Dana Rp 16 Triliun dan Cadangan Beras Pemerintah
Tak main-main. Tahun ini pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras. Konsekuensinya, cadangan beras pemerintah perlu diperkuat. Dana Rp 16 triliun pun disiapkan dari kocek negara agar Bulog dapat menyerap gabah dan beras dalam negeri. Bahkan, pemerintah tidak lagi memberlakukan rafaksi atau pengurangan harga gabah petani yang standarnya rendah. Pemerintah juga mengurangi persyaratan standar derajat sosoh beras yang bakal diserap Perum Bulog. Dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Serap Gabah Petani di Kementerian Pertanian, Kamis (30/1/2025), terungkap, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 16 triliun bagi Bulog. Dana untuk menyerap gabah dan beras itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah menginstruksikan Bulog untuk segera menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras. Tujuannya, guna meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP).
”Hari ini, stok beras Bulog berkisar 1,9 juta-2 juta ton. Jika target serapan3juta ton terpenuhi sepanjang panen raya padi hasil musim tanam I tahun ini, total stok beras Bulog dalam 3-4 bulan ke depan akan mencapai 5 juta ton,” ujarnya. Bapanas juga meminta Bulog tak mengkhawatirkan dana pengadaan gabah dan beras dari dalam negeri. Pemerintah telah menganggarkan Rp 16 triliun dari APBN sehingga Bulog tidak perlu lagi meminjam dana dari bank-bank milik pemerintah. Pada Jumat (24/1), Arief menjelaskan, pemerintah akan memberikan dana tunai dari APBN kepada Bulog untuk pengadaan gabah dan beras dari dalam negeri. Selama ini, pembiayaan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), termasuk CBP, oleh Bulog bersumber dari pinjaman bank-bank milik negara dengan bunga murah melalui mekanisme subsidi bunga pinjaman. Dengan skema itu, Bulog harus mengembalikan pinjaman dan menanggung biaya bunga meskipun sebagian bunga pinjaman ditanggung pemerintah.
Bulog juga harus menunggu cukup lama pencairan dana pembayaran klaim atas subsidi bunga itu. ”Kini, pemerintah telah sepakat mengubah mekanisme pinjaman subsidi bunga itu menjadi pendanaan tunai dari APBN. Pasti nanti akan ada bedanya saat Bulog membeli gabah dan beras dengan dana tunai dibandingkan dengan pinjaman dari bank-bank milik negara,” kata Arief (Kompas, 24/1/2025). Kewajiban Bulog Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengemukakan, dalam rapat koordinasi tersebut telah disepakati bahwa Bulog harus menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Hal itu mengingat produksi beras nasional, terutama pada Januari-Maret 2025, meningkat signifikan dibandingkan dengan periode sama 2024. ”Bulog juga diwajibkan membeli gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 6.500 per kilogram. Ini guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani, terutama saat panen raya,” katanya. (Yoga)
Tags :
#BerasPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023