Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

PGN Memperkuat Komitmennya Dalam Mendorong Transisi Energi

11 Feb 2025

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memperkuat komitmennya dalam mendorong transisi energi di sektor transparansi dengan menggandeng PT Aerotrans Srvices Indonesia. Kerja sama ini akan menghadirkan solusi Bahan baga Gas (BBG) bagi kendaraan operasional Aerotrans, guna meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi emisi karbon. Melalui kolaborasi ini, PGN akan menyediakan infrastrtuktur pendukung, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bagakr Gas (SPBG) yang strategis untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi kendaraan Aerotrans. Selain itu, PGN akan mengimplementasikan teknologi konversi yang memungkinkan kendaraan berbasisi BBM beralih ke BBG dengan aman dan efisien. "Kerja sama pemanfaatan gas bumi ini untuk menunjang efisiensi dan ekosistem energi hijau di Aerotrans. Kami siap memberikan solusi yang bermanfaat terkait pemanfaatan BBG, sejalan dengan arah strategi PGN dalam memperluas utilitas gas bumi sektor transportasi," kata Direktur Stratei dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Filipina Melarang Ekspor Nikel

11 Feb 2025

Filipina berencana meratifikasi undang-undang yang melarang ekspor sejumlah komoditas mineral, termasuk nikel, dengan penerapan yang diharapkan paling cepat pada Juni 2025. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan industri hilir pertambangan di Filipina, mirip dengan kebijakan Indonesia. Filipina adalah pemasok bijih nikel terbesar kedua di dunia, dan larangan ekspor tersebut diperkirakan dapat memengaruhi pasokan nikel global, terutama yang diekspor ke China. Namun, rencana ini mendapat kritik dari Kamar Dagang dan Pertambangan Filipina karena berpotensi menutup tambang-tambang dan mengurangi pendapatan pemerintah.

Di Indonesia, dampak dari larangan ekspor nikel Filipina juga tengah dikaji. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, menyatakan bahwa Indonesia masih mengimpor nikel dari Filipina untuk diolah di smelter dalam negeri. Jika Filipina benar-benar menerapkan kebijakan ini, dampaknya akan dirasakan pada permintaan dan penawaran komoditas nikel di pasar global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, juga mengungkapkan bahwa impor nikel dari Filipina tidak menjadi masalah selama jumlahnya tidak besar.

Di sisi lain, Indonesia berusaha menyeimbangkan permintaan dan produksi nikel dengan memberikan kesempatan kepada penambang lokal untuk lebih banyak mendapat manfaat. Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan sumber daya nikel dengan mengatur produksi nikel, salah satunya melalui kuota produksi yang mengharuskan penambang besar melibatkan pengusaha lokal. Langkah ini diambil untuk menjaga harga nikel di pasar global dan melindungi penambang lokal dari fluktuasi harga internasional.

Lingkungan Hidup

Konsumen China Kesulitan Membeli Emas

11 Feb 2025

Permintaan emas di China melemah akibat kenaikan harga emas global yang mendekati US$ 3.000 per ons troi, serta kondisi ekonomi China yang terjebak dalam deflasi dan pelemahan yuan. Akibatnya, emas menjadi semakin sulit dijangkau oleh investor dan masyarakat China. Direktur Precious Metals Insights Ltd. menyoroti bahwa masyarakat tidak lagi membuka dompet seperti dulu karena keterbatasan daya beli.

Lesunya permintaan emas juga terlihat dari penurunan pembelian emas menjelang Tahun Baru Imlek serta berkurangnya penarikan emas oleh pedagang grosir. Fenny Zeng, pendiri Royer Jewelry, menyatakan bahwa masyarakat kini lebih berhati-hati dalam pengeluaran.

Bahkan, bank sentral China (PBoC) sempat menahan pembelian emas selama enam bulan hingga November 2024. Namun, PBoC kini kembali meningkatkan cadangan emas sebagai bagian dari strategi diversifikasi cadangan devisa.

Meskipun permintaan emas global mencapai rekor tertinggi 4.974 ton di 2024, terutama didorong oleh pembelian bank sentral, permintaan emas untuk perhiasan justru menurun. Analis World Gold Council, Louise Street, memperingatkan bahwa kenaikan harga emas tanpa diiringi peningkatan daya beli akan semakin menekan pasar perhiasan emas di berbagai negara, termasuk China dan India.

Lingkungan Hidup

Mungkinkah Amonia Hijau Menggantikan Batu Bara Sebagai Bahan Bakar PLTU

11 Feb 2025

SEPERTINYA pemerintah belum akan menyuntik mati pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), setidaknya dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah kembali menemukan bahan bakar alternatif yang rendah emisi untuk menggantikan penggunaan batu bara pada PLTU. Salah satunya amonia hijau. Senyawa dengan rumus kimia NH3 itu dihasilkan dari hidrogen hijau dan nitrogen yang dipisahkan dari udara. Inovasi transisi energi ini dimulai ketika PT Pupuk Kujang di Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menguji coba produksi amonia hijau di Pabrik Unit Amonia Kujang 1B. Rencana produksi awal mereka adalah mengolah 1 ton hidrogen menjadi 5 ton amonia hijau. "Kami akan memenuhi kebutuhan PT PLN Indonesia Power yang memerlukan 50 ton amonia hijau untuk menyalakan turbin di PLTU Labuan," kata Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Kujang Robert Sarjaka dalam keterangannya pada Selasa, 4 Februari 2025.

PT Pupuk Kujang merupakan perusahaan pelat merah—anak usaha PT Pupuk Indonesia—yang sejak 1975 berfokus memproduksi pupuk. Kapasitas produksi mereka mencapai 570 ribu ton urea dan 330 ribu ton amonia per tahun. Bahan baku utamanya adalah gas bumi, air, dan udara yang diolah menjadi amonia, kemudian diubah menjadi urea. Mereka mendapat pasokan dari ladang-ladang gas di lepas pantai Laut Jawa.Untuk menghasilkan amonia, perusahaan biasanya mengolah nitrogen dan hidrogen menggunakan suhu bertekanan tinggi melalui mesin ammonia synthesis unit. Bahan baku amonia kemudian dialirkan ke urea synthesis unit hingga mesin pembentuk butiran urea. Sejak Agustus 2024, Pupuk Kujang merambah ke bisnis amonia hijau untuk menyuplai rencana bauran energi batu bara pada PLTU Labuan di Pandeglang, Banten.

Pupuk Kujang mengklaim amonia hijau yang mereka produksi bakal menjadi yang pertama di Indonesia. Perseroan bekerja sama dengan IHI Corporation—perusahaan permesinan industrial asal Jepang—yang akan memasang teknologi electrolyzer untuk mendapatkan senyawa hidrogen dari air menggunakan sumber energi terbarukan. Hidrogen hijau itu direaksikan dengan nitrogen untuk menjadi amonia hijau tanpa menghasilkan emisi karbon. Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta bercerita bahwa amonia hijau yang diproduksi Pupuk Kujang bakal diuji coba di PLTU Labuan. "Uji coba ini untuk mendapatkan keyakinan bahwa PLTU juga bisa beroperasi menggunakan amonia. Apakah lebih efisien dan mudah di-handle. Karena itu, kami berharap uji coba ini dilakukan dengan sangat baik dan akurat," kata Bernadus. (Yetede)

Lingkungan Hidup

500-an Sopir Truk Kontainer pada Hari ini Ancam Tutup Pintu Masuk Pelabuhan Tanjung Priok

11 Feb 2025

Sebanyak lima ratusan sopir truk kontainer pada hari ini berdemonstrasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka menuntut PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo untuk memperbaiki tata kelola di pelabuhan tersebut."Kita kan aksi sampai Pelindo memenuhi tuntutan kita," kata Ketua Umum Konferensi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah yang juga tergabung dalam demonstrasi hari ini, Selasa, 11 Februari 2025. Ilhamsyah lalu membeberkan sejumlah masalah yang harus diselesaikan Pelindo, di antaranya soal infrastruktur yang tidak memadai hingga berbagai pungutan di pelabuhan. Bila masalah tersebut tak segera ditangani, para sopir akan terus berdemo. "Kalau Pelindo tidak memenuhi tuntutan hari ini, akan ada aksi jilid II dengan memarkir kendaraan di seluruh pintu-pintu masuk pelabuhan yang ada di Tanjung Priok," ucap dia.

Koordinator Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI) Nuratmo mengklaim ada sekitar 500-an sopir truk yang berdemonstrasi pada hari ini. Adapun salah satu permintaan para sopir truk ke Pelindo adalah agar menghapus pungutan liar atau pungli masuk ke pelabuhan. Pasalnya, kata dia, saat ini para sopir truk harus membayar sekitar Rp 13-20 ribu untuk masuk ke pelabuhan. "Kami meminta dihapuskannya pungutan masuk pelabuhan. Awalnya kita tidak bayar, sekarang bayar," kata Nuratmo. Selain itu, Nuratmo menyoroti kualitas infrastruktur yang tak memadai di Pelabuhan Tanjung Priok menyebabkan para sopir harus mengantre lama untuk bongkar muat. Antrean tersebut membuat mereka harus bekerja lembur tanpa bayaran tambahan.

Bahkan, antrean akibat lamanya proses bongkar muat barang itu bisa menghabiskan waktu sopir hingga 15 jam. Akibatnya, terjadi kemacetan dari truk-truk kontainer yang mengantar barang ke Pelabuhan Tanjung Priok. Karena kemacetan parah itu, para sopir truk ini menjadi target kriminalitas, seperti pemalakan hingga pencurian. "Salah satunya adalah kami, sopir dapat intimidasi dari preman dan segala macam," ujar Nuratmo Adapun ratusan sopir truk berdemo di tiga titik pada hari ini. Ketiganya adalah pintu New Priok Container Terminal One (NPCT1), Polres Jakarta Utara, dan Pelindo Tower. Mereka melakukan long march sejauh lima kilometer untuk demonstrasi hari ini. Menanggapi demonstrasi itu, Pelindo menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi para sopir truk kontainer tersebut. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Pelaporan SPT Pajak Pakai Aplikasi Lama Sampai Coratex Bisa Diterapkan

11 Feb 2025

Pemerintah dan DPR sepakat untuk tetap mempertahankan sistem pajak yang lama sampai Coretax benar-benar siap diterapkan sepenuhnya. Artinya, ada dua sistem perpajakan yang akan digunakan sepanjang 2025. Harapannya, pengumpulan pajak tidak akan terganggu oleh sistem baru yang masih bermasalah. Setelah satu bulan lebih implementasi Coretax dikeluhkan oleh publik, Komisi XI DPR akhirnya memanggil jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi sistem tersebut. Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Awalnya, rapat dijadwalkan digelar secara terbuka, bahkan bisa ditonton oleh masyarakat luas secara daring di kanal You tube DPR. Namun, pada awal rapat, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo meminta agar rapat dibuat tertutup dari publik. Alasannya, untuk menghindari terjadinya kegaduhan yang tidak kondusif. Setelah rapat tertutup yang digelar hingga empat jam, DPR dan pemerintah akhirnya sepakat bahwa Coretax tidak akan diberlakukan penuh pada 2025. Beberapa urusan pajak akan tetap menggunakan sistem lama dalam Sistem Informasi DJP (SIDJP). Namun, urusan lain sudah bisa menggunakan sistem Coretax seperti yang saat ini berlangsung.

”Kami menyepakati agar DJP dapat memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi dan mitigasi implementasi Coretax yang masih perlu terus disempurnakan supaya tidak mengganggu penerimaan pajak,” kata Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dalam konferensi pers seusai rapat. Awalnya, seluruh fraksi di DPR sempat meminta pemerintah dapat menunda implementasi Coretax sepenuhnya tahun ini sampai sistem benar-benar siap. Bahkan, sempat terjadi perdebatan panjang antara DPR dan DJP untuk menunda implementasi Coretax atau tidak tahun ini. Pada akhirnya, usulan DPR itu tidak bisa dipenuhi pemerintah. ”Kami tidak bisa memaksa karena bagaimanapun juga yang bisa tahu implementasi Coretax ini berjalan atau tidak, kan, para pelaksana kebijakan itu sendiri, yakni DJP,” tutur Misbakhun. Ia mengatakan, pada intinya jangan sampai sistem Coretax yang tidak siap itu mengganggu pelayanan bagi wajib pajak serta menghambat pengumpulan pajak. DPR juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang keliru atau terlambat mengurus pajak akibat gangguan penerapan Coratex selama 2025. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Rapat Bahas Efisiensi Anggaran Ditunda

11 Feb 2025

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (10/2/2025), meminta kepada seluruh pimpinan komisi di DPR untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Permohonan penundaan disampaikam karena adanya rekonstruksi anggaran dari pemerintah. Sementara itu, selama efisiensi anggaran berlangsung, sejumlah kementerian/lembaga menyatakan ada sejumlah program yang ditunda karena adanya pemangkasan anggaran. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), misalnya, anggarannya dipangkas sebesar Rp 85 miliar sehingga LPSK harus menolak beberapa permohonan bantuan perlindungan. Pemangkasan anggaran LPSK pun membuat Keluarga Penyintas, organisasi korban terorisme, melayangkan surat terbuka kepada Komisi XIII DPR, yang isinya protes karena khawatir pemangkasan itu bisa berimbas terhadap layanan bagi korban terorisme.

Anggaran Komisi Yudisial (KY)juga dipangkas hingga 50 persen sehingga tak mampu menggelar seleksi calon hakim agung. Ditengah efisiensi anggaran ini, Kementerian Pekerjaan Umum juga diblokir anggarannya hingga 80 persen. Sebagai dampaknya, belum ada anggaran untuk realisasi pembangunan IKN karena anggaran itu telah diblokir. Adapun penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran tertuang dalam surat dari pimpinan DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Surat bernomor B/197/PW. 11.01/2/2035 ini diteken pada Jumat (7/2/2025) dan disampaikan kepada pimpinan Komisi I sampai Komisi XIII DPR. Rekonstruksi anggaran Dalam surat itu, disebutkan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah. Hal ini kemudian ditanggapi dengan permintaan pimpinan DPR kepada pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII DPR untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran hingga mendapatkan anggaran rekonstruksi terbaru.

”Bersama ini diminta kepada pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja. Apabila terdapat komisi yang telah melakukan pembahasan, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru,” demikian tertulis dalam surat tersebut. Sebelumnya, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun. Pada akhir Januari lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 diterbitkan untuk penghematan anggaran. Menurut dia, penghematan akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas, salah satunya kemungkinan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Kompas.id, 23/1/2025). (Yoga)

Lingkungan Hidup

Pelaku Industri Baja Indonesia Terimbas Pukulan Trump

11 Feb 2025

Emiten dan pelaku industri baja serta aluminium Indonesia bisa terimbas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada kedua komoditas itu. Trump berencana mengenakan bea masuk impor hingga 25 persen terhadap baja dan aluminium ke AS. Trump mengumumkan rencana pengenaan bea masuk impor (BMI) itu pada Minggu (9/2/2025) siang waktu setempat atau Senin dini hari WIB. Ia mengumumkan kala terbang dengan pesawat Kepresidenan AS, Air Force One. Baja dan alumina dari Kanada dan Meksiko akan dikenai BMI itu. ”Pokoknya, semua baja dan aluminium yang masuk AS kena tarif 25 persen,” ujarnya. Padahal, AS sedang berunding dengan kedua negara itu setelah Trump mengancam akan menerapkan BMI pada semua impor dari Kanada-Meksiko. Penerapan ditunda 30 hari dan selama masa jeda itu, AS berunding dengan Kanada-Meksiko.

Tujuan kebijakan itu agar industri pertambangan dan pengolahan logam di luar AS memindahkan produksi ke AS. Trump menyebut, pengumuman terperinci akan diungkap pada Senin waktu Washington DC. Data Departemen Perdagangan AS 2019 menunjukkan, AS importir baja terbesar. AS membeli baja dari 80 negara dan teritori di dunia. Kanada dan Meksiko adalah dua sumber impor baja terbesar AS, diikuti Korea Selatan, Brasil, Jepang, Jerman, Italia, Vietnam, dan Rusia. Pada masa jabatan pertama Trump (2017-2021), ia juga menetapkan tarif 25 persen untuk baja dan 10 persen untuk aluminium. Trump kemudian memberi kuota bebas bea kepada beberapa negara setelah sejumlah perundingan. Dampak ke saham RI Pengamat pasar komoditas sekaligus Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo, mengatakan, rencana Trump dapat berdampak langsung pada kinerja saham terkait di Indonesia.

Pemberlakuan tarif dapat menciptakan ketidakpastian dan berdampak negatif terhadap sentimen investor. Ujung-ujungnya penurunan harga saham berlanjut. ”Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta mengalami penurunan, dengan saham-saham di sektor sumber daya, termasuk baja dan aluminium, menunjukkan penurunan yang signifikan,” katanya. Hal ini tecermin dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok 1,7 persen dari posisi pembukaan perdagangan ke 6.631 pada akhir perdagangan sesi pertama Senin (10/2). Level ini menjadi titik terendah sejak Mei 2022. Emiten industri terkait mencatatkan penurunan. Saham PT Indal Aluminium Industry Tbk dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk turun masing-masing 1,08 persen ke Rp 91 dan turun 2,3 persen ke Rp 850. Sementara saham sejumlah emiten terkait lainnya stagnan. Saham PT Sarancena Bajatama Tbk di Rp 87, PT Betonjaya Manunggal Tbk di Rp 400, dan PT Krakatau Steel di Rp 109. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Bank Dunia Sarankan Reformasi Regulasi di Indonesia

11 Feb 2025

Di tengah tren perlambatan investasi global, peran sektor swasta semakin vital untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, Bank Dunia menyoroti perlunya reformasi regulasi di Indonesia untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif, terutama dalam sektor manufaktur dan jasa. Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk ”Wawasan Baru untuk Iklim Bisnis di Indonesia: Membedah Laporan Business Ready Bank Dunia” yang diselenggarakan secara hibrida di Jakarta, Senin (10/2/2025). Turut hadir dalam acara ini Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani; Country Director Bank Dunia untuk wilayah Indonesia-Timor Leste Carolyn Turk; Director Global Indicator Group Bank Dunia Norman Loayza; Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Internasional dan Perdagangan Multilateral Mari Elka Pangestu; serta CEO Sintesa Group sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani.

Carolyn menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat mencapai 5,03 persen pada 2024 mencerminkan pertumbuhan yang stabil di tengah perlambatan ekonomi global dengan rata-rata pertumbuhan hanya 2,7 persen. Dengan perekonomian yang tumbuh stabil di tengah perlambatan global, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memperkuat fundamental ekonominya melalui kebijakan yang mendorong investasi dan inovasi bisnis. ”Namun, saya tetap menyoroti pentingnya reformasi regulasi di Indonesia untuk meningkatkan daya saing sektor swasta,” ujarnya. Kondisi tersebut tergambar dalam laporan ”Business Ready 2024” yang mengukur kesiapan pengembangan sektor swasta dari 50 sampel negara yang disurvei, termasuk Indonesia. Dalam laporan ini, penilaian untuk setiap negara terbagi atas tiga pilar, yakni pilar regulasi bisnis, pilar pelayanan publik, serta pilar efisiensi operasional. Indonesia berada di peringkat ke-31 dari 50 negara yang dievaluasi terkait pilar regulasi bisnis, dengan skor 63,98 dari 100. Skor Indonesia berada di bawah skor rata-rata 65,5; serta di bawah skor negara tetangga, Vietnam (66,81) dan Singapura (72,37).

”Hal ini juga menyoroti sejumlah reformasi regulasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan kami percaya bahwa lingkungan ini penting untuk meningkatkan produktivitas di bidang manufaktur dan jasa,” kata Carolyn. Selain soal regulasi bisnis, efisiensi operasional yang mendukung regulasi bisnis di Indonesia juga masih menjadi tantangan dengan skor 61,31, jauh di bawah skor Singapura (87,33) dan Vietnam (72,78). Sementara untuk pilar pelayanan publik, Indonesia mendapat skor 63,44; masih lebih baik dari

Vietnam (53,41); tetapi di bawah Singapura (70,40). Norman Loayza menambahkan, temuan paling penting dalam laporan itu adalah rendahnya kesiapan banyak negara dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap investasi. ”Jadi, ini menyiratkan diperlukan peningkatan signifikan dalam hal memberlakukan peraturan yang lebih baik danjuga meningkatkanpelayananpublik yang lebih baik,” ucapnya. Upaya pemerintah Menanggapi hasil laporan itu, Menteri Investasi Rosan Roeslani menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya me- nyederhanakan regulasi serta menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. (Yoga)

Lingkungan Hidup

PU Targetkan Proyek Libatkan Swasta Senilai Rp 544 Triliun

11 Feb 2025

Kementenrian Pekerjaan Umum menargetkan nilai pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU pada periode 2025-2029 mencapaiRp 544,48 triliun. Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. ”Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (10/2/2025). Dody menegaskan, pembangunan infrastruktur tak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Skema pendanaan pembangunan proyek infrastruktur melalui skema KPBU merupakan salah satu solusi strategis menghadapi keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur nasional.

Ia berharap, keterlibatan swasta dalam skema KBPU dapat merealisasikan proyek-proyek tersebut dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan. Ia juga berharap kepastian investasi hingga keberlanjutan pembangunan infrastruktur melalui KPBU membuat pelaku dari sektor konstruksi bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melalui KPBU, Dody melanjutkan, membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat. Lewat model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan. Sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

Menurut Dody, bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sedangkan jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. ”KPBU tidak hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft skill dan hard skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” ujarnya. Angin segar Dihubungi terpisah, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia sekaligus Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia, Andi Rukman Karumpa, mengatakan, kepastian keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional hingga investasi dari pemerintah merupakan angin segar bagi pelaku sektor konstruksi. Namun, kepastian itu harus terealisasi di lapangan. Tanpa kepastian dan realisasi itu, kekhawatiran terhadap 2,1 juta pekerja di sektor konstruksi mendapat pemutusan hubungan kerja sangat besar. (Yoga)