Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Pelaporan SPT Pajak Pakai Aplikasi Lama Sampai Coratex Bisa Diterapkan

11 Feb 2025

Pemerintah dan DPR sepakat untuk tetap mempertahankan sistem pajak yang lama sampai Coretax benar-benar siap diterapkan sepenuhnya. Artinya, ada dua sistem perpajakan yang akan digunakan sepanjang 2025. Harapannya, pengumpulan pajak tidak akan terganggu oleh sistem baru yang masih bermasalah. Setelah satu bulan lebih implementasi Coretax dikeluhkan oleh publik, Komisi XI DPR akhirnya memanggil jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi sistem tersebut. Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Awalnya, rapat dijadwalkan digelar secara terbuka, bahkan bisa ditonton oleh masyarakat luas secara daring di kanal You tube DPR. Namun, pada awal rapat, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo meminta agar rapat dibuat tertutup dari publik. Alasannya, untuk menghindari terjadinya kegaduhan yang tidak kondusif. Setelah rapat tertutup yang digelar hingga empat jam, DPR dan pemerintah akhirnya sepakat bahwa Coretax tidak akan diberlakukan penuh pada 2025. Beberapa urusan pajak akan tetap menggunakan sistem lama dalam Sistem Informasi DJP (SIDJP). Namun, urusan lain sudah bisa menggunakan sistem Coretax seperti yang saat ini berlangsung.

”Kami menyepakati agar DJP dapat memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi dan mitigasi implementasi Coretax yang masih perlu terus disempurnakan supaya tidak mengganggu penerimaan pajak,” kata Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dalam konferensi pers seusai rapat. Awalnya, seluruh fraksi di DPR sempat meminta pemerintah dapat menunda implementasi Coretax sepenuhnya tahun ini sampai sistem benar-benar siap. Bahkan, sempat terjadi perdebatan panjang antara DPR dan DJP untuk menunda implementasi Coretax atau tidak tahun ini. Pada akhirnya, usulan DPR itu tidak bisa dipenuhi pemerintah. ”Kami tidak bisa memaksa karena bagaimanapun juga yang bisa tahu implementasi Coretax ini berjalan atau tidak, kan, para pelaksana kebijakan itu sendiri, yakni DJP,” tutur Misbakhun. Ia mengatakan, pada intinya jangan sampai sistem Coretax yang tidak siap itu mengganggu pelayanan bagi wajib pajak serta menghambat pengumpulan pajak. DPR juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang keliru atau terlambat mengurus pajak akibat gangguan penerapan Coratex selama 2025. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Rapat Bahas Efisiensi Anggaran Ditunda

11 Feb 2025

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (10/2/2025), meminta kepada seluruh pimpinan komisi di DPR untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Permohonan penundaan disampaikam karena adanya rekonstruksi anggaran dari pemerintah. Sementara itu, selama efisiensi anggaran berlangsung, sejumlah kementerian/lembaga menyatakan ada sejumlah program yang ditunda karena adanya pemangkasan anggaran. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), misalnya, anggarannya dipangkas sebesar Rp 85 miliar sehingga LPSK harus menolak beberapa permohonan bantuan perlindungan. Pemangkasan anggaran LPSK pun membuat Keluarga Penyintas, organisasi korban terorisme, melayangkan surat terbuka kepada Komisi XIII DPR, yang isinya protes karena khawatir pemangkasan itu bisa berimbas terhadap layanan bagi korban terorisme.

Anggaran Komisi Yudisial (KY)juga dipangkas hingga 50 persen sehingga tak mampu menggelar seleksi calon hakim agung. Ditengah efisiensi anggaran ini, Kementerian Pekerjaan Umum juga diblokir anggarannya hingga 80 persen. Sebagai dampaknya, belum ada anggaran untuk realisasi pembangunan IKN karena anggaran itu telah diblokir. Adapun penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran tertuang dalam surat dari pimpinan DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Surat bernomor B/197/PW. 11.01/2/2035 ini diteken pada Jumat (7/2/2025) dan disampaikan kepada pimpinan Komisi I sampai Komisi XIII DPR. Rekonstruksi anggaran Dalam surat itu, disebutkan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah. Hal ini kemudian ditanggapi dengan permintaan pimpinan DPR kepada pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII DPR untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran hingga mendapatkan anggaran rekonstruksi terbaru.

”Bersama ini diminta kepada pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja. Apabila terdapat komisi yang telah melakukan pembahasan, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru,” demikian tertulis dalam surat tersebut. Sebelumnya, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun. Pada akhir Januari lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 diterbitkan untuk penghematan anggaran. Menurut dia, penghematan akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas, salah satunya kemungkinan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Kompas.id, 23/1/2025). (Yoga)

Lingkungan Hidup

Pelaku Industri Baja Indonesia Terimbas Pukulan Trump

11 Feb 2025

Emiten dan pelaku industri baja serta aluminium Indonesia bisa terimbas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada kedua komoditas itu. Trump berencana mengenakan bea masuk impor hingga 25 persen terhadap baja dan aluminium ke AS. Trump mengumumkan rencana pengenaan bea masuk impor (BMI) itu pada Minggu (9/2/2025) siang waktu setempat atau Senin dini hari WIB. Ia mengumumkan kala terbang dengan pesawat Kepresidenan AS, Air Force One. Baja dan alumina dari Kanada dan Meksiko akan dikenai BMI itu. ”Pokoknya, semua baja dan aluminium yang masuk AS kena tarif 25 persen,” ujarnya. Padahal, AS sedang berunding dengan kedua negara itu setelah Trump mengancam akan menerapkan BMI pada semua impor dari Kanada-Meksiko. Penerapan ditunda 30 hari dan selama masa jeda itu, AS berunding dengan Kanada-Meksiko.

Tujuan kebijakan itu agar industri pertambangan dan pengolahan logam di luar AS memindahkan produksi ke AS. Trump menyebut, pengumuman terperinci akan diungkap pada Senin waktu Washington DC. Data Departemen Perdagangan AS 2019 menunjukkan, AS importir baja terbesar. AS membeli baja dari 80 negara dan teritori di dunia. Kanada dan Meksiko adalah dua sumber impor baja terbesar AS, diikuti Korea Selatan, Brasil, Jepang, Jerman, Italia, Vietnam, dan Rusia. Pada masa jabatan pertama Trump (2017-2021), ia juga menetapkan tarif 25 persen untuk baja dan 10 persen untuk aluminium. Trump kemudian memberi kuota bebas bea kepada beberapa negara setelah sejumlah perundingan. Dampak ke saham RI Pengamat pasar komoditas sekaligus Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo, mengatakan, rencana Trump dapat berdampak langsung pada kinerja saham terkait di Indonesia.

Pemberlakuan tarif dapat menciptakan ketidakpastian dan berdampak negatif terhadap sentimen investor. Ujung-ujungnya penurunan harga saham berlanjut. ”Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta mengalami penurunan, dengan saham-saham di sektor sumber daya, termasuk baja dan aluminium, menunjukkan penurunan yang signifikan,” katanya. Hal ini tecermin dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok 1,7 persen dari posisi pembukaan perdagangan ke 6.631 pada akhir perdagangan sesi pertama Senin (10/2). Level ini menjadi titik terendah sejak Mei 2022. Emiten industri terkait mencatatkan penurunan. Saham PT Indal Aluminium Industry Tbk dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk turun masing-masing 1,08 persen ke Rp 91 dan turun 2,3 persen ke Rp 850. Sementara saham sejumlah emiten terkait lainnya stagnan. Saham PT Sarancena Bajatama Tbk di Rp 87, PT Betonjaya Manunggal Tbk di Rp 400, dan PT Krakatau Steel di Rp 109. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Bank Dunia Sarankan Reformasi Regulasi di Indonesia

11 Feb 2025

Di tengah tren perlambatan investasi global, peran sektor swasta semakin vital untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, Bank Dunia menyoroti perlunya reformasi regulasi di Indonesia untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif, terutama dalam sektor manufaktur dan jasa. Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk ”Wawasan Baru untuk Iklim Bisnis di Indonesia: Membedah Laporan Business Ready Bank Dunia” yang diselenggarakan secara hibrida di Jakarta, Senin (10/2/2025). Turut hadir dalam acara ini Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani; Country Director Bank Dunia untuk wilayah Indonesia-Timor Leste Carolyn Turk; Director Global Indicator Group Bank Dunia Norman Loayza; Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Internasional dan Perdagangan Multilateral Mari Elka Pangestu; serta CEO Sintesa Group sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani.

Carolyn menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat mencapai 5,03 persen pada 2024 mencerminkan pertumbuhan yang stabil di tengah perlambatan ekonomi global dengan rata-rata pertumbuhan hanya 2,7 persen. Dengan perekonomian yang tumbuh stabil di tengah perlambatan global, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memperkuat fundamental ekonominya melalui kebijakan yang mendorong investasi dan inovasi bisnis. ”Namun, saya tetap menyoroti pentingnya reformasi regulasi di Indonesia untuk meningkatkan daya saing sektor swasta,” ujarnya. Kondisi tersebut tergambar dalam laporan ”Business Ready 2024” yang mengukur kesiapan pengembangan sektor swasta dari 50 sampel negara yang disurvei, termasuk Indonesia. Dalam laporan ini, penilaian untuk setiap negara terbagi atas tiga pilar, yakni pilar regulasi bisnis, pilar pelayanan publik, serta pilar efisiensi operasional. Indonesia berada di peringkat ke-31 dari 50 negara yang dievaluasi terkait pilar regulasi bisnis, dengan skor 63,98 dari 100. Skor Indonesia berada di bawah skor rata-rata 65,5; serta di bawah skor negara tetangga, Vietnam (66,81) dan Singapura (72,37).

”Hal ini juga menyoroti sejumlah reformasi regulasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan kami percaya bahwa lingkungan ini penting untuk meningkatkan produktivitas di bidang manufaktur dan jasa,” kata Carolyn. Selain soal regulasi bisnis, efisiensi operasional yang mendukung regulasi bisnis di Indonesia juga masih menjadi tantangan dengan skor 61,31, jauh di bawah skor Singapura (87,33) dan Vietnam (72,78). Sementara untuk pilar pelayanan publik, Indonesia mendapat skor 63,44; masih lebih baik dari

Vietnam (53,41); tetapi di bawah Singapura (70,40). Norman Loayza menambahkan, temuan paling penting dalam laporan itu adalah rendahnya kesiapan banyak negara dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap investasi. ”Jadi, ini menyiratkan diperlukan peningkatan signifikan dalam hal memberlakukan peraturan yang lebih baik danjuga meningkatkanpelayananpublik yang lebih baik,” ucapnya. Upaya pemerintah Menanggapi hasil laporan itu, Menteri Investasi Rosan Roeslani menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya me- nyederhanakan regulasi serta menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. (Yoga)

Lingkungan Hidup

PU Targetkan Proyek Libatkan Swasta Senilai Rp 544 Triliun

11 Feb 2025

Kementenrian Pekerjaan Umum menargetkan nilai pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU pada periode 2025-2029 mencapaiRp 544,48 triliun. Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. ”Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (10/2/2025). Dody menegaskan, pembangunan infrastruktur tak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Skema pendanaan pembangunan proyek infrastruktur melalui skema KPBU merupakan salah satu solusi strategis menghadapi keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur nasional.

Ia berharap, keterlibatan swasta dalam skema KBPU dapat merealisasikan proyek-proyek tersebut dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan. Ia juga berharap kepastian investasi hingga keberlanjutan pembangunan infrastruktur melalui KPBU membuat pelaku dari sektor konstruksi bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melalui KPBU, Dody melanjutkan, membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat. Lewat model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan. Sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

Menurut Dody, bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sedangkan jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. ”KPBU tidak hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft skill dan hard skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” ujarnya. Angin segar Dihubungi terpisah, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia sekaligus Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia, Andi Rukman Karumpa, mengatakan, kepastian keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional hingga investasi dari pemerintah merupakan angin segar bagi pelaku sektor konstruksi. Namun, kepastian itu harus terealisasi di lapangan. Tanpa kepastian dan realisasi itu, kekhawatiran terhadap 2,1 juta pekerja di sektor konstruksi mendapat pemutusan hubungan kerja sangat besar. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Presiden Prabowo Pastikan Kabinetnya Cukup Kompak

11 Feb 2025

Presiden Prabowo Subianto menilai kabinetnya cukup kompak. Selain itu, waktu 100 hari dinilainya juga cukup untuk menanti kesadaran koruptor mengembalikan hasil korupsinya. Kini, penegakan hukum tegas dipersilakan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat mengapresiasi program Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Mustika Mesem, yang disiapkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Hal tersebut disebutnya tujuan mulia dan juga akan diselesaikan Prabowo bersama para pembantunya. ”Saya merasa dibantu oleh pembantu-pembantu saya, menko-menko (menteri koordinasi), menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, saya merasa kompak, tim yang kuat,” tutur Presiden dalam pidatonya pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025). Kongres XVIII Muslimat NU dengan tema ”Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, dan Meneduhkan Peradaban” itu dihadiri pula oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.

Selain itu, hadir pula Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang juga Sekretaris Jenderal PBNU, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi yang juga Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat NU, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto,Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono. Seruan ke koruptor Presiden meyakini, itikad baik dan niat tulus untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran akan didukung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Prabowo menambahkan, dirinya dan Kabinet Merah Putih bukan dipilih hanya untuk bekerja 100 hari, melainkan untuk lima kali 365 hari.

Setelah 100 hari, Presiden mengatakan ingin mengajak kebaikan. Namun, setelah 100 hari, para koruptor tak juga sadar dan membersihkan diri. ”Hai, koruptor-koruptor, yang kau curi mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu, nanti kita cari cara yang enggak (membuat) malu, tapi mbok, ya, kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini sudah berapa hari. Jadi, terpaksalah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan,” tutur Prabowo. Presiden menegaskan, masyarakat sudah tak ingin kekayaan Indonesia terus dirampok. Rakyat juga tak bisa lagi dibohongi. Sudah semestinya para pejabat bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat. Garda terdepan Sebelumnya, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa melaporkan bahwa Muslimat bersama komponen bangsa yang lain siap menjadi garda terdepan menjaga Negara Kesatuan RI (NKRI). Muslimat juga memiliki loyalitas tinggi sehingga tidak mudah tergoda. Mereka memiliki dedikasi tinggi dan tegak lurus berjuang untuk bangsa dan negara. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Pemangkasan Anggaran Kementerian dan Lembaga Akan Memukul Beberapa Sektor

11 Feb 2025

Pangsa pasar pemerintah dalam rapat, konvensi, dan konferensi mencapai 70 persen dalam industri ini. Meski bakal terdampak pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga, perusahaan swasta diproyeksikan masih menopang dari sisi kegiatan pameran hingga 50 persen. Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) akan memukul sektor pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE).Walau belum dapat dihitung perkiraan kerugiannya, pemerintah merupakan salah satu kontributor utama penyokong bisnis MICE ini. Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Runkat, pemerintah paling banyak mengadakan acara rapat dan konferensi di balai-balai besar. Dalam bidang ini, pangsa pasar pemerintah sebesar 50-70 persen.

”Pemerintah itu bukan hanya K/L, melainkan juga termasuk badan usaha milik negara (BUMN) dan jajarannya. Bisa lebih dari 70 persen (pangsa pasar). Semua sedang memetakan, ya. Sebab, pihak swasta jarang yang berkontribusi pada rapat dan konferensi. Biasanya bersifat government to government (G2G),” tutur Andreas saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/2/2025). Berbeda dengan bidang rapat dan konferensi, bidang pameran justru lebih banyak disokong swasta. Hingga kini, bidang pameran tidak terlalu berdampak pemangkasan anggaran ketimbang konvensi dan konferensi. Konferensitidak terjaditiap pekan atau tiap bulan, tetapi pameran biasanya lebih sering diadakan. Meski demikian, Andreas melanjutkan, acara-acara yang telah disepakati dalam kontrak akan tetap dijalankan.

Dampaknya baru dapat terlihat setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Sebab, bulan Ramadhan yang mulai dijalani pada Maret 2025 akan diikuti dengan berkurangnya kuantitas MICE. Ketika ditanya soal pembatalan acara, hingga kini pihaknya belum mendapat laporan dari para anggota Asperapi. Namun, kondisi ini mendorong mereka untuk terbuka pada pangsa pasar lain untuk konvensi dan konferensi, yakni korporasi swasta. ”Pihak yang sudah berkontrak mungkin malah rugi kalau dibatalkan. Jadi, tetap dijalankan. Saya juga sudah cek bahwa klien-klien BUMN mulai banyak mengurangi acara yang mengundang banyak orang atau kegiatan besar beranggaran besar,” ujar Andreas. Acara yang diadakan perusahaan-perusahaan pelat merah masih tetap berjalan. Namun, skala acara diperkecil dengan penyelenggaraan di gedung masing-masing. Berkaca saat pandemi Covid-19 ketika pemerintah menunda hingga membatalkan beragam kegiatan MICE, pasar internasional dapat menjadi jawabannya. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Program Cek Kesehatan Gratis

11 Feb 2025

Secara serentak, program Cek Kesehatan Gratis mulai dijalankan pada Senin (10/2/2025) di 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam deteksi dini kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi mengatakan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) punya tujuan jangka panjang, yaitu menekan kematian dini dimasyarakat serta menekan beban biaya kesehatan. Dengan deteksi dini, faktor risiko kesehatan bisa diketahui sejak awal sehingga penyakit bisa dicegah dan tidak membutuhkan biaya kesehatan yang besar. ”Diharapkan masyarakat bisa menggunakan (program Cek Kesehatan Gratis). Ini, kan, kultur baru, budaya baru. Kalau biasanya sakit dulu, bahkan sakit berat baru ke pelayanan kesehatan. Ini belum sakit sudah periksa. Kami ingin masyarakat yang sehat sehingga perlu membangun budaya sehat,” ujar Maria di Puskesmas Tanah Abang di Jakarta, kemarin.

Program CKG menyasar semua usia, mulai dari bayi baru lahir sampai lansia. Ditargetkan, 80 persen dari target sasaran, yaitu seluruh penduduk di Indonesia, bisa memanfaatkan program ini. Sebanyak 10.000 puskesmas pun telah siap menerima layanan CKG. ”Pemeriksaan diberikan setiap hari ulang tahun. Pemeriksaan bisa dilakukan sampai 30 hari ke depan setelah tanggal ulang tahun. Tapi, khusus (ulang tahun) Januari, Februari, dan Maret boleh datang sampai April,” kata Maria. Pemerintah mengungkapkan, nilai kemanfaatan dari program CKG berkisar antara Rp 1,6 juta dan Rp 2 juta per orang. Oleh karena itu, masyarakat harus memanfaatkan program ini dengan semaksimal mungkin di setiap hari ulang tahun. ”Memang cukup bervariasi

antara satu orang dan orang yang lainnya dan diperkirakan range-nya itu sekitar Rp 1,6 juta-Rp 2 juta. Jadi, sayang sekali kalau hadiah ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh warga,” kata Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes Asnawi Abdullah saat meninjau pelaksanaan program CKG di Puskesmas Ciater, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Antara Menyambung Nyawa dan Menyabung Hidup, Balada Sopir Truk

10 Feb 2025

Tragedi truk menabrak kendaraan lain di Gerbang Tol Ciawi 2, Kota Bogor, Jawa Barat, kembali membuka masalah lama tak kunjung usai. Pengemudi truk rentan menjadi kambing hitam di antara beban kerja berlebihan dan minimnya perlindungan kerja bagi mereka. Mengemudikan truk bagi Nurul (30) bukan semata soal rem, pedal gas, sistem kemudi, atau kopling. Jauh dari itu, menjadi sopir truk adalah hidup itu sendiri. ”Pernah saya terjebak di jalan tanah berlumpur, hujan badai, mobil ndak bisa jalan. Nginep,” ujar Nurul di sebuah bengkel truk di Kilometer 10 Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (7/2/2025). Pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu menjadi sopir truk untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 2019. Tugasnya melangsir material bangunan, seperti batu, pasir, dan koral. Kebanyakan, ia mengangkut material dari pelabuhan di Balikpapan dan Kutai Kartanegara ke IKN. Jaraknya sekitar 100 km.

Dengan tugas penting tersebut, jalan yang mesti ia lalui tak selalu mulus. Bahkan, kebanyakan berupa jalan tanah yang baru dibuka. Hal itu menjadi masalah saat hujan datang. Dengan beban berat, tak jarang ia mesti memasrahkan hidup pada alam. ”Kalau terjebak di tengah jalan berlumpur, ya, sudah. Jalan kaki cari warung atau tempat makan. Pernah satu jam jalan kaki baru dapat warung,” katanya. Warung, bagi Nurul, adalah tempat penting untuk disinggahi. Ia mesti menjaga perutnya terisi sekaligus menambah logistik makanan untuknya sendiri. Hal tersebut mesti ia lakukan karena ia tak didampingi kernet. Saat hujan reda pun belum tentu Nurul bisa keluar dengan mudah dari jalan berlumpur. Tidak jarang ia harus menunggu sampai siang hari, menunggu matahari membantu mengeringkan jalan. Jika demikian, ia harus terus berkomunikasi dengan atasannya. Sebab, bahan bangunan yang ia bawa adalah bahan pokok untuk batching plant, produksi beton siap pakai. Nyaris 24 jam tempat pengolahan beton itu beroperasi lantaran untuk kebutuhan pembangunan IKN.

Jalan neraka Sopir truk lain, Husain (42), sudah melakoni pekerjaannya setidaknya 10 tahun terakhir. Ia mengangkut batu koral untuk berbagai proyek bangunan di sekitar Kota Balikpapan. ”Buat saya, nyopir itu hidup dan mati, Bang. Kalau ndak nyopir, ndak makan. Kalau nyopir ndak hati-hati, bisa kecelakaan. Mati kita, ha-ha-ha,” ujarnya. Soal hidup-mati itu, ia mencontohkan, jalur yang ia lalui adalah jalur di mana kerap terjadi kecelakaan. Bahkan, sangat spesifik, kecelakaan truk. Jalur itu Simpang Muara Rapak di Kota Balikpapan. Kecelakaan maut terjadi di lokasi tersebut pada 21 Januari 2022. Truk kontainer hilang kendali lantaran rem blong di jalan menurun. Kecelakaan maut itu menyebabkan empat korban jiwa dan 31 luka-luka. Pemerintah Kota Balikpapan saat ini sudah membangun jalur evakuasi di jalan tersebut dan membuat rekayasa pemisahan kendaraan besar dan kecil. Namun, pada Mei 2023, kecelakaan terulang lagi. Satu truk hilang kendali saat melalui jalan menurun sampai menabrak sebuah toko. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Sastra Ekonomi Pramoedya

10 Feb 2025

Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku, bumimanusia dengan persoalannya. Banyak cara membaca dan merekam perjalanan ekonomi Nusantara. Sejumlah karya sastra Pramoedya Ananta Toer menjadi salah satu wadahnya. Kisahnya mulai dari strata masyarakat, potensi kota-kota jalan pos Daendels, hingga keretek Kudus dan perdagangan rokok di Pulau Buru. Pramoedya lahir pada 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah. Karya-karya sastrawan yang akrab dipanggil Pram ini, kendati sempat dilarang beredar selama Orde Baru, tetap abadi melintasi zaman. Karya-karya Pram menyuguhkan berbagai potret kondisi Nusantara. Salah satunya tentang potret ekonomi Indonesia pada zamannya. Bukan perihal teori-teori ekonomi, melainkan berpijak pada keresahan, sejarah, dan potensi bumi manusia.

Dalam novel Bukan Pasar Malam (1964), Pram menyuguhkan potret sosial-ekonomi antarkelas masyarakat melalui hal-hal sederhana. Listrik, air leding, dan sumur menjadi pijakan Pram mengisahkan kesenjangan sosial-ekonomi antarkelas. Novel yang dilarang beredar pada 1965 itu berlatar revolusi fisik dan kondisi masyarakat Indonesia pascakemerdekaan. ”Presiden memang orang praktis, tidak seperti mereka jang memperdjuangkan hidupnya' di pinggir jalan berhari-harian. Kalau engkau bukan presiden, dan djuga bukan menteri, dan engkau ingin mendapat tambahan listrik tiga puluh atau lima puluh watt, engkau harus berani menjogok dua atau tiga rupiah….” (halaman 8). Pram juga menceritakan kemudahan kalangan berduit di kota-kota besar mendapatkan akses leding. Berbeda dengan di daerah-daerah perdesaan, termasuk di tanah kelahirannya, warga berduit harus menggali sumur yang dalam untuk mendapatkan air. Namun, sumur itu justru dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

”Di daerah kami jang kering, sumur adalah pusat perhatian manusia dalam hidup di samping beras dan garam. Karena itu, sekalipun pembuatan sumur itu atas ongkos sendiri, dia mendjadi hak umum. Orang jang membuat sumur adalah orang jang berwakaf…dan mendapat penghormatan….” (halaman 44). Blora merupakan salah satu daerah yang berada di Pegunungan Kendeng atau Pegunungan Kapur Utara. Daerah tersebut kaya dengan potensi sumber daya alam, seperti minyak bumi dan hutan jati. Hingga kini, setiap musim kemarau, sebagian besar warga Blora kekurangan air bersih karena sumur-sumur mengering. Kendati seiring waktu Blora memiliki perusahaan daerah air minum (PDAM), tak semua warga Blora dapat mengaksesnya. Sumber air baku PDAM yang berada di Kecamatan Blora dan Cepu itu terbatas. Setiap kemarau panjang, air baku yang berasal dari Waduk Tempuran, Sungai Ngampel, dan sumber Kajar kerap surut. (Yoga)