SAAT berpidato seusai pelantikannya di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto berkata, "Tanaman-tanaman seperti sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain, seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung. Kita juga punya energi bawah tanah geotermal yang cukup." Ia lalu melanjutkan, "Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar." Isi pidato itu menyiratkan gagasan swasembada energi pemerintahan Prabowo. Gagasan mencapai swasembada energi jelas merupakan hal baik bagi Indonesia. Tapi, di sisi lain, ucapan tersebut juga memberi sinyal bahwa konsep swasembada energi ala Prabowo itu sekadar "omon-omon" yang akan mengorbankan keadilan ekologi dan sosial. Bagaimana tidak, sumber-sumber energi yang disebutkan Prabowo itu menyebabkan banyak ketidakadilan bagi masyarakat.

Kita mulai dari batu bara. Cadangan bahan bakar fosil ini di Indonesia sangat berlimpah. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan batu bara Indonesia pada 2021 mencapai 38,84 miliar ton. Bila rata-rata produksi batu bara sebesar 600 juta ton per tahun, umur cadangan batu bara kita diperkirakan masih cukup untuk 65 tahun ke depan, dengan asumsi tidak ada temuan cadangan baru. Berlimpahnya stok batu bara membuat Indonesia sangat bergantung pada komoditas ini. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional, persentase bauran energi Indonesia pada 2023 masih didominasi batu bara sebesar 40,46 persen, minyak bumi 30,18 persen, gas bumi 16,28 persen, dan energi terbarukan 13,09 persen.  Persoalannya, batu bara adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Cepat atau lambat, komoditas ini akan habis. Batu bara juga merupakan sumber energi kotor. Emisi pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca penyebab krisis iklim. Krisis iklim itu kini menimbulkan bencana ekologi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.Selain itu, penambangan batu bara menimbulkan kerusakan alam. Pencemaran air, tanah, dan udara merupakan dampak operasi pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara juga menjadi salah satu penyebab konflik agraria di masyarakat karena sering kali konsesi pertambangan menggusur wilayah kelola masyarakat. (Yetede)

AWAL bulan ini, industri nikel Indonesia dibangunkan dari mimpinya. Penyebabnya adalah terbitnya laporan "Global State of Child and Forced Labour" dari Departemen Perburuhan Amerika Serikat. Laporan itu menyebut nikel Indonesia sebagai produk hasil praktik eksploitasi pekerja. Salah satu poin penting dalam laporan setebal 330 halaman itu adalah kondisi pekerja di fasilitas smelter nikel di Indonesia. Masalah ini sebelumnya juga pernah disinggung dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika pada 2022 dan 2023. Beberapa persoalan yang mencuat dalam laporan itu antara lain pengurangan upah secara serampangan, jam kerja yang lebih panjang, penyitaan paspor pekerja asing, serta perundungan fisik dan verbal sebagai bentuk hukuman. 

Sebelumnya, dalam jumpa pers pada 5 September 2024, Deputi Wakil Menteri Urusan Pekerja Internasional Departemen Perburuhan Amerika Thea Lee berujar, "Kerja paksa menodai rantai pasok mineral krusial, termasuk aluminium dan polisilikon dari Cina, nikel dari Indonesia, serta kobalt, tantalum, dan timah dari Republik Demokratik Kongo." Memang sebagian kalangan bisa saja berprasangka bahwa berbagai laporan itu berkaitan dengan persaingan dagang di antara dua negara adidaya: Amerika Serikat dan Cina.

Kita tahu Negeri Abang Sam punya kepentingan menahan pesatnya kemajuan teknologi Negeri Tirai Bambu. Namun laporan yang isinya mengutip aneka pemberitaan dan hasil penelitian organisasi non-pemerintah terhadap industri nikel Indonesia itu jelas tak bisa dianggap remeh. Terlebih Amerika merupakan mitra dagang Indonesia yang diharapkan dapat membuka jalan pemanfaatan nikel sebagai komoditas penting untuk teknologi bersih. Selain itu, kekhawatiran Amerika dan negara lain terhadap kondisi industri nikel di Indonesia, yang kebanyakan berasal dari investasi perusahaan Cina, sudah lama ada. (Yetede)

Sukarno Alatas, Head of Kiwoom Sekuritas Indonesia, menyebut bahwa meskipun ada penurunan prospek jangka menengah, langkah ini sudah dipertimbangkan dengan baik oleh manajemen ADRO. Fokus pada bisnis EBT sejalan dengan meningkatnya target bauran energi terbarukan di masa depan.

Di sisi lain, Arinda juga mencatat bahwa segmen batubara metalurgi melalui PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) masih akan menjadi kontributor utama pendapatan ADRO dalam jangka pendek, mengingat tingginya permintaan dari industri baja di Asia. Axel Leonardo dari Sinarmas Sekuritas menyoroti potensi pertumbuhan produksi batubara ADMR, yang diproyeksikan mencapai 6 juta ton tahun ini, didukung oleh pengembangan infrastruktur.

Para analis, termasuk Aurelie Amanda dari BNI Sekuritas, merekomendasikan "hold" untuk saham ADRO, dengan target harga di kisaran Rp 3.900 hingga Rp 4.050, mencerminkan optimisme terhadap prospek jangka panjang meskipun ada tantangan jangka pendek. 

BIODIESEL  bakal menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi dan mengurangi impor bahan bakar minyak. Dari sisi ketahanan energi, pengembangan biodiesel memang bisa menjadi alternatif. Namun Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan biaya yang harus dibayar terlalu tinggi. "Selama ini biodiesel masih disubsidi pemerintah," katanya kepada Tempo pada Rabu, 23 Oktober 2024. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat insentif yang digelontorkan untuk produksi biodiesel mencapai Rp 18,32 triliun sepanjang 2023. Tahun ini nilainya diperkirakan naik menjadi Rp 28,5 triliun.

Abdul Azis Setyo Wibowo, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai program ini akan menguntungkan emiten produsen beras seperti PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) dan PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI) karena dapat mengurangi impor beras. Emiten di sektor perunggasan seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) juga akan diuntungkan karena biaya pakan ternak yang berbasis jagung dapat menurun.

Raden Bagus Bima, Praktisi Pasar Modal dan Founder Warkop Saham, menambahkan bahwa swasembada pangan dapat meningkatkan permintaan produk pangan lokal dan mendorong pertumbuhan penjualan emiten seperti CPIN dan HOKI. Emiten yang berinovasi dengan teknologi modern, seperti PT BISI International Tbk (BISI) di sektor benih agrikultur, juga berpotensi mendapatkan manfaat dari hasil panen yang lebih tinggi.

Raden menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam stabilitas harga komoditas pangan dan perlindungan pasar domestik untuk memaksimalkan manfaat program ini. Di jangka pendek, Raden merekomendasikan beli CPIN dengan target harga Rp 5.600 per saham, sementara Azis memberikan rekomendasi netral dengan target harga Rp 5.300 per saham.

Emiten konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewabless Tbk (BRE)  terus menggeber ekspansi di dua dunia bisnis utamanya yakni pembangkit listrik panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLPB). Emiten energi baru terbarukan ini menargetkan bakal memiliki kapasitas hingga 1,95 gigawatt (GW) pada 2030, dari dua bisnis intinya tersebut. "Kami menargetkan untuk mencapai kapasitas 1 GW di 2025 melalui pengembangan kapasitas eksisting, sebelum mencapai 1.95GW pada 2030 melalui pengembangan di proyek Greenfield," kata Manajemen BREN. Manajemen Barito Renewabless mengungkapkan, kapasitas perseroan saat ini sebanyak 965MW yang terdiri dari PLTP sebesar 886MW dan PLTB 79MW. Secara bertahap, perseroan akan terus meningkatkan kapasitasnya, dimana tahun ini akan ada penambahan 14MW pada PLTP, selanjutnya ada penambahan lagi 27MW tahun depan, 37MW di 2026, serta 820MW pada 2027-2032. Sehingga total kapasitas terpasang PLTP perseroan akan menjadi 1.784MW. Perseroan juga mempertimbangkan untuk menambah kapasitas PLTP lagi sebanyak 655MW hingga menjadi 2.439MW pada 2032. (Yetede)

DALAM pidato perdananya sebagai presiden, Prabowo Subianto menegaskan lagi mimpinya mencapai swasembada pangan. Dia menekankan realisasinya bakal diupayakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. "Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar," tuturnya pada 20 Oktober 2024. Merujuk pada Food and Agriculture Organization, swasembada pangan menunjukkan kemampuan negara menyediakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Bukan berarti anti-impor. Suatu negara sudah dikatakan swasembada saat produksinya memenuhi 90 persen kebutuhan nasional.

Untuk mencapai swasembada, Indonesia butuh meningkatkan produktivitasnya karena saat ini kebutuhan pangan masih mengandalkan impor. Contohnya beras. Dalam 10 tahun terakhir ini produksinya menurun 1 persen per tahun. Sepanjang 2023, Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras Indonesia sebesar 31,10 juta ton dari luas panen padi sekitar 10,21 juta hektare. Kapasitas ini belum cukup lantaran Indonesia masih harus mengimpor beras hingga 3,06 juta ton dalam periode tersebut.

BPS mencatat jumlah usaha pertanian perorangan turun dalam 10 tahun terakhir berdasarkan Sensus Pertanian pada 2023. Dari 2013 hanya 31,71 juta menjadi 29,34 juta pada 2023. Pengelola usaha ini didominasi oleh petani berusia di atas 45 tahun. BPS mencatat proporsi pengelola berumur di atas 55 tahun terus meningkat. Sebaliknya, proporsi petani muda di bawah 44 tahun menurun.