Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Dampak Pinjol, Satu Keluarga jadi Korban

09 Jan 2025

Hingga akhir 2024, fenomena keluarga atau orangtua yang mengakhiri hidup dengan anak-anak karena impitan ekonomi, terutama karena terjerat pinjaman daring, terus terjadi. Anak-anak pun menjadi korban. Pada Desember 2024, dalam dua hari berturut-turut di tempat berbeda terjadi bunuh diri. Pertama, satu keluarga yang mengakhiri hidup di Kediri pada Sabtu (14/12/2024), yaitu ayah serta ibu dengan dua anak berusia 5 tahun dan 2 tahun. Anak berusia 2 tahun meninggal, sementara anak 5 tahun bisa diselamatkan. Keluarga tersebut diduga mengakhiri hidup dengan meminum racun tikus secara bergantian. Diduga, peristiwa tersebut dipicu oleh masalah ekonomi karena keluarga terjerat pinjaman daring. Sehari setelah itu, Minggu (15/12/2024), di Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, satu keluarga juga diberitakan meninggal dunia, yakni ayah, ibu, dan anak usia 3 tahun. Sang ayah ditemukan dalam keadaan tergantung, sementara ibu dan anak meninggal dalam kondisi badan kaku. Berdasarkan keterangan kepolisian setempat, hasil pemeriksaan forensik digital pada telepon seluler milik sang ayah, AF (31), ditemukan beberapa bukti akses terhadap aplikasi pinjaman daring.

AF diduga meminjam uang melalui aplikasi daring sejak dua tahun terakhir dan menggunakan pinjaman tersebut untuk bermain judi daring. ”Problemnya sudah sistemik. Faktornya banyak dan berkelindan. Bukan hanya soal impitan ekonomi. Intinya resiliensi pribadi memang tidak berkembang,” ujar Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, psikolog yang juga Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat, Lingkungan, dan Budaya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Selasa (7/1/2025). Karena sistemik, menurut Alissa, kuncinya pencegahannya ada di negara. Kebijakan negara sejauh ini memang banyak yang baik. Akan tetapi, tak diimplementasikan dengan optimal. Ia mencontohkan pentingnya implementasi kebijakan terkait kualitas pendidikan dasar dan menengah, undang-undang terkait keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurut dia, pencegahan harus dimulai dari sana, kemudian mendorong dan memfasilitasi inisiatif-inisiatif dari institusi pendidikan, sektor bisnis melalui tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR), dan inisiatif lembaga-lembaga masyarakat. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Empat Komoditas Utama untuk Mencapai swasembada Pangan, Yakni Beras, Jagung, Gula, dan Garam

08 Jan 2025

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti empat komoditas utama untuk mencapai swasembada pangan, yakni beras, jagung, gula, dan garam. Dia mengatakan, apabila swasembada pangan empat komoditas tersebut dapat tercapai, berpotensi menghemat devisa negara sebesar US$ 5,2 miliar. “Penghematan ini bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya (penyediaan) pupuk untuk pertanian maupun kebutuhan perikanan,” ujar Budi dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 7 Januari 2025 dikutip dari keterangan tertulis. Dia mengakui, impor keempat komoditas tersebut memiliki nilai cukup besar selama lima tahun terakhir. Namun, Budi mengklaim, pada periode 2020 hingga 2024, tren impor gula dan garam cenderung menurun.

Selain itu, Budi juga menyoroti beberapa produk pangan lain yang dinilai mampu menunjukkan keberhasilan swasembada pangan. Indikatornya, kata dia, dari surplus yang diarahkan untuk kebutuhan ekspor. Salah satunya adalah minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang memiliki pangsa ekspor nasional sebesar 11,2 persen. Sebelumnya, performa ekspor sejumlah komoditas selama lima tahun terakhir membuat Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis Indonesia bisa swasembada pangan. Lima komoditas yang ia maksud adalah beras pandan wangi, gula, telur ayam, hingga daging ayam ras.

Kementerian Pertanian Minta Tambah Anggaran Rp 65,9 Triliun di 2025 untuk Lumbung PanganBudi mencatat, tren ekspor beras pandan wangi dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 naik sebesar 16,09 persen. Sementara, tren ekspor gula naik 1,80 persen. Kemudian, ekspor telur ayam menunjukkan tren kenaikan sebesar 93,96 persen dan tren ekspor daging ayam ras naik 33,79 persen. “Tren ekspor yang baik ini bisa menjadi pertanda bahwa Indonesia mampu menjalankan swasembada pangan bila eksekusinya profesional,” ujar Budi melalui keterangan tertulis Jumat, 27 Desember 2024. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Empat Komoditas Pangan Benar-Benar Disetop untuk Diimpor

08 Jan 2025

SEJAK kembali menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman berulang kali mengungkapkan targetnya ihwal swasembada pangan. Amran optimistis Indonesia bisa menghentikan impor sejumlah komoditas pangan, khususnya beras dan jagung. Pemerintah menargetkan jumlah produksi beras pada 2025 mencapai 32,8 juta ton. Angka tersebut meningkat hampir 2 juta ton dibanding hasil produksi pada 2024 yang tercatat sebesar 30,34 juta ton. Amran mengatakan Presiden Prabowo Subianto dengan misi Asta Cita menginstruksikan pemenuhan kebutuhan pangan dari dalam negeri secepatnya.

"Seperti arahan Bapak Presiden, kita harus mewujudkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau semua kabupaten bergerak, target ini pasti terwujud," ucap Amran di Bangkalan, Jawa Timur, seperti dikutip dari keterangan resmi pada Selasa, 7 Januari 2025. Ia pun yakin tahun ini Indonesia bisa bebas dari impor beras karena produksi dalam negeri diproyeksikan meningkat. Merujuk pada Kerangka Sampel Area Padi Badan Pusat Statistik, potensi produksi beras pada Januari dan Februari 2025 masing-masing sebesar 1,2 juta ton dan 2,08 juta ton. Proyeksi produksi padi tahun ini lebih besar dibanding realisasi produksi beras pada periode yang sama tahun lalu, yakni 0,86 juta ton pada Januari dan 1,35 juta ton pada Februari.

Salah Arah Diversifikasi Pangan. Akibatnya, impor harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Untuk memenuhi kebutuhan beras sebesar 31,2 juta ton, pemerintah mengimpor 3,85 juta ton beras pada 2024. Dalam beberapa tahun terakhir, volume impor beras juga terus meningkat. Pada 2022, misalnya, impor beras hanya sebesar 420 ribu ton, tapi kemudian angkanya melonjak pada 2023 menjadi 3,06 juta ton dan menembus 3,85 juta ton pada 2024. Besarnya volume impor beras inilah yang mengantarkan Indonesia sebagai salah satu negara importir beras terbesar di dunia. Namun Amran tetap yakin produksi beras nasional dapat meningkat tahun ini dengan berbagai program yang dilaksanakan Kementerian Pertanian. Beberapa program itu adalah optimalisasi lahan seluas 500 ribu hektare dan pencetakan sawah baru seluas 700 ribu hingga 1 juta hektare per tahun. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Kenaikan Harga Minyakita Tak Terbendung dan Belum Teratasi

07 Jan 2025

Kantor Staf Presiden kembali meminta Kementerian Perdagangan meredam kenaikan harga Minyakita. Harga minyak goreng kemasan sederhana untuk rakyat itu masih tinggi sejak merangkak naik sekitar setengah tahun lalu. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), per 3 Januari 2025, harga rerata nasional Minyakita Rp 17.300 per liter. Harga tersebut sudah 10,19 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp 15.700 per liter. Sejak pertama kali naik pada Juni 2024 hingga saat ini, kenaikan harganya mencapai 7,45 persen. Kendati harganya tinggi, disparitas harga Minyakita antardaerah di Indonesia sepanjang pekan pertama Januari 2025 justru rendah, yakni 4,32 persen. Deputi III Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Senin (6/1/2025), mengatakan, problem kenaikan harga Minyakita bukan hal baru. Hingga kini harganya masih tinggi dan cenderung terus naik di atas HET.

Padahal, pasokan Minyakita yang berasal dari kebijakan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) dibilang mencukupi. Di samping itu, sejumlah penyebab kenaikan harganya juga sudah diketahui. ”Salah satunya adalah rantai distribusi yang panjang. Jarang sekali pengecer mengulak Minyakita langsung dari distributor lini kedua (D2). Mereka bahkan ada yang membeli Minyakita dari pengecer lain,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta.

Edy juga mengaku penasaran dengan harga Minyakita yang tinggi, tetapi disparitasnya rendah. Hal itu berarti mengindikasikan ada problem pasokan. Namun, Kemendag menyebutkan realisasi DMO Minyakita tak bermasalah karena telah sesuai kebutuhan. ”Kami khawatir realisasi DMO itu tidak identik dengan pasokan Minyakita. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Penggadaian Resmi Lakukan Usaha Bulion yang Meliputi Deposiro Emas

06 Jan 2025

OJK melalui surat bernomor S-325/PL.02/2024 menyetujui PT Penggadaian (Persero) untuk melaksanakan kegiatan usaha bullion yang meliputi deposito emas, pinjaman modal kerja emas, jasa titipan emas korporasi, maupun perdagangan emas. Direktur Utama PT Penggadaian Damar Katri Setiawan menyatakan sudah dua tahun pihaknya berupaya untuk mendapatkan izin usaha bulion dan kini Penggadaian menjadi perseroan pertama yang berhasil mendapatkan izin usaha tersebut di Indonesia. Selama ini, komoditas emas menjadi inti bisnis perseroan melalui usaha gadai. “Sudah 123 tahun Penggadaian hadir ditengah masyarakat, dengan berbagai improvement dan penyediaan berbagai produk gadai maupun non gadai. Gadai sebagai core bisnis, 90% masih didominasi oleh gadai emas,” ujar Damar. Ia menuturkan, hingga November 2024, omzet dari transaksi gadai emas mencapai Rp 230 triliun dengan barang jaminan emas mencapai 92 ton dan saldo tabungan emas mencapai 10,3 ton. “Hal ini tentunya juga didukung oleh anak usaha kami, Galeri 24. InsyaAllah kami optimistis untuk menjalankan kegiatan usaha bullion,” kata dia. Upaya yang dilakukan Penggadaian sejalan dengan harapan Menteri BUMN Erick Thohir terkait pembentukan ekosistem bank emas atau bullion bank sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat mengenai investasi emas. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Alasan Bantuan Pangan Beras Diperpanjang jadi 6 Bulan

06 Jan 2025

Pemerintah resmi memperpanjang periode bantuan pangan beras dari dua bulan sepanjang Januari hingga Februari 2025 menjadi enam bulan. Keputusan ini telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024. Keputusan memperpanjang periode bantuan pangan itu tetap diambil pemerintah kendati produksi beras tahun depan diproyeksi akan naik dari 30,35 juta ton pada tahun lalu menjadi 32,83 juta ton pada tahun ini. Pemerintah optimistis pada awal tahun, produksi beras akan berlimpah. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada Januari 2025 bisa mencapai 1,2 juta ton dan Februari 2025 sebesar 2,08 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, perpanjangan periode bantuan pangan beras itu tetap diperlukan lantaran produksi bulan-bulan tertentu tak sebesar bulan-bulan lain, yakni 2,5 juta ton. "November, Desember, dan Januari biasanya belum bisa 2,5 juta ton setara beras. Hampir setiap tahun," ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 5 Januari 2024. Presiden Prabowo Resmi Melanjutkan Bansos Beras di 2025 untuk 16 Juta Penerima Manfaat Kendati begitu, eks Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI ini memastikan bantuan pangan tambahan selama empat bulan itu bukan merupakan pilihan opsional, melainkan pasti akan digulirkan. Namun, ia mengaku belum dapat menentukan kapan bantuan pangan beras tambahan itu akan disalurkan kepada masyarakat. Untuk empat bulan selanjutnya, kata dia, penyaluran bantuan pangan akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas). Rinciannya terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal. Daftar Barang dan Layanan yang Kena Imbas Kenaikan PPN 12 Persen Per 1 Januari 2025 Rencana perpanjangan ini pernah dilontarkan Arief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Ia mengusulkan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp31,01 triliiun untuk program bantuan pangan beras, bantuan pangan stunting, dan penyaluran stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) pada 2025. Bantuan itu akan disalurkan selama 6 bulan dan menyasar 16 juta keluarga penerima manfaat dan 1,5 juta keluarga risiko stunting. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Peringatan dari Bumi Ewako: Saatnya Waspada

06 Jan 2025

Potensi banjir besar diperkirakan melanda Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan pada Januari 2025 akibat curah hujan ekstrem yang diproyeksi mencapai 300-500 milimeter. Kepala BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, menyatakan bahwa banjir sebelumnya pada Desember 2024 menjadi peringatan penting untuk meningkatkan langkah mitigasi. Pemerintah kota bekerja sama dengan BMKG Wilayah IV dan lintas instansi untuk menyusun strategi yang lebih matang demi meminimalkan dampak bencana.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa beberapa wilayah lain di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Maros, dan Soppeng, juga berpotensi mengalami cuaca ekstrem. Ia meminta masyarakat terus memantau informasi cuaca dan tetap siaga.

Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya kewaspadaan nelayan terhadap gelombang tinggi dan meminta semua kepala daerah di Sulsel untuk bersiaga. Untuk mendukung mitigasi, Menko PMK Pratikno telah menyerahkan bantuan senilai Rp14,4 miliar dalam bentuk barang dan dana operasional tanggap darurat. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi dampak bencana secara signifikan.

Upaya mitigasi yang komprehensif, koordinasi lintas sektor, serta kesiapsiagaan masyarakat diharapkan dapat menghadapi ancaman banjir dengan lebih baik dan mengurangi kerugian akibat bencana.

Lingkungan Hidup

Ironi Mimpi Swasembada, Peternak Buang Susu

04 Jan 2025

Produksi susu sapi perah nasional hanya memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan domestik. Namun, mengapa tidak semua produksi susu segar dalam negeri terserap industri pengolah? Bahkan, peternak harus protes dengan membuang susu sapi produksinya? Dalam bingkai mimpi swasembada, ini ironi yang tak perlu terjadi. Kisah itu dialami peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah, dan Pasuruan, Jawa Timur, pada Oktober-November 2024. Mereka membuang susu karena tak terserap industri pengolah. Koperasi penampung susu merugi karena harus menyerap susu produksi para peternak anggota tanpa bisa menyalurkannya ke industri pengolahan susu (IPS). Di Boyolali, produksi susu harian mencapai 140.000 liter. Namun, hanya 110.000 liter susu yang diserap IPS ketika itu.

Di Pasuruan, sekitar 80 ton susu sapi produksi peternak tidak terserap oleh IPS sejak awal Oktober 2024. Penyebab utamanya, permintaan pasar turun serta kebijakan pembatasan kuota serapan oleh IPS.Aksi buang susu, antara lain, digelar oleh pengepul susu dan peternak sapi perah di Boyolali yang tergabung dalam Paguyuban Tanpo Sambat. Menurut Ketua Paguyuban Tanpo Sambat, Sriyono, koperasi merugi hingga Rp 40 juta per hari. Peternak harus membayar ongkos produksi, sedangkan harga jual susu segar tetap Rp 8.000 per liter atau di bawah harga keekonomian Rp 9.000 per liter. Kenyataan itu pahit. Sebab, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada susu impor untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. Saat ini, hanya sekitar 20 persen dari sekitar 4,1 juta ton kebutuhan susu per tahun yang dipenuhi dari produksi susu segar dalam negeri (SSDN).

Sebanyak 80 persen sisanya dipenuhi melalui impor, terutama dari Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Eropa. Keberadaan perjanjian perdagangan bebas yang menghapus bea masuk susu impor dinilai membuat harga susu impor lebih kompetitif dibandingkan susu lokal. Akibatnya, IPS memilih mengimpor susu bubuk ketimbang menyerap susu segar dari peternak lokal. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa kadar total solid susu segar lokal sedikit lebih rendah dibandingkan susu impor, meskipun memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemerintah merespons itu dengan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan IPS menyerap produksi susu lokal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan mencabut izin impor IPS yang tidak patuh. Namun, regulasi ini tidak sepenuhnya menjawab persoalan struktural yang dihadapi industri persusuan. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Bahlil Lahadalia Optimistis Indonesia akan Terbebas dari Impor Solar pada Tahun 2026

04 Jan 2025

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis Indonesia akan terbebas dari impor solar pada tahun 2026 jika berhasil mendorong penggunaan biodiesel hingga mencapai 50 persen atau B50. "Implementasi B40 di 2025 sambil mempersiapkan implementasi B50 di 2026," katanya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM pada Jumat, 3 Januari 2025. Bahlil mengumumkan, pemberlakukan mandatori kebijakan pencampuran biodiesel sebesar 40 persen atau B40 sudah berlaku satu Januari 2025. Pada pelaksanaannya, pemerintah sekaligus menyiapkan implementasi B50 di 2026 untuk mengurangi konsumsi solar. "Sekaligus perintah Bapak Presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor."

Pemerintah sebelumnya memberlakukan secara penuh pencampuran B35 sejak Agustus 2022. Saat terjadi peningkatan, biodiesel pada Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar naik 5 persen ke B40. Selain itu, aturan mengenai B40 dalam bentuk peraturan menteri sudah rampung. "Permennya sudah kami tandatangani, termasuk alokasi ke masing-masing perusahaan," tuturnya. Langkah ini membawa perubahan signifikan pada kuota biodiesel nasional. Pada 2025, kuota biodiesel diproyeksikan naik menjadi 15,62 juta kiloliter. "B35 itu menghasilkan produksi sekitar 12.98 juta kilo liter, dan ini meningkat menjadi 15.62 juta kilo liter," ucapnya. Pemerintah, kata Bahlil, akan terus memperbaiki kadar air dari implementasi pencampuran biodiesel ini agar optimal "Sekarang kadar airnya 320, masih ada langkah-langkah yang akan dilakukan terkait transportasi karena kita akan meningkatkan spek kapal, sehingga kadar airnya betul-betul seminimal mungkin." (Yetede)

Lingkungan Hidup

MBG Bisa Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Indonesia

04 Jan 2025

Perekonomian Indonesia yang tengah lesu membutuhkan gebrakan baru dari pemerintah agar konsumsi masyarakat kembali bergairah sehingga pertumbuhan ekonomi pun kembali dalam tren menguat. Salah satu program prioritas Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru bila dikelola dengan baik. BPS mencatat, inflasi Indonesia pada 2023 sebesar 1,57%, terendah sepanjang sejarah sejak lembaga itu melakukan penghitungan inflasi. Level angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan inflasi pada 2020 yang sebesar 1,68%, saat pandemi Covid-19 melanda ha,pir seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. BPS menyebutkan, penyebab utama inflasi yang rendah ini adalah menurunnya harga pangan pokok setelah sebelumnya mengalami kenaikan yang tinggi pada 2022 dan 2023. Namun, kalangan ekonom melihat. Faktor daya beli dan kegamangan pemerintah dalam penetapan kebijakan PPN 12% ikut berkontribusi secara signifikan. (Yetede)