Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Pasar Jadul Surabaya Tempat Berburu Jajanan ”Ndeso”

07 Feb 2025

Jalanan utama di kawasan Surabaya Barat, Sabtu (1/2/2025) sore, dipadati mobil dan motor pribadi. Daerah yang dulu berupa lembah dan rawa itu kini menjelma menjadi salah satu kawasan elite. Perumahan mewah, apartemen, perbelanjaan modern, hingga universitas tumbuh pesat menandai kencangnya laju modernisasi di kawasan itu. Dinding-dinding beton milik korporasi besar pun mulai mengimpit permukiman penduduk lokal. Namun, di balik dinding-dinding itulah tumbuh ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang mampu menciptakan destinasi wisata baru. Ada Pasar Lidah Ndonowati, Lidah Wetan; Pasar Ndeso Nyi Pandansari, Kelurahan Jeruk; serta Kampung Legenda, Lidah Kulon. Pasar-pasar yang diinisiasi warga lokal ini tak hanya memperkaya destinasi wisata Surabaya, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan di kawasan yang punya nilai sejarah tinggi bagi Surabaya.

Ada apa saja di sana? Di Pasar Ndonowati sore itu, sejumlah perempuan berdandan rapi mengenakan kebaya dipadu kain panjang atau jarit. Penampilan mereka anggun, layaknya perempuandesa di Jawa pada zaman dahulu. Dengan cekatan, mereka menata lapak dan menyajikan aneka ragam hidangan. Ada gulali, getuk, pisang goreng, ote-ote, jemblem, klanting, cenil, wajik, wingko, rujak cingur, dan pecel. Juga aneka minuman seperti dawet, sinom, es tebu, beras kencur, teh, dan kopi. Selepas ashar, Pasar Ndonowati mulai ramai pengunjung. Sesampai di pintu masuk pasar, mereka diminta menukarkan uangnya dengan kepingan koin dari bambu agar bisa berbelanja. Satu kepeng atau koin setara dengan Rp 2.000. Kepeng koin ini menjadi satu-satunya alat transaksi. Harga jajanan mulai 1-4 kepeng. Sisa koin bisa ditukarkan lagi dengan uang. Namun, mayoritas pengunjung seperti Danendra (15), asal Sidoarjo, Jawa Timur, justru menambah koin setelah mencicipi jajanan ndeso di tempat itu.

Pelajar kelas 3 sekolah menengah pertama (SMP) itu awalnya menukar Rp 20.000. Namun, setelah menikmati jajanan dan vibes pasar, tak terasa Danendra menghabiskan Rp 50.000. ”Seru, baru pertama ke sini, ternyata enak-enak makanan dan minumannya. Harganya murah,” ujarnya. Keseruan nguliner di Pasar Ndonowati juga dirasakan Ida (44), yang kinitinggal di Papua. Setiap kali pulang ke Surabaya, dia menyempatkan ke Pasar Ndonowati. ”Sudah tiga kali ke sini. Saya suka jajanan ndeso karena enak, bahannya alami dan segar, bahan langsung dimasak. Harganya murah, tapi kualitasnya tidak murahan,” kata Ida. Pasar Ndonowati ada di Gang 11 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri. Gang yang panjangnya sekitar 100 meter ini ditandai dengan gapura dari batang bambu. Di sepanjang gang berderet lapak pedagang yang beratap anyaman daun berhias ornamen dari bambu dan kayu. Total ada 34 pedagang. Semuanya warga lokal ditambah pengelola pasar. Para pengelola ini tidak digaji. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Kabar Merger GoTo-Grab Berlanjut

07 Feb 2025

Kabar merger GoTo-Grab terdengar ”naik turun”. Akan tetapi, kabar kali ini makin memastikan aksi korporasi tersebut bakal segera terlaksana. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo kembali diterpa kabar potensi merger dengan perusahaan jasa transportasi Grab di 2025, yang berpotensi melahirkan perusahaan dengan valuasi raksasa. Sementara isu ini keluar, kinerja keuangan dan saham GoTo tengah menunjukkan perbaikan yang mengungkit keyakinan investor. Kabar baru yang juga sempat beredar di tahun 2020 dan awal 2024 itu tersiar dari media Bloomberg, Selasa (4/2/2025). Mereka memberitakan, Grab Holdings Ltd sedang mempertimbangkan potensi pengambilalihan grup GoTo dengan valuasi lebih dari 7 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 114,1 triliun (Kompas.id, 5/2/2025). Kabar kali ini berasal dari investor.

Mereka tentu berkepentingan dengan masa depan uang yang telah ditanam. Tanpa adanya langkah strategis mereka bakal gigit jari karena kedua perusahaan belum menghadirkan tanda-tanda bakal cerah. Apalagi, pengelolaan arus kas menjadi tantangan tersendiri ketika pendapatan masih tak bergerak naik sehingga waktu makin berkejaran. Pangkal masalahnya adalah persaingan kedua perusahaan di layanan yang nyaris tidak berbeda, seperti pengantaran orang, pengantaran makanan, pengantaran barang, dan lain-lain. Sejak lahir mereka bersaing terus sehingga mereka tidak bisa menaikkan harga. Konsumen menjadi sangat sensitif terhadap harga. Ketika salah satu platform menaikkan harga maka konsumen akan beralih ke layanan platform kompetitor. Salah satu cara keluar dari jebakan ini adalah bersekutu melalui langkah merger. Meski, secara kultur aksi korporasi ini akan sulit dilakukan. Kultur kedua perusahaan berseberangan sama sekali.

GoTo sangat berorientasi dan bangga sebagai karya anak bangsa sementara Grab cenderung menjadi perusahaan internasional. Latar belakang pendiri juga berbeda sehingga kultur perusahaan yang dibangun memiliki kekhasan masing-masing. Tantangan berikutnya, tingkat keberhasilan merger yang rendah. Berbagai masalah akan menyertai merger dan itu tak mudah diselesaikan. GoTo memiliki pengalaman yang takmudah ketika perusahaan ini lahir dari hasil merger antara Gojek dan Tokopedia. Hingga sebagian saham Tokopedia dijual ke Tiktok, merger ini belum sepenuhnya selesai. Merger dengan penguasaan pasar dari perusahaan hasil aksi korporasi sangat besar tentu berurusan dengan otoritas persaingan usaha. Di banyak negara merger seperti ini langsung pupus ketika penguasaan pasar diprediksi akan merugikan konsumen. Mereka mungkin memiliki lobi-lobi untuk mengegolkan rencana tersebut. Alasan bahwa telah banyak pemain yang sama mungkin akan dipakai, tetapi total penguasaan pasar tetap tinggi. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Efisiensi Subsidi Energi Agar Anggaran Tidak Bengkak

07 Feb 2025

Pemberian subsidi tanpa basis data yang diverifikasi akan membuat subsidi salah sasaran. Akibatnya, anggaran membengkak tanpa hasil yang optimal. Beberapa hari lalu, elpiji dalam tabung hijau ukuran 3 kilogram sulit didapat. Penyebabnya, pengecer dilarang menjual langsung ke publik. Masyarakat bisa membelinya di pangkalan resmi. Yang terjadi kemudian, antrean pembeli mengular di pangkalan resmi elpiji. Waktu yang dimiliki penjual gorengan, pemilik warung makan, dan rumah tangga pengguna elpiji 3 kg habis untuk mengantre. Padahal, pengusaha mikro dan ultramikro ini sangat bergantung pada gerak usaha. Usaha berhenti, maka pendapatan nol. Kendati akhirnya pengecer boleh kembali menjual elpiji 3 kg, antrean masyarakat itu bagaikan dejavu. Berdasarkan arsip berita Kompas, pernah terjadi situasi serupa, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Setiap kali pasokan atau jaringan pasokannya terganggu, antrean pembeli seketika muncul karena kebutuhan elpiji subsidi tersebut selalu ada.

Sebenarnya, elpiji subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin, seperti dituliskan di badan tabung. Namun, ada saja masyarakat yang secara ekonomi bukan kelompok miskin ikut menikmatinya. Sebab, elpiji 3 kg dijual di pasar secara bebas dan tidak dibatasi hanya untuk masyarakat miskin. Bisa saja, masyarakat yang mestinya tidak berhak mengonsumsi elpiji 3 kg justru menikmati subsidi lebih banyak karena memiliki kemampuan beli yang lebih besar. Mengutip laman Kementerian Keuangan, penyaluran subsidi elpiji terus meningkat, yakni 7,73 juta ton pada 2023 dan 7,9 juta ton pada 2024. Adapun pada 2025 direncanakan sebanyak 8,18 juta ton. Angka penyaluran subsidi elpiji ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang terus berkurang, yakni 25,9 juta orang pada Maret 2023 menjadi 25,22 juta orang pada Maret 2024 dan 24,06 juta orang pada September 2024.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, ada target keluaran perlindungan sosial yang bertujuan mengentaskan warga dari kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Target itu, antara lain, program keluarga harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program bantuan sosial sembako untuk 18,3 juta KPM, dan bantuan langsung tunai desa untuk 2,96 juta KPM. Penyaluran subsidi elpiji termasuk dalam target itu. Berbagai program perlindungan sosial itu mestinya berlandaskan data penerima yang sudah diverifikasi. Pertanyaannya, penerima subsidi elpiji termasuk penerima fasilitas perlindungan sosial yang mana? Jika data sudah ada, seharusnya segera diverifikasi agar tepat sasaran. Jika masih belum lengkap dan benar, benahi sesegera mungkin agar subsidi bisa disalurkan dengan cepat dan tepat. Masyarakat penerima bantuan berhak menerima subsidi tanpa berlama-lama mengantre dan kepanasan. Subsidi kepada yang berhak merupakan efisiensi yang sesungguhnya. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Trump dan Pemangkasan Anggaran

07 Feb 2025

Berbagai kebijakan dalam dan luar negeri yang menimbulkan banyak ketidakpastian ekonomi menurunkan kepercayaan investor di pasar modal. Pergerakan harga saham dalam Indeks Harga Saham Gabungan pun masih di zona merah dalam sebulan terakhir. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengakui, saat ini, ketidakpastian sedang melanda pasar global. Situasi ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (6/2/2025) menyentuh 6.870 atau turun lebih dari 2 persen dibandingkan posisi pembukaan perdagangan sehari sebelumnya di posisi 7.024. Posisi pembukaan per Kamis ini membawa IHSG pada titik terendah sejak awal 2025. Terhitung sejak penutupan pada hari pertama bursa tahun ini di posisi 7.163, IHSG sudah mengalami pelemahan lebih dari 3 persen. Faktor utama yang memicu kondisi ini menurut Jeffrey, adalah kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap China, serta dinamika ekonomiAS dengan negara lain, seperti Kanada dan Meksiko.

Kebijakan yang telah diumumkan, tetapi kemudian ditunda, menciptakan ketidakpastian yang semakin besar bagi pasar global.Ketidakpastian di pasar global turut berdampak pada nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan, dan rantai pasok global. Dinamika konstelasi ekonomi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis di Indonesia. ”Dengan adanyketidakpastian ini, investor harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investa si, terutama dalam menghadapi kemungkinan fluktuasi yang lebih besar di pasar keuangan domestik,” tuturnya. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan, ketegangan dagang AS dengan mitra utama, seperti China, masih menjadi faktor besar yang memengaruhi pasar keuangan dan prospek pertumbuhan ekonomi domestik.

Tertekannya sektor manufaktur dan ekspor AS karena perang dagang berimbas pada bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang semakin sulit menentukan kebijakan suku bunga acuan. Kegamangan The Fed melanjutkan kebijakan pengetatan suku bunga guna menekan inflasi yang masih tinggi atau justru menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan, menurut Andry, akan menentukan keputusan investor asing. Ketidakpastian itu bisa membuat investor asing menahan uangnya untuk masuk ke Indonesia. Apalagi, dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya tumbuh 5,03 persen atau melambat dari 5,05 persen pada 2023 dan 5,31 persen pada 2022 secara tahunan. Pilarmas Investindo Sekuritas, dalam rilis perdagangan bursa siang ini, menyampaikan, selain faktor ekonomi global, pasar juga khawatir pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sebagaimana diumumkan Badan Pusat Statistik beberapa haru lalu. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Hilangnya Gaji Ke-13 dan Ke-14 Perlu Diwaspadai

07 Feb 2025

Peniadaan pemberian gaji ke-13 dan ke-14 bagi aparatur sipil negara berpotensi mengganggu pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Perekonomian di daerah tujuan mudik juga berpotensi akan terganggu saat kemampuan belanja aparatur sipil negara atau ASN berkurang. Hal itu dikemukakan ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, di Jakarta, Kamis (6/2/2025). Ia menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sebelumnya mengatakan, pemerintah sudah melakukan persiapan terkait rencana penghentian gaji ke-13 dan ke-14 ASN. Namun, Airlangga enggan berkomentar lebih lanjut. ”Dari segi ASN tanyakan ke Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Persiapan sudah ada, ya,” ujarnya singkat dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro belum mau berkomentar soal wacana penghentian gaji ke-13 dan ke-14. ”Saya belum bisa menanggapi, ya,” katanya.

Nailul Huda melanjutkan, sama seperti tenaga kerja pada umumnya, pegawai pemerintah juga mempunyai pengaruh terhadap permintaan secara agregat. Dengan adanya anggaran belanja ekstra bagi para ASN, akan terjadi pertumbuhan secara agregat. Berkaca pada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, cairnya gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) atau biasa disebut gaji ke-14 untuk para ASN membuat permintaan barang secara umum meningkat. ”Dampaknya di triwulan yang terdapat bulan Ramadhan dan Lebaran pasti lebih tinggi dibandingkan triwulan lainnya,” ujarnya. Bagaimanapun, katanya, ASN juga melakukan konsumsi yang memiliki dampak berkelanjutan ke sektor lainnya. Perekonomian di daerah yang banyak menjadi daerah tujuan mudik ASN berpotensi akan terganggu ketika ASN berkurang kemampuannya dalam berbelanja.

”Di periode-periode mudik Lebaran, ekonomi di daerah biasanya lebih hidup karena adanya aliran uang tunai yang menciptakan aktivitas-aktivitas ekonomi,” ujarnya. Setiap tahun, kebijakan pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN diatur dalam payung hukum berupa peraturan pemerintah. Pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN tahun lalu diatur dalam PP No 14/2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024. Mengacu aturan tersebut, gaji ke-13 dan THRadalah bentuk apresiasi negara terhadap kinerja dan pengabdian ASN dalam komponen gaji pokok; tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum; serta tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Sementara untuk tahun ini, pemerintah belum menerbitkan PP yang mengatur tentang pemberian gaji ke-13 dan THR bagi ASN. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Asosiasi Protes, Pemutihan Utang Macet untuk UMKM

07 Feb 2025

Asosiasi UMKM Indonesia memprotes pelaksanaan kebijakan hapus tagih piutang macet usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang digelar pemerintah. Sebab, alih-alih membantu seluruh UMKM, kebijakan itu hanya untuk kepentingan perbaikan rapor kinerja perbankan milik negara karena hanya berlaku untuk UMKM nasabah perbankan negara. Protes itu disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia Edy Misero saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (6/2/2025). Kebijakan hapus tagih kredit macet tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapustagihan Piutang Macet kepada UMKM. Kebijakan ini hanya berlaku untuk piutang macet bank dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara (BUMN). Ketentuan hapus tagih piutang macet itu meliputi nilai pokok piutang maksimal Rp 500 juta per nasabah dan telah dihapusbukukan minimal lima tahun sejak PP mulai berlaku.

Kebijakan ini berlaku enam bulan sejak PP diundangkan alias berakhir pada Mei 2025. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan hapus tagih piutang macet menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Realisasi kebijakan hapus tagih tersebut telah menjangkau sekitar 71.000 nasabah. ”Dari monitor yang terbanyak hapus tagih adalah Bank BRI. Nah, tentu ini merupakan capaian yang merupakan komitmen pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara BRI Microfinance Out- look 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, 30 Januari 2025. Edy Misero melanjutkan, kebijakan penghapusan kredit macet hanya diberikan kepada pelaku-pelaku UMKM nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sementara pelaku UMKM yang bukan nasabah Himbara tidak diperhatikan.

”Padahal, kebijakan itu mestinya kebijakan bersama untuk seluruh pelaku UMKM. Kalau mau adil, pinjam di mana pun akan dihapuskan.Harus ada peluang untuk kesempatan menghapus utang bagi semua UMKM,” katanya Administrasi keuangan Menurut Edy, kebijakan tersebut hanya mementingkan administrasi keuangan dari bank-bank Himbara. Alih-alih menyuarakan kepentingan UMKM, hapus tagih piutang macet tersebut cenderung ditujukan untuk memperbaiki kinerja perseroan dengan menghapuskan riwayat kredit macet. ”Kalau tujuannya menghapus kredit UMKM, harus adil. Kan, katanya mau membantu UMKM, tetapi yang ada hanya untuk UMKM nasabah Himbara, harus tegas itu. Kalau sejak awal dibilang hanya membantu pelaku UMKM yang ada di Himbara, oke kita terima,” tuturnya. Meskipun demikian, Edy mengatakan, fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut setidaknya membantu sejumlah pelaku UMKM yang memiliki riwayat kredit macet di perbankan Himbara. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Indonesia Akan Segera Punya Government Coal Index

07 Feb 2025

Pemerintah diprediksi akan menggunakan formula baru dalam penetapan harga Batu Bara Acuan (HBA). Niatnya harga acuan teranyar itu menjadi basis perhitungan royalti maupun acuan harga ekspor batu bara, Kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan. Formula HBA ini belum mencerminkan harga batu bara ke depan. Pasalnya penetapan dilakukan satu kali dalam sebulan dan merujuk harga beberapa pekan sebelumnya. Diproyeksikan, HBA teranyar menggunakan pola seperti indeks batu bara pihak swasta yakni penetapan harga setiap jumat untuk proyeksi harga pekan berikutnya. Ketua Indoensia Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menterjemahkan rencana pemerintah dalam menerapakan HBA untuk kegiatan ekspor yakni membentuk Indonesia Government Coal Index. Menurutnya, pembentukan index itu bisa dilakukan pemerintah namun dengan syarat mengubah formula HBA saat ini. "Ini ibaratnya pemerintah menentukan tim sendiri, Indonesian Government Coal Index. Pemerintah membuat panel itu bisa saja. Badan swasta saja bisa masak pemerintah tidak, kalau dalam menentukan parameternya bisa sama dengan HBS tapi dimodifikasi 100% dari pemerintahan," kata Singgih. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Transformasi Digital dalam Distribusi Elpiji 3 Kg

07 Feb 2025

Kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram secara eceran yang diterapkan mulai 1 Februari 2025 menuai pro-kontra di masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, menjaga kualitas, dan mengontrol harga elpiji. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menyulitkan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, karena akses ke elpiji menjadi lebih terbatas tanpa pengecer.

Secara keseluruhan, reformasi subsidi LPG yang dirancang dengan sistem digitalisasi, seperti logbook digital dan verifikasi data penerima subsidi, sudah menciptakan kontrol yang cukup untuk memantau distribusi gas melon. Dalam hal ini, sistem yang ada sebenarnya sudah mampu memastikan subsidi tepat sasaran tanpa perlu membatasi akses melalui kebijakan restriktif seperti larangan penjualan eceran. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan ini benar-benar untuk mengatasi masalah subsidi atau justru menciptakan hambatan baru.

Sistem digital yang sudah diuji sebelumnya, seperti penggunaan identitas digital dan otentikasi biometrik, seharusnya dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan aksesibilitas bagi masyarakat kecil. Beberapa solusi yang bisa diimplementasikan meliputi penggunaan perangkat biometrik di pengecer tradisional untuk memastikan subsidi tepat sasaran, pemasangan QR code atau NFC pada setiap tabung elpiji untuk meningkatkan transparansi, dan membangun platform digital terpadu untuk memudahkan integrasi seluruh rantai distribusi.

Dengan kata lain, kebijakan yang membatasi penjualan eceran tampaknya kurang konsisten dengan kebijakan sebelumnya yang lebih berbasis pada teknologi digital dan sistem yang lebih transparan. Implementasi sistem digital yang optimal dapat menjadi solusi terbaik tanpa menyulitkan masyarakat.

Lingkungan Hidup

Polri Ungkap Dugaan Kerugian Negara Rp 10 Miliar Berasal dari Pengolahan Timah Ilegal

07 Feb 2025

Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri berhasil mengungkap kasus pengolahan timah ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp10 miliar. Kasus ini melibatkan dua orang tersangka, yakni Direktur CV Galena Alam Raya Utama berinisial AF dan seorang warga negara asing (WNA) Korea Selatan berinisial J. Kasubdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Donny Charles Go, menjelaskan bahwa operasi ini bermula dari informasi terkait pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung ke Tanjung Priok, yang kemudian dibawa ke gudang pengolahan ilegal di Bekasi. Gudang tersebut ternyata tidak memiliki izin untuk mengolah timah.

Tersangka J berperan sebagai kepala operasional dan penyandang dana untuk kegiatan pengolahan timah ilegal di gudang tersebut. Penyelidikan menunjukkan bahwa sindikat ini berencana mengirimkan timah ilegal ke Korea Selatan, dengan total pengiriman sebanyak empat kali sejak 2023. Kasus ini menunjukkan dampak besar terhadap perekonomian negara, dan polisi terus melakukan upaya penyelidikan lebih lanjut.

Lingkungan Hidup

Prabowo Didorong untuk Rombak Kabinet

07 Feb 2025

Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mencuat meskipun baru memasuki 100 hari kerja. Prabowo menegaskan bahwa ia akan menindak para pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat. Ia menyebut telah memberikan waktu dan peringatan kepada para menteri dan pejabat negara, serta akan menyingkirkan mereka yang tidak mengikuti arah kebijakan pemerintahannya.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, reshuffle kabinet diperlukan karena beberapa menteri justru merusak reputasi pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, misalnya, dinilai kurang aktif dibandingkan wakilnya, Immanuel Ebenezer. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga masuk dalam daftar evaluasi karena dianggap gagal dalam tata kelola elpiji subsidi 3 kg. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi sorotan terkait kasus pagar laut. Namun, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid masih dipertahankan karena dinilai responsif dalam menangani isu tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai beberapa menteri patut dicopot, seperti Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahkan, ia menyoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dinilai kurang efektif dalam menangani polemik PPN 12% dan sistem Coretax.

Baik Dedi maupun Bhima sepakat bahwa reshuffle kabinet diperlukan agar program kerja Prabowo bisa berjalan dengan lebih efektif dan membawa pertumbuhan ekonomi lebih cepat.