir ini juga menunjukkan perlunya perbaikan pada sistem pengendalian banjir Jakarta. Pemerhati tata kota dari Universitas Trisakti, Jakarta, Yayat Supriatna, mengatakan, banjir yang mulai melanda Jakarta pada Selasa malam tidak terlepas dari kapasitas ekosistem untuk pengendalian banjir yang sudah tidak mendukung. Pemeliharaan yang dikaitkan dengan pengerukan, normalisasi, dan pembersihan selama dua tahun terakhir tidak ada gaungnya.

”Ini satu keprihatinan bahwa ekosistem penanggulangan banjir Jakarta kapasitasnya sudah tidak mampu. Itu sudah lama digaungkan oleh (mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Pak Basuki Hadimuljono saat masterplan penanggulangan banjir Jakarta yang dibuat tahun 1974 sampai sekarang belum pernah diubah. Belum ada upaya-upaya mengoptimalkan atau meningkatkan kapasitasnya,” katanya. Menurut Yayat, dua tahun terakhir tak pernah terdengar program seperti pengerukan dan pembersihan selokan. Akibatnya pun kelihatan. Hujan bisa membuat daerah sekitar kawasan Monas tergenang. Padahal, lanjut Yayat, Monas adalah zona steril dari genangan. Artinya, kalau jalanan di kawasan Monas sampai tergenang, artinya ada pemeliharaan yang tidak optimal.

(BPBD) Jakarta, sedikitnya 1.073 keluarga, yang terdiri atas 2.353 jiwa lebih, mengungsi akibat banjir. Lokasi pengungsian memanfaatkan tempat ibadah, berupa mushala, masjid, dan gereja, hingga rumah susun di wilayah terdekat. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Hendri mengatakan, sejumlah titik di lima kota administrasi di Jakarta dilanda hujan lebat bahkan ekstrem sejak Selasa malam. Alat pantau curah hujan di Stasiun Meteorologi Kemayoran, Jakarta Pusat, menunjukkan curah hujan 368 milimeter (mm) per hari. Curah hujan tinggi juga tercatat di Perumnas Cengkareng, Jakarta Barat, yakni 264 mm per hari. Di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hujan lebat juga mengguyur dengan 216 mm per hari. Curah hujan tinggi terpantau di Stasiun Pompa Pulomas, Jakarta Timur, dengan intensitas 212 mm per hari. Di Jakarta Utara, curah hujan tinggi terpantau di Stasiun Pompa Tanjungan, yakni 211 mm per hari. Begitu pula di Stasiun Pompa Teluk Gong yang mencatat 203 mm per hari. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Pasar Nikel Bangkit, Industri Berharap Lebih

28 Jan 2025

Prospek kinerja PT Harum Energy Tbk (HRUM) masih menghadapi tantangan akibat permintaan nikel yang lesu dan ketidakpastian harga komoditas. Analis Mirae Asset Sekuritas, Rizkia Darmawan, menyoroti bahwa kinerja HRUM sangat bergantung pada volume produksi dan penjualan batubara dan nikel, terutama di tengah permintaan yang belum pulih sepenuhnya dari China. Sementara itu, permintaan batubara dari India dan Asia Tenggara diperkirakan tetap kuat.

Analis Samuel Sekuritas, Farras Farhan, menilai HRUM masih memiliki peluang pertumbuhan dari meningkatnya permintaan batubara karena faktor musiman seperti musim dingin dan perayaan Imlek. Selain itu, transisi energi hijau yang berjalan lambat di berbagai negara memberikan dorongan tambahan bagi batubara. Namun, HRUM menghadapi tantangan dari meningkatnya penggunaan baterai LFP, yang tidak berbasis nikel, dalam kendaraan listrik (EV), yang bisa menekan permintaan nikel di masa depan.

Di sisi lain, analis Indo Premier Sekuritas, Ryan Winipta, menilai pembatalan potensi kenaikan tarif royalti bijih nikel dari 10% menjadi 15% sebagai kabar baik bagi industri nikel. Namun, meskipun royalti naik, dampaknya terhadap laba bersih HRUM diperkirakan relatif kecil.

Analis CGS Internasional Sekuritas, Jacquelin Hamdani, memprediksi harga nikel tetap lemah hingga 2026 akibat kelebihan pasokan global. Dia dan Ryan Winipta merekomendasikan hold HRUM dengan target harga Rp 1.010 – Rp 1.450 per saham. Sementara itu, analis BRI Danareksa, Erindra Krisnawan, lebih optimistis dan merekomendasikan buy HRUM dengan target harga Rp 1.700 per saham.