Lingkungan Hidup
( 5820 )Emiten Migas Masih Bertahan di Tengah Tekanan
9 Orang Tewas akibat Pohon Tumbang
Sembilan orang tewas akibat sebuah pohon besar tumbang di lokasi wisata Situs Bulu Matanre, Kabupaten Soppeng, Sulsel, Minggu (3/11) siang. Peristiwa pohon tumbang ini terjadi di tengah hujan deras dan petir. Berdasar laporan Kapolres Soppeng AKBP Muhammad Jusuf kepada Kapolda Sulsel Irjen Yudhiawan Wibisono, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 Wita. ”Kejadian tersebut bermula saat pengunjung Situs Bulu Matanre beristirahat di pondok pengunjung saat hujan deras turun. Tiba-tiba pohon yang ada di dekat pondok roboh dan menimpa pondok tersebut,” kata Jusuf dalam laporannya.
Akibatnya, pengunjung yang ada di dalam dan sekitar pondok tertimpa pohon sehingga mengakibatkan sejumlah korban meninggal dan luka-luka. Hingga Minggu sore, tercatat sembilan orang meninggal dan delapan orang lainnya dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Amson Padolo membenarkan adanya peristiwa ini. Dia mengemukakan, para korban merupakan pengunjung yang datang ke Situs Bulu Matanre untuk berziarah. ”Korban adalah keluarga yang datang ke situs tersebut untuk ziarah. Mereka membawa sesajian ke sekitar pohon dengan maksud membayar hajatan.
Hujan deras yang turun disertai petir menyebabkan pohon tumbang dan menimpa korban,” kata Amson. Berdasarkan data BPBD Sulsel, sembilan korban tewas ialah Wa Menneng Sewo (60), Karyati Sewo (55), Agus, St Rabiah Sewo (50), Karyati, Rosmini (37), Marnuni Lisu Lawo (34), Nuraeni, dan Asse (40). Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah pondok di Bulu Matanre yang rusak parah karena tertimpa pohon. Pohon yang tumbang tersebut berukuran cukup besar dan tinggi. Pondok yang tertimpa itu merupakan bangunan beratap seng dengan dinding seng dan balok sebagai penyangga. Dalam video itu, juga tampak sejumlah korban yang tergeletak di sekitar pondok. (Yoga)
Pemerintah mengkaji penyaluran subsidi Energi lewat BLT
Pemerintah tengah mengkaji skema penyaluran subsidi energi, antara lain, melalui bantuan langsung tunai. Selain itu, beberapa insentif fiskal dengan skema pajak ditanggung pemerintah kembali diusulkan tahun depan guna mendorong daya beli masyarakat. Hal ini mengemuka dalam Rakortas Kementerian Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11). Rapat dihadiri Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Mendag Budi Santoso, dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, subsidi energi seharusnya dapat diberikan kepada warga negara yang berhak menerima. Namun, berdasar laporan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terdapat potensi penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.
”20-30 % subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Itu gede. Angkanya lebih kurang Rp 100 triliun,” katanya. Rakortas tersebut merupakan tindak lanjut dari retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jateng, pekan lalu. Hasil rapat yang membahas target-target Presiden di bidang ekonomi akan disampaikan kepada Presiden. Karena itu, Bahlil melanjutkan, pemerintah sedang mengkaji formula penyaluran subsidi energi agar tepat sasaran. Dalam rapat terbatas, kata Bahlil, Presiden telah memintanya memimpin tim khusus yang akan menentukan formulasi penyaluran subsidi. Bahlil menambahkan, salah satu mekanisme penyaluran subsidi energi adalah dengan memberi BLT kepada masyarakat penerima manfaat. Terbuka pula pilihan lain, dengan skema campuran antara BLT dan skema subsidi seperti yang berlaku saat ini. (Yoga)
Diharapakan Indonesia Mampu Mencapai Tujuan Swasembada Gula pada 2028
KETUA Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Lumajang Didik Purwanto mengungkapkan bahwa jumlah produksi petani tebu rakyat tahun ini cenderung turun. Ia menghitung penurunan produksinya bisa mencapai 40 persen per hektare. Petani asal Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, itu mencatat sebelumnya tiap hektare lahan sawah biasanya menghasilkan 1.500 kuintal, tapi sekarang hanya 1.000 kuintal. Sedangkan untuk lahan tebu tegalan, yang sebelumnya menghasilkan 800 kuintal per hektare, saat ini paling banyak hanya menghasilkan 600 kuintal per hektare. Namun Didik menilai harga gula masih tergolong bagus di tengah turunnya produksi saat ini. "Rendemennya tinggi karena panasnya pas. Harga gula juga sedang bagus," ucapnya kepada Tempo, Jumat, 1 November 2024. Rendemen tebu merupakan persentase gula yang dihasilkan dari proses pengolahan tebu.
Menurut Didik, ada beberapa faktor penyebab turunnya produksi tebu. Salah satunya ketersediaan air yang minim karena saluran irigasi rusak dan hujan tidak kunjung turun. Namun ia optimistis, dengan target swasembada gula yang dicanangkan pemerintah, akan ada perbaikan pada pertanian tebu di Tanah Air. Menurut Badan Pangan Dunia (FAO), suatu negara disebut swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional. Adapun hingga saat ini 63 persen kebutuhan gula nasional masih bergantung pada impor. Pemerintah sudah berulang kali menyatakan hendak mengurangi ketergantungan terhadap impor gula. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan mempercepat swasembada gula nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023. Berdasarkan aturan tersebut, swasembada gula secara nasional untuk kebutuhan konsumsi ditargetkan paling lambat pada 2028. Sedangkan swasembada gula untuk kebutuhan industri ditargetkan pada 2030. Dalam perpres yang diteken pada 16 Juni 2023 itu, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare. Target itu akan dikejar melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut. (Yetede)
Menggeliatkan Eksplorasi Hulu Migas
Optimisme terhadap pencapaian target produksi minyak dan gas (migas) nasional kembali meningkat menjelang akhir 2024, meskipun target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari pada 2030 masih menghadapi tantangan besar. Peningkatan investasi eksplorasi di sektor hulu migas menjadi sinyal positif, seperti yang dicatat oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Investasi eksplorasi meningkat dari US$900 juta pada 2023 menjadi target US$1,8 miliar pada 2024, yang berkontribusi pada sejumlah temuan cadangan migas baru, termasuk Geng North dan Layaran-1.
Menurut Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, keberhasilan eksplorasi saat ini merupakan hasil upaya berkelanjutan sejak 2018 melalui inisiatif seperti G&G Days, pembaruan data basin, dan kampanye pengeboran eksplorasi baru. Keberhasilan juga didukung oleh reformasi regulasi dan optimalisasi kerja eksplorasi berbasis data.
Namun, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengingatkan pentingnya percepatan produksi dari cadangan migas baru. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 110/2024, SKK Migas memiliki kewenangan untuk mengelola lapangan migas yang belum dikembangkan lebih dari tiga tahun dengan beberapa opsi, termasuk insentif untuk operator atau pengembalian ke negara.
Meskipun produksi minyak nasional pada 2023 hanya mencapai 606.000 barel per hari (bph) dibandingkan kebutuhan nasional 1,6 juta bph, pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan impor BBM dengan mendukung kerja sama erat antara SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja hulu migas dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Eksplorasi Migas RI Tarik Kembali Minat Investor Asing
Indonesia mengalami peningkatan minat investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) berkat respons positif pemerintah dalam melakukan berbagai reformasi, termasuk perbaikan sistem fiskal, perpajakan, dan pemberian insentif. Hal ini menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi para investor global. Salah satu indikatornya adalah kembalinya sejumlah raksasa migas internasional, seperti Exxon, Inpex, Petronas, dan Mubadala, yang terlibat dalam eksplorasi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti West Andaman, Barong, dan Seram Aru. Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, mengungkapkan bahwa penemuan besar di laut dalam, seperti di wilayah South Andaman dan Geng North Ganal, telah mengubah persepsi dunia terhadap potensi sumber daya alam Indonesia, yang semakin menjanjikan bagi sektor migas.
Bulog Perkuat Swasembada Pangan dengan Kolaborasi Koperasi
Pemerintah melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Koperasi untuk memperkuat kemandirian pangan nasional. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Bulog akan menyerap hasil pangan dari koperasi, termasuk beras, jagung, daging, dan kedelai. Kerja sama ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi sekaligus menstabilkan harga pangan.
Di sisi lain, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penyerapan beras dari dalam negeri pada tahun 2025, tanpa rencana impor baru, meskipun sepanjang 2024, Indonesia mengimpor 3,23 juta ton beras senilai Rp31,54 triliun. Wahyu berharap keterlibatan koperasi dapat meningkatkan semangat petani lokal untuk berproduksi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya penguatan industri benih untuk mendukung target swasembada pangan pada 2028. Ia menekankan optimalisasi lahan pertanian, seperti fasilitas milik PT Sang Hyang Seri, yang memiliki kapasitas produksi benih sebesar 138.150 ton per tahun dan berpotensi meningkatkan produksi pertanian hingga 20%.
Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho menyatakan bahwa perusahaan telah bermitra dengan 3.000 petani penangkar benih, yang menjadi pilar utama dalam pengembangan benih padi nasional, didukung oleh fasilitas modern seperti breeding center di Sukamandi, Subang.
Kerja sama lintas sektor ini diharapkan memperkuat ekosistem pangan nasional menuju swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan.
Cakupan Hilirisasi Harus Segera Diperluas
Cakupan hilirisasi harus segera diperluas, tidak hanya berfokus di komoditas pertambangan, melainkan juga ke komoditas sektor lain, terutama yang terbarukan seperti pertanian, perkebunan, dan kelautan. Selain bisa menopang realisasi target pertumbuhan ekonomi 8%, perluasan hilirisasi tersebut juga bakal mengurangi ketergantungan Indonesia yang tinggi terhadap impor produk atau barang antara (semi-processed goods industry) yang saat ini mencapai sekitar 70% dari total impor.
Dari total realisasi investasi hilirisasi periode Januari-September 2024 yang mencapai Rp272,91 triliun, sebanyak Rp170,78 triliun atau 63% adalah hilirisasi sektor mineral yang meliputi smelter, nikel, tembaga, bauksit, dan timah. Selanjutnya, kehutanan (pulp & paper) Rp33,72 triliun (13%), pertanian (CPO/oleochemical) Rp44,09 triliun (16%), minyak dan gas (petrochemical) Rp17,46 triliun (6%), serta ekosistem kendaraan listrik (baterai kendaraan listrik) Rp 6,86 triliun (2%). Kontribusi realisasi investasi hilirisasi sektor mineral Januari-September 2024 itu bahkan lebih tinggi dibandingkan total nilai investasi sekitar lima tahun kebelakang. (Yetede)
Sekitar 10 Juta Kendaraan Pengguna BBM Subsidi Terdata dalam Program MyPertamina
Sebanyak 10 juta kendaraan sudah terdata dalam program Subsidi Tepat MyPertamina. Data ini bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menentukan skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Program Subsidi Tepat yang sudah bergulir sejak 2022 itu mampu menekan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi dan memetakan tingkat konsumsi BBM tiap wilayah. Perubahan skema subsidi energi dibahas dalam rapat terbatas pada rabu (30/10/2024). Presiden prabowo memimpin rapat yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Turut hadir direksi BUMN energi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan pendataan dan pendaftaran program Subsidi Tepat melalui platform MyPertamina masih berlangsung. Ia menyebutkan pendaftaran sudah berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat antusias dalam melakukan pendaftaran yang tercermin dari jumlah pendaftar. Hanya kendaraan yang sesuai persyaratan atau lolos verifikasi yang memeperoleh kode QR. "Pengguna Pertalite terverifikasi 7.157.887 kendaraan dan Solar 3.384.626 kendaraan," kata Heppy. (Yetede)
Kemandirian Energi: Strategi Baru Tingkatkan Lifting Migas
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, guna mengurangi ketergantungan pada impor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa langkah ini mencakup pengembangan 301 wilayah kerja migas yang belum memiliki rencana pengembangan (POD) dan optimalisasi 4.500 sumur idle. Upaya ini didukung oleh PT Pertamina dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, lembaga baru yang dibentuk Presiden.
Deputi SKK Migas Benny Lubiantara menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan kepastian hukum kepada investor. Revisi ini diharapkan mendorong eksplorasi migas yang lebih masif, termasuk pengembangan proyek strategis seperti Lapangan Geng North yang mengandung cadangan migas besar. Benny juga menyoroti urgensi mengatasi hambatan ekonomi dan teknis di sejumlah lapangan migas agar tidak dikembalikan ke negara.
Instruksi ini sejalan dengan visi Prabowo untuk mengantisipasi krisis energi di tengah konflik geopolitik global, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









