Revisi Penyaluran BBM Subsidi untuk Efisiensi
Pemerintah Indonesia terus berusaha menemukan skema yang ideal dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dengan tujuan agar subsidi tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Perubahan skema, yang awalnya berupa bantuan langsung tunai dan subsidi untuk UMKM serta angkutan umum berpelat kuning, mengalami penyesuaian setelah protes dari pengemudi ojek online yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi. Pemerintah kemudian memutuskan untuk memasukkan pengemudi ojek online sebagai bagian dari UMKM yang berhak menerima subsidi, meskipun dengan proses seleksi lebih ketat.
Pemerintah bekerja sama dengan PT Pertamina untuk mengintegrasikan aplikasi ojek online dengan sistem MyPertamina, guna memastikan data pengemudi yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi tercatat dengan baik dan mencegah penyalahgunaan. Selain itu, beberapa pihak, seperti Fabby Tumiwa dari IESR, mengusulkan pemberian bantuan tunai kepada pengemudi ojek online sebagai pengganti selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Meskipun demikian, implementasi skema ini cukup rumit karena memerlukan data yang akurat dan pengawasan ketat.
Ferdy Hasiman dari Alpha Research juga menekankan pentingnya pencocokan data penerima subsidi, baik untuk UMKM maupun bantuan langsung tunai, agar dana subsidi dapat tepat sasaran. Selain itu, perlu adanya revisi terhadap Perpres No. 191/2014 untuk memperjelas klasifikasi kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi.
Dengan demikian, pemerintah sedang berupaya untuk menciptakan sistem penyaluran subsidi yang lebih efisien dan tepat sasaran, meskipun prosesnya masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan pendataan yang akurat dan pengawasan yang ketat.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023