Erwin Surbakti (30) tak kuasa menahan tangis ketika jenazah istri, dua anak, dan ibunya ditemukan di bawah timbunan longsor di Kabupaten Karo, Sumut. Hampir semua anggota keluarganya meninggal. Rumah sekaligus tempat usaha penginapan milik keluarganya juga hancur terbawa longsor. Erwin belum bisa melupakan malam kelam ketika longsor mengempas rumahnya, Sabtu (23/11) pukul 19.00. Ketika itu, dia bersama anggota keluarganya berada di rumah sekaligus tempat penginapan di kawasan wisata air panas di dekat kaki Gunung Sibayak. Rumah Erwin berada persis di bawah bukit terjal setinggi 100 m. Dia mendengar suara gemuruh ketika bukit di atas rumahnya longsor. Erwin bersama adik kandungnya, Rio Surbakti (26), dan seorang wisatawan yang sedang berada di penginapan itu melompat dari lantai dua.

Rumah roboh lalu tertimbun material longsor. Bencana longsor di Karo merenggut total 10 korban jiwa. Selain tujuh orang dalam satu keluarga, tanah longsor itu juga menyebabkan tiga wisatawan meninggal. Kepala BPBD Kabupaten Karo, Juspri Nadeak mengatakan, saat ini pihaknya berfokus melakukan penanggulangan bencana. Semua korban longsor di Karo telah ditemukan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut Rianda Purba mengatakan, bencana ekologis yang terjadi di Karo harus menjadi evaluasi untuk menghentikan kerusakan lingkungan demi mencegah amuk alam yang lebih parah.

Selain di Karo, banjir bandang dan longsor juga merenggut nyawa warga di Kabupaten Deli Serdang, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan. Rianda menyebut, sudah sejak lama terjadi pembalakan dan alih fungsi lahan di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan. Hutan konservasi itu adalah hulu sejumlah sungai yang mengaliri Kabupaten Karo  dan Deli Serdang, dua dari empat kabupaten yang terdampak banjir dan longsor pada Sabtu, 23 November 2024. Walhi Sumut meminta agar pemerintah melihat bencana itu sebagai alarm untuk menyelamatkan lingkungan dalam jangka panjang. Penebangan hutan secara ilegal harus dihentikan. Hutan-hutan yang sudah rusak juga harus diselamatkan. Jika tidak, bencana banjir bandang dan longsor akan terus terjadi. (Yoga)

Plastik dikenal sebagai material praktis dan murah. Karena itu, plastik menggeser beragam pembungkus dan wadah alami. Masalahnya, biaya membersihkan polusi dari produksi plastik atau biaya mengelola kemasan saat kita membuangnya ke lingkungan tak pernah dihitung. Belum lagi tagihan medis bertambah akibat ancaman kesehatan manusia terkait plastik. Jangan lupakan biaya kerusakan pada kehidupan darat dan laut beserta seluruh ekosistem akibat polusi plastik juga sangat besar. Dari 25 November hingga 1 Desember 2024, perwakilan dari 175 negara, termasuk Indonesia, berkumpul di Busan, Korsel, untuk putaran kelima Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5) tentang Perjanjian Plastik di Busan. Isu paling diperdebatkan adalah apakah perjanjian ini akan mencakup target yang mengikat untuk mengurangi produksi plastik atau tidak.

Meski konsensus ilmiah menyatakan pemotongan produksi plastik penting untuk mengatasi ancaman lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkannya, beberapa negara yang mengedepankan industri petrokimia dan kimia, khawatir dampak negatif pada ekonomi mereka. Akibatnya, perundingan terbelah jadi dua kepentingan besar. Sekelompok negara, yang terdiri dari 67 negara dan dipimpin Norwegia dan Rwanda membentuk Koalisi Ambisi Tinggi Mengakhiri Polusi Plastik, menyatakan ingin membatasi jumlah total plastik di Bumi dengan mengendalikan produksi, konsumsi, dan pembuangan plastik. Kelompok berseberangan, produsen petrokimia dan kimia digalang Arab Saudi, Rusia, dan India, menolak pembatasan ini dan mendorong tata kelola di hilir , termasuk daur ulang. Di tengah pembelahan ini, posisi Indonesia cenderung abstain.

”Pembatasan produksi plastik mengganggu produksi minyak dan gas. Plastik tersusun dari karbon dan kimia dengan bahan baku utama energi fosil,” kata Yuyun Ismawati, Ketua Bersama the International Pollutants Elimination Network (IPEN) di Busan, Selasa (26/11). Pusat Penelitian Lingkungan Helmholtz (UFZ) menganalisis dampak plastik pada tiga krisis planet, yakni perubahan iklim, hilangnya keragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. PBB mengenalkan istilah ”tiga krisis planet” menggambarkan krisis global saling terkait, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Istilah ini untuk menyoroti saling ketergantungan dan dampak krisis ini pada ekosistem, masyarakat, dan ekonomi. Polusi mikroplastik di Indonesia amat parah. Tanpa upaya progresif, dampak buruk plastik yang ditanggung generasi mendatang amat besar. (Yoga)

Ribuan korban bencana alam di sejumlah daerah gagal mencoblos pada hari pemungutan suara Pilkada 2024, Rabu (27/11). KPU memutuskan untuk menggelar pemungutan suara susulan dan lanjutan di sejumlah daerah terdampak bencana tersebut. Pemilih yang gagal menggunakan hak pilihnya ditemukan di Kabupaten Flores Timur, NTT. Sekitar 600 penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang memiliki hak pilih batal mencoblos karena kesulitan mengakses tempat pemungutan suara (TPS). ”Dari total daftar pemilih tetap 1.119 orang, yang memilih tidak sampai setengahnya,” ujar Kades Pululera, Paulus Tukan, Rabu. KPU NTT memutuskan untuk tidak mendirikan TPS di Pululera dengan alasan desa itu terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

Karena itu, 1.119 warga Pululera yang terdaftar sebagai pemilih Pilkada 2024 diarahkan untuk menyalurkan hak pilih mereka di TPS desa terdekat, yakni Nileknoheng. Paulus menjelaskan,tidak semua pemilih dari Pululera bisa ke TPS di Nileknoheng karena tak memiliki kendaraan. Jarak Pululera ke Nileknoheng, 3 kilometer dengan kondisi jalan menanjak. Padahal, banyak pemilih termasuk kelompok lanjut usia dan ada yang sakit-sakitan. ”Ada juga yang jalan kaki ke sana (TPS). Mereka dating membawa undangan memilih. Namun, setelah tiba di sana, mereka diminta menunjukkan KTP. Banyak yang KTP-nya tercecer saat mengungsi. Mereka akhirnya tidak bisa memilih,” tuturnya.

Ketua KPU NTT Jemris Fointuna menjelaskan, sebenarnya pemda dan KPU sudah menyiapkan kendaraan untuk mengangkut para pemilih. Namun, kehadiran mobil bantuan itu tidak dikoordinasikan dengan pemerintah desa terlebih dahulu sehingga banyak masyarakat tidak tahu. Sebelum mobil datang, sebagian masyarakat sudah jalan kaki ke TPS di Desa Nileknoheng dan sebagian lagi batal ke sana. Demi menjamin hak pilih para penyintas bencana, KPU NTT merelokasi sejumlah TPS. Sedikitnya 22 TPS didirikan di tujuh pos pengungsian. Sebanyak 4.145 penyintas akan menyalurkan hak pilih mereka di tempat itu. (Yoga)

Konferensi Perubahan Iklim PBB Ke-29 (COP UNCCC 29), yang berlangsung 11-22 November di Baku, Azerbaijan, yang semula dikira akan lesu darah karena tampak lebih sepi, akhirnya membawa asa baru. Di akhir konferensi, 198 negara dan para pihak bersepakat meningkatkan ambisi atau komitmen nasional (NDCs) masing-masing, mulai tahun 2025 memastikan pengurangan emisi bisa berjalan sesuai target Perjanjian Paris. Kesepakatan Paris berkomitmen membatasi kenaikan suhu rata-rata global agar tidak meningkat 1,5 derajat celcius dibanding suhu rata-rata pra-Revolusi Industri (1850-1900). COP29 menyepakati standar baru mekanisme perdagangan karbon internasional yang memungkinkan negara-negara saling membeli dan menjual kredit karbon. Investasi pun diarahkan ke negara-negara berkembang.

Negara-negara maju dan institusi keuangan internasional pun diharapkan mempercepat reformasi pendanaan iklim guna menjamin alokasi dana yang lebih besar ke wilayah yang membutuhkan untuk melakukan transisi energi bersih, terutama di negara berkembang. Ketua Delegasi Indonesia yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hashim S Djojohadikusumo di dalam COP29 menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk berkontribusi signifikan menurunkan panas bumi dengan menargetkan net zero emission (NZE) pada 2060. Pemerintah juga telah meningkatkan komitmennya melalui Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) yang menargetkan pengurangan emisi 31,89 % dengan upaya domestic dan 43,20 % dengan dukungan internasional pada 2030. Komitmen pemerintah itu perlu didukung komitmen yang lebih kuat oleh semua pemangku kepentingan.

Pertamina sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia menegaskan ambisinya memperkuat posisi Indonesia dalam aksi global menghadapi perubahan iklim. ”Pertamina bertekad menjadi perusahaan energi terkemuka yang dikenal atas kepeduliannya terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang kuat,” ujar Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Salyadi Dariah Saputra dalam sesi panel di COP29, Kamis (14/11). VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso juga menegaskan hal itu. Menurut dia, Pertamina ingin menjadi pionir dalam transisi energi, berkontribusi nyata dalam upaya keberlanjutan, dan menjadi katalisator bagi Indonesia dalam mencapai masa depan energi yang lebih hijau. Sejak 2010 sampai kini, Pertamina berhasil mengurangi emisi hingga 8,5 juta ton CO2 dari emisi Scope 1 dan 2 serta berencana terus meningkatkannya melalui kolaborasi dan inovasi teknologi.

Cara lain Pertamina adalah mengambil karbon kredit, yaitu dengan menanam pohon, sehingga minyak dan gas yang kita gunakan bisa dikompensasi emisinya. Pertamina juga terus mengembangkan energi ramah lingkungan. Pertamina terus mengembangkan portofolio energi terbarukan. Menurut Dirut P ertamina New & Renewable Energy (PNRE) John Anis, Pertamina akan menyiapkan 8 % dari total belanja investasinya hingga tahun 2029 atau 5,7 miliar USD untuk pengembangan energi baru dan terbarukan yang mencakup geotermal, bioetanol, hydrogen hijau, tenaga surya, tenaga angin, tenaga biomassa, baterai, dan bisnis karbon. ”Investasi yang disiapkan Pertamina cukup besar dalam pengembangan EBT. Hal ini bagian dari komitmen kuat Pertamina untuk mendukung enhanced nationally determined contribution Indonesia,” ujar John. (Yoga)

Pertambangan mineral dan batubara masih memegang peran penting bagi Indonesia, mengingat melimpahnya sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab kebutuhan energi dalam menopang target-target pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, hilirisasi, penggunaan energi hijau, dan pengembangan teknologi bersih pada minerba mesti terus dilakukan. Hal itu mengemuka dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) ”Navigating & Prospect for Energy Resilience in Indonesia by 2035” yang digelar Kompas dengan Indonesian Mining Association (IMA), di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (22/11).

Sebagai pembicara diskusi adalah Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pajak IMA Ezra Sibarani, serta dosen Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti sekaligus Direktur Eksekutif Refor Miner Institute, Komaidi Notonegoro. Menurut Purnomo, cadangan komoditas mineral dan batubara Indonesia masih cukup melimpah serta memiliki peran strategis dalam pembangunan. Di antaranya jenis nikel, tem- baga, bauksit, timah, emas, dan besi. Begitu juga pada batubara, yang selama ini mendukung ketahanan energi, yakni kelistrikan, melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Hilirisasi atau peningkatan nilai tambah, ujar Purnomo, sejatinya sudah diatur dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Namun, hal itu jangan hanya berhenti pada pengolahan dan pemurnian. ”Sekarang kita perlu mengembangkan adanya peningkatan nilai tambah pada produk akhir,” ujarnya. Di samping itu, eksplorasi pertambangan minerba mesti terus dilakukan. Pada batubara, misalnya. Purnomo menyebutkan, berdasar data Badan Geologi, pada 2022, cadangan batubara Indonesia 35,05 miliar ton dan sumber daya sebesar 99,19 miliar ton. Volume cadangan tersebut membuat batubara Indonesia dapat dimanfaatkan untuk 50 tahun ke depan. Peningkatan penggunaan batubara bakal menghasilkan emisi yang lebih besar. Karena itu, clean coal technology mesti terus dikembangkan. Dukungan-dukungan insentif juga perlu diberikan kepada investor dalam mendukung eksplorasi pertambangan mineral dan batubara. (Yoga)